Polandia dilanda krisis konstitusional dan peradilan yang serius. Ketua Mahkamah Konstitusi yang berhaluan sayap kanan ekstrem diskors oleh hakim senior pada Jumat (30 Oktober). Keputusan tersebut memicu aksi massa pendukungnya yang mengepung gedung pengadilan dan berhadapan langsung dengan polisi anti huru-hara. Presiden Polandia bahkan mendadak menghentikan kunjungan luar negerinya dan segera kembali ke tanah air untuk mengambil alih kendali situasi. Perseteruan terkait sistem peradilan antara presiden dan perdana menteri pun semakin memanas.
EtIndonesia.com Percikan api berterbangan di tengah malam. Ratusan demonstran mengepung gedung Mahkamah Konstitusi di Warsawa dan berhadapan langsung dengan polisi anti huru-hara. Ketua Mahkamah Konstitusi Polandia yang baru saja diskors bahkan secara langsung memanjat pagar untuk berusaha masuk ke gedung pengadilan dan terlibat adu argumen sengit dengan polisi.
Krisis ini bermula ketika hakim paling senior di Mahkamah Konstitusi pada 30 Oktober mengumumkan penangguhan jabatan ketua pengadilan tersebut dan mengambil alih kepemimpinan lembaga itu.
Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Polandia, Zurek: “Sebagai Jaksa Agung, saya telah mengajukan lima permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencabut kekebalan hukum. Saya juga telah menyerahkan berkas perkara setebal 50 jilid yang berkaitan dengan berbagai dugaan pelanggaran hukum oleh pelaksana tugas ketua dan wakil ketua pengadilan.”
Ketua pengadilan yang diskors itu diangkat oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Partai Hukum dan Keadilan (PiS), partai sayap kanan ekstrem. Sejumlah politikus sayap kanan datang ke lokasi dan mengecam Perdana Menteri Donald Tusk, dengan menuduhnya melakukan kudeta peradilan.
Presiden Polandia Karol Nawrocki, yang merupakan sekutu politik kelompok sayap kanan, bahkan mendadak menghentikan kunjungan luar negerinya dan bergegas kembali ke Warsawa untuk berkantor di Mahkamah Konstitusi guna mengendalikan situasi.
Kepala Staf Presiden Polandia, Siefernak: “Mengingat keamanan dalam negeri Polandia sedang menghadapi ancaman, hari ini saya akan mengadakan konsultasi darurat dengan perwakilan partai-partai politik di parlemen, guna menstabilkan situasi politik dan memulihkan tatanan konstitusional.”
Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski: “Mahkamah Konstitusi telah dipolitisasi pada masa pemerintahan sebelumnya. Meskipun parlemen yang baru telah memilih mayoritas hakim, ketua pengadilan yang akan mengakhiri masa jabatannya menolak mengadakan sidang. Akibatnya, bahkan anggaran tahun depan pun tidak dapat disahkan.”
Perselisihan terkait sistem peradilan di Polandia telah berlangsung sejak 2015. Perdana menteri yang pro-Eropa dan presiden dari kubu nasionalis saling menolak pengangkatan pejabat yang dilakukan oleh pihak lain. Akibatnya, lembaga peradilan tertinggi negara itu kini benar-benar mengalami kelumpuhan.
Laporan dirangkum oleh Chi Qianli dan Huang Tingfeng, NTD Asia Pasifik.
. Keputusan tersebut memicu aksi massa pendukungnya yang mengepung gedung pengadilan dan berhadapan langsung dengan polisi anti huru-hara. Presiden Polandia bahkan mendadak menghentikan kunjungan luar negerinya dan segera kembali ke tanah air untuk mengambil alih kendali situasi. Perseteruan terkait sistem peradilan antara presiden dan perdana menteri pun semakin memanas.){kind=link}