Epochtimes.com
Otoritas federal Amerika Serikat di Florida Selatan pada Senin (2/9/2024), menyita sebuah pesawat yang sering digunakan oleh Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Tindakan ini merupakan bagian dari penegakan sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap pemerintahannya.
Sebelumnya, Amerika Serikat telah memastikan bahwa pembelian pesawat tersebut melanggar sanksi yang diberlakukan. Penyitaan ini dilakukan oleh beberapa lembaga federal, termasuk Departemen Keamanan Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, dan Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Biro Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) AS bertanggung jawab membawa pesawat tersebut dari Republik Dominika ke Bandara Eksekutif Fort Lauderdale di Florida.
Pesawat ini dikenal sebagai “Air Force One” Venezuela, yang sering digunakan oleh Maduro untuk kunjungan kenegaraan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada CNN bahwa tindakan ini adalah pesan yang jelas kepada para pemimpin tertinggi Venezuela. “Penyitaan pesawat kepala negara asing dalam kasus pidana sangat jarang terjadi. Kami mengirimkan pesan yang jelas: Tidak ada yang berada di atas hukum, dan tidak ada yang dapat menghindari sanksi Amerika Serikat.”
“Departemen Kehakiman telah menyita sebuah pesawat yang kami tuding dibeli secara ilegal seharga 13 juta dolar AS melalui perusahaan cangkang dan diselundupkan keluar dari Amerika Serikat untuk digunakan oleh Nicolás Maduro dan kroni-kroninya,” kata Jaksa Agung AS, Merrick Garland dalam sebuah pernyataan.
Departemen Kehakiman menyatakan bahwa pesawat Dassault “Falcon 900EX” tersebut dibeli dari sebuah perusahaan di Florida dan diekspor secara ilegal dari Amerika Serikat ke Venezuela melalui Karibia pada b April 2023. Pesawat ini hampir secara eksklusif digunakan untuk perjalanan ke dan dari pangkalan militer di Venezuela, serta untuk perjalanan internasional Maduro.
Penyitaan Pesawat
Peristiwa ini menandai peningkatan investigasi Amerika Serikat terhadap korupsi pemerintah Venezuela. Baru-baru ini, Amerika Serikat menekan pemerintah Venezuela untuk segera mengungkapkan rincian pemilihan presiden, dengan alasan kekhawatiran atas kredibilitas kemenangan Maduro.
Maduro baru saja mengumumkan kemenangan dalam pemilihan ulang pada akhir Juli, tetapi oposisi dan media menyajikan banyak bukti yang menunjukkan kecurangan dalam hasil pemilihan tersebut.
Situasi di Venezuela berdampak pada politik Amerika Serikat, karena jutaan orang telah melarikan diri dari Venezuela, dan banyak dari mereka memilih untuk menuju perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.
Pesawat ini telah berada di Republik Dominika selama beberapa bulan terakhir. Setelah Maduro mengumumkan kemenangan ulangnya, Venezuela menghentikan semua penerbangan komersial ke dan dari Republik Dominika. Meskipun pejabat Amerika Serikat tidak mengungkapkan alasan spesifik, hal ini memberi mereka kesempatan untuk menyita pesawat tersebut.
Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada CNN bahwa Republik Dominika bekerja sama secara erat dengan pejabat Amerika Serikat dan telah memberi tahu Venezuela tentang penyitaan ini.
Setelah tiba di Amerika Serikat, salah satu langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan penyitaan (yang memberi kesempatan bagi pemerintah Venezuela untuk mengajukan permohonan), serta mengumpulkan bukti dari pesawat tersebut.
Ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat mengambil alih pesawat yang terkait dengan Venezuela. Menurut laporan Miami Herald, Departemen Kehakiman menyatakan bahwa awal tahun ini, pemerintah Amerika Serikat mengambil alih sebuah pesawat kargo Boeing di daerah Miami. Pesawat tersebut dijual oleh maskapai penerbangan Iran yang dikenai sanksi kepada sebuah perusahaan Venezuela, yang melanggar undang-undang kontrol ekspor federal.
Pesawat 747-300M tersebut terbang dari Argentina ke Miami pada Februari, dan pemiliknya adalah Mahan Air, sebuah perusahaan maskapai penerbangan yang diawasi oleh pemerintah Amerika Serikat karena mendukung Pasukan Quds, bagian dari Korps Garda Revolusi Islam Iran. Pasukan Quds telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat.
Mengusut Masalah Korupsi
Selama bertahun-tahun, lembaga-lembaga federal, termasuk Biro Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS, telah menargetkan masalah korupsi di pemerintahan Venezuela. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada CNN bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Biro Investigasi Keamanan Dalam Negeri telah menyita aset atau sumber daya ilegal pemerintah Venezuela senilai 2 miliar dolar AS, termasuk vonis, penyitaan, dan likuidasi rekening bank.
Pada Maret 2020 lalu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan tuntutan terhadap Maduro dan 14 pejabat Venezuela lainnya, termasuk tuduhan terorisme narkoba, perdagangan narkoba, dan korupsi.
Mantan Jaksa Agung William Barr mengatakan, “Selama lebih dari 20 tahun, Maduro dan beberapa pejabat tinggi diduga bersekongkol dengan FARC (pasukan gerilya kiri Kolombia) untuk mengirimkan kokain dalam jumlah besar yang menghancurkan masyarakat di Amerika Serikat.”
Biro Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menawarkan hadiah hingga 15 juta dolar AS untuk informasi yang membantu penangkapan atau penjatuhan hukuman terhadap Maduro.
Awal tahun ini, Amerika Serikat kembali memberlakukan sanksi terhadap industri minyak dan gas Venezuela karena pemerintah Maduro gagal mengadakan pemilihan yang “inklusif dan kompetitif.” (jhon)
, menyita sebuah pesawat yang sering digunakan oleh Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Tindakan ini merupakan bagian dari penegakan sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap pemerintahannya.){kind=link}