EpochTimesId – Pemimpin diktator Venezuela, Nicolás Maduro mengisyaratkan bahwa pemimpin oposisi muda negara itu Juan Guaido dapat segera ‘dikirim’ ke penjara karena kepresidenan tandingannya. Sikap Maduro dikeluarkan menyusul sikap sembilan negara besar Eropa baru-baru ini, yang bergabung dengan Amerika Serikat dalam mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.
Berbicara kepada para pendukungnya pada 4 Februari 2019 malam, Maduro mempertanyakan berapa lama Guaido dapat menjalani ‘mimpi-nya’. Maduro pertama kali mendapatkan kekuasaan negara kaya minyak pada 2013, dan diresmikan dalam jabatan ke-dua pada Januari 2019.
Masa jabatannya yang kedua dianggap tidak sah, karena adanya hambatan sejumlah tokoh oposisi dalam mengikuti pemilihan presiden. Alasan itulah yang digunakan oleh Guaido untuk mendeklarasikan dan mengambil sumpah sebagai Presiden Sementara, berdasarkan perintah konstitusi.
“Sampai 2025, juga?” Maduro memberi tahu para pendukung, The Guardian melaporkan, merujuk pada apakah Guaido (sanggup) mengikuti masa jabatan 6 tahunnya saat ini. “Atau sampai dia berakhir di penjara atas perintah mahkamah agung?”
Pada 2017, Maduro memaksa mengirim Mahkamah Agung Venezuela yang sah ke pengasingan. Ketua pengadilan yang dibuang, Hakim Miguel Angel Martin, sebelumnya mengatakan kepada The Epoch Times bahwa Maduro adalah ‘mantan presiden’, dan telah meminta militer Venezuela untuk menahannya.
Namun Guaido masih lebih beruntung dan menghirup udara bebas sejak pertama kali menyatakan dirinya sebagai presiden interim, pada 23 Januari 2019. Maduro kemungkinan takut mengambil tindakan fisik terhadap oposisi, karena khawatir bahwa Amerika Serikat, yang telah menjadi pendukung utama Guaido, akan menghukumnya dengan keras sebagai pembalasan.
Pada 4 Februari, Maduro juga mengalihkan kritiknya ke Amerika Serikat. Dia menyebut Presiden Donald Trump seorang rasis yang sombong dan perwujudan kapitalisme itu sendiri. Sebab, negara-negara Eropa yang dipimpin oleh Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol juga akhirnya mengakui Guaido sebagai presiden setelah tenggat waktu delapan hari bagi Maduro untuk menggelar pemilihan presiden ulang telah berakhir.
Sementara itu, Rusia dan Tiongkok, pendukung utama Maduro, telah menginvestasikan miliaran dolar di Venezuela melalui investasi dan pinjaman. Sebagian besar atau belasan negara-negara Amerika Latin mendukung pemimpin oposisi. Sementara itu, El Salvador, Nikaragua, Bolivia, dan Kuba menjanjikan dukungan mereka untuk Maduro.
Kebijakan sosialis sang diktator telah menyebabkan krisis ekonomi yang telah mendorong jutaan rakyat Venezuela untuk melarikan diri dari negara itu, dan telah menimbulkan protes massa di jalan-jalan yang menyerukan agar Maduro lengser.
Langkah berikutnya
Maduro pada 30 Januari 2019 mengatakan, dia siap untuk bernegosiasi dengan Guaido, yang terus meningkatkan tekanan lokal dan internasional terhadap kepresidenannya. Sehari sebelumnya, Dia telah mencekal Guaido untuk meninggalkan negara itu dan sedang menyelidikinya karena dugaan kegiatan anti-pemerintah.
Seruannya didukung oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang mengatakan pada 5 Februari bahwa krisis politik yang meningkat di Venezuela hanya dapat diselesaikan jika keduanya berdialog.
“Kami terus percaya bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari krisis ini adalah dengan menempatkan pemerintah dan oposisi di meja perundingan,” kata Lavrov sebagaimana dikutip oleh kantor berita RIA. “Kalau tidak, itu hanya akan menjadi perubahan rezim yang sama dengan yang telah dilakukan pihak Barat, berkali-kali.”
Namun seorang diplomat top Venezuela mengatakan Guaido tidak berencana untuk berbicara dan bernegosiasi dengan Maduro.
Carlos Vecchio, yang ditunjuk oleh Guaido sebagai wakil pemerintah Venezuela untuk Amerika Serikat, mengatakan pada sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan Atlantik bahwa mereka ingin memiliki ‘transisi pemerintahan’ yang tertib.
“Kami tidak ingin lebih banyak konflik,” kata Vecchio. “Kami tidak mau berpartisipasi dalam dialog jenis apa pun yang diminati Maduro. Satu-satunya hal yang akan kami terima adalah agenda kami tentang bagaimana, kami menegosiasikan kepergiannya. Dan di situlah tekanan harus ditanggung.”
Meskipun tekanan meningkat, Maduro masih mendapat dukungan dari angkatan bersenjata Venezuela, bahkan ketika Guaido menawarkan amnesti kepada tentara yang bergabung dengan timnya. Pada 26 Januari, Kolonel Jose Luis Silva, atase pertahanan Venezuela untuk Washington dan seorang pejabat militer utama, mengatakan mereka memutuskan hubungan dengan rezim Maduro. Jenderal Francisco Yanez, seorang jenderal angkatan udara Venezuela berpangkat tinggi juga menyangkal Maduro dan mengakui Guaido.
Penasihat keamanan nasional Trump dan Gedung Putih, John Bolton sebelumnya mengatakan ‘semua opsi ada di meja’, jika Maduro memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer dalam konflik saat ini. Ketika ditanya apakah pernyataan ‘semua opsi’, termasuk aksi militer, Bolton mengatakan kepada wartawan di Venezuela pada 24 Januari, “Saya pikir statemen itu (sudah) berbicara (memiliki makna) sendiri.”
Sementara itu, Amerika Serikat dilaporkan mengirimkan makanan dan pasokan medis ke perbatasan Kolombia dengan Venezuela, di mana bantuan itu akan disimpan sampai dapat benar-benar dikirim ke negara yang sedang berjuang mengatasi krisis ekonomi dan sosial tersebut. (BOWEN XIAO/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
Simak Juga :
https://youtu.be/rvIS2eUnc7M
