EtIndonesia. Parlemen Prancis akan mengadakan pemungutan suara untuk sebuah mosi tidak percaya terhadap pemerintah pada Rabu (4/12) malam. Ini hampir pasti akan mengakibatkan jatuhnya pemerintahan koalisi yang rapuh di bawah Perdana Menteri Michel Barnier, memperparah krisis politik di ekonomi terbesar kedua zona euro tersebut.
Ini akan menjadi pemerintahan Prancis pertama yang dipaksa turun oleh voting mosi tidak percaya dalam lebih dari enam puluh tahun, pada saat Prancis menghadapi tantangan defisit anggaran yang besar.
Debat dijadwalkan dimulai pada pukul 4 sore pada hari Rabu, dan pemungutan suara akan dilakukan sekitar tiga jam kemudian. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, diharapkan akan kembali ke Prancis pada hari itu.
Keruntuhan Pemerintah Prancis akan meninggalkan kekosongan di pusat Eropa, sementara Jerman juga sedang dalam mode pemilihan, hanya beberapa minggu sebelum Presiden AS terpilih Donald Trump kembali ke Gedung Putih.
Barnier baru saja menjabat sebagai Perdana Menteri Prancis tiga bulan lalu. Penyebab ketegangan kali ini adalah penggunaannya pada hari Senin atas mekanisme konstitusi yang jarang digunakan, mencoba mendorong anggaran 2025 yang kontroversial tanpa persetujuan parlemen. Dia menyatakan bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga “stabilitas”.
Pemerintahan minoritas yang dipimpin oleh Barnier sering kali bergantung pada dukungan dari “Barisan National” sayap kanan untuk mendapatkan persetujuan parlemen atas banyak isu. Rencana kali ini tidak didukung oleh Marine Le Pen dari “Barisan Nasional”.
Aliansi Barnier dan kubu Le Pen saling menyalahkan, mengklaim bahwa mereka telah berusaha keras untuk mencapai kesepakatan untuk mengurangi pengeluaran sosial dan menyatakan kesiapan untuk dialog.
Pemimpin ” Barisan Nasional”, Le Pen, pada hari Selasa mengatakan: “Mengkritik anggaran adalah satu-satunya cara kami untuk melindungi Prancis.”
Jika sayap Kiri dan Kanan bersatu akan memiliki suara yang cukup untuk melengserkan Barnier. Le Pen telah mengkonfirmasi bahwa partainya akan mendukung mosi tidak percaya dari aliansi kiri.
Rancangan anggaran Barnier bertujuan untuk mengurangi defisit fiskal, termasuk kebijakan untuk meningkatkan pajak dan mengurangi pengeluaran sebesar 60 miliar euro. Agensi pemeringkat sangat memperhatikan perkembangan ini.
Jika mosi tidak percaya memang disahkan, Barnier harus mengundurkan diri, tetapi Macron mungkin memintanya untuk tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara sampai ditemukan perdana menteri baru, yang mungkin baru akan terjadi tahun depan.
Mengenai anggaran, jika parlemen tidak menyetujui anggaran sebelum 20 Desember, pemerintahan sementara dapat mengusulkan undang-undang darurat khusus untuk melanjutkan pembatasan pengeluaran dan ketentuan pajak tahun ini. Namun, ini akan berarti bahwa langkah-langkah penghematan yang direncanakan oleh Barnier akan ditunda.
Krisis politik Prancis saat ini bermula ketika Presiden Macron mengumumkan pemilihan dini pada bulan Juni lalu, yang menghasilkan situasi parlemen yang kacau dengan keberadaan tiga kekuatan politik, kiri, tengah, dan kanan. Masa jabatan Macron sebagai presiden akan berlanjut hingga pertengahan tahun 2027.
Menurut hukum Prancis, pemilihan parlemen baru lebih awal tidak dapat diadakan sebelum Juli tahun depan. (jhn/yn)
