Kebijakan Baru Trump 11 Februari: Trump Ingin Membubarkan FEMA, Ungkap Pemborosan Miliaran Dolar AS oleh Pemerintah

ETIndonesia. Pada Selasa (11 Februari), Elon Musk diundang secara khusus ke Gedung Putih untuk menyaksikan momen bersejarah ketika Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif. Presiden memerintahkan semua lembaga pemerintah federal untuk bekerja sama dengan Government Efficiency Department (Departemen Efisiensi Pemerintah) yang dipimpin oleh Musk dalam proses pemangkasan birokrasi. Trump mengklaim telah menemukan miliaran dolar pemborosan dalam anggaran pemerintah.

Musk dan Putranya Saksikan Trump Tandatangani Perintah Eksekutif

Pada 11 Februari, Elon Musk bersama putranya, Lil X, berada di Kantor Oval Gedung Putih untuk menyaksikan Trump menandatangani beberapa perintah eksekutif. Salah satu perintah tersebut menginstruksikan lembaga pemerintah untuk bekerja sama dengan Departemen Efisiensi Pemerintah dalam upaya mengurangi birokrasi dan melacak pemborosan guna menekan defisit negara.

Sementara itu, Trump juga mengirim utusan khususnya ke Rusia,  Steve Witkoff, yang berhasil membawa pulang seorang guru sejarah bernama  Marc Fogel

Fogel dipenjara selama 14 tahun di Rusia sejak 2021 karena kedapatan membawa 17 gram ganja medis di Bandara Moskow. Selama lebih dari tiga tahun, keluarganya telah meminta pemerintahan Biden untuk menolongnya, tetapi tidak berhasil.

Trump Ungkap Pemborosan Miliaran Dolar AS, Perintahkan Investigasi terhadap FEMA

Pada 11 Februari, Trump mengungkap dalam sebuah pernyataan bahwa Departemen Efisiensi Pemerintah telah menemukan miliaran dolar pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan dana di dalam pemerintahan federal.

Trump secara khusus mengkritik Federal Emergency Management Agency (FEMA), menyebutnya sebagai lembaga yang tidak efektif dan layak dibubarkan.

Presiden AS Donald Trump: “FEMA benar-benar mengecewakan. Mereka menghabiskan banyak uang, terlalu birokratis, dan sangat lamban dalam memberikan bantuan saat terjadi bencana.”

Dua minggu sebelumnya, Trump mengunjungi wilayah yang terkena badai di Carolina Utara dan menemukan bahwa FEMA telah menghabiskan puluhan juta dolar tetapi gagal membantu para korban bencana. Akibatnya, Trump membentuk komisi investigasi untuk menyelidiki kinerja FEMA.

Pada 11 Februari, terungkap bahwa FEMA telah menggunakan dana bantuan bencana untuk membayar US$59 juta kepada hotel-hotel mewah di New York City guna menampung imigran ilegal. Akibatnya, empat pegawai FEMA dipecat.

Menteri Keamanan Dalam Negeri, Noem, mengatakan bahwa Trump berencana untuk mengalihkan wewenang dan dana bantuan bencana dari FEMA ke pemerintah negara bagian agar lebih efektif dalam menangani korban bencana.

Pemangkasan Birokrasi Pemerintah Trump Mendapat Perlawanan

Pada 11 Februari, anggota Kongres dari Partai Demokrat dan para demonstran menentang kebijakan Trump yang bertujuan untuk memangkas birokrasi federal.

Sehari sebelumnya (10 Februari), Hakim O’Toole mengeluarkan perintah untuk menunda kebijakan pembelian pensiun dini yang dikeluarkan Trump, sehingga pemerintah tidak dapat memecat pegawai sebelum ada keputusan akhir pengadilan.

Trump membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) untuk mengurangi ukuran pemerintahan federal dengan menawarkan kompensasi delapan bulan gaji bagi pegawai yang bersedia mengundurkan diri. Hingga Jumat lalu, sekitar 65.000 pegawai telah menyetujui skema pensiun dini ini. Namun, kebijakan tersebut menghadapi banyak gugatan hukum yang menghambat investigasi DOGE terhadap pemborosan anggaran.

Sementara itu, laporan dari Middle East Forum mengungkap bahwa dari dana bantuan AS sebesar US$164 juta ke Timur Tengah, sebanyak US$122 juta di antaranya disalurkan oleh United States Agency for International Development (USAID) kepada kelompok teroris dan pendukung mereka.

Pada 11 Februari, Ketua DPR AS Mike Johnson mendesak sistem peradilan untuk mengizinkan DOGE melanjutkan investigasinya.

“Apa yang sedang dilakukan Departemen Efisiensi Pemerintah adalah memastikan bahwa pajak yang kita semua bayar digunakan di tempat yang seharusnya,” ujarnya. 

Trump Batalkan Regulasi Energi Rumah Tangga Era Biden

Pada 11 Februari, Trump mengumumkan pencabutan peraturan energi hijau era Biden yang membatasi konsumsi energi peralatan rumah tangga seperti kompor gas, mesin cuci, lemari es, mesin pencuci piring, dan lampu. Trump memerintahkan Direktur Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), Zeldin, untuk mengembalikan kebijakan energi seperti empat tahun lalu.

Trump menilai regulasi energi yang diberlakukan Biden terlalu ketat, menyebabkan harga produk rumah tangga meningkat tajam. (Hui)

Sumber : NTDTV.com