Pada 1 Desember 2024 malam, di Desa Dadun, Kecamatan Xintang, Kota Zengcheng, Guangzhou, provinsi Guangdong, Tiongkok, sejumlah besar warga berkumpul memprotes pemerintah setempat yang mendirikan pos untuk memungut biaya parkir. Warga yang marah menghancurkan pos retribusi tersebut, sehingga pihak berwenang mengerahkan banyak polisi untuk berjaga. Akhirnya, pemerintah dipaksa mengumumkan penghapusan biaya tersebut
ETIndonesia. Video yang beredar menunjukkan sejumlah besar warga di Tiongkok berkumpul di lokasi, menghancurkan sebuah pos retribusi di pinggir jalan. Warga terdengar bersorak dan berteriak memberikan semangat.
Dalam video lain, terlihat seorang pejabat yang diduga adalah Sekretaris Partai Komite Kecamatan Xintang berbicara kepada warga dan berjanji untuk membatalkan pungutan biaya.
Pada 2 Desember, sebuah akun media independen bernama “Yesterday” melaporkan bahwa 1 Desember adalah hari pertama pengenaan biaya di Desa Dadun. Malam itu, ratusan penghuni berkumpul di pos retribusi untuk memprotes kebijakan pungutan biaya parkir yang dianggap tidak masuk akal.
Selama protes tersebut, warga yang marah menghancurkan kaca pos retribusi. Tak lama kemudian, banyak polisi dan pejabat pemerintah tiba di lokasi. Setelah seorang pejabat mengumumkan penghapusan pungutan biaya, massa perlahan bubar, dan kebijakan pungutan biaya yang hanya berlangsung satu hari tersebut segera dibatalkan.
Video protes warga Desa Dadun pada malam itu menyebar luas di internet dan memicu diskusi hangat.
Beberapa saksi mengatakan, “Pungutan di desa ini hanya bertahan satu hari sebelum dibongkar.” “Tadi malam dihancurkan satu pos, hari ini semuanya dibongkar.” “Sungguh memuaskan hati.” “Masalahnya, tidak ada tempat parkir yang layak. Asal masuk dan parkir saja sudah kena biaya.”
Ada juga yang berkomentar, “Pungutan biaya di desa adalah ciri khas Guangdong.” “Tadi malam keributannya berlangsung sampai larut malam.” “Sekretaris partai Kecamatan Xintang akhirnya keluar bicara dan menghapus pungutan biaya.” “Uang yang dikumpulkan masuk ke kantong pribadi mereka.”
Bahkan, beberapa warganet menyebut ini sebagai “Gelombang Revolusi Dadun.” Ada yang memuji keberanian warga dan solidaritas mereka dalam menghadapi kebijakan yang tidak adil.
Masalah pungutan biaya serupa juga ditemukan di kota-kota lain seperti Shenzhen, Dongguan, dan Foshan di provinsi Guangdong.
Pada Oktober tahun ini, Southern Metropolis Daily melaporkan bahwa di beberapa daerah di Foshan, seperti Chen Village, Le Liu, Xin Tan, Le Cong, dan Bei Jiao, desa-desa tersebut mendirikan pos retribusi parkir dengan tarif yang dianggap memberatkan, seperti RMB.200 per bulan untuk mobil kecil.
Warga mengeluhkan ketidakjelasan pengelolaan dana yang dikumpulkan dan kurangnya transparansi dalam kebijakan tersebut. (Hui)
Sumber : NTDTV.com
