Pidato Presiden Republik Tiongkok Lai Ching-te pada Hari Nasional 10 Oktober: Sinyal Apa yang Disampaikan?

EtIndonesia.com Pada 10 Oktober, Republik Tiongkok (Taiwan) memperingati hari jadinya yang ke-115. Presiden Republik Tiongkok, Lai Ching-te, menyampaikan pidato yang mengkritik Partai Komunis Tiongkok (PKT) karena terus menekan Taiwan melalui tindakan militer dan operasi di zona abu-abu, dengan tujuan mengubah status quo di Selat Taiwan.

Ia menegaskan bahwa Taiwan menghargai perdamaian, tetapi tidak akan melepaskan kebebasan. Taiwan bersedia menjalin komunikasi dan pertukaran, tetapi tidak akan menerima perlakuan yang merendahkan statusnya.

Dalam pidato peringatan Hari Nasional 10 Oktober yang disampaikan di depan Kantor Kepresidenan di Taipei, Lai Ching-te mengatakan bahwa 30 tahun lalu, ketika menghadapi ancaman rudal, rakyat Taiwan dengan berani pergi ke tempat pemungutan suara. Melalui suara mereka, rakyat Taiwan menyampaikan kepada dunia bahwa pemilik negara ini adalah rakyat, dan masa depan Taiwan harus ditentukan sendiri oleh rakyat Taiwan.

 “Hari ini, kita semakin yakin bahwa kebebasan, demokrasi, dan pembangunan ekonomi tidak bertentangan satu sama lain. Semakin Taiwan merangkul demokrasi dan membuka diri kepada dunia, semakin besar kemakmuran yang dapat diciptakannya, sekaligus semakin besar kemampuannya untuk berkontribusi kepada dunia,” kata Lai Ching-te. 

Ia juga mengutip ajaran dalam Alkitab Kristen dan menekankan pentingnya menjadikan Taiwan sebagai “kota di atas bukit”.

“Kita ingin dunia melihat bahwa demokrasi bukan hanya memberikan kebebasan untuk memilih, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan menjaga kesejahteraan rakyat. Saudara-saudara sebangsa, kota di atas bukit harus dibangun dengan pertahanan yang kokoh. Persatuan seluruh rakyat merupakan kekuatan penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik,” katanya. 

Beberapa hari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio juga menyampaikan pidato strategis di puncak Bukit Pnyx, di seberang Akropolis Athena, Yunani. Ia menyatakan bahwa peradaban dunia sedang berada di persimpangan jalan dan menyerukan agar Eropa bersama Amerika Serikat menghadapi berbagai ancaman.

Wakil Ketua Federasi untuk Demokrasi Tiongkok dan juru bicara PEN Independen Tiongkok, Sheng Xue, mengatakan bahwa nilai-nilai Barat, seperti peradaban, kebebasan, dan demokrasi, yang menjadi fondasi kemajuan dan perkembangan umat manusia, kini menghadapi guncangan dan ancaman besar.

Karena itu, menurutnya, Rubio ingin menempatkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa sebagai pihak yang bersama-sama mempertahankan kebebasan dan demokrasi serta melawan pemerintahan otoriter dan tirani.

Sheng Xue menganalisis bahwa Rubio sedang menyampaikan suatu keyakinan: negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Eropa, sebagai mercusuar kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum, memiliki tanggung jawab untuk menerangi dan membimbing dunia. Menurutnya, pidato Lai Ching-te sejalan dengan pesan tersebut.

“Kedua pidato ini saling bersahutan, karena menurut saya, inti bersama dari keduanya adalah penegasan kembali posisi dan penyesuaian arah di tengah situasi ketika kebebasan, demokrasi, dan peradaban global menghadapi ancaman serius,” ujarnya. 

Lai Ching-te menuduh Beijing terus memberikan tekanan melalui “tindakan militer dan operasi di zona abu-abu”, dengan tujuan “mengubah status quo di Selat Taiwan”.

Ia menyatakan bahwa Taiwan akan mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Namun, ia menegaskan, “Perdamaian tidak bisa hanya mengandalkan harapan, dan sikap toleran tidak boleh menjadi alasan bagi pihak agresor untuk terus melangkah semakin jauh.”

Pemerintah Taiwan saat ini sedang mendorong reformasi pertahanan, memperkuat kemampuan tempur asimetris, serta mengembangkan industri pertahanan mandiri. Taiwan juga berupaya mengubah keunggulannya dalam industri semikonduktor, teknologi informasi dan komunikasi, serta manufaktur presisi menjadi kekuatan untuk melindungi negara.

Mark, pembawa acara kanal militer Mark Space, mengatakan bahwa di satu sisi, Lai menyerukan agar dunia mengakui kekuatan Taiwan. Di sisi lain, Taiwan harus meningkatkan investasinya sendiri untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh.

Menurut Mark, langkah tersebut dapat membuat PKT tidak berani dengan mudah mengincar Taiwan dan sekaligus berfungsi sebagai upaya melindungi pulau tersebut.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, ketika menjawab pertanyaan media, menyatakan bahwa Amerika Serikat menyambut baik komitmen Lai Ching-te dalam pidato Hari Nasional 10 Oktober untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Sheng Xue mengatakan, “Pidato Presiden Lai Ching-te sangat selaras dengan sistem nilai Amerika Serikat. Dalam hubungan lintas Selat Taiwan, ia juga berkomitmen mempertahankan status quo serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Hal ini seharusnya sesuai dengan harapan Amerika Serikat mengenai masa depan Selat Taiwan.”

Sementara itu, Beijing kembali melancarkan kritik keras terhadap pidato Lai Ching-te, seperti yang biasa dilakukannya. Pihak Beijing menyebut pidato tersebut sebagai tindakan yang “membalikkan fakta dan kebenaran”, “mengupayakan kemerdekaan Taiwan melalui kekuatan militer”, “memicu pertentangan dan konfrontasi lintas Selat”, serta “merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan”.

“Republik Tiongkok yang sekarang berada di Taiwan telah menjadi sebuah sistem pemerintahan yang mencerminkan kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan konstitusionalisme. Taiwan telah menyatu dengan arus perkembangan umat manusia. Sebaliknya, PKT terus mempertahankan pemerintahan otoriter komunis yang tiran. Karena itu, reaksi PKT tidak mengejutkan. Namun, apa pun reaksinya, pada akhirnya hal itu hanya akan membuat PKT semakin mempermalukan dirinya sendiri,” ujar Sheng Xue. 

Pada malam yang sama, Dewan Urusan Daratan Taiwan juga memberikan tanggapan. Dewan tersebut menyatakan bahwa PKT dengan sengaja melontarkan kritik terhadap pidato Hari Nasional 10 Oktober.

Dewan itu menegaskan bahwa masa depan Taiwan hanya dapat ditentukan oleh 23 juta rakyat Taiwan. Kekuatan militer tidak boleh ditempatkan di atas aturan, dan kekuatan besar tidak boleh merampas hak rakyat Taiwan untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Li Qian/Luo Ya/Chen Jianming