Anthony Blinken Menjabat Menlu AS yang Baru, Apa Kebijakannya Terkait Tiongkok?

oleh Su Jinghao

Dalam pemilihan suara di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat hari Selasa 26 Januari, Anthony Blinken dengan 78 suara setuju melawan 22 suara  menentang memenangkan kursi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menggantikan Mike Pompeo. Kebijakan luar negeri Blinken khususnya kebijakan terhadap komunis Tiongkok menjadi perhatian dunia.

Putusan Senat menjadikan Anthony Blinken sebagai Sekretaris Negara Amerika Serikat ke-71 dan diplomat Amerika Serikat tertinggi setelah Mike Pompeo. Blinken menegaskan bahwa fokusnya adalah membangun misi diplomatik dan merevitalisasi aliansi inti.

Anthony Blinken adalah pejabat yang pernah bertugas di pemerintahan Bill Clinton dan Barack Obama.

Blinken dan Biden sudah 20 tahun Bersahabat 

Anthony Blinken yang sekarang berusia 58 tahun adalah anggota Dewan Keamanan Nasional Presiden Bill Clinton dari tahun 1994 hingga tahun 2001.

Pada tahun 2002, ia menjabat sebagai staf direktur Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat, ketika itu, Joe Biden adalah ketua komite tersebut. Sejak itu, Blinken menjalin hubungan jangka panjang dengan Biden.

Ketika Biden menjadi wakil presiden Amerika Serikat pada tahun 2009, Blinken juga menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Biden, dan kemudian dipromosikan menjadi wakil penasihat keamanan nasional masa Presiden Barack Obama.

Obama kemudian mencalonkan Blinken menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, John Kerry. Pada 16 Desember 2014, Senat mengukuhkan Blinken lewat pemungutan suara. Saat itu, ia menang dengan suara 55-38.

Ketika Biden memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat pada tahun 2020, Blinken mengundurkan diri dari perusahaan konsultan geopolitik dan kebijakan miliknya dan bergabung dengan kampanye Biden sebagai penasihat senior kebijakan luar negeri.

Selama 20 tahun, Blinken dan Biden telah menjalin hubungan dekat yang berarti bahwa Blinken bisa menjadi menteri luar negeri yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap keputusan Biden.

Blinken mendukung kebijakan luar negeri multilateral

Blinken percaya bahwa diplomasi membutuhkan daya pelindung sebagai pelengkap. Pada tahun 2003, Senator Biden saat itu mendukung Perang Irak dengan bantuan Blinken, tetapi kemudian Biden percaya bahwa memilih untuk memulai perang itu salah. Blinken juga mendukung operasi militer di Libya dan mendesak Amerika Serikat untuk mengambil tindakan yang lebih agresif di Suriah.

Senator Republik John Barrasso dalam sidang dengar pendapat untuk pengukuhan Blinken mengatakan : “Saya pikir itu adalah kesalahan serius untuk mengangkat seorang Menteri Luar Negeri yang memiliki catatan membuat banyak keputusan yang salah tentang kebijakan luar negeri  Amerika Serikat dan keamanan nasional”.

Terkait urusan dengan terorisme, perubahan iklim, epidemi, perdagangan, proliferasi nuklir, atau hubungan dengan komunis Tiongkok, kebijakan luar negeri Blinken lebih multilateral. 

Setelah menjabat, Biden telah berjanji untuk bergabung kembali dengan “Perjanjian Nuklir Iran”, menjalin hubungan dengan Kuba, dan mempromosikan Strategic Arm Reduction Treaty. START atau “Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis” baru dengan Rusia.

Selain itu, Blinken juga mendukung “Abraham Accords”, yaitu sejumlah kesepakatan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab.

Blinken dan kebijakan terhadap komunis Tiongkok yang digulirkan Trump  

Blinken dalam sidang dengar pendapat Komite Senat untuk pengukuhan dirinya pekan lalu mengatakan, bahwa kebijakan keras terhadap komunis Tiongkok yang digulirkan Presiden Trump itu tidak salah. Dirinya juga setuju dengan keyakinan mantan Menteri Luar Negeri Pompeo bahwa komunis Tiongkok telah melakukan genosida terhadap kaum Muslim etnis Uighur di Tiongkok, dan juga menyatakan keyakinannya bahwa komunis Tiongkok telah menyesatkan dunia terkait epidemi virus Komunis Tiongkok atau covid19.

“Di masa lalu, ada pandangan umum bahwa liberalisasi ekonomi komunis Tiongkok akan menghasilkan liberalisasi politik, tetapi ini tidak terjadi,” kata Blinken . 

Blinken mengatakan pada sidang dengar pendapat Senat : “Tidak ada keraguan bahwa di antara semua negara-bangsa di dunia, Komunis Tiongkok menjadi ancaman terbesar bagi Amerika Serikat”.

Menurut Brinken, dirinya mendukung keputusan terbaru mantan Menteri Luar Negeri Pompeo bahwa pemerintah komunis Tiongkok telah melakukan genosida terhadap kaum Muslim etnis Uighur di Xinjiang. 

Blinken juga mendukung diplomasi militer dan global untuk membantu Taiwan dan berkomitmen untuk memastikan bahwa Taiwan mampu membela dari ancaman militer komunis Tiongkok. Blinken juga sedang mempertimbangkan untuk menyediakan perlindungan bagi warga Hongkong yang tertindas, dan mengkritik pihak berwenang Tiongkok karena menyesatkan dunia luar tentang asal-usul virus, yang sampai batas tertentu menyebabkan epidemi tersebut meluas ke seluruh dunia.

Namun, Blinken hanya setuju dengan “prinsip dasar” kebijakan Trump terhadap komunis Tiongkok, tetapi tidak setuju dengan tindakan spesifik yang telah diambil Trump. 

Blinken menekankan bahwa tidak seperti pemerintahan Trump, dia akan lebih fokus pada kerja sama dengan negara-negara demokrasi lain untuk bersama-sama memberikan tekanan kepada Beijing.

Selain persaingan antara Amerika Serikat dengan komunis Tiongkok, Blinken juga berulang kali menyatakan perlunya kerja sama antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, pengendalian senjata, dan epidemi. Namun, Blinken menekankan bahwa prasyarat untuk kerja sama dan hubungan dengan komunis Tiongkok adalah bahwa Amerika Serikat harus berada pada posisi yang lebih dominan.

Pada sebuah acara di Kamar Dagang Amerika Serikat bulan September tahun lalu, Blinken menyebut pemisahan total Amerika Serikat dan komunis Tiongkok sebagai “kesalahan”. Blinken  menyatakan bahwa itu “tidak realistis” dan pada akhirnya akan menjadi bumerang.

Sejak pelantikan Biden, komunis Tiongkok berulang kali melakukan provokasi

Baru beberapa hari Biden dilantik sebagai presiden, komunis Tiongkok telah menantang Amerika Serikat dalam semua aspek. Pihak berwenang komunis Tiongkok langsung mengeluarkan pernyataan berupa pemberian sanksi kepada 28 orang pejabat di pemerintahan Trump, termasuk Mike Pompeo.

Senator Republik, Jim Risch segera menulis di Twitter bahwa rezim Beijing sedang menguji tekad pemerintahan Biden untuk melihat apakah pemerintahan baru Amerika Serikat akan terus mengambil tindakan yang lebih keras dan lebih kompetitif terhadap komunis Tiongkok.

Hal senada dilontarkan Michael McCaul, wakil ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR- Amerika Serikat dan anggota parlemen senior Republik melalui pesannya di Twitter : “Pemerintahan Biden harus segera menjelaskan bahwa mereka tidak akan mentolerir perilaku koersif (komunis Tiongkok).

Sementara itu pada Sabtu 23 Januari lalu,, 8 buah pesawat pembom dan 4 buah pesawat tempur komunis Tiongkok memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara Barat Daya (ADIZ) Taiwan. Itu merupakan bentuk provokasi berskala terbesar dalam sejarah. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat segera mengeluarkan pernyataan yang mendesak Beijing untuk menghentikan tekanan terhadap Taiwan.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pada hari Senin 25 Januari lalu bahwa Presiden Biden akan berusaha untuk memastikan agar perusahaan Tiongkok tidak dapat menyalahgunakan data Amerika Serikat, dan akan memastikan bahwa teknologi Amerika Serikat tidak akan mendukung “aktivitas jahat” komunis Tiongkok.

“Kita membutuhkan strategi komprehensif dan pendekatan yang lebih sistematis untuk benar-benar dan komprehensif menyelesaikan semua masalah, daripada pendekatan secara bertahap yang dipraktikkan dalam beberapa tahun terakhir,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.

Namun Menteri Luar Negeri tidak menjelaskan tindakan apa yang akan diambil untuk melindungi data Amerika Serikat.

Sebelumnya pada 21 Januari, diketahui ada 6 topik isu inti telah dihilangkan dari kolom masalah kebijakan di situs web Dewan Negara. Isu itu tersebut termasuk ancaman komunis Tiongkok, keamanan 5G, dan imigrasi ilegal. 

Situs web Dewan Negara pemerintah baru Biden hanya menampilkan 17 masalah kebijakan, seperti: anti-korupsi dan transparansi, pengendalian senjata, perlindungan iklim dan lingkungan, serta virus komunis Tiongkok.

Dibandingkan dengan kolom kebijakan di situs web Dewan Negara selama pemerintahan Trump, 6 topik isu telah dibatalkan, yakni keamanan 5G, ancaman komunis Tiongkok, imigrasi ilegal, ancaman terhadap rezim Iran, kembalinya Nikaragua ke demokrasi, dan krisis demokrasi Venezuela.

Riwayat studi Blinken dan keadaan keluarga

Anthony Blinken lahir tahun 1962 di New York, dan sejak kecil tinggal bersama ibunya di Prancis setelah kedua orang tuanya bercerai. Ia bersekolah di sekolah bilingual di Kota Paris dan fasih berbahasa Prancis. Blinken kemudian kembali ke Amerika Serikat untuk belajar di Universitas Harvard dan memperoleh gelar Doktor di bidang hukum dari Universitas Columbia pada tahun 1988.

VOA melaporkan bahwa hampir seluruh anggota keluarga Blinken pernah menjadi “orang dalam” di Washington DC. Selain ayah, paman, dan saudara perempuannya, istrinya Evan Ryan pernah menjadi asisten Hillary Clinton dan Biden, juga pernah menjabat sebagai Asisten Sekretaris State for Education and Cultural Affairs of the State Department. Hillary Clinton bahkan menjadi tamu di pernikahan pasangan Blinken.

Di luar karir diplomatiknya, Anthony Blinken juga seorang gitaris. Menurut pengakuannya dirinya terutama memainkan blues dan rock, dan juga memainkan beberapa jazz ketika masih muda. Bandnya telah merilis dua single di media streaming musik Spotify, “Patience” (kesabaran) dan “Lip Service” (basa-basi). 

Media politik Amerika Serikat “Politico” secara bercanda menyebutkan : “Judul kedua lagu ini mungkin secara tidak sadar mengisyaratkan kebijakan luar negeri yang akan dipromosikan Blinken sebagai Menteri Luar Negeri.”  (sin)

Keterangan Foto : Pada Selasa (26 Januari), Senat memilih 78 hingga 22 untuk mengonfirmasi Antony Blinken sebagai Menlu berikutnya. Kebijakan luar negeri Brinken, kebijakan kebijakan Tiongkok, telah menarik perhatian semua kalangan. (Foto oleh Alex EDELMAN / POOL / AFP)

Video Rekomendasi :