EtIndonesia. Pada 3 Desember, pukul 22:30 waktu setempat, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, secara tiba-tiba mengumumkan penerapan darurat militer di seluruh negeri melalui siaran televisi nasional. Langkah drastis ini menandai peristiwa besar yang jarang terjadi dalam sejarah politik Korea Selatan.
Dalam pidatonya, Yoon menuduh Partai Oposisi Demokrat Korea Selatan yang menguasai parlemen telah berulang kali mengeluarkan pernyataan simpati kepada Korea Utara dan melakukan serangkaian tindakan anti-negara yang bertujuan melumpuhkan pemerintahan saat ini.
“Saya mengumumkan darurat militer untuk melindungi Republik Korea dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara, untuk segera memberantas kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita,” ujar Yoon dalam pidatonya dengan tegas.
Langkah Konkret Penerapan Darurat Militer
Dalam waktu yang bersamaan dengan pengumuman tersebut, Kementerian Pertahanan Korea Selatan segera mengadakan rapat para komandan militer. Kendaraan lapis baja militer mulai melaju di jalan-jalan ibu kota Seoul, menandakan penerapan hukum militer secara nyata. Untuk memahami konsekuensi penerapan hukum militer ini, mari kita telaah langkah-langkah konkret yang diambil oleh Jenderal Park An-su, Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan.
Enam Poin Utama Perintah Darurat Militer:
- Larangan Kegiatan Politik: Semua aktivitas politik dilarang, termasuk parlemen nasional dan lokal, partai politik, pertemuan politik, asosiasi, dan demonstrasi.
Tindakan ini langsung memicu konflik ketika beberapa orang mencoba memasuki gedung parlemen, yang kemudian disusul oleh tindakan oposisi yang memicu ketegangan lebih lanjut.
- Penolakan Terhadap Sistem Demokrasi Liberal: Segala bentuk penolakan atau upaya menggulingkan sistem demokrasi liberal dilarang. Ini mencakup larangan terhadap berita palsu, manipulasi opini publik, dan propaganda yang menyesatkan.
- Kontrol Media dan Publikasi: Semua media dan publikasi berada di bawah kendali hukum militer. Pemogokan, perusakan, atau pertemuan yang menghasut kekacauan sosial juga dilarang.
- Penanganan Petugas Medis: Semua petugas medis yang mogok kerja atau meninggalkan tempat kerja wajib kembali ke posisinya dalam waktu 48 jam.
- Minimisasi Ketidaknyamanan Warga Sipil: Warga sipil diwajibkan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari.
- Penegakan Hukum: Pelanggaran terhadap perintah hukum militer dapat dikenai hukuman penjara, penahanan, penggeledahan tanpa izin, penyitaan, dan hukuman sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Hukum Militer.
Reaksi dari Partai Oposisi dan Masyarakat
Setelah pengumuman tersebut, pemimpin oposisi, Lee Jae-myung, segera memberikan pernyataan melalui mobil yang terlihat terburu-buru. Dia menyatakan bahwa pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon adalah tindakan ilegal dan berjanji akan mengerahkan semua anggota parlemen untuk membatalkan keputusan tersebut.
“Presiden Korea Selatan hari ini mengumumkan darurat militer tanpa alasan yang jelas. Militer tidak bisa mengendalikan negara ini. Sistem kekerasan semacam ini melalui pengadilan juga tidak cukup. Tentara bersenjata dengan senapan ingin mengendalikan negara ini,” tegas Lee Jae-myung.
Namun, situasi semakin memanas ketika sekitar 190 anggota parlemen oposisi menyerbu gedung parlemen untuk melakukan pemungutan suara darurat. Dalam suara bulat, mereka berhasil mengesahkan pembatalan perintah hukum militer.
Ketua Parlemen Korea Selatan, Oh Won-jin, mengumumkan bahwa semua tentara yang terus menerapkan darurat militer akan diadili karena pengkhianatan. Pasukan khusus Korea Selatan yang hadir akhirnya mundur dari gedung parlemen setelah keputusan tersebut.
Dampak Politik dan Reaksi Internasional
Keputusan Presiden Yoon untuk mencabut perintah darurat militer datang hanya enam jam setelah pengumuman awal. Kegagalan penerapan darurat militer ini dianggap sebagai pukulan berat bagi kepemimpinan Yoon Suk-yeol, yang kini menghadapi risiko politik serius, termasuk kemungkinan penahanan terkait tuduhan korupsi.
Jika Partai Oposisi Demokrat, dipimpin oleh Lee Jae-myung, berhasil naik ke tampuk kekuasaan, Korea Selatan diperkirakan akan berbalik ke arah kebijakan kiri. Hal ini juga berdampak pada hubungan internasional, terutama mengenai keberadaan tentara Amerika Serikat di Semenanjung Korea dan stabilitas di Selat Taiwan.
Pengaruh Terhadap Taiwan dan Hubungan dengan Tiongkok
Sementara itu, di Taiwan, situasi serupa juga tengah berkembang. Mahasiswa dari Tiongkok yang dikirim oleh Tiongkok untuk mengunjungi Taiwan menemukan lingkungan yang sangat berbeda, dengan spanduk dukungan demokrasi dan berbagai tuntutan politik yang bertolak belakang dengan kebijakan di Tiongkok.
