Pada Kamis (28 Maret), Rusia menggunakan hak vetonya yang mengakhiri mandat Kelompok Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memantau sanksi terhadap Korea Utara, sementara Partai Komunis Tiongkok (PKT) abstain dalam pemungutan suara. Hasil ini memicu kecaman dan keprihatinan internasional
Yi Jing – NTD
Panel PBB, yang diveto oleh Rusia pada Kamis, bertanggung jawab untuk memantau implementasi efektif dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh PBB terhadap Korea Utara sebagai tanggapan atas uji coba nuklir dan rudal balistik negara tersebut.
“Amerika Serikat kecewa dengan veto Rusia terhadap Panel Ahli DK PBB 1718 untuk memperpanjang mandat tersebut, dan kami juga kecewa dengan keputusan Tiongkok untuk abstain setelah 14 tahun mendukung mandat penting ini,” ujar juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller.
Dalam laporannya di Februari, panel tersebut memberikan rincian transfer peralatan militer dan amunisi Korea Utara ke Rusia, yang diduga digunakan dalam perang melawan Ukraina.
Diyakini bahwa hal demikian sebagai upaya Rusia untuk menutupi kesepakatan senjata ilegal antara Rusia dan Korea Utara sebagai akibat langsung dari keinginan Rusia untuk membubarkan panel tersebut.
Miller berkata : “Perilaku Rusia saat ini secara sembrono merusak perdamaian dan keamanan internasional, semuanya merupakan kelanjutan dari kesepakatan kotor Moskow dengan Korea Utara.”
Hwang Joon-kook , duta besar Korea Selatan untuk PBB: “Ini hampir seperti menghancurkan CCTV untuk menghindari tertangkapnya pelanggaran.”
Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward berkata: “Panel ahli telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi Rusia dengan mengungkap pelanggaran sanksi.”
Rusia dan Korea Utara bersama-sama menyangkal adanya kesepakatan senjata namun berjanji untuk memperdalam hubungan militer mereka.
PKT, sekutu militer Korea Utara dan mitra dagang terbesarnya, abstain dalam pemungutan suara pada hari itu.
Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood berkata : “Abstainnya Partai Komunis Tiongkok sekali lagi menunjukkan kepada kita pendiriannya dalam membendung Korea Utara.”
Sebelum pemungutan suara, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield dan duta besar dari sepuluh anggota Dewan Keamanan termasuk Perancis, Jepang, Korea Selatan, Swiss dan Inggris mengeluarkan pernyataan yang menyatakan dukungan terhadap panel ahli.
Dia juga mencatat bahwa Korea Utara telah menembakkan lebih dari 100 rudal balistik sejak tahun 2022, yang menimbulkan ancaman bagi komunitas internasional. (Hui)