oleh Luo Tingting
Perekonomian Tiongkok sedang dalam situasi sulit sehingga pihak berwenang terpaksa secara intensif mengeluarkan berbagai SK (surat keputusan) untuk menyelamatkan perekonomian, tetapi mendapat ejekan warga sipil : “Dana sudah habis, yang tersisa cuma SK”. Pada saat yang sama, penarikan modal asing semakin gencar, dan gelombang pemotongan gaji menyebar ke seluruh Tiongkok, menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah. Para ahli mengatakan bahwa otoritas Partai Komunis Tiongkok (PKT) memang sudah kehabisan akal untuk mengatasi situasi yang dihadapi saat ini.
Jawaban sinis pengusaha Tiongkok terhadap “SK Penyelamat Ekonomi” : Masa Bodoh !
Dari data terbaru yang dirilis pemerintah menunjukkan bahwa troika ekonomi Tiongkok yakni ekspor, investasi, dan konsumsi semuanya terhenti. Menghadapi kemelut ekonomi ini, pihak berwenang yang tidak berdaya hanya bisa mengeluarkan surat keputusan dalam upaya membangkitkan semangat perusahaan swasta guna “merangsang” pertumbuhan ekonomi.
Pada 19 Juli, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara mengeluarkan surat keputusan “Opini tentang Mempromosikan Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Swasta”. Namun, mendapat tanggapan dingin dari pelaku pasar setelah “opini” tersebut dirilis. Harga saham di Bursa Tiongkok malahan anjlok, kecuali suara cemooh terhadap pemerintah yang bertebaran.
Pada 24 Juli, Biro Politik Komite Sentral PKT mengadakan pertemuan untuk menganalisis dan mempelajari situasi ekonomi saat ini guna menyusun strategi ekonomi paruh kedua tahun ini. Hasil laporan pertemuan itu menyebutkan bahwa untuk melakukan pekerjaan ekonomi dengan baik di paruh kedua tahun ini, pemerintah perlu secara aktif menggalakkan permintaan domestik dan memainkan peran fundamental pada sektor konsumsi guna mendorong pertumbuhan ekonomi
Pada hari yang sama, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional mengeluarkan surat keputusan tentang : “Peningkatan Lebih Lanjut Pekerjaan Mempromosikan Investasi Swasta dan Upaya Menggerakkan Semangat Investasi Swasta”.
“Laoman Channel”, sebuah akun di Twitter yang berfokus pada masalah keuangan dan ekonomi Tiongkok menulis komentarnya pada 26 Juli : “Menurut kesan saya, belum pernah ada situasi di mana pemerintah pusat hanya mampu secara intensif meneriakkan slogan-slogan untuk merevitalisasi ekonomi, tetapi tidak mampu mengeluarkan satu pun tindakan praktis untuk itu. Benar-benar tidak ada satu pun”.
Davy Jun Huang, seorang ekonom yang berbasis di Amerika Serikat mengatakan kepada The Epoch Times pada 22 Juli, bahwa alasan utama terjadinya penyusutan seluruh ekonomi swasta di Tiongkok adalah karena PKT ingin mendorong praktik “BUMN in BUMS out” dari pasar Tiongkok, sehingga ruang gerak untuk perusahaan swasta terus mengecil, setelah itu pemerintah bermaksud memperluas ruang untuk monopoli bagi perusahaan milik negara.
Laporan The New York Times pada 24 Juli, menyebutkan bahwa seorang pengusaha swasta Tiongkok yang diwawancarai secara pribadi oleh reporter tentang tanggapannya terhadap SK-SK baru PKT, ia hanya mengatakan : “Masa Bodoh !”, karena dirinya tidak tertarik sedikit pun dengan kata-kata yang hanya penyemangat tetapi tanpa tindakan yang efektif.
Pemotongan Gaji Para PNS Tiongkok
Resesi ekonomi secara langsung mengarah pada pengurangan pendapatan fiskal, dan topik pemotongan gaji pegawai negeri terus mendapat perhatian masyarakat Tiongkok. Pada pertengahan Juli, topik ‘Pemotongan Gaji PNS di Provinsi Guangdong secara kolektif 25%’ menjadi pencarian trending di Internet Tiongkok. Selebriti Weibo bernama “Bo yuan tian he gong kao sun zhichao” mengatakan pada 11 Juli, bahwa beberapa temannya di Guangdong mengkonfirmasi bahwa gaji mereka mengalami pemotongan, tetapi “Hal yang membuat tidak nyaman adalah beberapa pemotongan berlaku mundur, sehingga porsi yang sudah kita terima wajib dikembalikan, yang akan dipotongkan dari gaji yang akan diterima kemudian. Soal besar kecilnya pemotongan gaji ada perbedaan antar institusi di Guangdong, tetapi pada dasarnya hampir sama, antara 20 hingga 30%”.
Media keuangan Tiongkok “Caixin” pada 29 Juni memberitakan bahwa pegawai negeri sipil di Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, dan provinsi lain telah mengalami pemotongan gaji sekitar 20 hingga 30 % dan membatalkan semua jenis subsidi insentif yang diberikan masing-masing instansi. Tetapi artikel ini langsung diblokir pihak berwenang.
Seorang kader tingkat departemen di Distrik Longhua, Shenzhen memperkirakan pendapatannya akan berkurang lebih dari 20%. Dulu, dengan berbagai bonus dan subsidi, gaji tahunannya bisa mencapai sekitar RMB. 370.000,- (setara IDR. 800 juta).
Pemotongan gaji kader tingkat wakil departemen di bagian selatan Provinsi Jiangsu kira-kira 25%, dan gaji take home pay akan berkurang sekitar RMB. 100.000,-.
Seorang pegawai akar rumput di sebuah perkampungan di kota Ningbo mengatakan bahwa penyesuaian gaji akan langsung mengurangi 40% pendapatannya, meskipun gaji pokok bulanan telah dinaikkan sebesar RMB. 2.000,-, tetapi pendapatan tahunannya secara keseluruhan masih turun sebanyak sepertiga.
Seorang kader tingkat departemen di Zhejiang mengatakan kepada “Caixin” : “Pemotongan gaji PNS di daerah yang ekonominya maju semakin besar”. Meskipun pengaruhnya di daerah pedalaman tidak terlalu signifikan.
Selain itu, self-media keuangan daratan telah melaporkan bahwa pegawai negeri di banyak provinsi di Tiongkok telah mengalami pemotongan gaji besar-besaran. Bahkan di Jiangsu, Zhejiang dan Shanghai telah didirikan “kantor pengurangan gaji” yang mengatur pemotongan gaji pegawai negeri secara keseluruhan.
Menurut berita yang beredar, bahwa gaji tahunan pegawai negeri tingkat departemen di Shanghai yang gaji tahunannya sebesar RMB. 350.000,- telah dipotong RMB. 150.000,- sekarang tinggal RMB. 200.000,- dan gaji tahunan pegawai negeri tingkat seksi telah dipotong dari RMB. 240.000,- menjadi tinggal RMB. 150.000,-. Pengurangannya sekitar 40%.
Semua jenis subsidi di wilayah selatan Provinsi Jiangsu telah dihentikan, bonus akhir tahun dikurangi 30% hingga 40%, gaji dipotong antara RMB. 30.000 hingga RMB. 60.000,-. Sedangkan pegawai negeri di Suzhou umumnya dipotong RMB. 70.000,-. Zhejiang juga telah menghentikan pemberian subsidi pegawai, menunda atau menangguhkan beberapa bonus kinerja, dan beberapa departemen yang memutuskan untuk meminta pengembalian semua bonus kuartal pertama yang sudah diberikan.
Beberapa pegawai negeri di Zhejiang, Jiangsu, Fujian dan daerah lain telah menerima pemberitahuan pemotongan gaji, mulai dari 15% hingga 20%. Misalnya, gaji PNS di Zhuhai dipotong sekitar RMB. 60.000 hingga RMB. 80.000,- dan di Shenzhen pemotongan berkisar antara RMB. 50.000,- hingga RMB. 100.000,-.
Dosen bermarga Liu di Tiongkok baru-baru ini mengatakan kepada NTDTV : “Faktor utama yang memicu pemotongan gaji PNS adalah karena kas negara sudah kosong, jadi semua wilayah akan terkena dampaknya. Pemerintah telah mengalami kesulitan untuk membayar gaji semua PNS termasuk guru. Hampir tidak ada instansi pemerintah yang tidak berutang. Pemotongan gaji pegawai negeri hanyalah sebuah sinyal, dan itu akan mempengaruhi seluruh masyarakat. Rakyat Tiongkok harus bersiap-siap untuk menjalani kehidupan yang sulit”.
Guru, Staf Medis, Karyawan Bank Mengalami Pemotongan Gaji yang Cukup Besar
Setelah berita pemotongan gaji PNS, guru di banyak tempat di Tiongkok juga melaporkan tentang pemotongan gaji yang cukup besar. Diantaranya, Zona Pengembangan di Kota Shenzhen dan Yantai di Shandong, telah menjalani pemotongan gaji sebesar 30%. Guru di Zona Pengembangan Yantai sampai melakukan pemogokan dan mengumpulkan massa untuk memprotes pihak berwenang, tetapi mereka ditindas dengan kekerasan oleh polisi. Video terkait telah beredar di Internet.
Pada 11 Mei tahun ini, karyawan Shanghai Pudong Development Bank melakukan pemogokan secara kolektif karena tidak puas dengan pemotongan gaji. Beberapa karyawan mengatakan bahwa gaji bulanan turun dari RMB. 20.000,- hingga RMB. 30.000,- turun menjadi tinggal RMB. 6.000,- hingga RMB. 7.000,-. Menurut orang yang mengetahui masalah ini, para pekerja di departemen kartu kredit mogok kerja karena pemotongan gaji terlalu besar sehingga ditolak.
Seorang pria warga Shanghai bermarga Wu mengatakan kepada NTDTV : “Pegawai tingkat pimpinan di Shanghai Pudong Development Bank mengalami pemotongan gaji sebesar 40%, sedangkan tingkat karyawan sebesar 50%. (Pemogokan) tidak membuahkan hasil”.
Menurut laporan keuangan Shanghai Pudong Development Bank, pihaknya memiliki 11,975 orang karyawan yang bertugas di pusat kartu kredit, dengan lebih dari 10.000 orang karyawan informal. Konon, pada akhir Desember tahun lalu, sejumlah besar karyawan tiba-tiba diminta untuk secara sukarela memutuskan kontrak kerja mereka dengan bank, masa kerja mereka dihapus, dan upah mereka diturunkan sampai melebihi 50%.
Pada Juni tahun ini, lebih dari 66% dokter dan perawat mengatakan bahwa gaji mereka dipotong dalam survei pemungutan suara non-nama asli yang diprakarsai oleh forum komunitas medis di Tiongkok. Berita yang diperoleh media Tiongkok “Lingkaran Medis” dari dokter di beberapa rumah sakit umum tersier di Tiongkok Utara, Tiongkok Timur, Tiongkok Selatan, dan Tiongkok Barat Daya adalah, bahwa pemotongan gaji memang terjadi, tetapi keadaan spesifiknya yang tidak sama satu sama lainnya.
Seorang dokter darurat di Guangxi mengungkapkan bahwa rumah sakit sejak Maret tahun ini telah memotong cukup besar gaji yang diterima, bahkan turun setiap bulan, dengan penurunan sampai melebihi 35%, tetapi angsuran KPR tidak berkurang sama sekali.
Sejumlah staf medis juga memposting keluhan mereka, menyebutkan bahwa gaji serta bonus mereka telah dipotong lebih dari setengahnya dibandingkan dengan penerimaan sebelumnya.
Wang Xinyi, seorang dokter yang bertugas di unit perawatan intensif sebuah rumah sakit tersier di kota setingkat prefektur di Tiongkok Timur mengungkapkan, bahwa dalam beberapa bulan terakhir, topik pemotongan gaji menjadi yang paling banyak dibicarakan di antara rekan kerja, karena gaji bulanan mereka terus menurun.
Zhang Yan, Direktur Departemen Pencitraan sebuah rumah sakit tersier yang berafiliasi dengan sebuah sekolah kedokteran di Tiongkok Timur, mengatakan bahwa di rumah sakit tempatnya bekerja, “gaji pokok” staf medis di bawah kepala dokter hampir habis setelah dikurangi biaya untuk premie bermacam-macam asuransi dan iuran wajib. Beberapa anak muda di departemen tersebut yang menerima gaji hanya satu atau dua ribu yuan, sampai untuk bertahan hidup saja sulit !
Frank Tian Xie, seorang profesor di Aiken School of Business di University of South Carolina, Amerika Serikat, mengatakan kepada Voice of America pada 27 Juli, bahwa di beberapa tempat di Tiongkok, sudah bukan lagi soal pemotongan gaji, tetapi sekarang sudah mengalami penangguhan gaji, alias no money to pay.
“Tahun-tahun ini situasinya berubah sangat serius. Karena anggaran penerimaan pemerintah dari sektor pajak telah hilang. Pendapatan dari (penjualan) tanah (kepada developer) pun sudah tidak ada. Personel di institusi pemerintahan yang menggantungkan hidup pada pemerintah jumlahnya sangat besar. Sehingga ini menjadi masalah yang umum, menyeluruh dan sangat serius saat ini. Sudah kehabisan akal”. Rakyat sudah tidak percaya pemerintah. Pemodal asing juga tidak percaya terhadap rezim Beijing. Bahkan rezim Beijing pun kehilangan kepercayaan diri,” katanya. (sin)
 untuk menyelamatkan perekonomian){kind=link}