ETIndonesia. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024. Ia mengatakan akan mencabut dekrit darurat militer yang diberlakukan sekitar enam jam sebelumnya dalam sebuah pengumuman tengah malam.
Parlemen Korea Selatan memilih untuk mencabut deklarasi tersebut beberapa jam setelah pengumuman tersebut.
Inilah yang perlu diketahui apa yang terjadi tentang darurat militer korea selatan :
1- Konstitusi Korea Selatan mengizinkan pemberlakuan darurat militer jika dianggap perlu untuk menanggapi ancaman militer atau untuk menjaga keamanan publik.
2- Dalam mengumumkan perintah tersebut, Yoon berjanji untuk menghapuskan kekuatan “anti-negara” dan menuduh Partai Demokrat Korea Selatan yang beraliran liberal bersimpati kepada Korea Utara yang komunis.
3- Hukum Korea Selatan mengizinkan perintah darurat militer dicabut dengan suara mayoritas di parlemen.
4- Partai Demokrat Korea Selatan memiliki kontrol mayoritas di parlemen, dan semua 190 anggota parlemen yang berpartisipasi dalam pemungutan suara mendukung pencabutan perintah darurat militer.
5- Personel militer pada awalnya ditempatkan di gedung parlemen untuk mencegah anggota parlemen masuk dan memberikan suara untuk membatalkan deklarasi Yoon.
6- Setelah pemungutan suara, pihak militer mengatakan bahwa perintah tersebut akan tetap berlaku hingga Yoon mencabutnya, sebelum akhirnya meninggalkan gedung.
7- Para pengunjuk rasa berkumpul di luar selama pemungutan suara dan bentrok dengan personil militer setelah mereka keluar.
8- Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif, menyebut perintah darurat militer itu “salah” dan berjanji untuk “menghentikannya bersama rakyat.”
9- Darurat militer diberlakukan di Korea Selatan lebih dari selusin kali sejak negara ini didirikan sebagai Republik pada tahun 1948.
10- Dua kejadian terjadi pada tahun 1961 dan 1980 ketika perwira militer Park Chung-hee dan Chun Doo-hwan, masing-masing menggelar kudeta militer.
11- Yoon memenangkan pemilu 2022 dengan kurang dari 1 persen suara, dan peringkat persetujuannya stagnan di kisaran 20 persen selama berbulan-bulan.
12 – PPP Yoon kehilangan kendali atas parlemen dalam pemilihan umum yang telak pada awal tahun ini. Yoon dan partainya terkunci dalam perselisihan dengan oposisi liberal mereka atas RUU anggaran negara tahun 2025, dan oposisi yang sama telah mencoba meloloskan mosi untuk memakzulkan tiga jaksa agung, termasuk yang menyelidiki Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat. Lee kalah dari Yoon pada tahun 2022 dan merupakan pesaing utama untuk pemilihan presiden berikutnya, demikian menurut jajak pendapat.
Associated Press dan Reuters berkontribusi dalam laporan ini.
