EtIndonesia. Jerman baru saja menyetujui sebuah undang-undang penting yang secara resmi mengakhiri era kebijakan fiskal konservatif yang telah dianut selama beberapa dekade. Reformasi ini menandai dimulainya era belanja defisit bagi ekonomi terbesar di Eropa tersebut.
Pada hari Jumat,(21/3) waktu setempat, Bundesrat (Majelis Tinggi Parlemen Jerman) secara resmi mengesahkan UU reformasi “rem utang”, yang mengecualikan anggaran pertahanan yang melebihi 1% dari PDB Jerman dari pembatasan aturan “rem utang”. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan pendirian dana khusus sebesar €500 miliar untuk pembangunan infrastruktur.
Sebelumnya, pada 18 Maret, Bundestag (Majelis Rendah Parlemen) telah lebih dahulu menyetujui rencana ini. Koalisi partai konservatif pimpinan Friedrich Merz, yang diperkirakan akan menjadi kanselir berikutnya, dan koalisi Partai Hijau berhasil mencapai kesepakatan langka terkait kebijakan ini.
Bundesrat mengesahkan undang-undang ini dengan dukungan 53 suara, jauh melebihi ambang dua pertiga suara minimum sebanyak 46 suara. Pengesahan ini membuka jalan bagi Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier untuk menandatangani dan meresmikannya dalam Lembaran Negara Federal.
Tak lama setelah pengesahan, pasar merespons positif: harga obligasi pemerintah Jerman naik, dengan imbal hasil obligasi 10 tahun turun mendekati level terendah dua minggu di angka 2,76%.
Reformasi Anggaran: “Tonggak Sejarah” dalam Kebijakan Fiskal Jerman
Sejak tahun 2009, Jerman menerapkan kebijakan fiskal ketat yang dikenal sebagai “rem utang”, membatasi defisit struktural tahunan pemerintah federal hanya sebesar 0,35% dari PDB, dan bahkan melarang pemerintah daerah (negara bagian) untuk menerbitkan utang baru. Meskipun kebijakan ini efektif mengendalikan utang publik, namun juga membatasi investasi jangka panjang, khususnya di bidang infrastruktur dan pertahanan.
Kini, melalui UU baru tersebut, Jerman:
- Mendirikan dana khusus €500 miliar yang akan digunakan dalam bentuk pinjaman untuk proyek infrastruktur dan perlindungan iklim;
- Mengecualikan pengeluaran di sektor pertahanan, perlindungan sipil, intelijen, dan keamanan siber dari batasan utang;
- Memberikan tambahan €100 miliar khusus untuk anggaran pertahanan;
- Memberikan kebebasan fiskal lebih besar kepada negara bagian (Länder) agar mereka dapat memenuhi kebutuhan investasinya masing-masing.
Pengaruh Ekonomi dari Kenaikan Anggaran Pertahanan
Kenaikan belanja pertahanan diperkirakan akan membawa efek ekspansi yang signifikan terhadap perekonomian. Analisis menunjukkan bahwa jika negara-negara Eropa menaikkan belanja pertahanannya dari 2% menjadi 3,5% dari PDB, maka pertumbuhan PDB kawasan Eropa secara keseluruhan bisa meningkat antara 0,9% hingga 1,5%.
Reformasi ini dianggap sebagai pergeseran kebijakan fiskal terbesar Jerman sejak Perang Dunia II, dan bisa menjadi preseden bagi negara-negara Uni Eropa lainnya untuk merombak strategi fiskal dan pertahanan mereka ke arah yang lebih fleksibel dan agresif.
Friedrich Merz: “Dunia Luar Menghargai Langkah Ini”
Berbicara di Forum Frankfurt-Berlin pada hari Jumat, Friedrich Merz menyatakan:“Jika Anda melihat dari luar Jerman, baik dari negara-negara di Eropa maupun di luar Eropa, tanggapan terhadap kesepakatan ini sangat positif dan luar biasa.”
Ledakan Anggaran Militer: Saham Industri Pertahanan Melambung
Setelah bertahun-tahun berada dalam cengkeraman pembatasan anggaran, Merz berjanji untuk meningkatkan belanja militer secara drastis. Dia juga mengatakan bahwa sebanyak mungkin kontrak pertahanan harus diberikan kepada produsen dari Eropa.
Hal ini menjadikan perusahaan-perusahaan seperti ThyssenKrupp, BAE Systems, dan berbagai produsen drone kecil sebagai pihak yang paling diuntungkan.
Pasar pun langsung merespons. Saham sektor pertahanan Eropa melonjak tajam. Saham ThyssenKrupp di pasar Eropa naik lebih dari 140% sejak awal tahun karena ekspektasi kenaikan kontrak militer.
Jerman Bangkit Kembali? Fokus Beralih ke Pembentukan Pemerintah Koalisi
Setelah disahkannya undang-undang ini, perhatian pasar kini tertuju pada proses pembentukan pemerintahan baru. Jika kesepakatan koalisi terbentuk, maka hal itu akan membuka jalan bagi Friedrich Merz untuk mendapatkan persetujuan Bundestag guna menggantikan Olaf Scholz sebagai Kanselir Jerman.
Ketua Asosiasi Industri Jerman (BDI), Tanja Gönner, mengatakan pada hari Kamis:
“Pemerintahan Jerman yang akan datang harus bisa mengembalikan perekonomian ke jalur pertumbuhan—dan itu akan membutuhkan sejumlah keputusan yang tidak populer. Menghindari reformasi struktural besar, penyusunan prioritas investasi yang jelas, dan penggunaan anggaran yang efisien bukanlah pilihan yang realistis.”
Tantangan Masih Ada: Mampukah Jerman Menyongsong Era Baru?
Setelah mengalami stagnasi ekonomi selama dua tahun terakhir, Merz telah berjanji akan menyelesaikan sejumlah masalah struktural, seperti tingginya biaya energi dan birokrasi yang berbelit-belit.
Namun pertanyaannya masih tetap” Apakah reformasi fiskal besar-besaran ini cukup untuk memulihkan posisi Jerman sebagai lokomotif ekonomi Eropa?
Jawabannya masih menunggu waktu. Tetapi satu hal sudah pasti: Jerman sedang mengalami perubahan besar yang akan mengubah wajah kebijakan fiskalnya selama beberapa dekade ke depan. (jhn/yn)
