Li Yun
Epidemi virus Komunis Tiongkok (COVID-19) terus menyebar secara global. Beijing gencar mempromosikan diplomasi vaksin secara internasional. Menurut media AS, Komunis Tiongkok menekan Ukraina dengan ancaman menghentikan pasokan vaksin, memaksa negara untuk menarik diri dari dukungan PBB menyelidiki situasi hak asasi manusia di Xinjiang
Menurut laporan Associated Press pada 25 Juni, diplomat dari dua negara Barat mengungkapkan bahwa Komunis Tiongkok mengharuskan Ukraina untuk menarik diri dari pernyataan yang mendukung penyelidikan Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang hak asasi manusia di Xinjiang. Jika Ukraina tidak mundur, Komunis Tiongkok mengancam berhenti memasok Ukraina dengan setidaknya 500.000 dosis vaksin pneumonia Wuhan ke negaranya.
Ukraina sebelumnya membeli 1,9 juta dosis vaksin dari Tiongkok dan kini telah menerima 1,2 juta dosis.
Sebelum itu, 44 negara, yang dipimpin oleh Kanada, menyatakan keprihatinan serius mereka tentang tindakan Komunis Tiongkok di Xinjiang, Hong Kong dan Tibet di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 22 Juni. Pernyataan itu didukung oleh Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Spanyol, dan Amerika Serikat.
Pernyataan itu menekankan bahwa, Beijing harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet dan pengamat independen lainnya untuk “segera, dengan penuh arti, dan tanpa batas memasuki” Xinjiang untuk ekspedisi, dan mengakhiri “penahanan sewenang-wenang” terhadap suku Uighur dan etnis minoritas lainnya.
Pernyataan itu mengatakan: Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang. Pemerintah secara ekstensif memantau warga Uighur dan anggota etnis minoritas lainnya, dan kebebasan dasar serta budaya Uighur mereka dibatasi.
Pernyataan itu mencantumkan penyiksaan atau perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat etnis minoritas di Xinjiang oleh Komunis Tiongkok, termasuk: sterilisasi paksa, kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, dan laporan tentang pemaksaan anak-anak untuk berpisah dari orang tua mereka.
Pernyataan di atas memicu reaksi keras dari Komunis Tiongkok. Sehingga mengancam akan menghentikan pasokan vaksin dan memaksa Ukraina untuk menarik diri dari mendukung penyelidikan hak asasi manusia di Xinjiang.
Associated Press mengutip seorang diplomat yang mengatakan bahwa Ukraina menghadapi tekanan yang luar biasa. Bahkan, delegasi Ukraina memberitahu mereka bahwa mereka harus menarik diri dari pernyataan itu. Diplomat lain juga mengatakan bahwa Beijing baru-baru ini meningkatkan serangan baliknya terhadap kritik terhadap catatan hak asasi manusianya, untuk meminimalkan perhatian masyarakat internasional terhadap hak asasi manusianya.
Laporan itu mengatakan bahwa Komunis Tiongkok, biasa menekan negara-negara lain di PBB untuk mendukung pernyataan Komunis Tiongkok atau menghindari mengkritik hak asasi manusia Komunis Tiongkok.
Namun, Komunis Tiongkok sedang dikepung oleh masyarakat internasional karena skandal seperti penganiayaan hak asasi manusia dan diplomasi perang-serigala.
Dalam komunike KTT G7 yang berakhir pada 13 Juni, isu-isu seperti Taiwan, Xinjiang, dan Hong Kong diajukan dalam sikap keras, menuntut penyelidikan menyeluruh tentang asal mula epidemi virus Komunis Tiongkok, dan menyerukan Komunis Tiongkok untuk menghormati kemanusiaan, hak dan kebebasan dasar.
Reuters mengutip sumber yang mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau memimpin pembahasan Komunis Tiongkok di KTT G7 pada 12 Juni, menyerukan kepada para pemimpin semua negara untuk mengambil tindakan terpadu atas tantangan Komunis Tiongkok.
Para pejabat AS mengatakan bahwa, G7 saat ini lebih memperhatikan Komunis Tiongkok daripada sebelumnya, terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia.
Pada KTT NATO 14 Juni, para pemimpin dari 30 negara sekutu termasuk Amerika Serikat dan Eropa berkumpul bersama. Setelah KTT, anggota NATO mendaftarkan Komunis Tiongkok sebagai tantangan keamanan dalam komunike bersama untuk pertama kalinya. Mereka menyebutkan bahwa “ambisi terbuka dan perilaku terlalu percaya diri Komunis Tiongkok merupakan dampak sistemik pada tantangan tatanan internasional berbasis aturan dan bidang terkait keamanan aliansi. ” (hui)
