EtIndonesia.com Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memasuki babak baru setelah pemerintahan Presiden Donald Trump mengalihkan sebagian besar tekanannya ke medan ekonomi. Washington kini mempersiapkan paket sanksi yang disebut sebagai “sanksi terberat sepanjang sejarah”, sementara sejumlah pejabat senior Iran mulai secara terbuka mengakui besarnya tekanan ekonomi yang sedang dihadapi Teheran.
Pada Rabu, 19 Agustus 2026, Presiden Trump mengumumkan rencana untuk melancarkan apa yang disebutnya sebagai perang ekonomi dan isolasi terhadap Iran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Trump memperingatkan bahwa negara mana pun yang melalui lembaga keuangan, perusahaan, bandara, ataupun institusi pemerintahnya memberikan “jalur kehidupan” kepada Iran dapat menghadapi konsekuensi ekonomi serius dari Washington.
Sehari kemudian, Kamis, 20 Agustus 2026, Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperjelas arah kebijakan tersebut. Dalam wawancara dengan CNBC, Bessent mengatakan Amerika Serikat sedang mempersiapkan “sanksi terberat dalam sejarah” terhadap Iran. Rincian paket tersebut dijadwalkan diumumkan pada Senin, 24 Agustus 2026.
Menurut Bessent, Washington akan menggabungkan tekanan ekonomi dengan blokade terhadap Iran sebagai strategi “satu-dua pukulan”. Ia bahkan mengatakan tujuan Washington adalah memberikan tekanan ekonomi sedemikian besar sehingga kemampuan pemerintah Iran untuk mempertahankan perekonomian dan membiayai kekuatan militernya semakin tergerus.
Bessent juga menyerukan kepada sekutu maupun negara-negara lain untuk menentukan posisi. Perhatian khusus diarahkan kepada Tiongkok, yang selama ini menjadi pembeli terbesar minyak Iran. Berdasarkan data Kpler untuk 2025 yang dikutip Reuters, Tiongkok membeli lebih dari 80 persen minyak Iran yang dikirim melalui laut.
Beijing, bagaimanapun, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengikuti tuntutan Washington. Pada 21 Agustus 2026, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian kembali menegaskan bahwa Beijing menentang sanksi unilateral yang tidak memiliki dasar hukum internasional ataupun mandat Dewan Keamanan PBB. Tiongkok menyerukan penyelesaian melalui jalur politik dan diplomatik.
Pejabat Iran Mulai Mengakui Tekanan Ekonomi
Di tengah meningkatnya tekanan tersebut, muncul pernyataan penting dari lingkaran kekuasaan Iran.
Pada 20–21 Agustus 2026, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf secara terbuka memperingatkan bahwa kekuatan militer saja tidak cukup untuk menjamin kelangsungan sebuah negara.
Berbicara kepada kalangan pengusaha Iran dan Irak di Baghdad, Qalibaf mengatakan bahwa sebesar apa pun kekuatan militer yang dimiliki Iran, negara itu tidak akan mampu bertahan apabila rakyat menghadapi kelaparan, perputaran keuangan terhenti, pertumbuhan ekonomi melemah, dan produksi nasional tidak berjalan.
Qalibaf menekankan bahwa keamanan dan kekuatan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Keamanan yang berhasil dibangun, menurutnya, tidak akan dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa fondasi ekonomi yang kuat.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena Qalibaf bukan figur politik pinggiran. Ia merupakan Ketua Parlemen Iran dan salah satu tokoh penting dalam pembicaraan yang dimediasi antara Teheran dan Washington.
Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Jumat, 21 Agustus 2026, juga menyerukan penyelesaian diplomatik.
Pezeshkian mengatakan akan lebih baik apabila perang diakhiri sekarang, ketika—menurut pandangan pemerintah Iran—Teheran masih berada dalam posisi kuat dan bermartabat. Ia bahkan mengklaim dunia mengakui kemenangan Iran serta mengecam serangan Amerika terhadap berbagai infrastruktur negara tersebut.
Pernyataan Pezeshkian dan Qalibaf menunjukkan adanya kelompok di dalam pemerintahan Iran yang semakin menaruh perhatian terhadap konsekuensi ekonomi perang berkepanjangan.
Namun, hal tersebut belum berarti seluruh elite Iran sepakat untuk berkompromi.
Analisis Critical Threats Project dan Institute for the Study of War menunjukkan masih terdapat perbedaan pandangan di dalam struktur kekuasaan Iran. Kelompok yang lebih pragmatis, termasuk Pezeshkian dan Qalibaf, tampaknya lebih mempertimbangkan biaya ekonomi perang. Sebaliknya, kelompok garis keras yang terkait dengan kepemimpinan Garda Revolusi dinilai masih menolak konsesi besar kepada Washington.
Iran Tetap Mengancam Balasan Keras
Di tengah munculnya seruan untuk mengakhiri perang, militer Iran justru mengeluarkan peringatan keras.
Pada 21 Agustus 2026, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Ali Abdollahi menegaskan bahwa Iran akan memberikan respons yang luas dan menentukan terhadap ancaman baru Amerika.
Menurut Abdollahi, angkatan bersenjata Iran telah mempersiapkan kemampuan di darat, laut, udara, pertahanan udara hingga ruang siber dan siap memberikan respons yang disebutnya “menghancurkan, menghukum, dan dahsyat.”
Situasi tersebut memperlihatkan kontradiksi yang semakin jelas di Teheran. Di satu sisi, pejabat sipil memperingatkan bahwa tekanan ekonomi dapat mengancam ketahanan negara dan mulai berbicara mengenai pentingnya mengakhiri perang. Di sisi lain, kelompok militer dan garis keras tetap menunjukkan sikap konfrontatif.
Selat Hormuz Belum Kembali Normal
Salah satu bagian penting yang perlu diluruskan dari sejumlah narasi yang beredar adalah kondisi Selat Hormuz.
Klaim bahwa pengangkutan minyak melalui selat tersebut telah sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum perang—bahkan mencapai 15 hingga 20 juta barel per hari—tidak didukung oleh data pelayaran terbaru yang tersedia.
Sebaliknya, Reuters pada 22 Agustus 2026 melaporkan bahwa pengiriman minyak utama melalui Hormuz masih mengalami gangguan besar. Data Kpler yang dikutip RFE/RL juga menunjukkan hanya tujuh kapal komoditas yang melintasi selat tersebut pada 20 Agustus, terdiri atas empat kapal yang masuk dan tiga yang keluar.
Dengan demikian, perebutan pengaruh atas Hormuz masih menjadi salah satu elemen terpenting dalam konflik.
Amerika Serikat berusaha menggabungkan kekuatan militernya dengan tekanan ekonomi untuk mempersempit ruang gerak Teheran. Iran, sementara itu, masih memiliki kemampuan untuk mengganggu lalu lintas energi di kawasan dan menggunakan posisi geografisnya sebagai instrumen tekanan.
Kini pertarungan memasuki fase yang mungkin menentukan.
Washington berharap sanksi baru dapat memutus jaringan perdagangan, keuangan, dan ekspor yang memungkinkan Iran bertahan selama puluhan tahun di bawah tekanan Barat. Namun keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada apakah negara-negara lain—terutama Tiongkok dan mitra perdagangan Iran—bersedia mengikuti Washington.
Sementara itu, pernyataan Pezeshkian dan Qalibaf menunjukkan bahwa persoalan terbesar bagi Teheran mungkin bukan semata-mata kemampuan bertahan di medan militer, tetapi berapa lama perekonomian Iran mampu menanggung biaya perang, blokade, dan isolasi yang semakin berat.
Karena itulah, menjelang pengumuman rincian sanksi Amerika pada 24 Agustus 2026, perhatian dunia kini tertuju pada satu pertanyaan besar: apakah tekanan ekonomi akan mendorong Teheran kembali ke meja diplomasi, atau justru memperkeras kelompok garis keras Iran dan membuka jalan menuju eskalasi baru?
