EtIndonesia. Parlemen Inggris akan memeriksa dua platform e-commerce asal Tiongkok, Shein dan Temu, terkait isu hak pekerja dalam rantai pasokan mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dijual di Inggris tidak berasal dari praktik eksploitasi tenaga kerja.
Menurut laporan Reuters, Komite Bisnis dan Perdagangan Inggris (Business and Trade Committee) telah meminta Shein untuk hadir dalam sidang parlemen pada 7 Januari 2025. Sidang ini merupakan bagian dari penyelidikan lintas partai yang dimulai pada Oktober 2024 terkait hak pekerja. Temu, platform belanja lintas negara yang dimiliki oleh Pinduoduo, juga akan diperiksa.
Komite ini, yang dipimpin oleh Liam Byrne, mantan menteri kabinet dari Partai Buruh, mengkaji perlindungan hak pekerja di Inggris sesuai undang-undang nasional. Selain itu, mereka berupaya untuk mencegah masuknya produk dari rantai pasokan dengan standar tenaga kerja yang rendah—seperti jam kerja panjang, upah rendah, atau kondisi kerja tidak aman—ke pasar Inggris.
Komite juga mengungkapkan kekhawatiran terkait dugaan penggunaan tenaga kerja paksa dalam rantai pasokan Shein dan Temu. Mereka berharap dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa produk yang dijual di Inggris bebas dari praktik semacam itu.
Shein telah memanggil Yinan Zhu, Direktur Hukum untuk wilayah EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika), sebagai saksi dalam sidang parlemen. Temu juga diminta menghadirkan Stephen Heary, penasihat hukum senior, dan Leonard Klenner, manajer senior kepatuhan, untuk memberikan kesaksian.
Sementara Shein menolak memberikan komentar terkait sidang ini, dan Temu tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Shein dan Temu, yang dikenal dengan harga super murah untuk produk seperti pakaian, sepatu, alat, dan aksesori, telah berulang kali mendapat tuduhan terkait kondisi kerja yang buruk di pabrik-pabrik mereka di Tiongkok. Selain itu, rantai pasokan mereka juga diduga melibatkan praktik tenaga kerja paksa.
Pada Juni 2024, kelompok hak asasi manusia Inggris Stop Uyghur Genocide mengajukan tindakan hukum untuk mencegah Shein mencatatkan sahamnya di Bursa Efek London. Kelompok ini menuduh pemasok Shein menggunakan tenaga kerja paksa dari komunitas Uyghur. Menanggapi tuduhan ini, Shein menyatakan bahwa mereka memiliki kebijakan nol toleransi terhadap tenaga kerja paksa dan berkomitmen menghormati hak asasi manusia.
Direktur Eksekutif Penegakan Pasar Tenaga Kerja Inggris, Margaret Beels, serta Komisioner Independen Anti-Perbudakan, Eleanor Lyons, juga diundang untuk hadir dalam sidang ini. Lyons sebelumnya menyatakan keprihatinannya terhadap rencana IPO (penawaran saham perdana) Shein di London tahun lalu.
Penyelidikan ini menjadi langkah penting bagi Inggris untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasarnya tidak berasal dari pelanggaran hak asasi manusia, serta untuk menekan praktik eksploitasi tenaga kerja dalam rantai pasokan global. Parlemen berharap sidang ini dapat memberikan transparansi lebih besar terhadap praktik operasional Shein dan Temu.(jhn/yn)
