EpochTimesId – Rumah warga kampung Wenwang di Kabupaten Linquan, Kota Fuyang, Provinsi Anhui, Tiongkok, dibongkar paksa oleh aparat otoritas setempat. Sedihnya, aparat melakukan tindakan yang tidak manusiawi karena pembongkaran dilakukan ketika musim hujan salju yang sangat dingin.
Penghuni yang kehilangan tempat tinggal pun terpaksa tidur di samping reruntuhan bangunan rumah. Mereka harus rela menghabiskan waktu bermalam-malam di udara terbuka yang sangat dingin.
Sekitar pertengahan Januari 2018 lalu, pemerintah daerah setempat mengerahkan aparat anti huru-hara untuk melakukan pembongkaran paksa terhadap bangunan tempat tinggal warga kampung tersebut. Barang-barang milik warga dikeluarkan secara paksa dari bangunan dan ditaruh berserakan di luar rumah.
Warga bermarga Zhang bercerita kepada wartawan Epoch Times, bahwa rumahnya dibongkar pada 11 Januari lalu. Pagi itu sekitar pukul 7, saat sebagian besar anggota keluarga masih belum bangun tidur, pintu rumah tiba-tiba didobrak oleh aparat pembongkar.
Penghuni rumah digotong paksa untuk keluar rumah oleh aparat pamongpraja. Barang-barang perlengkapan rumah tangga dilempar keluar lewat jendela. Setelah itu, polisi membentangkan police-line.
Tidak lama kemudian, datang 2 buah ekskavator merontokkan dinding-dinding dari lantai 5 sampai dasar bangunan. Sejumlah peralatan dan perlengkapan elektronik rumah tangga lainnya terkubur di bawah reruntuhan.
Seorang warga wanita bermarga Liu mengatakan bahwa tempat tinggalnya telah dibongkar paksa pada 17 Januari 2018 lalu. “Saya melaporkan pembongkaran ke kantor polisi dan bertanya dengan alasan apa mereka melakukan pembongkaran? Mereka semua diam seribu bahasa juga tidak datang saat pembongkaran berlangsung. Saat saya mengambil gambar mereka mengobrak-abrik rumah dengan ponsel, aparat langsung menjatuhkan saya dan merampas ponsel. Ibu saya kebetulan sedang mengalami gangguan penyakit infark serebral dan berbaring di ranjang, tetapi mereka tidak peduli dan tetap menggotong keluar ibu saya sampai ibu pingsan karena terkejut, lalu terpaksa saya larikan ke rumah sakit.”
Saat itu Liu sedang hamil 2 bulan. Tangan suaminya juga mengalami luka dalam insiden tersebut.
Sebagaimana dituturkan oleh warga setempat, 19 tempat tinggal warga kampung itu ludes dilalap ekskavator dalam beberapa hari. Sebagian besar dari mereka sekarang jadi tunawisma dan terpaksa bermalam di udara terbuka dengan tenda seadanya. Padahal saat ini sedang musim dingin dan turun salju.
Zhang mencoba mencari informasi melalui kenalannya yang memiliki hubungan dekat dengan pemda setempat. Dia mendapat informasi bahwa Pemerintah daerah dengan alasan pembangunan telah memperoleh dana pinjaman Bank sebesar 11 miliar Yuan. Mereka tiap bulannya harus membayar bunga sebesar 3-4 juta Yuan, karena itu mereka mengejar waktu pembongkaran agar lahan kosong itu dapat segera dijual.
Rencana pembongkaran tersebut dikatakan sudah muncul pada bulan Januari 2017, dan pembongkaran resminya dimulai pada bulan Mei tahun itu. Masalahnya adalah, pemerintah daerah menggunakan gambar foto udara tahun 2008 sebagai dasar untuk menyatakan bahwa ke-sembilan-belas bangunan yang didirikan setelah tahun 2008 tersebut sebagai bangunan ilegal.
Bangunan tempat tinggal Zhang memiliki 5 lantai, dengan luas sekitar 900 meter persegi. Setelah bangunan tersebut berdiri tahun 2009, ia telah menyetorkan uang denda karena membangun rumah tanpa IMB. Uang yang disetor sekitar 4 juta Yuan, kepada pemerintah. Pemda kemudian menyetujui tanah tersebut digunakan sebagai lahan tempat tinggal.
Kemudian, bangunan rumah Liu juga terkena pembayaran uang denda puluhan ribu Yuan karena menambah bangunan untuk loteng tanpa ijin. “Kami sudah sepuluh tahun menghuni rumah itu dan tidak ada yang mengatakan ilegal, tetapi sekarang tiba-tiba dinyatakan ilegal.”
Tuan Zhang mengatakan bahwa ganti rugi hanya dihitung 400 meter persegi berdasarkan gambar foto udara tahun 2008 yang menunjukkan lahan masih kosong. Begitu pula bangunan lainnya yang terkena pembongkaran.
Karena itu, kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat dalam perundingan soal ganti rugi. Bulan Juli tahun lalu, warga mengadukan pemda ke pengadilan dan sekarang sedang menanti hasil keputusannya. Tidak disangka pemerintah setempat bertindak sewenang-wenang dengan melakukan pembongkaran.
Nyonya Liu mengatakan, peraturan yang dikeluarkan pemda menunjukkan bahwa bagi warga yang tidak menandatangani kesepakatan pembongkaran tetapi bangunannya dibongkar, maka kepada mereka akan diberikan kompensasi ganti rugi yang dihitung berdasarkan luas dengan patokan sekitar 500 Yuan per meter persegi. Hanya bagi warga yang menandatangani kesepakatan yang memperoleh uang ganti rugi sekitar 5.000 Yuan per meter persegi.
https://youtu.be/Hj9Zx-BrwBY
Penduduk desa mengatakan bahwa mereka merasa sangat tidak berdaya, karena pemerintah bersikap kaku dan penilaian pengadilan juga tidak membawa harapan. Mereka berharap dunia luar memberi perhatian terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan otoritas setempat terhadap warganya. (Gu Xiaohua/ET/Sinatra/waa)
