Qiao An

Australia, Jepang, dan lebih banyak negara mengikuti AS dan Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Ukraina menyatakan keadaan darurat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy terus menyerukan solusi damai untuk krisis tersebut.

Pada konferensi pers bersama dengan presiden Polandia dan Lithuania, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengulangi harapannya bahwa Rusia akan memberikan jaminan keamanan yang jelas. Hal demikian sebagai langkah kunci dalam mengakhiri konfrontasi antara kedua negara.

“Faktanya adalah bahwa hari ini ada 150.000 tentara Rusia di perbatasan kita, wilayah ini untuk sementara diduduki, dan saya percaya bahwa Rusia harus menjadi salah satu negara yang memberikan jaminan keamanan yang jelas. Saya telah berulang kali menasihati Presiden Rusia. Datanglah ke meja perundingan, itu bukan rahasia lagi,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Sementara itu, perdana menteri Ukraina menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB, mendesak negara-negara untuk menggunakan sanksi ekonomi yang keras, pesan yang kuat dan diplomasi agresif untuk mencegah tindakan Rusia lebih lanjut.

Presiden AS Joe Biden lebih lanjut memberlakukan sanksi tambahan, yang secara resmi diumumkan pada Rabu 23 Februari yakni sanksi terhadap Nord Stream 2 dan karyawannya. 

Australia, Jepang dan Kanada juga mengikuti sekutu Eropa dan Amerika dalam mengumumkan putaran pertama sanksi terhadap Rusia satu demi satu. Termasuk pengenaan larangan perjalanan dan pembekuan aset pada individu dan entitas yang memiliki kepentingan strategis dan ekonomi. Termasuk, sanksi keuangan yang ditargetkan pada beberapa bank.

Ukraina telah mengumumkan keadaan darurat sambil mendesak warganya di Rusia untuk mengungsi sesegera mungkin. Pada 23 Februari, kota industri Ukraina Kharkiv, yang hanya berjarak 42 kilometer dari perbatasan Rusia, mulai mengerahkan sejumlah besar kendaraan milier dan kendaraan lapis baja. Presiden Zelensky sebelumnya mengatakan bahwa Kharkiv adalah salah satu target kemungkinan serangan Rusia. 

Amerika Serikat telah lama percaya bahwa Rusia paling siap untuk melancarkan serangan. Rusia berulang kali membantah rencana invasi. Akan  tetapi, pada saat yang sama, Rusia mulai menarik staf diplomatiknya dari kedutaan dan konsulatnya di Ukraina.

Pada hari yang sama, lokasi beberapa lembaga pemerintah Ukraina, termasuk Kementerian Luar Negeri, kembali dilumpuhkan oleh serangan siber, begitu pula beberapa bank seperti Bank Nasional Ukraina. 

Pada Selasa (22/2), AS menyalahkan Rusia atas serangan siber setelah serangan penolakan layanan (DDoS) secara besar-besaran terhadap lembaga pemerintah dan bank termasuk Kementerian Pertahanan Ukraina. (hui)

The Epoch Times

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia setelah diserang. Pengumuman disampaikan setelah Rusia meluncurkan serangan udara dan rudal secara besar-besaran ke tetangganya dan pasukan Rusia terlihat meluncur ke Ukraina.

Para pejabat Ukraina mengatakan militer negara itu melawan balik dan meminta bantuan pertahanan Barat.

Pasukan Rusia telah melancarkan serangan ke Ukraina dari utara, timur dan selatan, menurut penasihat presiden Ukraina.

Penasihat presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak, mengatakan “militer Ukraina bertempur dengan keras.”

Podolyak mengatakan pada Kamis (24/2/2022) “tentara kami melawan balik menimbulkan kerugian yang signifikan bagi musuh.” Dia mengatakan  ada korban sipil, tetapi tidak memberikan rincian.

Dia juga mengatakan  “Ukraina sekarang membutuhkan dukungan yang lebih besar dan sangat spesifik dari dunia—militer-teknis, keuangan, serta sanksi keras terhadap Rusia

Oleksii Arestovich, penasihat presiden Ukraina lainnya, mengatakan pada Kamis bahwa beberapa belasan orang—sekitar 40 orang sejauh ini— terbunuh. Dia tidak merinci apakah korban termasuk dari warga sipil.

Presiden Zelensky mengatakan pihak berwenang Ukraina akan menyerahkan senjata kepada semua orang yang ingin membela negara.

“Masa depan rakyat Ukraina tergantung pada setiap Ukraina,” katanya, mendesak semua orang yang dapat membela negara untuk datang ke fasilitas perakitan Kementerian Dalam Negeri Ukraina. (asr)

Isabel van Brugen – The Epoch Times

Kementerian Dalam Negeri Ukraina melaporkan pada Kamis (24/2/2022) tentang serangan yang dipimpin Moskow terhadap unit militer di Ukraina menewaskan  8 orang dan melukai 14 lainnya.  

Tak lama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan “operasi militer khusus” di Ukraina pada  Kamis, ledakan dilaporkan di seluruh negeri, termasuk di ibukota Ukraina, Kyiv, serta di kota-kota lain, termasuk Kharkiv, Mariupol, dan Odessa.

Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan enam orang tewas dan tujuh terluka dalam insiden pemboman di kota Podolsk, provinsi Odessa mencatatkan 19 orang masih hilang.

Penduduk setempat Odessa Farid Agayev kepada The Epoch Times mengatakan bahwa keluarganya terbangun sekitar pukul 05.00 pagi waktu setempat karena suara ledakan dan alarm mobil berbunyi.

Seorang lagi tewas dan dua lagi terluka dalam penembakan di kota Mariupol di wilayah Donetsk, kata kementerian itu.

Sedangkan di desa Berda di distrik Berdyansk, seorang tewas dan lima lainnya terluka setelah satu unit pertahanan udara menjadi sasaran pada Kamis dini hari, ketika para pejabat mengonfirmasi.

Kementerian pertahanan Rusia mengklaim bahwa militernya menargetkan infrastruktur militer Ukraina.

“Tidak ada yang mengancam penduduk sipil Ukraina,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Komando Pasukan Gabungan Ukraina mengatakan pada Kamis bahwa setidaknya lima pesawat Rusia dan satu helikopter ditembak jatuh.

“Pada 24 Februari, 5 pesawat dan helikopter agresor ditembak jatuh di dekat area Pasukan Gabungan,” kata perintah itu di Facebook.

“Pasukan Gabungan memberikan penolakan yang layak kepada angkatan bersenjata Federasi Rusia,” kata dalam sebuah pernyataan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberlakukan darurat militer nasional pada Kamis pagi dengan mengatakan Rusia telah menargetkan infrastruktur militer Ukraina.

“Rusia telah menyerang infrastruktur militer kami, penjaga perbatasan kami, ledakan terdengar di banyak kota di Ukraina,” kata Zelensky. 

Zelensky mendesak warga sipil untuk tinggal di rumah jika memungkinkan. Sehari sebelumnya, Ukraina memberlakukan keadaan darurat nasional yang berlangsung selama 30 hari, dan mendesak warga di Rusia untuk segera pergi.

Mendeklarasikan darurat militer memberlakukan pembatasan yang lebih keras daripada keadaan darurat, dan dapat mencakup larangan pertemuan, gerakan, dan partai politik.

Putin  mengklaim bahwa “operasi khusus” dimaksudkan untuk “melindungi warga sipil dan demiliterisasi Ukraina,” dan merupakan tanggapan terhadap ancaman yang datang dari Ukraina.

Dia mengklaim Rusia tidak berencana untuk menduduki Ukraina dan mengatakan bahwa militer Ukraina harus “segera meletakkan senjatanya.”

Putin juga mengatakan bahwa setiap upaya asing untuk mengganggu tindakan Rusia akan memicu reaksi langsung dari Rusia, dan akan mengarah pada “konsekuensi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.”

Zelensky dikutip dari AFP mengarahkan kepala angkatan bersenjata Ukraina, Mayor Jenderal Valeriy Zaluzhny, untuk “menimbulkan kerugian maksimum terhadap agresor.” (asr)

Li Lan – New York

Setelah Presiden Rusia Vladimir Putin diberi wewenang untuk menggunakan pasukan di luar negeri, banyak negara Barat memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Partai Komunis Tiongkok sedang menghadapi situasi yang memalukan. 

Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan pada 22 Februari bahwa Perjanjian Minsk, perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada tahun 2014 oleh otoritas Ukraina dan perwakilan dari dua wilayah separatis Donetsk dan Luhansk di wilayah berbahasa Rusia di tenggara Ukraina, dibatalkan. 

Sehari sebelumnya, Rusia mengumumkan pengakuan kedaulatan kedua wilayah.  Dewan Federasi Rusia menyetujui penggunaan pasukan Putin di luar negeri.

Putin berkata : “Pertama-tama, setelah pertemuan saya tidak mengatakan bahwa pasukan kita akan langsung pergi ke sana. Kedua, biasanya tidak mungkin untuk memprediksi kemungkinan tindakan, tergantung pada bagaimana situasi di lapangan berkembang.”

Rusia dan dua zona independen Ukraina timur selalu mengatakan bahwa pasukan Ukraina melepaskan tembakan ke daerah itu dan bermaksud melancarkan serangan, yang menyebabkan eskalasi situasi di Donbas. 

Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan pada Selasa 22 Februari, bahwa angkatan bersenjata dari dua zona independen melakukan 80 penembakan di wilayah yang dikendalikan oleh Ukraina pada hari itu. 

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan seruan untuk pasukan cadangan, tetapi belum mengeluarkan perintah mobilisasi para tentara.

Hongaria juga mengumumkan bahwa mereka akan mengerahkan pasukan di perbatasannya dengan Ukraina. Tujuannya untuk melaksanakan misi kemanusiaan dan melindungi perbatasan.

Menanggapi eskalasi dari situasi di perbatasan Rusia-Ukraina, pemerintah Jerman mengumumkan bahwa mereka akan membekukan proyek Nord Stream 2 bekerja sama dengan Rusia. 

Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht memeriksa pasukan yang ditempatkan di Lituania pada 22 Februari. Ia mengatakan bahwa Jerman sedang mengevaluasi penambahan pasukan ke Lituania dan sayap timur NATO.

Inggris mengumumkan sanksi terhadap lima bank Rusia, termasuk Bank Rusia, Bank Pembangunan dan Rekonstruksi Laut Hitam, dan tiga pengusaha Rusia.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyatakan dukungan penuh untuk perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional.

Stoltenberg berkata :  “Kami akan terus memberikan Ukraina dukungan politik yang kuat. Sekutu menyediakan peralatan untuk membantu Ukraina mempertahankan diri, serta memberikan dukungan keuangan berkelanjutan.”

Uni Eropa mengumumkan paket sanksi terhadap Rusia, termasuk wilayah Donbas, menyusul pertemuan khusus para menteri luar negeri Uni Eropa mengenai situasi di Ukraina. 

Presiden Komisi Eropa, von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel dalam sebuah pernyataan bersama bahwa, gelombang pertama sanksi akan membatasi akses pemerintah Rusia ke pasar modal dan keuangan Uni Eropa

Presiden AS Joe Biden mengatakan pada konferensi pers pada Selasa 22 Februari, bahwa tindakan Rusia menunjukkan bahwa invasi ke Ukraina telah dimulai. Dia mengizinkan peningkatan penyebaran pasukan AS di Eropa Timur dan Laut Baltik. Saat ini, Amerika Serikat memiliki sekitar 90.000 tentara di Eropa.

Biden berkata : “Kami tidak berniat berperang dengan Rusia. Namun, kami ingin mengirim pesan yang jelas bahwa Amerika Serikat akan bekerja dengan sekutu kami untuk mempertahankan setiap inci wilayah NATO dan menghormati komitmen kami kepada NATO.”

Biden juga mengumumkan sanksi baru — memutus akses otoritas Rusia ke pembiayaan di Barat.

Biden berkata : “Kami memberlakukan blokade sanksi terhadap dua lembaga keuangan besar Rusia, termasuk VEB dan bank militer Rusia. Kami memberlakukan sanksi menyeluruh pada utang negara Rusia.”

Pada saat yang sama, Biden juga mengakui bahwa sanksi terhadap Rusia, akan memungkinkan warga Amerika Serikat menyaksikan harga minyak naik dalam beberapa bulan ke depan.

Mantan Presiden AS Donald Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa, tidak akan pernah ada krisis Ukraina jika dia menjadi presiden. Kebijakan pemerintahan Biden untuk membatasi energi tradisional telah membuat harga minyak semakin tinggi, membuat Rusia semakin kaya, dan memberi Putin untung.

JPMorgan memperingatkan bahwa harga minyak mentah bisa mencapai $ 120 atau bahkan $ 150 per barel, jika ekspor Rusia dibatasi.

Selain itu, pihak berwenang partai Komunis Tiongkok menyatakan dukungan mereka untuk Rusia dan penentangan mereka terhadap NATO selama Olimpiade Musim Dingin Beijing. Beijing meminta semua pihak untuk menahan diri dalam menghadapi sanksi bersama terhadap Rusia oleh Barat.

Komentator Heng He menilai jika Rusia menginvasi Ukraina secara lebih komprehensif, akan sulit bagi partai Komunis Tiongkok untuk secara langsung mendukung Rusia. Meskipun PKT dan Rusia baru saja mengeluarkan pernyataan bersama, yang merupakan aliansi resmi pertama dengan Rusia, mereka sekarang masih tidak ingin berkonfrontasi secara langsung dengan Amerika Serikat dan Eropa. (hui)