Filipina Kecam Tindakan Tiongkok yang Mengganggu Perdamaian, Komandan Indo-Pasifik AS: Kami Siap Menghadapi

Pada hari ke-100 menjabat, Presiden Republik Tiongkok, William Lai (Lai Ching-te), telah menerima seratus delegasi diplomatik hingga 28 Agustus, dengan kunjungan delegasi hampir setiap hari ke Taiwan. Survei menunjukkan bahwa 83% responden setuju bahwa hubungan luar negeri Taiwan akan semakin baik di masa depan. Sementara itu, selain mengganggu Taiwan, Tiongkok juga terus memprovokasi di Laut Tiongkok Selatan. Pada  29 Agustus, Komandan Komando Indo-Pasifik AS, Laksamana Samuel Paparo, menyatakan bahwa militer AS telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menghadapi situasi tersebut jika diperlukan

oleh Huang Yanhua dan Wu Huizhen untuk Newsweek New Tang Dynasty (NTD)

Pada 28 Agustus, Kementerian Luar Negeri Republik Tiongkok mengumumkan survei tentang “Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pekerjaan Diplomatik Pemerintah dalam Seratus Hari Pertama”. Survei tersebut menunjukkan bahwa 83% responden setuju bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Lai, hubungan luar negeri Taiwan akan semakin baik di masa depan.

Selain mengganggu Taiwan, Partai Komunis Tiongkok (PKT) juga terus memprovokasi di Laut Tiongkok Selatan. Angkatan Laut Filipina melaporkan bahwa antara 20 hingga 26 Agustus 2024, jumlah kapal yang dikerahkan oleh PKT di wilayah Laut Tiongkok Selatan terus meningkat, mencapai 163 kapal, jauh lebih banyak dibandingkan minggu sebelumnya yang berjumlah 129 kapal. Sejak Agustus, setidaknya enam insiden konflik telah terjadi, termasuk Tiongkok yang melemparkan suar ke pesawat patroli Filipina dan insiden kapal PKT yang menabrak dengan sengaja.

“Di kawasan ini, meskipun sudah diketahui secara umum, saya tetap ingin memberitahu semua orang bahwa PKT adalah perusak terbesar perdamaian internasional di wilayah ASEAN,” kata Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro.

Dia menyerukan untuk memperkuat kerjasama melalui Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina dalam menghadapi “lawan yang terus berubah dan licik” ini.

Komandan Komando Indo-Pasifik AS, Laksamana Samuel Paparo, pada  29 Agustus menyatakan bahwa setelah berkonsultasi dengan Filipina, militer AS telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menghadapi provokasi PKT jika diperlukan.

“Kami tentu telah menyiapkan serangkaian opsi. Komando Indo-Pasifik AS siap, jika perlu, untuk berdiskusi dalam kerangka perjanjian dan bertempur bahu-membahu dengan sekutu kami,” kata Paparo.

Angkatan Bersenjata Filipina menyatakan bahwa saat menghadapi ancaman yang semakin agresif dari PKT , saatnya meminta bantuan dari Amerika Serikat.

“Ketika pasukan berada dalam keadaan kelaparan, mereka tidak memiliki pasokan apa pun karena misi pasokan kami dihentikan, dan mereka hampir mati, itulah saatnya kami meminta bantuan Amerika Serikat,” ujar Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo S. Brawner, Jr.

Komando Indo-Pasifik AS menyatakan bahwa berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina, kapal-kapal Angkatan Laut AS akan mengawal kapal-kapal Filipina, membantu Filipina mempertahankan kedaulatan, dan bersama-sama menjaga perdamaian di Indo-Pasifik.

Laksamana Samuel Paparo menyatakan, “Berdasarkan perjanjian pertahanan bersama kami, pengawalan kapal adalah pilihan yang sepenuhnya masuk akal.”

Filipina mengecam tindakan PKT dan sekali lagi menyerukan kepada Beijing untuk menghentikan tindakan provokatif yang merusak perdamaian dan keamanan kawasan.

Pada 28 Agustus, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan di Forum Negara-Negara Kepulauan Pasifik ke-53 bahwa para pemimpin negara setuju untuk mendukung “Inisiatif Kepolisian Pasifik” (Pacific Policing Initiative, PPI).

Inisiatif ini adalah kerjasama antara Australia dan negara-negara Kepulauan Pasifik untuk mendirikan empat pusat pelatihan regional, serta mendirikan Pusat Pengembangan dan Koordinasi Kepolisian di Brisbane, Australia. Di masa depan, akan dibentuk pasukan reaksi cepat yang terdiri dari sekitar 200 personel polisi multinasional yang dapat dikerahkan ke negara-negara Pasifik bila diperlukan untuk membantu menangani bencana alam dan situasi darurat lainnya.

Albanese menekankan bahwa inisiatif ini dipimpin oleh kepolisian di wilayah Pasifik, dengan dukungan penuh dari Australia, terutama dalam hal keuangan. Australia diperkirakan akan menginvestasikan sekitar 400 juta dolar Australia dalam infrastruktur selama lima tahun ke depan.

Dalam beberapa tahun terakhir, PKT telah secara aktif memperluas pengaruhnya di wilayah Pasifik. Selain investasi infrastruktur, kepolisian juga telah menjadi salah satu pijakan penting bagi upaya Beijing untuk membangun pengaruh di wilayah Pasifik.

“Karena wilayah ini adalah sekutu tradisional Australia dan Amerika Serikat. Namun, Tiongkok (Partai Komunis Tiongkok) sekarang telah memperluas pengaruhnya ke sini. Ketika Solomon hilang, mereka kehilangan benteng. Jadi, Australia kini telah melakukan upaya besar untuk menstabilkan wilayah ini, oleh karena itu, mereka mengajukan inisiatif baru ini, yaitu mengumpulkan semua negara ini untuk bersama-sama mempertahankan,” kata Asisten Profesor Feng Chongyi dari University of Technology Sydney.

Meskipun tidak secara langsung menyebutkan PKT, opini publik umumnya menganggap ini sebagai upaya untuk melawan penetrasi PKT di kawasan tersebut, yang mana akan sangat menghambat upaya PKT untuk menandatangani perjanjian kepolisian dan keamanan di wilayah Pasifik. (hui)