EtIndonesia.com Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat pada Jumat, 21 Agustus 2026, ketika sejumlah perkembangan penting berlangsung hampir bersamaan. Amerika Serikat menegaskan bahwa opsi militer terhadap Iran masih terbuka, sementara hubungan Israel dan Turkiye memburuk setelah Ankara mengambil langkah hukum terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pada saat yang sama, Prancis dan Arab Saudi bersiap memperkuat kemitraan strategis mereka.
Di tengah situasi tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron dijadwalkan menerima Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman dalam kunjungan resmi di Paris pada 23–24 Agustus 2026.
Istana Élysée mengumumkan pada 21 Agustus bahwa kedua pemimpin akan memimpin untuk pertama kalinya pertemuan Dewan Kemitraan Strategis Prancis–Saudi. Dengan demikian, informasi bahwa dewan tersebut telah dibentuk dan dipimpin pada 21 Agustus perlu diluruskan: pertemuan perdananya dijadwalkan berlangsung selama kunjungan Mohammed bin Salman ke Prancis.
Pertemuan tersebut akan membahas berbagai persoalan ekonomi dan strategis serta perkembangan regional. Paris menilai koordinasi dengan negara-negara Teluk semakin penting untuk menjaga stabilitas Timur Tengah. Hubungan Prancis–Saudi juga semakin luas, mencakup investasi, energi, pertahanan, kedirgantaraan, kebudayaan, dan berbagai kepentingan strategis lainnya.
Perkembangan itu berlangsung ketika tekanan terhadap Iran terus meningkat.
Pada 21 Agustus 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa perubahan fokus Washington menuju tekanan ekonomi tidak berarti pilihan militer telah dikesampingkan.
Ketika ditanya apakah strategi ekonomi membuat opsi militer Amerika menjadi terbatas, Trump menjawab bahwa hal itu sama sekali tidak terjadi. Menurutnya, Washington saat ini memilih mengamati perkembangan selanjutnya.
Trump kemudian menggambarkan Iran sebagai negara yang sedang menghadapi tekanan ekonomi dan militer sangat berat. Ia mengklaim Iran tidak memiliki uang, kemampuan angkatan laut dan udara yang efektif, kesulitan membayar tentara maupun kepolisian, serta menghadapi inflasi hingga 350 persen. Angka tersebut merupakan klaim Trump mengenai kondisi ekonomi Iran, sehingga tidak seharusnya diperlakukan sebagai angka statistik independen tanpa verifikasi tambahan.
Trump juga kembali menyatakan Amerika Serikat memiliki apa yang ia sebut sebagai “kendali penuh” atas kawasan yang berkaitan dengan Selat Hormuz. Bahkan, ia mengatakan jangkauan kendali tersebut menurut pandangannya telah meluas hingga wilayah daratan di sekitar kawasan strategis itu.
Pernyataan itu melanjutkan retorika Trump sebelumnya. Pada 11 Agustus, ia juga mengklaim Amerika Serikat mengendalikan Selat Hormuz sepenuhnya melalui kekuatan angkatan laut dan blokade yang diberlakukan Washington.
Dalam pandangan Trump, tekanan tersebut membuat Iran memiliki alasan kuat untuk mencari kesepakatan. Namun ia mengatakan Teheran belum siap menerima kesepakatan yang dianggap Washington sebagai kesepakatan yang tepat.
Sementara tekanan terhadap Iran berlanjut, krisis lain berkembang dalam hubungan Turki dan Israel.
Pada 21 Agustus 2026, Menteri Kehakiman Turkiye Akın Gürlek mengumumkan bahwa pemerintahnya telah meminta proses penerbitan Red Notice Interpol terhadap Netanyahu dalam perkara yang berkaitan dengan pencegatan armada bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza.
Proses hukum di Pengadilan Pidana Tinggi Istanbul ke-11 mencakup 35 terdakwa, termasuk Netanyahu. Namun informasi bahwa Turkiye meminta Red Notice terhadap seluruh 35 pejabat perlu diperjelas. Laporan Reuters menyebut langkah Red Notice secara khusus berkaitan dengan Netanyahu dan seorang warga Israel bernama Afek Moskovitch, sementara perkara pengadilan melibatkan total 35 terdakwa.
Pengadilan Turkiye sebelumnya mengeluarkan surat perintah penangkapan pada 14 Juli 2026. Dakwaan yang disebut pihak Turkiye antara lain genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, perampasan kebebasan, perusakan properti, perampokan, dan pembajakan sarana transportasi. Tuduhan tersebut merupakan dakwaan pihak Turkiye dan belum merupakan putusan bersalah dari pengadilan internasional.
Perlu pula dicatat bahwa Red Notice bukan surat perintah penangkapan internasional. Menurut Interpol, Red Notice merupakan permintaan kepada aparat penegak hukum di berbagai negara untuk menemukan dan melakukan penahanan sementara terhadap seseorang, sesuai hukum masing-masing negara, sambil menunggu proses ekstradisi atau tindakan hukum lainnya.
Perselisihan Ankara–Yerusalem tidak berhenti pada jalur hukum. Ketegangan kedua negara juga meningkat tajam akibat perkembangan di Suriah.
Israel pada 18 Agustus 2026 menyerang Pangkalan Udara Abu al-Duhur di Suriah. Israel mengatakan serangan dilakukan setelah memperoleh informasi bahwa pasukan Turkiye akan ditempatkan di fasilitas tersebut. Ankara dan pemerintah Suriah membantah adanya rencana pembangunan pangkalan permanen Turkiye di lokasi itu.
Israel memandang meningkatnya pengaruh Turkiye di Suriah sebagai persoalan keamanan, terutama setelah perubahan pemerintahan di Damaskus. Sebaliknya, Ankara mengecam serangan Israel sebagai tindakan berbahaya yang dapat memperburuk ketidakstabilan kawasan.
Amerika Serikat kini berusaha mencegah persaingan tersebut berkembang menjadi konfrontasi langsung. Utusan khusus AS untuk Suriah Tom Barrack mengatakan Washington sedang membangun mekanisme dekonfliksi antara Israel, Turkiye, dan Suriah. Sementara Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee pada 20 Agustus mengatakan proses deeskalasi telah dibangun, tetapi masih perlu disempurnakan.
Adapun klaim bahwa Israel pada 21 Agustus sedang mempertimbangkan serangan terhadap pasukan Turkiye di Siprus dengan tujuan menghindari berlakunya Pasal 5 NATO, belum didukung laporan kredibel yang memadai dan karena itu tidak tepat disajikan sebagai fakta.
Yang telah terkonfirmasi adalah meningkatnya kekhawatiran mengenai kemungkinan benturan kepentingan Israel dan Turkiye di Suriah.
Rangkaian perkembangan pada 18–21 Agustus 2026 memperlihatkan perubahan besar dalam peta keamanan kawasan: Amerika Serikat terus meningkatkan tekanan terhadap Iran, Prancis dan Arab Saudi memperdalam kemitraan strategis, sementara persaingan Israel–Turkiye memasuki fase yang semakin sensitif.
Dengan Iran masih berada di pusat konflik dan Suriah kembali menjadi arena persaingan kekuatan regional, tantangan terbesar Washington dan sekutunya kini bukan hanya bagaimana menekan Teheran, tetapi juga bagaimana mencegah dua mitra penting Amerika—Israel dan Turkiye—terseret ke dalam konfrontasi yang dapat membuka babak baru ketidakstabilan di Timur Tengah.
