oleh Wen Rui
Kebijakan Nol Kasus Infeksi kembali menghadapi tantangan. Pada 5 Juni, Dewan Negara Tiongkok mengumumkan kebijakan ‘Sembilan Larangan’ guna mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh petugas dalam menjalankan kebijakan Nol Kasus Infeksi usungan Xi Jinping
Dalam konferensi pers yang diadakan Dewan Negara menyangkut penyampaian mekanisme dalam pencegahan dan pengendalian epidemi pada hari yang sama, Lei Zhenglong, wakil direktur CDC Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengumumkan bahwa semua daerah wajib dengan tegas menerapkan ‘Sembilan Larangan’ ini dalam pencegahan epidemi, termasuk larangan memperluas area berisiko menengah dan tinggi secara sewenang-wenang, dan yang menyangkut batasan waktu penutupan daerah. Tidak diperbolehkan untuk mengambil tindakan seperti isolasi bagi mahasiswa yang memenuhi syarat untuk meninggalkan sekolah dan kembali ke kota asalnya.
‘Sembilan Larangan’ secara umum meliputi :
1. Tidak diperkenankan untuk secara sewenang-wenang memperluas cakupan perjalanan terbatas dari daerah berisiko sedang dan tinggi ke daerah lain.
2. Tidak diperbolehkan mengambil tindakan pembatasan seperti persuasi dan isolasi wajib bagi orang-orang dari daerah berisiko rendah.
3. Tidak diperkenankan secara sewenang-wenang memperpanjang waktu penutupan pada area berisiko sedang dan tinggi.
4. Tidak diperkenankan secara sewenang-wenang memperluas ruang lingkup personel berisiko yang mengambil tindakan isolasi dan pengendalian.
5. Tidak diperkenankan secara sewenang-wenang memperpanjang waktu isolasi dan pemantauan kesehatan personel berisiko.
6. Tidak diperkenankan secara sewenang-wenang menolak memberikan pelayanan medis bagi pasien yang sakit kritis dan pasien yang memerlukan diagnosis dan pengobatan secara teratur dengan alasan pencegahan dan pengendalian epidemi.
7. Tidak diperkenankan melakukan tindakan isolasi bagi mahasiswa yang berhak meninggalkan sekolah untuk kembali ke kampung halamannya.
8. Tidak diperkenankan secara sewenang-wenang mendirikan pos pemeriksaan pencegahan epidemi, dan membatasi lalu lintas kendaraan dan penumpang umum juga pengemudi truk yang memenuhi syarat.
9. Tidak diperkenankan sewenang-wenang menutup tempat di daerah berisiko rendah demi kelancaran produksi dan kehidupan warga.
Lei Zhenglong mengatakan bahwa Komisi Kesehatan dan Medis Nasional mengharuskan semua daerah untuk tetap “mencegah penyebaran epidemi” dan menjamin pertumbuhan “ekonomi dan sosial”, dan dengan tegas mencegah timbulnya berbagai tindakan yang meresahkan masyarakat selama menjalani pencegahan penyebaran epidemi.
Sejak merebaknya virus partai komunis Tiongkok (COVID-19), otoritas Beijing telah mengadopsi kebijakan Nol Kasus Infeksi yang ketat untuk mencegah penyebarannya. Kota, distrik, desa, dan sekolah di seluruh negeri telah mengalami penutupan. Tidak sedikit pejabat yang dipecat karena pencegahan epidemi yang tidak efektif, namun sejauh ini tidak ada pejabat PKT yang diperiksa karena melakukan pencegahan epidemi yang berlebihan.
Pada 5 Mei tahun ini, Xi Jinping kembali menekankan dalam pertemuan di Komite Tetap Biro Politik bahwa “pembersihan dinamis” wajib terus dilaksanakan. Namun di hari-hari berikutnya, kebijakan Nol Kasus Infeksi selain menimbulkan keluhan masyarakat, juga memukul ekonomi Tiongkok.
Pada 25 Mei, Li Keqiang segera mengadakan telekonferensi nasional tentang menstabilkan ekonomi. Li mengakui bahwa ekonomi Tiongkok sedang mengalami penurunan yang cukup tajam. Ia mengatakan bahwa sejak bulan Maret dan April, indikator ekonomi Tiongkok telah jauh lebih rendah, dan dampaknya lebih besar daripada ketika epidemi pecah pada tahun 2020. Perekonomian yang buruk sangat berdampak pada pendapatan fiskal pusat. Pada April, pendapatan fiskal nasional turun 5,9%, dan pendapatan fiskal daerah turun 6,6%.
Li Keqiang mengungkapkan bahwa beberapa provinsi telah meminta persetujuan untuk penerbitan obligasi untuk mengatasi kesulitan tersebut. Tapi katanya, “Kecuali jika terjadi bencana alam yang besar, pusat masih tersedia dana cadangan yang jumlahnya tidak lagi besar, tetapi sisa kebutuhan kalian harus diserahkan ke kalian sendiri untuk mengatasinya”.
Pada saat yang sama, Dewan Negara Tiongkok menerbitkan 33 langkah kebijakan di 6 bidang untuk mencoba menghentikan situasi ekonomi yang terus menurun.
Pada 26 Mei, Dewan Negara telah mengirimkan tim inspeksi ke 12 provinsi termasuk Liaoning, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Sichuan, dan Shaanxi untuk melakukan inspeksi khusus pada implementasi kebijakan dan fasilitas pendukung.
Namun, dunia luar memperkirakan bahwa menjelang Kongres Nasional ke-20, Para pejabat di pemerintahan daerah sedang merasakan dilema dalam memilih keberpihakan antara mensukseskan Nol Kasus Infeksinya Xi Jinping atau menstabilkan pertumbuhan ekonomi yang diusung Li Keqiang.
Bloomberg mengutip informasi dari 8 orang pejabat PKT memberitakan bahwa, ketidakselarasan dalam memimpin Tiongkok antar Xi Jinping dengan Li Keqiang, justru kian melumpuhkan perkembangan Tiongkok. (sin)
