Aksi protes terhadap rencana reformasi peradilan Israel mencapai klimaksnya. Puluhan ribu orang berkumpul di Yerusalem. Kini seluruh negeri jatuh ke dalam kekacauan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dirawat di rumah sakit karena masalah kesehatan. Israel terjerumus ke jurang krisis politik domestik terburuk dalam beberapa dekade
NTD
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjalani operasi jantung darurat pada Minggu (23 Juli), menurut Associated Press. Menurut rencana, parlemen akan melakukan pemungutan suara apakah akan mengubah reformasi menjadi undang-undang pada 24 Juli. Aksi protes skala besar masih berlanjut di Israel. Ini adalah demonstrasi paling berkelanjutan dan intens dalam sejarah Israel yang berlangsung selama 7 bulan.
Meskipun Netanyahu dirawat di rumah sakit, anggota parlemen telah membuka perdebatan. Simcha Rothman, seorang pendorong terkemuka reformasi peradilan, membuka konferensi dengan pidato berapi-api mencela pengadilan. Ia mengatakan hakim secara sewenang-wenang membatalkan keputusan pemerintah dan merongrong fondasi demokrasi Israel.
“Artikel ini ditujukan untuk memulihkan demokrasi di negara Israel. Saya meminta anggota parlemen untuk menyetujui RUU tersebut,” ujarnya.
Pada 22 Juli malam, ratusan ribu orang turun ke jalanan di seluruh Israel. Sebelum pemungutan suara pada 24 Juli, ribuan orang berbaris ke Yerusalem dan berkemah di dekat Knesset.
Wakil menteri utama, Menteri Kehakiman Yariv Levin, menggantikan Netanyahu selama operasinya. Levin adalah teman dekat Netanyahu dan dalang reformasi.
Perombakan yudisial dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pengawasan Mahkamah Agung dan mencegah hakim membatalkan keputusan pemerintah. Pemungutan suara pada 24 Juli akan menandai apakah reformasi disetujui.
Pendukung reformasi mengatakan standar “kewajaran” saat ini memberikan hakim terlalu banyak kekuasaan atas keputusan yang dibuat oleh pejabat terpilih. Kritikus mengatakan menghapus standar akan memungkinkan pemerintah membuat keputusan sewenang-wenang, membuat penunjukan atau pemecatan yang tidak tepat dan membuka pintu korupsi.
Perombakan tersebut juga akan memperkenalkan perubahan besar lainnya yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan kehakiman, dari membatasi kemampuan Mahkamah Agung untuk menantang keputusan parlemen hingga mengubah cara pemilihan hakim.
Berbicara di parlemen, pemimpin oposisi Yair Lapid meminta Netanyahu untuk melanjutkan pembicaraan kompromi dan memuji pengunjuk rasa karena menentang pemerintah.
“Pemerintah Israel telah mengobarkan perang gesekan terhadap warganya, tetapi orang-orang tidak dapat dihancurkan. Kami tidak akan menyerahkan masa depan anak-anak kami,” katanya.
Para pengunjuk rasa mendirikan tenda di dekat Knesset dengan dipenuhi bendera Israel. Kemudian pada 23 Juli, aksi protes besar-besaran terhadap reformasi diadakan di Yerusalem.
Para pengunjuk rasa melihat reformasi sebagai perebutan kekuasaan dan persidangan Netanyahu atas tuduhan korupsi yang memicu keluhan pribadi dan politik terhadap Netanyahu.
Krisis juga menyebar ke militer. Pada 22 Juli malam, sekitar 10.000 tentara cadangan mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan tugas mereka. Ini termasuk pilot pesawat tempur vital dan awak darat. Lebih dari seratus pensiunan kepala keamanan secara terbuka mendukung pasukan cadangan. Langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan dampak pada pekerjaan militer.
“Ini adalah keretakan yang berbahaya,” tulis Letnan Jenderal Herzi Halevi, panglima tertinggi militer, dalam sebuah surat kepada tentara pada 23 Juli.
“Jika kita tidak dapat menjadi tentara yang kuat dan kohesif, jika orang-orang terbaik tidak bertugas di Pasukan Pertahanan Israel, kita tidak akan dapat lagi eksis sebagai sebuah negara di wilayah tersebut.”
Netanyahu dan sekutu sayap kanannya mengumumkan rencana reformasi hanya beberapa hari setelah menjabat pada Januari. Mereka mengklaim rencana itu diperlukan untuk membatasi kekuasaan hakim, yang dituding tidak dipilih dan memiliki kekuatan yang tidak proporsional. Kritikus mengatakan rencana tersebut akan merusak sistem check and balances negara dan menempatkannya di jalur kediktatoran. Presiden AS Joe Biden mendesak Netanyahu menghentikan rencana tersebut dan mencari kesepakatan yang luas. (Hui)
