Kanselir Austria Karl Nehammer pada 4 Januari 2025, mengejutkan politik Austria dengan mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya dan Ketua Partai Rakyat Austria (ÖVP), setelah gagal mencapai kesepakatan dalam pembicaraan pembentukan pemerintahan baru.
ETIndonesia. Setelah pemilu pada September 2024 yang menghasilkan kebuntuan politik, Partai Kebebasan Austria (FPÖ) yang beraliran populis menjadi partai terbesar dengan perolehan 29% suara, namun partai-partai utama menolak untuk berkoalisi dengan FPÖ.
Pada awal November 2024, Partai Rakyat (ÖVP) dan Partai Sosial Demokrat (SPÖ) memulai negosiasi pembentukan pemerintahan dan mengundang partai kecil liberal “New Austria and Liberal Forum” (NEOS) untuk bergabung, dengan harapan dapat mencapai konsensus mengenai kebijakan dan membentuk kabinet tiga partai. Namun, NEOS kemudian mengumumkan mundur, dan negosiasi berlanjut antara dua partai utama.
Ketegangan terjadi terutama dalam masalah kebijakan fiskal. Austria saat ini menghadapi defisit anggaran yang serius dan resesi ekonomi, yang jika terus berlanjut dapat memicu prosedur defisit berlebih dari Uni Eropa (Excessive Deficit Procedure, EDP), yang mengharuskan Austria menyerahkan rencana pemulihan fiskal kepada Uni Eropa dalam batas waktu tertentu.
Partai Sosial Demokrat, yang cenderung lebih kiri, mengusulkan pajak kekayaan dan pajak warisan untuk orang kaya untuk menutupi defisit anggaran. Proposal ini ditentang keras oleh Partai Rakyat yang lebih konservatif dan berorientasi pasar, yang berpendapat bahwa kebijakan ini akan merugikan daya saing ekonomi negara.
Nehammer menegaskan bahwa dia tidak akan menandatangani kebijakan yang dianggap merugikan ekonomi, daya saing, dan produktivitas negara. Pemimpin Partai Sosial Demokrat, Andreas Babler, mengkritik Partai Rakyat sebagai “pelayan bagi super kaya”.
Nehammer juga menekankan bahwa meskipun negosiasi dengan SPÖ gagal, ia menentang kerjasama dengan partai-partai ekstremis dan tetap berkomitmen pada jalur politik tengah.
Analisis dari Der Spiegel menunjukkan bahwa Nehammer menghadapi tekanan dari pihak dalam partainya yang lebih cenderung pro-pasar dan konservatif, yang lebih suka bekerja sama dengan FPÖ, daripada dengan SPÖ. Ini dianggap sebagai alasan utama pengunduran dirinya sebagai Ketua Partai dan Kanslelir Austria.
Setelah pengunduran diri Nehammer, spekulasi muncul mengenai dua kemungkinan skenario untuk masa depan Partai Rakyat Austria. Salah satunya adalah Karoline Edtstadler, Menteri Uni Eropa dan Konstitusi, yang mungkin akan memimpin pemerintahan sementara dan mengusulkan pembubaran parlemen untuk pemilu ulang.
Alternatif lainnya adalah kembalinya Sebastian Kurz, yang sebelumnya menjabat sebagai kanselir termuda dalam sejarah Austria, yang pernah bekerja sama dengan FPÖ selama masa jabatannya. Jika Kurz kembali, ini akan mengubah arah politik Partai Rakyat untuk lebih mendekati FPÖ dan membentuk koalisi baru. (Hui)
Sumber : NTDTV.com
, setelah gagal mencapai kesepakatan dalam pembicaraan pembentukan pemerintahan baru.){kind=link}