Pemerintahan Trump telah menjatuhkan sanksi untuk militer Tiongkok pada 20 September karena membeli jet tempur dan sistem rudal dari Rusia, melanggar undang-undang sanksi AS yang menghukum Moskow karena ikut campur dalam pemilu AS tahun 2016.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan segera memberlakukan sanksi-sanksi pada Departemen Pengembangan Peralatan Tiongkok (EDD), cabang militer yang bertanggung jawab atas senjata dan peralatan, dan direkturnya, Li Shangfu, karena terlibat dalam “transaksi-transaksi besar” dengan Rosoboronexport, eksportir senjata utama Rusia.
Sanksi tersebut terkait dengan pembelian 10 pesawat tempur SU-35 Tiongkok pada tahun 2017 dan S-400 sistem terkait rudal darat ke udara pada 2018, kata Departemen Luar Negeri.
Mereka memblokir lembaga Tiongkok tersebut, dan Li, dalam mengajukan permohonan lisensi-lisensi ekspor dan dalam berpartisipasi dalam sistem keuangan AS. Semua aset Li di AS telah dibekukan, serta visa Amerika-nya.
Juga menambahkan mereka ke dalam daftar Departemen Keuangan tentang individu-individu yang ditandai khusus dimana orang-orang Amerika dilarang melakukan bisnis dengannya.
AS juga memasukkan 33 orang dan entitas lain yang terkait dengan militer dan intelijen Rusia, menambahkannya ke dalam daftar di bawah undang-undang 2017, yang dikenal sebagai Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, atau CAATSA.
Melakukan bisnis yang signifikan dengan siapa pun di dalam daftar hitam AS tersebut dapat memicu sanksi seperti yang dikenakan pada Tiongkok.
Presiden Donald Trump pada 25 September telah mengeluarkan perintah eksekutif yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan sanksi-sanksi tersebut.
Para anggota Kongres, termasuk banyak rekan Republik Trump, yang mengesahkan RUU sanksi tersebut hampir secara bulat, telah berulang kali meminta pemerintah untuk mengambil garis yang lebih keras terhadap Moskow.
Para pejabat pemerintahan mengatakan mereka berharap tindakan terhadap EDD akan mengirim pesan kepada pihak-pihak yang lain untuk mempertimbangkan membeli S-400.
Rezim Partai Komunis Tiongkok (PKT) bereaksi keras terhadap sanksi-sanksi tersebut, mengekspresikan kemarahan dan menuntut mereka agar mencabut.
Xie Tian, seorang profesor di Aiken School of Business di University of South Carolina, mengatakan kepada Epoch Times versi bahasa Mandarin pada 25 September bahwa EED yang bertanggung jawab untuk membeli senjata dan peralatan militer. Rejim Tiongkok mengimpor peralatan dari Rusia dan mengekspor persenjataan ke negara-negara dunia ketiga. Aliran modal ini membutuhkan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk berfungsi.
Menurut Xie, jika EED dilarang berdagang dengan lembaga keuangan manapun yang terkait AS, akan sulit untuk melakukan bisnis dengan negara lain di dunia selain dari Rusia.
“Jika lembaga-lembaga keuangan Eropa berdagang dengan PKT,” katanya, “Amerika Serikat juga akan menjatuhkan sanksi pada mereka. Akibatnya, sistem keuangan di seluruh dunia akan berhenti membuat kesepakatan senjata dengan Partai tersebut, yang akan menjadi pukulan kritis.”
Heng He, seorang ahli dalam isu-isu Tiongkok, mengatakan kepada Epoch Times pada 26 September bahwa dalam pandangannya, sanksi-sanksi tersebut sebagian besar merupakan hasil dari kegagalan rezim PKT untuk mematuhi standar praktik-praktik internasional.
“Ini adalah serangan balasan oleh Amerika Serikat untuk kecurangan Partai tersebut dalam mengambil keuntungan dari komunitas internasional selama beberapa dekade terakhir,” kata Heng He. “Baik perang perdagangan maupun sanksi-sanksi militer hanyalah bagian dari serangan balasan untuk rezim komunis Tiongkok yang menantang dan mengganggu tatanan internasional.”
Pada 23 September, Tang Jingyuan, seorang komentator yang berbasis di AS pada urusan Tiongkok saat ini, mengatakan kepada NTD Television yang berbasis di New York bahwa kejutan yang datang dengan adanya sanksi militer tersebut jauh lebih besar daripada peningkatan tarif AS atas ekspor Tiongkok.
Tang percaya bahwa betapa pun sangat efektifnya tarif-tarif tersebut kemungkinan, rezim Tiongkok selalu dapat mengirimkan biaya-biaya tersebut untuk perang dagang pada rakyat Tiongkok. Namun, banyak kekayaan yang dimiliki oleh pejabat-pajabat tinggi Partai disimpan di Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.
Para pejabat ini, kata Tang, paling takut aset-aset mereka dibekukan dan tidak bisa mendapatkan visa untuk bepergian ke luar negeri. Banyak dari mereka adalah “pejabat-pajabat telanjang” yang anak-anaknya dan pasangannya telah beremigrasi, yang berarti bahwa sanksi yang ditujukan terhadap mereka secara pribadi akan memutus mereka dari kekayaan dan keluarga mereka. (ran)
https://www.youtube.com/watch?v=FlRR9JlP-sc
