EpochTimesId – Pemerintah Inggris berencana membuat perubahan besar terhadap peraturan akuisisi perusahaan asing. Negara akan memberikan mandat kepada pemerintah untuk memblokir berbagai transaksi, merger atau akuisisi perusahaan di berbagai sektor ekonomi. Tujuan kebijakan baru adalah untuk mencegah industri sensitif milik Inggris jatuh ke tangan pihak asing. Analisis media menyebutkan bahwa, langkah ini terutama untuk mencegah akuisisi perusahaan Tiongkok yang merugikan Inggris.
Menurut laporan media Kanada ‘Global Mail’ pada 24 Juli 2018, Menteri Perdagangan Inggris Greg Clark berharap dapat memperketat aturan yang ada saat ini, terbatas untuk memblokir transaksi dalam dunia bisnis. Ketentuan baru akan mencakup semua perusahaan Inggris, termasuk yang kecil, selain itu aturan baru juga akan lebih fokus pada apakah sebuah akuisisi perusahaan dapat atau tidak mempengaruhi keamanan nasional.
Perubahan ini sebagai tanda bahwa pemerintah Inggris akan masuk ke era pemantauan terhadap kegiatan bisnis asing di negaranya. Secara tradisional, Inggris adalah salah satu pasar paling terbuka di dunia untuk melangsungkan transaksi merger dan akuisisi (M&A) perusahaan.
Pada saat aktivitas M&A global sedang booming, Inggris adalah negara tujuan investasi perusahaan paling populer kedua setelah Amerika Serikat. Menurut data Reuters, ada sekitar 277 miliar dolar nilai penawaran untuk M&A perusahaan Inggris yang dibukukan oleh pihak berwenang pada semester pertama tahun ini.
Perubahan tersebut mencerminkan bahwa pemerintah Inggris juga menerapkan cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Jerman, Perancis dan Australia dalam upaya untuk memperketat M&A perusahaan mereka. Negara-negara Barat ini berusaha untuk mencegah teknologi kunci industri negaranya jatuh ke pihak pesaing khususnya Tiongkok komunis.
Pelanggaran terhadap aturan M&A baru akan dianggap sebagai tindak pidana
Tahun lalu, investasi langsung Tiongkok di Inggris mencapai tingkat rekor tertinggi. Perusahaan Tiongkok mengakuisisi sejumlah besar industri energi, teknologi, dan aset real estat Inggris.
Menteri Perdagangan Inggris Greg Clark mengatakan, “Rekomendasi (RUU baru) ini akan memastikan bahwa kita memiliki perlindungan yang tepat untuk menjamin keamanan nasional kita.”
Menurut peraturan baru, ketika sebuah perusahaan ingin memperoleh aset seperti teknologi atau kekayaan intelektual, pemerintah memiliki hak untuk mengintervensi. Aturan sebelumnya adalah bahwa pemerintah memiliki hak untuk campur tangan hanya ketika perusahaan asing mengakuisisi dan mengendalikan perusahaan Inggris.
Berdasarkan peraturan baru nanti, pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap perusahaan yang transaksi bisnisnya akan menciptakan hingga 25 persen pangsa pasar atau yang memiliki omzet hingga 70 juta pounsterling. Sedangkan untuk M&A di bidang teknologi canggih dan ‘bidang dwifungsi dan militer’ ambang batas intervensinya telah diturunkan menjadi 1 juta pounsterling.
Diluar pengaturan yang menyangkut ambang batas penghasilan dan pangsa pasar, namun jika pemerintah asing mengakuisisi perusahaan kecil Inggris yang memiliki teknologi canggih, mereka juga akan menghadapi pemeriksaan ketat apakah ada ancaman nasional.
Selain itu, pelanggaran terhadap peraturan pemerintah tentang transaksi tersebut akan diklasifikasikan sebagai tindak pidana.
Sebanyak 50 transaksi ditinjau setiap tahun di masa depan
Departemen Perdagangan Inggris, Energi dan Strategi Industri mengharapkan pihak berwenang atas dasar keamanan nasional dapat melakukan pemeriksaan sekitar 50 transaksi perdagangan setiap tahunnya. Sejauh tahun ini, departemen hanya memeriksa satu transaksi perdagangan, begitu pula tahun lalu.
Pejabat pemerintah Inggris mengatakan bahwa sejak diberlakukannya UU Enterprise pada tahun 2002, perubahan ini sangat penting bagi transaksi M&A. Jika transaksi mengancam keamanan nasional atau merugikan kontrak publik, maka pemerintah dapat melarang transaksi dilakukan.
Setelah Theresa Mary May menjadi perdana menteri pada bulan Juli 2016, Dia telah menunda proyek pembangkit listrik tenaga nuklir Hinckley Point yang bernilai miliaran Poundsterling pada bulan Mei tahun ini. Proyek tersebut sesuai rencana awal akan dibangun oleh perusahaan listrik milik negara Perancis EDF tetapi sebagian didanai oleh Tiongkok.
Meskipun Dia akhirnya menyetujui transaksi tersebut, pemerintah Inggris akan bersikap lebih berhati-hati terhadap investasi asing serupa di masa depan.
AS memperluas otoritas CFIUS untuk memperketat pemeriksaan terhadap M&A pihak asing
Menurut Presiden Trump, Komite Investasi Asing AS (CFIUS) mengevaluasi potensi investasi asing untuk memastikan apakah kegiatan itu tidak membahayakan keamanan nasional. Dengan demikian akan lebih sulit bagi perusahaan Tiongkok untuk membeli aset AS.
John Cornyn, dari partai mayoritas Senat AS pada 19 Juli mengatakan bahwa anggota DPR dan Senat telah menyepakati isi terakhir dari FIRRMA (Undang-undang Modernisasi Risiko Penanaman Modal Asing).
Undang-undang itu memberi CFIUS kewenangan yang lebih besar untuk memperkuat proses peninjauan bagi investasi asing di Amerika Serikat dan transaksi luar negeri yang melibatkan teknologi mutakhir di Amerika Serikat.
Menurut statistik dari perusahaan konsultan New York, Rhodium Group, pada akhir tahun 2016 investasi Tiongkok di Amerika Serikat meningkat 2 kali lipat menjadi 46 miliar dolar.
John Cornyn mengatakan bahwa sangat khawatir terhadap penggunaan celah proses pemeriksaan di CFIUS untuk memperoleh teknologi AS yang dapat diterapkan ke bidang militer.
Dalam peluncuran pertama rencana reformasi undang-undang ini, John Cornyn mengatakan bahwa ditinjau dari perspektif sistem politik, operasi militer dan investasi teknologi, Tiongkok komunis adalah masalah geopolitik yang serius bagi Amerika Serikat.
Dia percaya bahwa merger dan akuisisi perusahaan Tiongkok dapat menimbulkan risiko yang tidak proporsional terhadap keamanan nasional AS. Karena perusahaan-perusahaan yang didanai Tiongkok itu secara langsung dikendalikan oleh pemerintah dan menerima bantuan dari pemerintah komunis Tiongkok. Mereka adalah kompetitor AS di bidang ekonomi dan militer.
Pejabat Jerman : Perusahaan Tiongkok memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan badan-badan intelijen Tiongkok
Masuknya modal Tiongkok dalam jumlah besar ke Jerman juga membuat para pejabat Jerman sangat khawatir. Hans-Georg Maaßen, kepala Kantor Federal untuk Perlindungan Konstitusi mengatakan pada konferensi di Berlin pada bulan April bahwa dia merasa khawatir dengan transaksi M&A oleh pihak Tiongkok.
Hans-Georg Maaßen mengatakan bahwa Tiongkok tampaknya mengubah strateginya untuk memperoleh teknik dan teknologi melalui merger dan akuisisi legal yang dapat mengancam reputasi Jerman. “Jika Anda membeli perusahaan secara keseluruhan, maka Anda tidak perlu lagi untuk memata-matai.”
Dia juga memperingatkan bahwa perusahaan Tiongkok memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan badan intelijen Tiongkok. Jika informasi sensitif bocor ke Tiongkok, itu akan membawa risiko keamanan bagi Jerman.
Mewaspadai hilangnya teknologi kunci ke pihak Tiongkok telah menjadi konsensus semua pihak dalam politik Jerman. Pada bulan Juli tahun lalu, Jerman menerapkan peraturan baru di bidang infrastruktur sensitif. Jika kepemilikan saham sebuah perusahaan telah mencapai lebih dari 25 persen, pemerintah memiliki hak untuk memveto setelah dilakukan pemeriksaan. Pemerintah Jerman juga telah menolak upaya dari jaringan listrik nasional Tiongkok untuk bergabung dengan jaringan listrik Jerman. (Xia Yu/ET/Sinatra/waa)
Video Pilihan :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
