Zachary Stieber – The Epoch Times
Dewan Perwakilan Rakyat AS akan mengadakan sidang dengar pendapat pemakzulan pertamanya kalinya. Hal demikian disampaikan oleh Komite Pengawasan DPR AS pada Selasa (19/9).
Sidang pertama akan berlangsung pada 28 September, kata juru bicara Komite Pengawasan DPR kepada The Epoch Times.
“Sidang akan fokus pada pertanyaan konstitusional dan hukum seputar keterlibatan presiden dalam korupsi dan penyalahgunaan jabatan publik,” kata juru bicara tersebut.
“Komite juga bermaksud untuk memanggil Hunter dan catatan bank pribadi dan bisnis James Biden paling cepat minggu ini. Komite Pengawas akan terus mengikuti bukti dan jejak uang untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas yang dituntut oleh rakyat Amerika dari pemerintah mereka,” tambahnya.
Gedung Putih tak segera menanggapi permintaan komentar.
Ketua DPR AS Kevin McCarthy (R-Calif.) baru-baru ini mengumumkan bahwa majelis rendah akan menyelidiki Presiden Joe Biden, dengan fokus pada keterlibatannya dalam urusan bisnis putranya, Hunter Biden, dan saudara laki-lakinya, James Biden.
“Anggota DPR dari Partai Republik telah menemukan tuduhan yang serius dan kredibel terhadap perilaku Presiden Biden. Secara keseluruhan, tuduhan-tuduhan ini memberikan gambaran tentang budaya korupsi,” ujar McCarthy. Ia mengatakan bahwa penyelidikan ini akan membantu para anggota parlemen mendapatkan lebih banyak bukti, termasuk catatan-catatan bank.
Perwakilan, James Comer (R-Ky.), ketua Komite Pengawasan DPR AS, membantu memimpin penyelidikan ini.
Sementara itu, Ian Sams, juru bicara Gedung Putih, mengatakan bahwa Partai Republik telah menyelidiki presiden dan “tidak menemukan bukti kesalahan.”
Sedangkan Biden baru-baru ini mengatakan kepada para wartawan, “Yang terbaik yang bisa saya katakan, mereka ingin memakzulkan saya karena mereka ingin menutup pemerintahan.”
James Comer dan anggota Partai Republik lainnya telah menemukan bahwa presiden berbicara berulang kali dengan mitra bisnis Biden, termasuk saat makan malam di Cafe Milano di Washington. Mereka juga mengonfirmasi bahwa Presiden Biden mengirim email dengan nama samaran ketika menjadi wakil presiden, termasuk rekening yang berkorespondensi dengan Biden.
Biden, anggota keluarga Biden lainnya, dan rekan-rekannya menerima lebih dari 21 juta dolar AS, terutama dari pihak asing, ketika Presiden Biden masih menjabat sebagai wakil presiden.
Biden didakwa melakukan pelanggaran pajak, namun dakwaan tersebut dicabut setelah kesepakatan pembelaannya gagal. Dia juga didakwa dengan beberapa kejahatan senjata api bulan ini. Biden menggugat IRS pada 18 September karena diduga melanggar hak privasinya dengan berbicara di depan umum tentang penyelidikan badan tersebut terhadap dirinya.
Mantan Presiden Donald Trump dimakzulkan dua kali dan dibebaskan dua kali.
Beberapa anggota Partai Republik mengatakan bahwa bukti-bukti yang ada sudah cukup untuk memakzulkan Presiden Biden.
“Inilah kenyataannya: Sebagai Wakil Presiden, Joe Biden mengubah kebijakan luar negeri AS untuk kepentingan bisnis Ukraina yang membayar Hunter Biden,” kata Perwakilan Matt Gaetz (R-Fla.) dalam sebuah artikel opini minggu ini.
“Dalam pikiran saya, kita memiliki lebih dari cukup untuk memakzulkannya sekarang. Saya rasa kita tidak perlu melalui proses penyelidikan pemakzulan,” kata Perwakilan Ronny Jackson (R-Texas) di Newsmax.
Yang lain mengatakan bahwa memulai penyelidikan akan memberdayakan para anggota untuk menggali lebih jauh.
Dalam acara “This Week” di ABC, Perwakilan Nany Mace (R-SC) mengatakan: “Ada pesan teks, ada email, ada saksi, ada pelapor, ada pertemuan, ada panggilan telepon, ada makan malam. Anda tidak bisa mengatakan, ‘Hei, ada sedikit asap, kami tidak akan mengikuti api. Dan, penyelidikan ini, menurut pemahaman saya, seperti yang Anda katakan sebelumnya, memberi kami wewenang pemanggilan yang lebih luas.”
Beberapa anggota Partai Republik mengatakan mereka menentang upaya tersebut.
Misalnya, Perwakilan Ken Buck (R-Colo.), mengatakan dalam sebuah artikel opini bahwa bukti-bukti yang ada adalah “alasan yang lemah” untuk pemakzulan. “Pemakzulan Trump pada tahun 2019 merupakan aib bagi Konstitusi dan merugikan rakyat Amerika. Pemakzulan GOP pada tahun 2023 tidak lebih baik,” tulisnya.
Sementara itu, Partai Demokrat mengecam penyelidikan tersebut.
“Tidak ada fakta dalam catatan yang menunjukkan bahwa Presiden Biden melakukan kesalahan. Tidak ada fakta dalam catatan yang menunjukkan bahwa Presiden Biden terlibat dalam pelanggaran yang dapat dimakzulkan. Tidak ada fakta dalam catatan yang menunjukkan bahwa Presiden Biden melanggar hukum dengan cara apa pun, dalam bentuk apa pun,” kata Perwakilan Hakeem Jeffries (D-N.Y.), anggota Partai Demokrat di DPR, di ABC.
Senator Mark Warner (D-Va.) mengatakan di CBS bahwa ia berharap para pemimpin DPR akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menghindari penutupan pemerintah daripada melakukan pemakzulan dan “hal-hal yang mereka tahu tidak akan pernah lolos di Senat dengan cara bipartisan apa pun.”
Mark Tapscott berkontribusi untuk laporan ini.
.){kind=link}