EtIndonesia. Menurut laporan Reuters, pada Senin (2/12), Amerika Serikat melancarkan serangan ketiga dalam tiga tahun terakhir ini terhadap industri semikonduktor Tiongkok, membatasi ekspor ke 140 perusahaan termasuk produsen peralatan chip Naura Technology Group, serta mengambil langkah-langkah lain. Serangan ini memperluas cakupan pembatasan, dengan produsen alat chip Tiongkok seperti Piotech dan SiCarrier Technology dari Shenzhen juga dimasukkan dalam daftar kontrol ekspor. Selain itu, AS juga meningkatkan pembatasan ekspor chip penyimpanan lanjutan dan peralatan pembuatan chip ke Tiongkok.
Langkah ini dianggap sebagai tindakan pengendalian teknologi besar terakhir terhadap Tiongkok selama masa jabatan administrasi Biden, dengan tujuan utama mencegah Tiongkok mendapatkan teknologi chip yang bisa digunakan untuk kecerdasan buatan militer, serta teknologi lain yang bisa mengancam keamanan nasional AS. Kebijakan ini diterbitkan tepat sebelum presiden terpilih, Donald Trump, mengambil-alih jabatan.
Kalangan industri secara umum mengharapkan bahwa Trump akan melanjutkan kebijakan keras terhadap Tiongkok yang ditetapkan oleh pemerintahan Biden. Detail dari tindakan pengendalian ini termasuk pembatasan ekspor chip memori bandwidth tinggi (HBM) yang digunakan untuk pelatihan kecerdasan buatan dan aplikasi high-end lainnya ke Tiongkok; penambahan 24 alat pembuatan chip dan tiga perangkat lunak ke dalam daftar kontrol ekspor; serta pembatasan ekspor peralatan pembuatan chip yang diproduksi di Singapura, Malaysia, dan negara lain ke Tiongkok. Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, menyatakan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk mencegah “pengembangan sistem pembuatan semikonduktor domestik Tiongkok dan penggunaannya untuk modernisasi militer.”
Menurut Reuters, daftar perusahaan yang terpengaruh dan detail kebijakan telah ditentukan. Langkah ini akan berdampak pada raksasa semikonduktor AS seperti Lam Research, KLA, dan Applied Materials, serta produsen peralatan Belanda, ASM International. Di antara perusahaan Tiongkok yang masuk dalam daftar kontrol, termasuk hampir 20 perusahaan semikonduktor, dua perusahaan investasi, dan lebih dari 100 produsen alat pembuatan chip. Perusahaan seperti Swaysure Technology Co, SiEn Qingdao, dan Shenzhen Pensun Technology Co, yang merupakan mitra dari Huawei Technologies—pemimpin peralatan telekomunikasi Tiongkok yang telah dikenai sanksi oleh AS dan saat ini fokus pada pengembangan chip canggih di Tiongkok —juga termasuk.
Perusahaan-perusahaan ini akan dimasukkan dalam daftar entitas, yang berarti pemasok AS harus mendapatkan izin khusus untuk memasok barang kepada mereka. Menanggapi langkah AS ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak hanya mengganggu tatanan ekonomi dan perdagangan internasional, tetapi juga mengganggu operasi normal rantai pasokan global. Dia menekankan dalam konferensi pers rutin hari Senin bahwa Tiongkok akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak sah perusahaan Tiongkok.
Kementerian Perdagangan Tiongkok belum merespon atas kebijakan ini
Dalam beberapa tahun terakhir, menghadapi pembatasan ekspor chip canggih dan peralatan pembuatannya oleh AS dan negara lain, Tiongkok telah meningkatkan upaya untuk mengontrol industri semikonduktor secara mandiri. Namun, dibandingkan dengan perusahaan pemimpin chip kecerdasan buatan seperti Nvidia dan produsen peralatan chip terkemuka seperti ASML dari Belanda, Tiongkok masih tertinggal beberapa tahun. Selain itu, AS juga berencana untuk memberlakukan pembatasan yang lebih ketat pada Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), perusahaan fabrikasi chip terbesar di Tiongkok, yang telah dimasukkan dalam daftar entitas pada tahun 2020, tetapi kebijakan sebelumnya masih memungkinkan mereka mendapatkan izin ekspor barang senilai miliaran dolar.
Untuk pertama kalinya, AS telah memasukkan tiga lembaga investasi dalam daftar entitas, yaitu lembaga ekuitas swasta Tiongkok Wise Road Capital, perusahaan teknologi Wingtech Technology Co, dan JAC Capital, dengan alasan bahwa “lembaga-lembaga ini membantu pemerintah Tiongkok mengakuisisi entitas yang menguasai teknologi pembuatan semikonduktor kunci dan memindahkannya ke Tiongkok, teknologi yang sangat penting bagi industri pertahanan AS dan sekutunya.” Umumnya, aplikasi izin ekspor ke perusahaan yang terdaftar dalam daftar entitas akan ditolak.
Belanda dan Jepang Mendapatkan Pengecualian
Aturan produk langsung asing baru dalam kebijakan ini mungkin mempengaruhi beberapa sekutu AS karena aturan tersebut membatasi ekspor perusahaan di negara-negara tersebut ke Tiongkok. Kebijakan baru memperluas jangkauan pengendalian AS, membatasi ekspor peralatan pembuatan chip yang diproduksi oleh perusahaan Amerika, Jepang, dan Belanda di daerah lain di dunia ke pabrik chip tertentu di Tiongkok. Peralatan yang diproduksi di Israel, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan akan terpengaruh oleh aturan ini, tetapi Jepang dan Belanda mendapatkan pengecualian. Aturan produk langsung asing yang diperluas akan berlaku bagi 16 perusahaan chip Tiongkok yang paling strategis di daftar entitas. Aturan ini juga akan menetapkan ambang batas konten teknologi Amerika pada nol untuk menentukan apakah produk asing diatur oleh AS, yang berarti hanya produk yang mengandung chip AS yang dapat dikontrol AS untuk ekspor ke Tiongkok.
Aturan baru ini adalah hasil dari negosiasi jangka panjang antara AS, Jepang, dan Belanda, yang bersama-sama memimpin produksi peralatan pembuatan chip canggih di dunia. Sumber mengatakan bahwa AS berencana memberikan pengecualian bagi negara-negara yang mengambil langkah kontrol serupa. Aturan baru juga membatasi ekspor chip penyimpanan AI “HBM 2” dan tingkat yang lebih tinggi dari Samsung, SK Hynix dari Korea Selatan, dan Micron dari AS ke Tiongkok.
Menurut analis, pembatasan ini terutama akan mempengaruhi Samsung Electronics. Analis memperkirakan bahwa pasar Tiongkok menyumbang sekitar 30% dari penjualan chip HBM Samsung. Ini merupakan tindakan pengendalian ekspor chip ketiga yang besar ke Tiongkok selama masa jabatan administrasi Biden. Pada Oktober 2022, AS menerbitkan seperangkat pengendalian komprehensif penjualan dan pembuatan chip canggih, yang dianggap sebagai perubahan paling signifikan dalam kebijakan teknologi AS terhadap Tiongkok sejak 1990-an.(jhn/yn)
