Surabaya – Kepala DJPb Kemenkeu Jatim pada media briefing yang diadakan pada kamis (22/8) kemarin disampaikan bahwa terkait dengan kinerja APBN regional Jawa Timur, pendapatan negara sampai dengan 31 Juli 2024 sebesar Rp143,73 triliun terdiri dari pendapatan pajak (Rp67,85 triliun), Bea Cukai (Rp71,54 triliun), serta PNBP (Rp4,33 triliun). Sementara itu, realisasi belanja negara sebanyak Rp75,61 triliun terdiri dari Belanja K/L (Rp27,95 triliun) dan Belanja Transfer ke Daerah (Rp47,66 triliun).
“Sampai dengan 31 Juli 2024, penyaluran kredit program berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp27,30 triliun kepada 519.457 debitur dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp516,03 miliar kepada 124.142 debitur. Sementara itu, bantuan sosial telah disalurkan sebesar Rp8,39 triliun kepada 20,09 juta penerima,” papar Didyk Choiroel, Kepala (DJPb Jatim).
Belanja kementerian/lembaga menunjukkan tren pertumbuhan. Belanja Pegawai tumbuh sebesar 14,20% (yoy) ditopang oleh peningkatan realiasi belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. Belanja barang tumbuh sebesar 20,22% (yoy) meningkat terutama pada kegiatan pelaksanaan dan pengawasan pemilu 2024, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) matra laut, dan peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum (BLU). Belanja modal tumbuh 16,05% terutama pada pembangunan jalan, jembatan dan prasarana oleh Kementerian PUPR, serta pengadaan non alutsista matra laut olehKementerian Pertahanan. Belanja Bansos tumbuh 44,68% utamanya dipengaruhi oleh tambahan bantuan pendidikan oleh Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) per 31 Juli 2024 telah tercapai 59,27% dari Pagu dengan realisasi sebesar Rp47,66 triliun atau tumbuh 4,87% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Realisasi DAU naik 17,42% (yoy) menjadi Rp26,3 triliun disebabkan peningkatan realisasi porsi DAU Block Grant. Realiasi DBH naik 6,09% (yoy) menjadi Rp5,5 triliun disebabkan oleh naiknya pagu DBH Migas di Jawa Timur TA 2024 di Kabupaten di Bojonegoro. Realisasi Insentif Fiskal naik 62,16% menjadi Rp358,9 miliar karena sudah terdapat daerah yang melakukan penyaluran Tahap II. Realisasi DAK Fisik tumbuh 6,86% (yoy) menjadi Rp779,9 miliar disebabkan oleh penyampaian syarat salur lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Realisasi kontrak kegiatan DAK Fisik lebih baik dari tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan proyeksi penyaluran sampai dengan akhir tahun akan lebih baik. Dana Desa mengalami kenaikan sebesar 19,39% (yoy) menjadi Rp6,4 triliun karena desa lebih cepat menyampaikan syarat salur, beberapa diantaranya telah salur 100%.
