Cathy He dan Eva Fu
Pemerintahan Trump pada 10 Desember 2020 menjatuhkan sanksi kepada seorang pejabat Komunis Tiongkok atas keterlibatannya dalam “pelanggaran berat hak asasi manusia” terhadap praktisi Falun Gong — sebuah latihan spiritual yang dianiaya oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) sejak Tahun 1999.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan AS akan melarang masuk ke Huang Yuanxiong, seorang kepala polisi di kantor polisi Wucun di kota Xiamen, Provinsi Fujian Selatan. Pembatasan juga diberlakukan untuk istri Huang.
“Huang dikaitkan dengan pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama praktisi Falun Gong, yaitu keterlibatannya dalam penahanan dan interogasi terhadap praktisi Falun Gong karena mempraktikkan keyakinan mereka,” kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.
Sanksi yang dijatuhkan pada Hari Hak Asasi Manusia Internasional, menandai pertama kalinya Amerika Serikat menghukum seorang pejabat Partai Komunis Tiongkok atas perannya menganiaya pengikut Falun Gong.
Huang termasuk di antara 17 pejabat asing yang dijatuhkan sanksi oleh Departemen Luar Negeri AS pada 10 Desember berdasarkan pasal 7031 (c) Departemen Luar Negeri, Operasi Luar Negeri, dan Undang-Undang Alokasi Program Terkait 2020 karena pelanggaran signifikan hak asasi manusia.
Penunjukan seperti itu dibuat ketika Menlu memiliki “informasi yang kredibel bahwa pejabat pemerintah asing telah terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia atau korupsi yang signifikan,” menurut pernyataan itu.
Falun Gong, juga dikenal sebagai Falun Dafa adalah latihan spiritual yang telah dianiaya secara brutal oleh rezim Komunis Tiongkok selama lebih dari dua dekade.
Praktik tersebut terdiri dari latihan meditasi dan seperangkat ajaran yang berpusat pada prinsip-prinsip Sejati, Baik, dan Sabar, semakin populer pada 1990-an. Menurut pejabat resmi berdasarkan perkiraan pada saat itu, sekitar 70 juta hingga 100 juta pengikut di Tiongkok pada akhir dekade.
Terancam dengan kepopuleran Falun Gong, Komunis Tiongkok meluncurkan kampanye pemusnahan secara sistematis terhadap praktik tersebut dengan memanfaatkan seluruh aparat negara.
Menurut Pusat Informasi Falun Dafa, sejak saat itu, jutaan pengikut Falun Gong ditahan di dalam penjara, kamp kerja paksa, dan fasilitas lainnya, dengan ratusan ribu orang disiksa saat dipenjara.
Ada lebih dari 4.000 kematian yang didokumentasikan akibat penganiayaan, meskipun para ahli mengatakan angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi karena kesulitan ekstrim dalam memverifikasi informasi dari komunis Tiongkok.
Selain itu, ahli independen menemukan Komunis Tiongkok membunuh praktisi yang dipenjara untuk menjual organ mereka di pasar transplantasi.
“Dunia tidak dapat berpangku tangan karena pemerintah [Komunis Tiongkok] melakukan pelanggaran yang mengerikan dan sistematis terhadap orang-orang di Tiongkok, termasuk melanggar hak yang diakui secara internasional atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama atau berkeyakinan,” kata Pompeo.
Levi Browde, Direktur Eksekutif Pusat Informasi Falun Dafa, memuji langkah pemerintah, yang dinilai “meminta pertanggungjawaban individu atas penahanan sistematis, penyiksaan, dan pembunuhan orang-orang yang berlatih Falun Gong di Tiongkok.”
“Puluhan juta orang di seluruh Tiongkok berlatih Falun Gong, dan banyak yang menderita pelanggaran terus-menerus di tangan pejabat Tiongkok, Kami akan melanjutkan pekerjaan kami untuk mendokumentasikan pelanggaran ini, sehingga lebih banyak pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban,” kata Browde dalam sebuah pernyataan kepada The Epoch Times.
Penganiayaan Masih Terus Berlangsung
Catatan dari Minghui.org, sebuah clearinghouse untuk informasi langsung tentang penganiayaan Falun Gong di Tiongkok, menunjukkan lebih dari 5.300 praktisi Falun Gong ditahan atau diganggu selama paruh pertama Tahun 2020.
Pihak berwenang di kota Fujian menindas praktisi dengan bengis. Misalnya, Ye Guohua, seorang guru sekolah menengah setempat, dipenjara tiga kali selama lebih dari lima tahun selama periode 2002 hingga 2013, menurut Minghui.org.
Pada Januari 2018, saat melakukan latihan Falun Gong dengan lima rekan praktisi di rumah seorang teman, polisi menyerbu masuk dan menangkap semuanya, menyiksa dan menginterogasi mereka sampai jam 1 malam.
Petugas kemudian menggerebek rumah Ye dan menahannya. Kemudian, pada bulan September tahun itu, polisi tiba-tiba memberitahukan kepada keluarga Ye untuk membebaskannya, mengklaim bahwa dia menderita penyakit akut dan sedang dalam penyelamatan darurat.
Menurut Minghui.org, ketika keluarga melihat Ye, dia tidak sadarkan diri dengan bengkak di sekujur tubuhnya. Dokter, menolak untuk mengklarifikasi penyakit yang diderita oleh Ye, memberitahukan kepada mereka bahwa jantung, hati, dan ginjalnya “semuanya menjadi buruk”. Ye meninggal dunia tiga hari kemudian.
Pemerintahan Trump mengambil garis yang semakin keras dalam menanggapi pelanggaran hak Komunis Tiongkok yang merajalela. Keputusan tersebut dijatuhkannya sanksi kepada pejabat Komunis tiongkok dan memasukkan perusahaan Tiongkok dalam daftar hitam atas peran mereka dalam menekan Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. Daftar pejabat Komunis tiongkok dan Hong Kong yang terus bertambah juga telah dikenai sanksi, karena memberangus kebebasan di Hong Kong.
Pompeo mengatakan penunjukan ini “menggarisbawahi … promosi pertanggungjawaban bagi pelanggaran berat hak asasi manusia” dan mengungkapkan “aspirasi warga Amerika yang dihormati agar semua orang bebas.” (asr)
Keterangan Foto : Menlu AS Mike Pompeo berbicara tentang rilis Laporan Negara 2018 tentang Praktik Hak Asasi Manusia di ruang konferensi pers Departemen Luar Negeri di Washington pada 13 Maret 2019. (Alex Wong / Getty Images)
Video Rekomendasi :
