EtIndonesia. Perang antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung hampir tiga tahun, menyebabkan ratusan ribu korban jiwa. Pada 2 Februari, Keith Kellogg, utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk urusan Ukraina dan Rusia, menyatakan bahwa untuk mencapai penyelesaian yang sukses atas perang yang sedang berlangsung, baik Kyiv maupun Moskow harus bersedia untuk berkompromi.
Menurut laporan AFP, dalam wawancara dengan Fox News, Keith Kellogg, seorang pensiunan Letnan Jenderal Angkatan Darat AS yang baru-baru ini mengunjungi Ukraina, menyatakan: “Saya rasa kedua belah pihak harus bersedia memberikan sesuatu. Zelenskyy sendiri telah mengisyaratkan kemungkinan melunakkan posisinya terkait sengketa wilayah, dan Putin juga harus melunakkan sikapnya.”
Zelenskyy dalam Tekanan: Sikap terhadap Wilayah Mulai Melunak?
Sejak awal invasi Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menolak melakukan kompromi apa pun terkait wilayah yang direbut Rusia.
Namun, situasi di medan perang semakin tidak menguntungkan bagi Ukraina. Selain itu, ketidakpastian mengenai dukungan berkelanjutan dari Amerika Serikat semakin menambah tekanan bagi Zelenskyy. Saat ini, pasukan Rusia telah menguasai wilayah luas di tenggara Ukraina, memperburuk posisi Kyiv dalam negosiasi.
Di sisi lain, Rusia terus menuntut jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO.
Selama kampanye dalam pemilihan presiden tahun lalu, Trump berjanji untuk segera mengakhiri perang Ukraina, tetapi sejauh ini belum menjelaskan bagaimana cara dia akan mencapainya.
Pada 28 Januari, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia bersedia melakukan negosiasi damai, tetapi menolak berbicara langsung dengan Zelenskyy. Putin beralasan bahwa masa jabatan Zelenskyy telah kedaluwarsa, sehingga dia menganggap Zelenskyy tidak lagi memiliki legitimasi sebagai Presiden Ukraina.
Pada 31 Januari, Keith Kellogg kembali menegaskan bahwa Trump sangat serius untuk mengakhiri perang ini. Dia menyatakan: “Saya sangat, sangat yakin bahwa kami benar-benar dapat mewujudkan ini.”
Ketika ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan, dia menjawab: “Saya rasa ini akan memakan waktu beberapa bulan, tetapi bukan bertahun-tahun.”
Pemilu Ukraina Harus Tetap Digelar?
Dalam wawancara dengan Reuters, Kellogg menekankan bahwa pemilu presiden dan parlemen Ukraina, yang saat ini tertunda akibat perang, harus tetap diadakan.
Kellogg mengatakan :”Sebagian besar negara demokratis tetap mengadakan pemilu meskipun dalam kondisi perang. Saya rasa ini sangat penting untuk demokrasi, dan akan lebih baik jika ada lebih dari satu kandidat yang bersaing.”
Trump dan timnya mengindikasikan bahwa mereka sedang merancang strategi agar pemerintahannya bisa segera memulai perundingan damai dalam beberapa bulan pertama masa jabatannya.
Dua sumber yang mengetahui diskusi internal pemerintahan Trump menyebutkan bahwa ada kemungkinan Trump akan mendorong gencatan senjata sementara sebelum mencoba mencapai kesepakatan damai yang lebih permanen.
Mereka juga menyatakan bahwa pemimpin Ukraina yang terpilih dalam pemilu mendatang akan bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan Rusia guna mencapai perjanjian jangka panjang.
Zelenskyy: Ukraina Harus Terlibat dalam Negosiasi Perdamaian
Sejak awal perang, Ukraina tak ingin nasibnya ditentukan oleh negara-negara besar tanpa keterlibatan langsung Kyiv.
Menurut laporan Reuters, Ukraina saat ini berusaha mengatur pertemuan langsung antara Zelenskyy dan Trump, guna memastikan bahwa setiap negosiasi melibatkan Ukraina sebagai pihak utama.
Dalam konferensi pers bersama Presiden Moldova Maia Sandu, Zelenskyy menegaskan bahwa negosiasi damai harus melibatkan Kyiv:
“Jika Trump benar-benar ingin mengakhiri perang ini, maka Ukraina harus menjadi bagian dari negosiasi. Tidak mungkin ada perjanjian tanpa keterlibatan kami,” Kata Zelenskyy.
Zelenskyy juga mengatakan bahwa negosiasi damai harus melibatkan sekutu Eropa.
“Saya berharap Ukraina dapat berpartisipasi dalam pembicaraan damai, bersama Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia. Saya sungguh berharap Uni Eropa terlibat, karena kami sedang dalam proses menjadi anggota Uni Eropa,” katanya.
Baik Ukraina maupun Moldova telah mengajukan keanggotaan Uni Eropa beberapa hari setelah invasi Rusia pada Februari 2022. (jhn/yn)
