NTD
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pemberitahuan pada 16 Desember 2020 yang menyatakan, melanjutkan keadaan darurat nasional sebagai tanggapan atas pelanggaran serius hak asasi manusia dan korupsi, mengumumkan perpanjangan keadaan darurat selama satu tahun sebagai tanggapan atas ancaman yang tidak biasa terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat.
Gedung Putih menerbitkan pernyataan itu di situs resminya. Pernyataan tersebut berbunyi, “Pada 20 Desember 2017, Presiden mengeluarkan Perintah Eksekutif No. 13818, yang menyatakan keadaan darurat nasional terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia dan korupsi di seluruh dunia. Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat (50 USC 1701 et seq) mengambil langkah-langkah yang relevan untuk menangani ancaman abnormal dan khusus terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat.
Semua atau sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi berasal dari luar Amerika Serikat, dan universalitas serta tingkat keparahannya terus menimbulkan ancaman abnormal dan khusus terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat. Oleh karena itu, keadaan darurat nasional diumumkan pada 20 Desember 2017. Status harus terus berlaku setelah 20 Desember 2020. Menurut pasal 202 (d) Undang-Undang Darurat Nasional (50 U.S. Code Section 1622), saya terus menerapkan pelanggaran berat hak asasi manusia yang diumumkan oleh Perintah Eksekutif 13818 Dan darurat nasional yang korup selama setahun. “
Pemberitahuan itu akan dipublikasikan di Federal Register dan diteruskan ke Kongres.
Trump juga mengirimkan informasi ini ke Kongres Amerika Serikat. Pada hari yang sama, menyatakan bahwa keadaan darurat nasional yang dinyatakan oleh Perintah Eksekutif 13818 tanggal 20 Desember 2017 akan berlanjut hingga setelah 20 Desember 2020.
Surat itu berbunyi, “Semua atau sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi dari luar Amerika Serikat terus mengancam stabilitas sistem politik dan ekonomi internasional. Pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi merusak stabilitas, keamanan, dan operasi nilai-nilai landasan sosial dasar; memiliki dampak yang menghancurkan pada individu; melemahkan demokrasi, merongrong supremasi hukum, melanjutkan konflik kekerasan, dan mempromosikan kegiatan orang-orang yang berbahaya; mengganggu pasar ekonomi; dan terus memberikan dampak yang luar biasa pada keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat. Oleh karena itu, menurut saya perlu untuk terus melaksanakan keadaan darurat mengenai pelanggaran HAM berat dan korupsi yang diumumkan oleh Perintah Eksekutif No. 13818. “
Presiden Trump menandatangani Perintah Eksekutif 13818 (Perintah Eksekutif 13818) tahun 2017 “Membekukan Properti Pelanggar atau Koruptor Hak Asasi Manusia Serius”, yang didasarkan pada Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global, yang menghukum para penjahat hak asasi manusia dan unsur-unsur korup. (hui)
Video Rekomendasi :
