EtIndonesia— Tekanan ekonomi terhadap Iran memasuki fase baru setelah Amerika Serikat pada Senin, 24 Agustus 2026, mengumumkan perluasan besar-besaran kampanye sanksi terhadap Teheran. Hanya sekitar 24 jam setelah langkah tersebut diumumkan, tekanan mulai terlihat semakin kuat di pasar keuangan Iran, terutama melalui kejatuhan nilai rial dan meningkatnya kekhawatiran mengenai ketersediaan bahan bakar.
Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent pada 24 Agustus menggambarkan langkah Washington sebagai sebuah “economic D-Day”, atau serangan ekonomi berskala besar yang dirancang untuk semakin membatasi hubungan keuangan Iran dengan dunia luar.
Pemerintah AS juga memperingatkan negara, perusahaan, lembaga keuangan, serta jaringan perdagangan internasional yang tetap membantu Teheran bahwa mereka dapat menghadapi risiko sanksi sekunder Amerika Serikat.
Dalam paket terbaru tersebut, Washington menjatuhkan sanksi terhadap hampir 60 individu, perusahaan, entitas dan kapal yang terkait dengan Iran, termasuk jaringan yang menurut pemerintah AS berhubungan dengan sektor nuklir, rudal, teknologi, perdagangan dan aktivitas lainnya.
Dampak paling cepat terlihat pada mata uang Iran.
Pada Senin, 24 Agustus 2026, rial sudah tertekan hingga sekitar 2,02 juta rial terhadap satu dolar AS di pasar terbuka. Angka tersebut menjadi rekor terendah baru bagi mata uang Iran.
Namun tekanan tidak berhenti.
Pada Selasa, 25 Agustus 2026, dolar AS kembali menguat hingga sekitar 2,054 juta rial, sekaligus membawa mata uang Iran ke rekor terendah baru.
Dalam hitungan beberapa hari saja, dolar tercatat naik sekitar 10 persen terhadap mata uang Iran. Pelemahan tersebut semakin menambah tekanan terhadap masyarakat karena harga barang impor dan kebutuhan yang bergantung pada valuta asing berpotensi ikut meningkat.
Bank Sentral Iran Turun Tangan
Menghadapi gejolak tersebut, Bank Sentral Iran akhirnya mengambil langkah intervensi.
Pada 25 Agustus 2026, bank sentral mengumumkan akan menyediakan sekitar 500 juta dolar AS dalam bentuk uang tunai valuta asing melalui sistem perbankan.
Dana tersebut akan diberikan kepada bank-bank komersial, kemudian dijual melalui kantor cabang dan lembaga penukaran valuta asing yang telah ditunjuk kepada perusahaan maupun individu sesuai ketentuan yang berlaku.
Bank Sentral Iran mengatakan langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap valuta asing sekaligus mencegah munculnya permintaan spekulatif yang dapat semakin mendorong pelemahan rial.
Yang menarik, angka 500 juta dolar AS itu baru merupakan alokasi awal.
Bank sentral menyatakan jumlah tersebut masih dapat ditambah apabila permintaan valuta asing melalui perbankan meningkat.
Intervensi tersebut memperlihatkan besarnya tekanan yang kini harus dihadapi otoritas moneter Iran.
Sehari sebelumnya, Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati masih menyebut pelemahan mata uang tersebut bersifat “sementara”. Ia juga menyalahkan apa yang disebutnya sebagai propaganda politik Amerika Serikat sebagai salah satu faktor yang memperburuk sentimen pasar.
Namun pelemahan rial terus berlanjut.
Antrean Panjang Mulai Terlihat di SPBU
Tekanan tidak hanya terjadi di pasar keuangan.
Persoalan lain yang semakin mengkhawatirkan adalah ketersediaan bahan bakar.
Antrean kendaraan mulai terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar, terutama di sekitar Teheran. Kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kelangkaan dan kenaikan harga membuat sebagian pengendara memilih mengisi tangki lebih awal.
Iran dilaporkan menghadapi kekurangan pasokan bensin sekitar 15 juta liter per hari, sementara kebutuhan nasional mencapai kurang lebih 135 juta liter per hari.
Situasi semakin rumit karena Iran selama ini harus mengandalkan impor untuk menutup sebagian kekurangan bahan bakar domestiknya, sedangkan blokade laut Amerika Serikat dan kerusakan sebagian kapasitas penyulingan akibat konflik telah mempersempit pilihan pemerintah.
Pemerintah Iran kini menghadapi dilema besar.
Di satu sisi, subsidi membuat harga bahan bakar tetap sangat murah dan meningkatkan beban keuangan negara. Namun di sisi lain, menaikkan harga bensin merupakan keputusan politik yang sangat sensitif.
Iran memiliki pengalaman pahit mengenai masalah tersebut.
Pada November 2019, kenaikan harga bahan bakar memicu demonstrasi besar di berbagai wilayah Iran. Karena itulah pemerintah saat ini harus sangat berhati-hati apabila ingin mengubah harga maupun sistem subsidi.
Percobaan menaikkan harga di Provinsi Kerman baru-baru ini bahkan dilaporkan segera dibatalkan setelah muncul reaksi negatif.
Tekanan terhadap Masyarakat Semakin Berat
Persoalan bahan bakar terjadi ketika daya beli masyarakat Iran juga terus tergerus.
Inflasi tinggi dan pelemahan rial membuat berbagai kebutuhan menjadi semakin mahal. Tekanan tersebut terutama dirasakan rumah tangga berpenghasilan rendah yang sebagian besar pendapatannya sudah digunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan pokok.
Situasi inilah yang menjadi tantangan terbesar pemerintah Presiden Masoud Pezeshkian.
Pemerintah Iran berusaha mempertahankan stabilitas ekonomi sambil menghadapi pembatasan perdagangan, tekanan terhadap ekspor minyak, pelemahan mata uang dan kesulitan memperoleh valuta asing.
Namun penting dicatat bahwa sampai 25 Agustus 2026, belum terdapat bukti kuat bahwa tekanan tersebut telah membuat pemerintah Iran menyerah atau mencapai kesepakatan cepat dengan Washington.
Sebaliknya, kepemimpinan Iran masih menunjukkan sikap menentang tuntutan Amerika Serikat, sementara Washington berusaha menggunakan tekanan ekonomi untuk memaksa Teheran memberikan konsesi.
Dengan demikian, perkembangan 24 hingga 25 Agustus menunjukkan satu hal yang lebih jelas: pertempuran antara Washington dan Teheran kini tidak hanya berlangsung melalui kekuatan militer dan jalur diplomatik, tetapi semakin tajam di medan ekonomi.
Rekor kejatuhan rial, intervensi darurat valuta asing sebesar 500 juta dolar AS, serta antrean panjang di SPBU menjadi tanda bahwa tekanan terhadap perekonomian Iran semakin nyata.
Pertanyaan terbesarnya sekarang bukan sekadar seberapa jauh rial masih dapat melemah, melainkan berapa lama pemerintah Iran mampu menahan tekanan ekonomi tersebut tanpa memicu krisis sosial dan politik yang jauh lebih besar di dalam negeri. (***)
