Pada 22 April, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Partai Komunis Tiongkok (PKT), Zhang Youxia, bertemu dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin. Ketidakhadiran Xi Jinping dalam pertemuan penting militer ini menimbulkan sorotan publik.
EtIndonesia. Pada 21 April, Tiongkok dan Indonesia mengadakan pertemuan pertama dalam kerangka “Dialog 2+2”, yang melibatkan menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara. Keesokan harinya, Menteri Luar Negeri PKT Wang Yi dan Menteri Pertahanan Dong Jun bersama-sama memimpin pertemuan Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menlu RI Sugiono
Menurut situs web Kementerian Pertahanan Tiongkok, Zhang Youxia dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa Tiongkok dan Indonesia tengah mendorong pembangunan “komunitas senasib sepenanggungan” dan menyebutkan bahwa pertemuan Dialog 2+2 telah berhasil dilaksanakan, meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antara kedua angkatan bersenjata.
Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Dong Jun juga melakukan pertemuan dengan Menhan RI. Namun, Xi Jinping tidak terlihat hadir dalam kegiatan ini.
Peneliti dari Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, Shen Mingshi, menyatakan kepada Epoch Times pada 22 April bahwa dalam tradisi resmi PKT , kunjungan pejabat asing biasanya disambut oleh mitra sejajar dalam hal jabatan. Namun, sering kali juga diatur agar tamu dapat bertemu pejabat tingkat lebih tinggi sebagai bentuk penghormatan.
Menurutnya, Indonesia adalah negara besar di Asia Tenggara, dan saat ini PKT sedang berupaya menjalin hubungan erat dengan negara-negara ASEAN. Maka dari itu, pertemuan dengan Zhang Youxia bisa dianggap wajar.
“Namun jika Xi Jinping sendiri yang menerima, tentu akan lebih menunjukkan penghormatan besar kepada Indonesia,” ujarnya.
Pengamat militer Shen Zhou menyampaikan kepada Epoch Times bahwa kerja sama militer antara PKT dan Indonesia menyangkut hal-hal strategis mendalam, dan keputusan semacam ini harus dibuat oleh otoritas militer tertinggi dari kedua negara. Ia menilai Dong Jun hanyalah Menteri Pertahanan dalam jabatan formal, bukan anggota Komisi Militer Pusat, sehingga tidak memiliki kekuasaan pengambilan keputusan.
“Menurut sistem kepemimpinan ketua Komisi Militer seperti biasanya, seharusnya Xi Jinping yang membuat keputusan langsung. Namun kali ini Zhang Youxia yang bertemu langsung dengan Menhan Indonesia, menunjukkan bahwa Zhang bisa mewakili Komisi Militer untuk membuat keputusan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Kepala Departemen Politik Militer, Miao Hua, sedang dalam proses penyelidikan, dan satu lagi Wakil Ketua Komisi Militer, He Weidong, juga dikabarkan telah mengalami masalah serius.
“Tampaknya kini Zhang Youxia benar-benar memegang kendali penuh atas Komisi Militer, dan Xi Jinping telah kehilangan kekuasaannya atas militer. Berita ini tampaknya sengaja ditampilkan untuk menunjukkan adanya perubahan kekuasaan militer PKT yang signifikan, baik kepada publik domestik maupun internasional.”
Namun, Profesor Ye Yaoyuan dari Universitas St. Thomas di AS menyatakan bahwa situasi ini tidak perlu ditafsirkan secara berlebihan. Menurutnya, Xi Jinping hanya akan bertemu jika pejabat yang datang memiliki jabatan cukup tinggi.
Disusun oleh Tim Produksi New Tang Dynasty
, Zhang Youxia, bertemu dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin. Ketidakhadiran Xi Jinping dalam pertemuan penting militer ini menimbulkan sorotan publik.){kind=link}