oleh Wang Xiang
Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin 21 Februari malam memerintahkan pasukannya untuk memasuki dua wilayah di Ukraina timur. Putin telah mengakui kemerdekaan Donetsk dan Lugansk.
CNBC melaporkan bahwa perkembangan itu dapat merusak keinginan Barat untuk mengatasi krisis melalui saluran diplomatik.
Menurut laporan Reuters, salinan perjanjian yang ditandatangani oleh Putin menunjukkan bahwa di bawah kesepakatan baru yang dicapai antara para pemimpin Rusia dengan kedua wilayah separatis Ukraina, Rusia telah diberikan hak untuk mendirikan pangkalan militer di kedua wilayah itu.
Selain itu perjanjian juga menyebutkan tentang kerja sama militer dan perlindungan perbatasan.
Dalam pidato televisi yang berlangsung selama satu jam, Putin menyatakan ketidakpuasannya terhadap sikap NATO dan Amerika Serikat, dan mengatakan bahwa sikap bermusuhan yang ditunjukkan oleh pemerintah Barat mengancam keamanan Rusia. Putin juga menjelaskan kepada rakyat Rusia alasannya untuk melakukan intervensi di kedua wilayah tersebut.
“Saya pikir perlu untuk membuat keputusan yang seharusnya diambil sejak lama untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk”, kata Putin.
Sebelum pidato Putin, Kremlin mengatakan bahwa Putin telah membahas keputusannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kremlin menambahkan bahwa kedua pemimpin menyatakan kekecewaannya atas keputusan Putin tetapi mengatakan mereka bersedia untuk melanjutkan pembicaraan diplomatik.
Kabarnya bahwa Putin mengadakan pertemuan keamanan nasional sebelum Rusia mengumumkan pengakuan kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk, kedua wilayah bagian timur Ukraina yang memisahkan diri.
Selama pertemuan tersebut, para pejabat senior Rusia secara terbuka membahas pengakuan kemerdekaan kedua wilayah separatis tersebut. Sejak tahun 2014, kedua wilayah separatis telah menerima dukungan Rusia untuk memerangi pasukan pemerintah Ukraina.
Pada tahun 2014, ketika Ukraina kehilangan kendali atas Krimea, pasukan pro-Rusia dan anti-Rusia di wilayah Donbas negara itu juga segera pecah konflik bersenjata, pasukan pro-Rusia menang dan mengumumkan pembentukan Donetsk dan Dua republik independen Lugansk. Tetapi baik komunitas internasional maupun Rusia tidak mengakui kedua “republik” itu.
Pemerintah Ukraina menolak untuk berbicara langsung dengan republik separatis mana pun.
Duma Negara (lembaga legislatif majelis rendah dari Majelis Federal Rusia) melalui pungutan suara pada 16 Februari, meminta Putin mengakui kemerdekaan wilayah Ukraina yang pro-Rusia untuk memisahkan diri dari Ukraina.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Senin bahwa tindakan Rusia melanggar integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina. Dia mengatakan, Ukraina akan tetap mempertahankan wilayah perbatasannya terlepas dari pernyataan apapun dari Rusia.
“Kami tidak takut”, kata Zelensky. Ukraina sedang menunggu langkah-langkah dukungan yang jelas dan efektif dari mitra internasionalnya.
Atas permintaan Ukraina, PBB mengadakan pertemuan pada Senin pukul 21.00 malam Waktu Timur untuk membahas situasi di Ukraina.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pekan lalu bahwa Amerika Serikat dan sekutu serta mitranya, akan menanggapi dengan cepat dan tegas jika Rusia mengakui wilayah Ukraina yang memisahkan diri. Ia menyebutkan bahwa langkah Rusia itu sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif pada hari Senin, yang melarang warga AS untuk melakukan investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru dengan dua wilayah yang memisahkan diri itu.
Para pemimpin Eropa juga mengutuk keputusan Putin, menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
“Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam tindakan ilegal ini. Uni Eropa menegaskan kembali dukungannya yang tak tergoyahkan untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Ukraina dengan perbatasannya yang diakui secara internasional”, tulis Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dengan Presiden Dewan Eropa Charles Michel dalam sebuah pernyataan bersama.
Baik Amerika Serikat maupun Eropa telah memperingatkan bahwa pengakuan Putin atas wilayah separatis di Ukraina bisa menjadi awal dari invasi Rusia.
Amerika Serikat pada Senin malam mengevakuasi personel Kementerian Luar Negeri dan operasi kedutaan dari Ukraina ke Polandia, di tengah kekhawatiran memburuknya kondisi keamanan setelah pengakuan Putin atas dua wilayah separatis di Ukraina timur.
Mereka dapat segera kembali ke Ukraina jika Kementerian Luar Negeri AS menentukan bahwa situasi keamanan telah dianggap stabil, kata beberapa pejabat AS yang tidak mau disebutkan namanya kepada reporter Bloomberg.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah menolak klaim Rusia yang menyebutkan bahwa pasukan Rusia hanya akan melakukan misi “penjaga perdamaian”. “Hal itu tidak dapat diterima, tidak masuk akal … beberapa klaim bahwa mereka bertujuan untuk penjaga perdamaian adalah omong kosong”, katanya kepada media.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan : “Moskow terus menyulut konflik di Ukraina timur dengan memberikan dukungan keuangan dan militer kepada separatis. Moskow juga mencoba menciptakan dalih untuk kembali melakukan invasi ke Ukraina.” (sin)
