Haoyue Li
Baru-baru ini, anggota parlemen dari kedua partai di Kongres AS mengirim surat kepada Dewan Pengawas Kabupaten Fairfax di Virginia, meminta kabupaten tersebut untuk berhenti menggunakan drone buatan Tiongkok dan memastikan bahwa dalam pembelian serta proyek kerja sama di masa depan, drone Tiongkok tidak lagi digunakan di pusat keamanan nasional ini. Tujuannya adalah untuk melindungi keamanan nasional Amerika Serikat.
Pada Jumat, 27 September 2024, Ketua Komite Khusus DPR AS untuk Partai Komunis Tiongkok (Select Committee on the CCP), John Moolenaar, dan anggota utama dari partai Demokrat, Raja Krishnamoorthi, mengirim surat kepada Dewan Pengawas Kabupaten Fairfax di Virginia, mendesak mereka untuk menghentikan penggunaan dan melarang pembelian drone buatan Tiongkok di masa depan.
Kabupaten Fairfax, yang terletak di seberang Sungai Potomac dari Washington, D.C., adalah tempat tinggal banyak pemimpin pemerintah AS dan menjadi lokasi lembaga keamanan nasional yang sensitif, seperti CIA (Central Intelligence Agency), NRO (National Reconnaissance Office), dan DNI (kantor Direktur Intelijen Nasional). Kabupaten ini juga merupakan markas perusahaan pertahanan AS, General Dynamics, serta produsen militer Northrop Grumman, yang termasuk dalam daftar “Fortune 500”.
Dalam surat tersebut, para anggota parlemen menekankan bahwa Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) untuk Tahun Fiskal 2025 secara eksplisit melarang Departemen Pertahanan membeli dan menggunakan drone buatan Tiongkok serta komponen terkait, karena meningkatnya ancaman spionase dan keamanan data.
Mereka menyatakan, “Komite Khusus untuk Partai Komunis Tiongkok telah mengidentifikasi bahwa drone buatan Tiongkok merupakan ancaman bagi keamanan nasional dan ekonomi Amerika Serikat. Entitas yang menjadi perhatian termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Shenzhen DJI Sciences and Technologies Ltd. dan Autel Robotics, yang berbasis di Shenzhen.”
Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA) dan FBI juga baru-baru ini mengeluarkan pedoman keamanan siber terkait industri drone buatan Tiongkok, memperingatkan bahwa drone DJI berisiko mentransmisikan data ke Partai Komunis Tiongkok.
Panduan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan drone buatan Tiongkok berpotensi membuka informasi sensitif kepada pihak berwenang Tiongkok, yang dapat mengancam keamanan nasional, ekonomi, serta kesehatan dan keselamatan publik di AS.
Dalam surat tersebut, para anggota parlemen mengungkapkan bahwa DJI berusaha menghindari regulasi dengan menggunakan strategi “white-labeling” atau label putih. Mereka bekerja sama dengan perusahaan lain melalui perjanjian berbagi teknologi, seperti dengan perusahaan AS, Anzu Robotics, yang menjual drone buatan DJI di pasar AS dengan mereknya sendiri.
Para anggota parlemen menambahkan bahwa pemerintah Tiongkok memberikan subsidi yang tidak adil kepada produsen drone mereka, membuat drone buatan Tiongkok lebih murah. Untuk mengatasi tekanan anggaran yang mungkin dihadapi oleh pemerintah negara bagian dan lokal, Kongres akan memastikan bahwa dana yang diperlukan tersedia.
Surat terbuka tersebut juga menyatakan bahwa hingga Mei 2023, tujuh negara bagian di AS telah berhenti menggunakan sistem drone Tiongkok dan melarang pembelian di masa depan karena khawatir data pemerintah dikumpulkan oleh otoritas Tiongkok.
Sebagai bagian dari serangkaian undang-undang anti- Tiongkok yang disahkan oleh DPR AS pasca pertemuan kembali sesi September, Undang-Undang Penanggulangan Drone CCP (Countering CCP Drones Act, H.R. 2864) disetujui dengan suara bulat pada 9 September. Undang-undang ini melarang drone baru yang diproduksi oleh DJI untuk beroperasi di AS. (jhon)
