EtIndonesia. Ketegangan militer antara Tiongkok dan Amerika Serikat semakin memanas, dengan indikasi bahwa konflik di Selat Taiwan mungkin meletus pada tahun 2027. Tiongkok terus memupuk ambisi untuk menyatukan Taiwan melalui kekuatan militer, sementara Amerika Serikat tampaknya telah memasang penghitung waktu untuk menghadapi kemungkinan tersebut.
Menurut laporan dari “Up Media” edisi 3 Januari 2024, komunitas intelijen AS dan mantan Komandan Komando Indo-Pasifik AS, Laksamana Aquilino, memperkirakan tahun 2027 sebagai titik kritis bagi Tiongkok untuk melancarkan serangan ke Taiwan. Laksamana Franchetti, Komandan Angkatan Laut AS, mengonfirmasi bahwa kantor mereka telah memasang alat pengukur waktu yang mengarah pada tahun 2027, serta memerintahkan persiapan menghadapi potensi konflik di Selat Taiwan.
Jurnalis korps Marinir AS, Katz, mengungkapkan bahwa anggaran militer AS untuk tahun fiskal 2025 dan 2026 sedang dalam proses legislasi di Kongres. Dengan demikian, penyesuaian signifikan untuk menghadapi situasi militer ini hanya memungkinkan terjadi pada tahun fiskal 2027.
Pengamat politik, Tang Jingyuan, menyatakan: “Pemerintahan Trump yang akan segera menjabat sangat serius memandang kemungkinan Tiongkok menginvasi Taiwan secara militer. Militer AS dan lembaga terkait juga mempersiapkan diri dengan serius untuk perang yang mungkin terjadi pada tahun 2027. Baik Partai Republik maupun Partai Demokrat di AS tampaknya sepakat dalam hal ini, dan pemerintahan Trump mungkin akan lebih tegas dibandingkan pemerintahan Biden.”
Di sisi lain, Pemerintah Jepang meningkatkan belanja militernya untuk pembangunan fasilitas bawah tanah, seperti yang dilaporkan oleh Nikkei (Nihon Keizai Shimbun). Rancangan anggaran 2025 Jepang mencakup peningkatan belanja militer hingga lebih dari delapan kali lipat dibanding tahun 2024. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap kemungkinan konflik di Selat Taiwan, dengan fokus pengembangan basis Angkatan Udara di Kyushu dan Okinawa. Pusat komando dan fasilitas penting lainnya di Jepang juga telah dipindahkan ke bawah tanah untuk mengurangi risiko serangan udara.
Pada tanggal 2 Januari 2024, Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui penjualan rudal udara-ke-udara jarak menengah canggih (AMRAAM) kepada Jepang senilai sekitar 3,64 miliar dolar AS. Rudal AMRAAM M120 ini dirancang untuk beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan meningkatkan kapabilitas Jepang dalam menghadapi ancaman militer terkini maupun di masa depan.
Sementara itu, ketegangan di wilayah Huangyan di Lau China Selatan hampir memicu gesekan senjata antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Blogger militer, Zhou Zining, melaporkan bahwa setelah pesawat dan kapal perang AS serta Philipina memasuki wilayah Huangyan, Tiongkok merespons dengan mengirim pesawat pembom H-6 yang dipersenjatai. Tiongkok juga mengirim kapal penjaga pantai berteknologi tinggi ke perairan tersebut, dilengkapi dengan senapan mesin berat dan platform helikopter.
Tang Jingyuan menilai bahwa kemungkinan bentrokan militer antara AS dan Tiongkok dalam waktu dekat masih rendah.
Krisis di Mozambik: Anti Tiongkok dan Penjarahan Warga Tionghoa
Di Afrika Timur, negara Mozambik yang mendapat dukungan dari PKT mengalami gelombang antipemerintahan. Menurut laporan, aksi protes yang dipimpin oleh partai oposisi mengakibatkan penjarahan terhadap supermarket dan fasilitas milik warga Tionghoa. Pengamat menuding PKT tidak mengambil langkah evakuasi bagi warganya di sana, meskipun terjadi kerusuhan yang mengancam keselamatan mereka.
Beberapa influencer dan pengamat mengkritik sikap bungkam PKT, menuduh bahwa pihak berwenang lebih memprioritaskan kepentingan politik dan ekonomi daripada keselamatan warganya. Sementara itu, sebagian pendukung PKT berargumen bahwa evakuasi massal akan menghilangkan aset dan kontribusi warga Tionghoa di Mozambik.
Kesimpulan
Dengan meningkatnya ketegangan militer antara Tiongkok dan Amerika Serikat, serta dinamika politik di wilayah lain seperti di Mozambik, situasi geopolitik global berada pada titik kritis. Langkah-langkah diplomatik dan persiapan militer yang dilakukan oleh berbagai negara menunjukkan bahwa dunia tengah bersiap menghadapi kemungkinan konflik besar di masa depan. Komunitas internasional berharap agar dialog dan upaya perdamaian dapat mengurangi risiko konflik dan menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.
