Gedung 2 Lantai di Guangxi, Tiongkok Runtuh Seketika, Menewaskan 2 Orang Mahasiswa Magang dari Universitas Guilin
Epoch Times
Sebuah bangunan gedung 2 lantai di dekat Sekolah Dasar Nasional di Kota Longzhou, Kabupaten Longzhou, Kota Chongzuo, Guangxi, Tiongkok runtuh seketika pada 31 Mei 2024. Bangunan itu berisi asrama sekolah dasar. Sayangnya, ada 2 orang mahasiswa dari Guilin Normal College yang sedang magang di sekolah dasar tewas dalam insiden tersebut.
Video pengawasan menunjukkan bahwa bangunan itu runtuh hanya dalam waktu kurang dari 5 detik, menimbulkan kepulan debu tebal di TKP. Saat kejadian di sekitar masih terdapat banyak murid-murid SD.

Pada 31 Mei, Pemerintah Kabupaten Longzhou Kota Chongzuo, Provinsi Guangxi melaporkan bahwa pada pukul 11:56 siang, bangunan 2 lantai di Jalan Baisha No. 106-6, Kota Longzhou, Kabupaten Longzhou runtuh, dan verifikasi awal mengungkapkan bahwa ada 4 orang yang terjebak dalam reruntuhan bangunan.
Laporan terbaru dari “Beijing News” mengatakan, pejabat setempat mengetahui bahwa lantai dua pada bangunan itu digunakan sebagai asrama sekolah dasar. Sebelum kejadian, mahasiswa magang dan sukarelawan pengajar pernah tinggal di sana. Kedua korban yang meninggal itu merupakan mahasiswa yang sedang magang di sekolah dasar.
Seorang staf Sekolah Dasar Nasional mengatakan bahwa mahasiswa yang menjadi korban itu berasal dari Guilin.
Pada 1 Juni, Guilin Normal College mengungkapkan bahwa kedua korban adalah siswa di departemen pendidikan sekolah tersebut.

Wanita penyewa asli bangunan bersangkutan, Liu Yuan (nama samaran), mengatakan bahwa pada tahun 2019, dirinya menyewa 10 kamar di lantai dua bangunan itu yang digunakan untuk kegiatan komersial hingga putus kontrak yang jatuh pada akhir bulan April tahun ini.
Liu Yuan mengatakan bahwa selama masa sewa, dia menemukan bahwa bangunan tersebut memiliki masalah kualitas, termasuk atapnya bocor dan retakan pada lantai. Sebelum dia pindah, penanggung jawab Sekolah Dasar Nasional memberitahunya bahwa lantai dua akan direnovasi guna keperluan personel sekolah.
Seorang warga sekitar lokasi kejadian mengatakan, ada 2 toko di 1 lantai dari bangunan yang runtuh itu, masing-masing menjual alat-alat tulis dan kebutuhan sehari-hari.
Liu Yuan mengatakan bahwa satu menit sebelum bangunan itu runtuh, pemilik toko alat tulis dan istrinya masih sempat berlari keluar dari toko. Liu Yuan mengingat-ingat, kalau tidak salah di lantai 1 yang terdapat 10 ruang toko itu, 4 di antaranya digunakan oleh toko alat tulis. Pemilik toko alat tulis tersebut telah memperlebar ruangan jualannya dengan menjebol dinding penyekat beberapa ruangan.
Industri Penerbangan Sipil Domestik Tiongkok Rugi RMB.420 Miliar Dalam 4 Tahun Terakhir
oleh Liu Yi
Data terbaru yang dirilis oleh Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok pada 31 Mei 2024 menunjukkan bahwa seluruh industri penerbangan Tiongkok domestik menderita kerugian usaha mereka pada 2023 sebesar RMB.21,07 miliar. Sehingga jumlah kumulatif kerugian yang dialami industri penerbangan sipil Tiongkok domestik dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mencapai RMB.420 miliar.
Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok merilis “Buletin Statistik Perkembangan Industri Penerbangan Sipil Tahun 2023” pada 31 Mei tahun ini. Buletin tersebut mencatat bahwa pendapatan operasional seluruh industri pada tahun 2023 adalah berjumlah RMB.1,023731 triliun (1triliun 23miliar 731juta), yang menunjukkan peningkatan sebesar 68,3% YoY, dengan kerugian sebesar RMB.21,07 miliar. Diantaranya, pendapatan dari maskapai penerbangan adalah sebesar RMB.676,10 miliar, dengan kerugian sebesar RMB.5,88 miliar, pendapatan unit bandara sebesar RMB.101,98 miliar, dengan kerugian sebesar RMB.19,89 miliar, pendapatan perusahaan yang dijamin sebesar RMB.245,65 miliar, dengan keuntungan sebesar RMB.4,70 miliar.

Menurut data yang dirilis oleh Administrasi Penerbangan Sipil sebelumnya, bahwa pada tahun 2020, semua penerbangan sipil Tiongkok domestik mengalami kerugian operasional sebesar RMB.97,4 miliar, sedangkan maskapai penerbangan merugi sebesar RMB.79,4 miliar. Pada tahun 2021, semua penerbangan sipil domestik rugi RMB.84,2 miliar, dan maskapai penerbangan kehilangan RMB.67,1 miliar.
Pada tahun 2022, seluruh penerbangan sipil domestik merugi sebesar RMB.21,74 miliar, dan maskapai penerbangan merugi sebesar RMB.177,1 miliar. Secara kumulatif, dalam empat tahun terakhir (2020 hingga 2023) kerugian operasional penerbangan sipil domestik mencapai RMB.420,1 miliar, dan kerugian maskapai penerbangan mencapai RMB.329,6 miliar.
“Civil Aviation Wings”, ahli senior di bidang penerbangan sipil, ahli dalam analisis data laporan keuangan dan penelitian keuangan penerbangan sipil pada 1 Juni menyebutkan : Dibandingkan dengan industri lain, industri penerbangan sipil ini masih dapat dikategorikan sebagai industri kecil, yang pendapatan tahunan dari seluruh industri ini baru mencapai 1 triliun yuan. Padahal di beberapa raksasa industri, 1 raksasa industri saja dapat menghasilkan laba 1 triliun yuan dalam setahun. Jadi kerugian RMB.420 miliar dalam 4 tahun terakhir yang dialami industri penerbangan sipil yang skalanya cukup besar ini cukup mencengangkan.
“Civil Aviation Wings” percaya bahwa industri penerbangan sipil Tiongkok masih menghadapi krisis besar. Pertama-tama, dalam 4 tahun terakhir, tidak ada maskapai penerbangan di Tiongkok yang bangkrut, artinya industrinya belum bersih dan integrasi industri belum tercapai. Hal ini sangat merugikan perkembangan industri penerbangan sipil yang sehat.
Kedua, kerugian yang besar menyebabkan maskapai penerbangan berhutang dalam jumlah besar, dan sebenarnya banyak maskapai penerbangan sudah berada dalam kondisi utang lebih besar daripada aset. Kondisi seperti ini akan sangat sulit bagi maskapai penerbangan dalam waktu singkat untuk mencapai peningkatan kinerja.
Selain itu, industri penerbangan sipil sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan eksternal, seperti naik turunnya harga minyak, nilai tukar, konflik regional, dan perselisihan dagang yang terus berlanjut, yang semua faktor ini akan membawa tantangan besar bagi pemulihan dan pertumbuhan bagi industri penerbangan sipil.
Data yang tercatat hingga akhir tahun 2023 menunjukkan, terdapat 66 maskapai transportasi di Tiongkok, bertambah 4 maskapai dibandingkan akhir 2019. Terdapat 4.270 unti pesawat angkut yang beroperasi tercatat pada akhir tahun 2023, bertambah 452 unit pesawat dibandingkan akhir 2019.
Pada saat yang sama, pangsa pasar dari 3 maskapai penerbangan besar milik negara mengalami penurunan. Dari segi total omzet, China Southern Airlines Group memiliki 25,1%, turun 0,1% dari tahun 2019. China National Aviation Holding memiliki 21,5%, turun 3,1% dari tahun 2019, dan China Eastern Airlines Group memiliki 19,2%, turun 0,3% dari tahun 2019. (sin)
Penasihat Senior PM Israel : Israel Menerima Konsep Pembebasan Sandera Usulan Biden
oleh Zhang Ting
Seorang penasihat senior Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkonfirmasi pada Minggu (2 Juni) bahwa meskipun Amerika Serikat masih memerlukan banyak pekerjaan untuk mengatasi masalah pembebasan para sandera. Akan tetapi, kerangka yang diusulkan oleh Presiden Joe Biden, pada dasarnya dapat disetujui oleh Israel.
Kepala Penasihat Kebijakan Luar Negeri Netanyahu Ophir Falk, mengatakan kepada “Sunday Times” dalam sebuah wawancara, bahwa Israel tidak menolak kesepakatan yang diusulkan Presiden Joe Biden. Dia mengatakan ini adalah kesepakatan yang dapat kami setujui, meskipun itu bukan kesepakatan yang baik, tapi kami sangat berharap semua sandera akan dibebaskan.”
“Masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan, termasuk tidak akan ada gencatan senjata permanen sampai semua tujuan kita tercapai”.
Ribuan pengunjuk rasa Israel, yang dipimpin oleh keluarga sandera yang masih ditahan di Gaza, berunjuk rasa di kota-kota di seluruh negeri untuk menyatakan dukungan terhadap kesepakatan tersebut.
Ophir Falk juga menekankan bahwa tuntutan Israel tidak berubah, yakni membebaskan para sandera dan menghancurkan Hamas, sebuah organisasi teroris genosida”.
Biden berbicara pada Jumat dan mengumumkan 3 tahapan rencana yang diajukan oleh pemerintahan Netanyahu untuk mengakhiri perang. Tahap pertama mencakup gencatan senjata selama enam minggu di mana perempuan, anak-anak, orang tua, dan sandera terluka yang ditahan oleh Hamas akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel. Selain itu, pada tahap pertama ini, pasukan Israel akan ditarik dari wilayah padat penduduk di Gaza dan bantuan kemanusiaan akan ditingkatkan secara signifikan.
Pada tahap pertama, Israel dan Hamas akan merundingkan syarat-syarat untuk tahap kedua, yang mencakup gencatan senjata permanen dan pembebasan seluruh sandera yang tersisa. Tahap terakhir mencakup rencana rekonstruksi Gaza.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat ini berada di bawah tekanan kuat untuk menjamin pembebasan para sandera yang ditahan Hamas.
Benny Gantz, anggota kabinet perang mengatakan bahwa dirinya akan menarik dukungannya kepada perdana menteri jika Netanyahu tidak mengembangkan rencana untuk mengakhiri perang pada akhir minggu depan. Saat ini partainya sedang mendorong dilakukannya pemilu dini. Gantz mengatakan pada Sabtu bahwa tujuan memulangkan para sandera “merupakan kepentingan moral tertinggi dan berada di urutan teratas tujuan perang”.
Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengatakan, partainya akan mendukung pemerintah jika kesepakatan penyanderaan perlu dicapai.
“Pemerintah Israel tidak bisa mengabaikan pidato penting Presiden Biden,” tambahnya. “Kesepakatan sudah berada di atas meja, harus dicapai.”
Biden telah mendorong beberapa proposal gencatan senjata selama beberapa bulan terakhir, namun tidak ada yang terlaksana. Apakah proposal terbaru ini bisa berhasil ? Sedang mendapat perhatian dari banyak pihak.
Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada Al Jazeera pada Sabtu : “Pidato Biden mengandung ide-ide positif, namun kami berharap ide-ide ini dapat diwujudkan dalam kerangka perjanjian komprehensif yang memenuhi tuntutan kami.”
Jelang Tragedi Pembantaian 4 Juni, Tiananmen Mothers Mengulangi 3 Tuntutan Mendesak Kompensasi dan Akuntabilitas Pemerintah
oleh Ning Haizhong
Beberapa anggota dari “Tiananmen Mothers (Ibu-Ibu Tiananmen)”, yaitu para ibu dari korban pembantaian di Beijing pada 4 Juni 1989, baru-baru ini mengeluarkan surat terbuka yang isinya mengulangi 3 tuntutan kepada pemerintah, yakni “pengungkapan kebenaran, memberikan kompensasi, dan menuntut akuntabilitas”. Para pengamat percaya bahwa pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping tidak mungkin merehabilitasi nama baik para korban tragedi “Pembantaian 4 Juni”, karena hal itu akan menyebabkan runtuhnya Partai Komunis Tiongkok. Namun kejahatan PKT yang begitu besar pasti akan menyebabkan kejatuhannya di waktu mendatang.
Menjelang tragedi pembantaian 4 Juni, “Tiananmen Mothers” merilis rekaman video pendek di luar negeri dan membacakan surat terbuka. Surat itu sekali lagi menuntut otoritas komunis Tiongkok, berharap untuk diberikan kesempatan berdialog dengan pemerintah.
Dalam surat terbuka itu disebutkan, bahwa tragedi pembantaian 4 Juni adalah peristiwa bersejarah dan tragis yang harus dihadapi dan perlu dijelaskan oleh pemerintah komunis Tiongkok kepada rakyat, dan tidak dapat terus disembunyikan. Selama 35 tahun terakhir, keluarga para korban sangat menderita karena kehilangan orang yang mereka cintai. Jika pemerintah berniat dengan hati tulus untuk memasukkan tragedi ini ke dalam agenda, hal ini akan menjadi penghiburan terbesar bagi orang tua para korban yang kini masih hidup.
Pada subuh 4 Juni 1989, pemerintah komunis Tiongkok telah mengirimkan pasukan bersenjata untuk menindas para mahasiswa dan warga sipil Beijing yang memperjuangkan kebebasan dan demokrasi. Kelompok “Tiananmen Mothers” dalam surat terbuka mereka menyebutkan, sesungguhnya ada berapa banyak orang yang tewas, terluka, dan berapa banyak orang yang terlibat dalam pembantaian tersebut ? Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan penjelasan faktual kepada seluruh masyarakat, mempublikasikan daftar korban tewas, dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat.
Para ibu-ibu yang tergabung dalam “Tiananmen Mothers” mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap sikap diam pemerintah selama 35 tahun, dan ketidakmampuan mereka menerima atau menoleransi Partai Komunis Tiongkok memutar-balikkan fakta gerakan dari mahasiswa tahun 1989.
Sejak tahun 1989, para pejabat PKT terutama menggunakan “kekacauan politik pada pergantian musim semi dan musim panas tahun 1989” sebagai pembenaran mereka bertindak secara kekerasan terhadap para mahasiswa pada 4 Juni 1989. Bersikukuh menuduh mahasiswa melakukan tindakan yang menimbulkan kekacauan (politik) dan kerusuhan kontrarevolusioner. Sedangkan dalam resolusi Sidang Pleno ke-6 Komite Sentral PKT ke-19 pada 16 November 2021, PKT menggunakan 97 kata yang masih menggunakan istilah “kekacauan politik” dan “melawan kerusuhan” serta kata lainnya untuk menggambarkan gerakan demokrasi mahasiswa dan tindakan pemerintah menumpas gerakan di Tiananmen pada 4 Juni 1989.
Zheng Xuguang, seorang sarjana yang tinggal di Amerika Serikat dan seorang saksi mata Pembantaian 4 Juni, mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa dari sudut pandang pemerintah Partai Komunis Tiongkok, mereka tidak mungkin mengakui melakukan penembakan, “Bagaimana seorang pembunuh bersedia mengakui perbuatannya ? Xi Jinping ada hubungan yang simbiosis dengan Partai Komunis Tiongkok. Misalnya, saya datang untuk membuat keputusan bijak demi rehabilitasi “Gerakan Empat Juni”, itu akan berisiko terhadap jatuhnya PKT. Jika itu yang menjadi pertimbangannya, apakah ia mau mengambil langkah itu ? Saya percaya dia tidak akan melakukannya, karena ideologi dan literasinya tidak memiliki kesadaran tersebut”.
Selama Gerakan Empat Juni itu Xi Jinping sedang bertugas di wilayah Ningde, Provinsi Fujian. Menurut laporan media resmi, Xi secara aktif bekerja sama dengan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok untuk mencegah mahasiswa dari Kota Wenzhou, Zhejiang yang mau melintasi provinsi ke Fujian untuk menggalang dukungan mahasiswa lintas provinsi. Saat itu, Xi Jinping juga meminta badan keamanan publik di seluruh kawasan untuk memperhatikan perkembangan dari gerakan mahasiswa di kawasannya, demi “menjaga stabilitas”.
Setelah gerakan mahasiswa, Xi Jinping bertemu dengan para petugas polisi terkait dan mengambil foto bersama pada 30 Juli 1989. Di saat itu, Xi sekali lagi menekankan bahwa dirinya senantiasa menjaga konsistensi tingkat tinggi dengan Komite Sentral Partai dan dengan tegas mematuhi instruksi dari Komite Sentral”.
Dibandingkan dengan Xi Jinping yang pro PKT dan dipromosikan menjadi Sekretaris Komite Partai Kota Fuzhou pada tahun berikutnya, sekelompok pejabat PKT yang tidak setuju penindasan terhadap gerakan mahasiswa ini ada yang diberhentikan dari jabatannya atau tersingkir.
“Tiananmen Mothers” adalah kelompok hak asasi manusia yang dibentuk oleh keluarga para korban tragedi pembantaian 4 Juni. Juru bicaranya You Weijie mengatakan bahwa, setiap peringatan Tragedi 4 Juni, “Tiananmen Mothers” akan mengeluarkan surat terbuka kepada pihak berwenang yang isinya menuntut agar kebenaran mengenai insiden tersebut dapat segera diungkap, kompensasi dibayarkan kepada keluarga korban, dan meminta pertanggungjawaban dari pelaku. Surat terbuka tahun ini ditandatangani oleh 114 orang dari keluarga para korban.
Namun, surat terbuka ini, seperti tragedi 4 Juni itu sendiri, hanya dapat dipublikasikan di luar Tembok Api Besar PKT dan diblokir di semua jaringan Tiongkok daratan.
Zhang Xianling, seorang anggota “Tiananmen Mothers”, menulis pada peringatan 15 tahun insiden bahwa dia telah ratusan kali memberitahu masyarakat tentang kematian putranya Wang Nan dalam Tragedi 4 Juni. “Air mata sudah mengering, tapi saya sangat merasakan bahwa penderitaan saya tidak hanya dirasakan oleh saya dan keluarga saya, tapi penderitaan seluruh bangsa”.
Suami Zhang Xianling, Wang Fandi, seorang pensiunan profesor di China Conservatory of Music, sebelum kematiannya pada 8 Desember 2017, masih meminta istrinya agar tetap konsisten untuk menuntut pemerintah merehabilitasi tragedi 4 Juni demi menegakkan keadilan atas tragedi dan bagi para korban dalam tragedi tersebut.
Du Zheng, komentator politik menulis dalam sebuah artikel yang dipublikasikan di media Taiwan “Shangbao” pada 31 Mei tahun ini, menyebutkan bahwa tidak mungkin ada pemimpin PKT yang menjunjung tinggi kediktatoran yang bersedia merehabilitasi Pembantaian 4 Juni 1989. Yang namanya rehabilitasi sendiri hanya menuntut pihak tersebut memperbaiki kesalahannya, namun kejahatan yang dilakukan pihak tersebut tidak akan bisa dihapuskan. Sejarah telah membuktikan bahwa PKT adalah organisasi jahat yang tidak akan berkemampuan untuk memperbaiki diri sendiri. Kejahatannya yang ia lakukan sudah sangat besar sehingga akan menjadi peyebab atas kejatuhannya nanti ! (sin)
Memo Rahasia : Putusan Pengadilan Kepada Trump Tidak Berdampak Terhadap Pemilih di Negara Bagian Kunci AS
oleh Tom Ozimek
Pada 30 Mei, mantan Presiden AS Donald Trump dijatuhi hukuman oleh pengadilan atas 34 dakwaan terhadap “kasus uang tutup mulut”. Hal ini menjadikan ia sebagai mantan presiden AS pertama yang dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan. Sebuah memo yang diberi label “rahasia” menyebutkan bahwa hukuman terhadap mantan presiden tersebut secara signifikan meningkatkan perhatian masyarakat, namun tidak berdampak pada situasi pemilih di tujuh negara bagian kunci AS.
Memo rahasia itu diserahkan oleh Tony Fabrizio, seorang ahli strategi politik dan jajak pendapat kepada pimpinan kampanye Trump pada 31 Mei 2024. Menurut dokumen yang diperoleh The Epoch Times, tim Fabrizio telah melacak dampak persidangan Trump terhadap pemilih di tujuh negara bagian kunci AS. (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, dan Wisconsin).
Pada hari juri memutuskan Trump bersalah atas 34 tuduhan kejahatan, Fabrizio mengatakan bahwa perhatian publik terhadap persidangan tersebut hari itu juga langsung “meningkat secara dramatis”.
Pada 29 Mei, 26% responden jajak pendapat mengatakan, persidangan di New York adalah berita utama yang mereka perhatikan, dan jumlah tersebut melonjak menjadi 41% pada hari berikutnya (30 Mei), hari dimana juri mengeluarkan putusan Trump bersalah. Hal ini tidak mengherankan mengingat banyaknya liputan media mengenai hukuman tersebut, namun yang mengejutkan adalah, menurut ungkapan Fabrizio bahwa para pemilih tampaknya cuma menunjukkan rasa “masa bodoh” dengan mengangkat bahu terhadap vonis pengadilan. “Karena (vonis) ini tidak berpengaruh terhadap suara pemilihan”, katanya.
Tidak saja keunggulan suara dukungan terhadap Trump di 7 negara bagian kunci tidak terkikis dalam ketiga kali jajak pendapat yang telah dilacak (yakni, pertarungan enam lawan satu, empat lawan satu, dan pertarungan head-to-head Trump-Biden). Bahkan data juga menunjukkan bahwa suara dukungan kepada Trump masih sedikit mengalami kenaikan.
Putusan pengadilan tidak berdampak signifikan terhadap niat memilih pilihan
Perubahan terbesar malahan terjadi pada putaran jajak pendapat ketika Trump dan Biden saling berhadapan. Dari 29 hingga 30 Mei, tingkat dukungan kepada Trump tetap tidak berubah pada angka 48%, namun tingkat dukungan terhadap Biden justru turun sebesar dua poin persentase, sehingga Trump unggul dua poin di atas Biden.
Dalam dua jajak pendapat lainnya, tingkat dukungan terhadap Trump naik satu poin persentase. Meskipun margin kesalahan jajak pendapat tersebut tidak jelas, tetapi memo menunjukkan bahwa situasi secara umum masih konsisten dengan peningkatan jumlah yang dilaporkan oleh tim dari Trump. Artinya, meski peningkatannya tidak signifikan secara statistik, tetapi para pemilih di tujuh negara bagian kunci tidak terpengaruh dalam kecenderungan mereka untuk memilih Donald Trump.
Tony Fabrizio menulis dalam memonya : Statistik menunjukkan bahwa keunggulan dukungan pemilih terhadap Trump tetap tidak berubah dalam setiap kali putaran survei.
Fabrizio mengatakan bahwa menurut informasi yang disampaikan oleh tim kampanye Trump kepada para pendonor dana dan pendukungnya di awal pekan ini, bahwa dampak dari persidangan bagi negara-negara bagian kunci adalah “pasti”. Fabrizio menambahkan, baik dirinya mau pun anggota tim sudah dapat memperkirakan bahwa keputusan yang tidak menguntungkan Trump itu tidak akan berdampak besar terhadap pemilih.
Awal pekan ini, “Decision Desk”, sebuah situs web yang berfokus terhadap laporan pemilihan umum AS memperkirakan, Trump akan menerima 235 suara elektoral dan Biden akan menerima 226 suara, menyisakan 77 suara tersisa untuk diperebutkan. Lembaga tersebut juga percaya bahwa Trump memiliki peluang 58% untuk menang, meskipun Biden menikmati keuntungan dari presiden petahana dan dana kampanye yang lebih besar.
Isi memo Fabrizio berbeda cukup jauh dengan hasil jajak pendapat “Bloomberg-Morning Consult” Januari tahun ini terhadap 7 negara bagian yang dianggap goyah. Jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa 9% pemilih yang cenderung mendukung Partai Republik mungkin tidak akan bersedia memilih Trump jika Trump terbukti bersalah melakukan kejahatan.
Namun, putaran hasil jajak pendapat dari “Bloomberg-Morning Consult” saat ini di luar dugaan sama dengan memo ini. Hasil jajak pendapat rata-rata dari situs web “Real Clear Politics (RCP)” tercatat per 1 Juni 2024 menunjukkan bahwa Trump unggul atas Biden dengan selisih 3,1 poin persentase di tujuh negara bagian kunci. Lebih tinggi daripada catatan dalam memo Tony Fabrizio.
Dana sumbangan kepada Trump melonjak
Tampaknya keputusan hukuman pengadilan tidak berdampak nyata terhadap pemilu, tetapi dalam hal donasi, hukuman tersebut justru memberikan dorongan besar bagi kegiatan kampanye Trump.
Tim kampanye Trump mengumumkan pada Jumat (31 Mei) bahwa mereka telah mengumpulkan hampir USD.53 juta dalam waktu 24 jam setelah vonis dijatuhkan.
Tim kampanye Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa lebih dari sepertiga dari donatur itu adalah warga yang baru pertama kalinya memberikan donasi. Pernyataan dari tim kampanye tersebut menekankan, bahwa mereka mengumpulkan dana sampai lebih dari USD.2 juta per jam ! ⋯⋯ Jelas semakin banyak warga Amerika Serikat yang menyadari perilaku campur tangan Biden dalam pemilu dan memilih untuk bergabung dengan gerakan penyelamatan nasional yang diusung oleh Trump.
Setelah Trump divonis bersalah, curahan dukungan terhadapnya begitu kuat sehingga dalam beberapa menit setelah keputusan juri, sumbangan dana untuk kampanye Trump meningkat pesat, sampai-sampai membuat situs web penggalangan dana mengalami kemacetan.
Pada konferensi pers di New York hari itu, Trump menyoroti donasi yang terkumpul dan mencatat bahwa ia unggul dari Biden dalam berbagai jajak pendapat. Mantan presiden itu juga menuduh Biden memanipulasi persidangan dari belakang layar. Trump mengatakan : “Anda harus memahami ini : Mereka bersekongkol dengan Gedung Putih dan Kementerian Kehakiman… Itu semua dilakukan oleh Biden dan orang-orangnya”.
Di Gedung Putih Biden membantah tuduhan tersebut dan mengatakan : “Ini adalah kasus negara bagian, bukan kasus federal. Juri terdiri dari 12 warga negara, 12 orang Amerika, 12 orang seperti Anda, sama seperti jutaan orang AS yang pernah menjadi juri. Juri ini dipilih dengan cara yang sama seperti semua juri di Amerika Serikat”.
Dalam upaya untuk lebih membujuk para pemilih di tujuh negara bagian kunci untuk memilih Trump, tim kampanye Trump meluncurkan kampanye penjangkauan pemilih akar rumput yang disebut “Trump Force 47”, yang bertujuan membantu negara-negara tetangga melalui model organisasi yang memobilisasi pemilih yang tertarget.
Strateginya adalah melakukan kampanye pemilih berbasis sukarelawan dan melibatkan koordinasi dengan anggota Partai Republik di negara bagian dan lokal untuk mengamankan pemilih di negara bagian kunci pada November nanti.
Penasihat kampanye Trump, Chris LaCivita dan Susie Wiles mengatakan dalam sebuah pernyataan : “Para pemilih Trump dan anggota Partai Republik semakin termotivasi untuk menyumbangkan lebih besar kemampuan mereka demi terpilihnya Trump dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya. Mereka termotivasi untuk membela Trump dari serangan Biden dan kelompok liberalnya yang korup, sekaligus mendukung misi Trump untuk menyelamatkan Amerika Serikat dari kerusakan.” (sin)
(Original Article : Trump Conviction Has Had “No Impact” on How Americans Will Vote in Key States: Confidential Memo)
Analis Asia Tenggara : Di Tengah Krisis dan Konflik di Myanmar, Tiongkok yang ‘Oportunis’ Mempertahankan Kepentingannya
Venus Upadhayaya
Myanmar akhir-akhir ini menjadi pemberitaan karena berbagai alasan, dan Tiongkok seperti pengecut di hampir semua permasalahan tersebut: Tiongkok mengintensifkan perang saudara, proses mediasi, atau lebih luas lagi, politik, kebijakan luar negeri, perdagangan, pertahanan atau negara-negara tetangga di Asia Tenggara.
Jejak Tiongkok Myanmar jelas bukan fenomena baru karena perbatasan sepanjang 1,375 mil yang dimiliki Tiongkok dengan Myanmar, menghubungkan tetangga negara raksasa yang lebih kecil dengan Samudera Hindia. Tiongkok tidak hanya yang berinvestasi besar-besaran dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan di negara yang berkonflik itu, namun Tiongkok juga diduga mendirikan sebuah basis mata-mata di Pulau Great Coco di Myanmar.
Myanmar dilanda perang saudara sejak junta yang dipimpin oleh jenderal militer Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan terpilih pada Februari 2021, ditentang oleh satu kelompok pemberontak yang terorganisir secara longgar. Sejak Oktober lalu, saat tiga dari kelompok-kelompok bersenjata bersekutu, junta mengalami kerugian yang semakin besar.
Dalam laporan yang dirilis 30 Mei, Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar menggambarkan jalannya konflik selama dua tahun terakhir sebagai “meluasnya pengendalian perlawanan versus kesesuaian kerugian junta militer.”
Meskipun konflik sedang berlangsung, Tiongkok terus mengejar kepentingan dan investasinya di Myanmar.
Dalam perkembangan terakhir, pada 23 Mei, di tengah meningkatnya pertempuran di perbatasan itu, Kementerian Penerangan Myanmar mengumumkan pembentukan komite kepemimpinan baru untuk mendorong pembangunan Bendungan Myitson besar yang didukung Beijing.
Proyek pembangkit listrik tenaga air di Sungai Irrawaddy di Kachin, negara bagian utara Myanmar telah dihentikan selama lebih dari satu dekade karena protes besar-besaran dari masyarakat. Bahkan kunjungan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2020 ke Myanmar tidak dapat menghidupkan kembali proyek tersebut.
Para pemerhati lingkungan mengatakan bendungan itu akan mengganggu desa-desa di wilayah tersebut dan mengganggu ekologi Sungai Irrawaddy, salah satu sumber daya air terpenting di Myanmar. Penentang lainnya mempertanyakan pengaturan di mana Tiongkok akan mengambil 90 persen kekuatan bendungan itu.
Pemberitahuan Kementerian Penerangan mengatakan kelompok itu akan menangani hubungan-hubungan masyarakat untuk proyek ini bekerja sama dengan pimpinan SPIC, perusahaan Investasi Tenaga Internasional Yunnan Tiongkok.
The Epoch Times edisi bahasa Inggris berbicara dengan analis Asia Tenggara Shristi Pukhrem mengenai kepentingan Tiongkok di Myanmar, bagaimana dampaknya terhadap negara tersebut di bidang geo-politik regional, dan bagaimana hal ini dilawan oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain, termasuk India dan negara-negara ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Shristi Pukhrem adalah wakil direktur akademik dan penelitian di Yayasan India yang berbasis di New Delhi.
Shristi Pukhrem juga pernah menjadi peneliti tamu di Pusat Studi ASEAN, Universitas Chulalongkorn di Bangkok. Ia juga saat ini menjadi Rekan QUAD dan Alumni Program Kepemimpinan Pengunjung Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengenai “Meningkatkan Tata Kelola Maritim Regional dan Kerjasama di QUAD.”
Shristi Pukhrem berkata, “Pertaruhan Tiongkok dalam perang saudara di Myanmar adalah sangat bermakna, yang didorong oleh kepentingan ekonomi, strategis, dan keamanan. Secara ekonomi, Tiongkok telah berinvestasi besar-besaran di Myanmar melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan, termasuk pelabuhan laut-dalam Kyaukphyu dan jaringan-jaringan pipa penting untuk keamanan energi dan perdagangan regional.”
Proyek Bendungan Myitsone senilai USD 3,6 miliar adalah sangat penting untuk implementasi Koridor Ekonomi Tiongkok-Myanmar yang dipimpin Xi Jinping, yang merupakan bagian Inisiatif Sabuk dan Jalan, menurut Shristi Pukhrem.
Di Myanmar, Inisiatif Sabuk dan Jalan—–juga disebut Koridor Yunnan-Rakhine atau Koridor Ekonomi Tiongkok-Myanmar—–pertama menghubungkan Yunnan dengan Mandalay di Myanmar tengah, lalu ke selatan ke Yangon dan akhirnya ke barat daya Myanmar, yaitu negara bagian Rakhine. Ini adalah koridor ekonomi kedua yang dikembangkan Tiongkok bersama satu negara di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan, yang pertama adalah koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan.
Rakhine terbentang di sepanjang pantai barat Burma, menghadap ke Laut Andaman. Rakhine menjadi tuan rumah dari dua proyek investasi terbesar Tiongkok di Myanmar: Pelabuhan laut-dalam Kyaukphyu serta jaringan-jaringan pipa minyak dan gas Sino-Myanmar.
Perjanjian kepemilikan pelabuhan laut-dalam Kyaukphyu ditandatangani oleh Xi Jinping tepat sebelum pandemi COVID-19 yang dimulai pada Januari 2020.
Sementara itu, proyek jaringan-jaringan pipa minyak dan gas Sino-Myanmar telah beroperasi sejak bulan Mei 2013. Proyek ini dianggap sebagai jalur transportasi energi terbesar keempat di Tiongkok setelah jaringan-jaringan pipa Asia Tengah, transportasi laut, dan jaringan-jaringan pipa Sino-Rusia. Jalur baru ini dibangun untuk melewati Selat Malaka yang dipenuhi bajak laut dan memperpendek jarak 700 mil yang harus ditempuh minyak melalui laut untuk mencapai Tiongkok.
Shristi Pukhrem menyebut Tiongkok sebagai “oportunis” dan mengatakan meskipun terjadi konflik dan krisis yang akan terjadi, khususnya di wilayah utara Myanmar, yang berkaitan dengan sumber daya alam Burma adalah tetap penting bagi industri Tiongkok. Mereka mewakili kepentingan perekonomian utama, sementara secara geopolitik, Tiongkok berupaya mengimbangi pengaruh India di Asia Tenggara dengan mempertahankan inisiatif stabilitas Tiongkok di Burma.
“Masalah keamanan adalah yang terpenting karena adanya perbatasan bersama. Ketidakstabilan dapat menyebabkan arus pengungsi dan kejahatan lintas-batas, yang berpotensi mengganggu stabilitas di wilayah perbatasan Tiongkok. Selain itu, beberapa kelompok etnis bersenjata di Myanmar juga pernah memiliki hubungan historis dengan Tiongkok, di mana Beijing menatalaksana untuk mencegah ketidakstabilan secara berlebihan dan untuk digunakan sebagai pengaruh terhadap pemerintah Myanmar,” kata Shristi Pukhrem.
Operasi 1027
Operasi 1027 adalah operasi terkoordinasi antara tiga kekuatan perlawanan, dijuluki Aliansi Tiga Persaudaraan, beranggotakan Tentara Arakan, Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, dan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang. Operasi 1027 yang diluncurkan pada 27 Oktober 2023 melawan junta militer dan Dewan Administrasi Negara di negara bagian Shan, bagian utara Burma, di sepanjang perbatasan Tiongkok.
Operasi terkoordinasi selama dua bulan ini melancarkan serangan-serangan secara bersamaan melawan Tentara Myanmar, kepolisian, dan instalasi militer lainnya sepanjang perbatasan dengan Tiongkok, merebut wilayah yang bermakna. Juru bicara junta, Zaw Min Tun, menerima kekalahan militernya di beberapa sektor di negara bagian Shan, termasuk kota perbatasan yang penting, Chinshwehaw, pada 1 November 2023.
Khawatir dengan konflik dan krisis di perbatasannya, yang berdampak langsung terhadap kepentingan perdagangan dan ekonomi Tiongkok dengan Myanmar, militer Tiongkok meluncurkan latihan penembakan selama empat hari di sepanjang perbatasan tersebut, yang pertama sejak tahun 2017. Juru bicara militer Tiongkok, PLA Daily, menyerukan gencatan senjata segera.
Operasi 1027 telah memperburuk ketidakstabilan, kata Shristi Pukhrem, yang menyebabkan potensi masuknya pengungsi ke Provinsi Yunnan, membebani sumber daya dan keamanan setempat. Namun ada sudut pandang lain dalam situasi ini. Jika Tiongkok ingin menghentikan krisis ini, jadi awalnya Tiongkok ingin menghentikan krisis ini, namun Tiongkok justru membiarkannya terjadi karena Tiongkok frustrasi terhadap junta militer.
“Gangguan perdagangan lintas-batas merugikan kepentingan ekonomi, termasuk investasi-investasi Tiongkok di bidang infrastruktur dan ekstraksi sumber daya alam. Selain itu, peningkatan aktivitas militer dan konflik di dekat perbatasan menimbulkan risiko limpahan kekerasan, yang mempengaruhi keamanan perbatasan Tiongkok,” kata Shristi Pukhrem, seraya menambahkan bahwa sudah jelas bahwa Tiongkok ingin melindungi investasi-investasinya.
Beijing ingin memastikan bahwa Myanmar tetap menjadi tetangga yang kooperatif yang mendukung inisiatif regional Tiongkok seperti Inisiatif Sabuk dan Jalan. Sikap ideologis Tiongkok terhadap pragmatisme juga dipengaruhi oleh hubungannya dengan militer Myanmar (Tatmadaw) maupun dengan berbagai kelompok etnis bersenjata, kata Shristi Pukhrem.
Dalam analisis Observer’s Research Foundation awal tahun ini yang bertajuk “Dilema Myanmar yang Dihadapi Tiongkok: Implikasi Ganda dari Operasi 1027,” Dev Jyoti menulis bahwa pencegahan Tiongkok gagal karena tiga hari setelah permulaan latihan, Aliansi Tiga Persaudaraan mengambil kendali gerbang perbatasan Kyin San Kyawt, sebuah titik perdagangan utama untuk Burma untuk impor elektronik, mesin, peralatan pertanian, dan produk konsumen.
“Ini juga merupakan bagian Zona Perdagangan seluas 105 mil yang digunakan oleh Myanmar untuk mengekspor hasil pertaniannya ke Tiongkok. Setelah pengambilalihan
gerbang perbatasan Kyawt Kyin San, pemberontak membakar 120 truk dari konvoi 258 kendaraan yang membawa barang dari Tiongkok,” tulis Dev Jyoti.
“Contoh di atas mungkin memberikan gambaran bahwa Operasi 1027 telah merugikan kepentingan Tiongkok di Myanmar, namun ada sudut pandang lain dalam hal ini.
Tiongkok diketahui mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap kelompok-kelompok pemberontak yang beroperasi di sepanjang perbatasan,” tambah Dev Jyoti.
“Meskipun demikian, Tiongkok tidak menggunakan pengaruh tersebut pada tahap awal krisis yang sedang berlangsung, karena Tiongkok frustrasi dengan Pasukan Penjaga Perbatasan Junta dan ketidakmampuan Tiongkok untuk menindak penipu telekomunikasi ilegal dan organisasi perjudian yang beroperasi di sepanjang perbatasan, yang melakukan penipuan terhadap ribuan warganegara Tiongkok.”
Pada awal Operasi 1027, kata Dev Jyoti, Aliansi Tiga Persaudaraan membenarkan tindakan serangan Aliansi Tiga Persaudaraan yang gencar dengan mengatakan bahwa salah satu tujuan utamanya adalah mematikan Pasukan Penjaga Perbatasan Junta—
yang mendukung para penipu—–yang mereka sebut sebagai “tentara narkoba” Min Aung Hlaing—–di wilayah perbatasan.
“Insiden-insiden ini menimbulkan kesan di kalangan loyalis junta bahwa Tiongkok secara diam-diam mendukung pemberontakan di utara, yang menyebabkan meluasnya protes anti-Tiongkok di Yangon dan Naypyidaw,” kata Dev Jyoti.
Menjadi Perantara Gencatan Senjata
Tiongkok menengahi “gencatan senjata segera” antara junta militer Myanmar dengan Aliansi Tiga Persaudaraan selama pembicaraan dua hari di Januari. Pembicaraan-pembicaraan berlangsung di kota Kunming di Tiongkok, ibukota Provinsi Yunnan di barat daya Tiongkok yang berbatasan dengan Myanmar
Kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan selama konferensi pers pada 12 Januari yang mengakhiri gencatan senjata melalui “mediasi dan upaya Tiongkok untuk mendorong kemajuan” adalah penting untuk perdamaian dan stabilitas di perbatasan Tiongkok-Myanmar.
“Kedua belah pihak sepakat untuk dengan segera menerapkan gencatan senjata, personel militer akan melepaskan diri dan kedua belah pihak akan mengatasi perselisihan yang relevan dan kekhawatiran melalui perundingan damai. Kedua belah pihak berjanji untuk tidak melemahkan keselamatan masyarakat Tiongkok yang tinggal di wilayah perbatasan serta proyek dan personel Tiongkok di Myanmar,” kata Mao Ning menjawab pertanyaan.
Gencatan senjata ini mengakhiri pertempuran di negara bagian Shan.
Shristi Pukhrem mengatakan Tiongkok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Myanmar dan peran Tiongkok sebagai mediator dalam proses perdamaian disoroti melalui caranya dalam menengahi kesepakatan gencatan senjata.
Tiongkok telah menjaga hubungan dengan militer Myanmar (Tatmadaw) dan berbagai kelompok etnis bersenjata dengan menawarkan dukungan dan mediasi. Strategi keterlibatan ganda ini memastikan bahwa Tiongkok tetap mempertahankan pengaruhnya terlepas dari faksi mana yang memegang kekuasaan.
“Dengan memposisikan diri sebagai penengah yang netral, Tiongkok memperkuat pengaruh diplomasinya dan memastikan bahwa Tiongkok tetap menjadi pemain kunci dalam lanskap politik Myanmar,” kata Shristi Pukhrem.
Rezim Tiongkok yang “oportunis” menjamin kepentingannya terlepas dari situasi apa pun dan terlepas dari siapa yang memerintah Myanmar sementara Tiongkok terus mengembangkan investasi-investasinya di bidang infrastruktur dan sumber daya alam di negara yang dilanda konflik tersebut.
“Pada akhirnya, Tiongkok berupaya memperkuat posisinya sebagai negara pemangku kepentingan eksternal yang paling berpengaruh di Myanmar, dengan menggunakan kombinasi pengaruh ekonomi, mediasi diplomatik, dan kemitraan strategis untuk membentuk lintasan politik dan ekonomi Myanmar,” kata Shristi Pukhrem.
Analis tersebut mengatakan karena kedekatan Tiongkok dan investasi yang besar, Tiongkok memiliki pengaruh yang lebih besar di Myanmar dibandingkan pemain geopolitik lainnya di Asia Tenggara, seperti negara-negara ASEAN.
“Negara-negara ASEAN, meskipun penting, tidak mampu menandingi tingkat keterlibatan perekonomian Tiongkok di Myanmar,” kata Shristi Pukhrem. “ASEAN, terlepas dari mandat regionalnya, berbagai perjuangan dengan perpecahan internal dan kurangnya kebijakan yang kohesif, sehingga melemahkan pengaruh diplomatiknya. Prinsip non-intervensi dan pengambilan keputusan konsensus yang dianut ASEAN dapat menghambat tindakan tegas.”
Para pemimpin sembilan negara anggota ASEAN dan ketua junta Myanmar Min Aung Hlaing menyetujui “konsensus lima poin” pada 24 April 2021. Konsensus tersebut mencakup penunjukan satu utusan khusus dan kunjungannya ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.
Shristi Pukhrem mengatakan ASEAN dapat memainkan peran yang saling melengkapi dalam proses mediasi. Namun, ASEAN tidak dapat mengatasi pengaruh Tiongkok dan merupakan salah satu jalan yang terbaik ke depan untuk ASEAN mungkin melibatkan kolaborasi dengan India. (Vv)
Operasi Spionase Partai Komunis Tiongkok di Negara-negara Barat Terungkap
Pinnacle View
Berbagai contoh operasi mata-mata Beijing di luar negeri baru-baru ini terungkap, yang memicu kritik dari masyarakat internasional atas intrusi Partai Komunis Tiongkok ke dalam kedaulatan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Prancis, dan Australia.
Dalam episode terbaru, para komentator “Pinnacle View” program NTD bahasa Mandarin membagikan pandangannya mengenai topik tersebut.
Memata-matai Para Pembangkang
Dalam wawancara sebelumnya dengan The Epoch Times, seorang mantan mata-mata Tiongkok berbagi mengenai taktik Beijing dalam menargetkan para pembangkang di luar negeri.
Menggunakan nama samaran “Eric,” mata-mata itu mengatakan bahwa ia bekerja untuk Biro Keamanan Politik Kementerian Keamanan Masyarakat Partai Komunis Tiongkok.
Saat belajar di sebuah universitas di Amerika Serikat pada 2007, Eric bergabung dengan sebuah kelompok pro-demokrasi, yang menjadikannya dalam pantauan Partai Komunis Tiongkok. Sekembalinya ke Tiongkok, ia ditangkap dan dipaksa bekerja sebagai mata-mata polisi rahasia di luar negeri untuk rezim Tiongkok.
Eric mulai bekerja sebagai mata-mata pada 2008 dan membelot ke Australia pada tahun 2023.
Di Australia, ia mengungkapkan aktivitasnya di Australia, Kanada, dan Kamboja, serta tempat-tempat lain, kepada pihak berwenang Australia.
Tanggung jawab Eric termasuk mengawasi para pembangkang dan individu yang dianggap sebagai ancaman terhadap Partai Komunis Tiongkok. Eric mengutip beberapa contoh, termasuk Li Guixin, seorang praktisi Falun Gong di Amerika Serikat yang setidaknya mengalami lima kali penangkapan secara sewenang-wenang sebelum melarikan diri ke Thailand pada tahun 2014.
Falun Gong, juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah latihan meditasi yang menggabungkan ajaran moral berdasarkan prinsip Sejati, Baik, dan Sabar. Falun Gong dipraktikkan di seluruh dunia, namun tidak di Tiongkok, di mana diperkirakan 70 juta hingga 100 juta orang berlatih Falun Gong pada tahun 1999, tahun di mana Partai Komunis Tiongkok memulai kampanye penganiayaan terhadap Falun Gong.
Kematian yang Mencurigakan
Contoh lain yang dibagikan oleh Eric melibatkan Hua Yong, seorang kritikus vokal terhadap Partai Komunis Tiongkok yang mendokumentasikan penggusuran penduduk berpenghasilan rendah oleh Beijing. Hua Yong melarikan diri ke Thailand sebelum pindah ke Kanada.
Pada November 2022, lebih dari setahun setelahnya tiba di Kanada, Hua Yong ditemukan tewas tenggelam yang disimpulkan oleh pihak berwenang Kanada sebagai sebuah kecelakaan kayak.
Eric, yang ditugaskan untuk melacak Hua Yong dan mendapatkan kepercayaannya, mempertanyakan keadaan seputar kematian Hua Yong, menyatakan sang pembangkang itu mungkin telah terbunuh.
Namun, Angkatan Kepolisian Kerajaan Kanada, yang menyelidiki kasus tersebut, menjunjung tinggi temuan pasukan tersebut.
“Investigasi dipimpin oleh bukti-bukti dan saya dapat meyakinkan anda bahwa sebuah penyelidikan yang menyeluruh telah selesai. Tidak ada hal yang menunjukkan kematian ini adalah mencurigakan, meskipun ada kekhawatiran yang diungkapkan oleh orang-orang yang tidak terlibat dalam penyelidikan,” tulis Sersan Staf Angkatan Kepolisian Kerajaan Kanada, Kris Clark dalam sebuah email ke The Epoch Times pada tanggal 17 Mei 2024.
Li Jun, seorang produser TV independen, dapat memahami pengalaman Eric.
“Saat saya di Amerika Serikat, saya juga dihubungi oleh beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka telah membentuk kelompok perlawanan bersenjata melawan Partai Komunis Tiongkok,” katanya di program “Pinnacle View” pada tanggal 18 Mei.
Saat itu, Li Jun sedang membuat sebuah program yang mendokumentasikan bagaimana kebudayaan tradisional Tiongkok dibasmi di bawah pemerintahan Partai Komunis Tiongkok.
“Setelah merilis sekitar dua episode, saya mulai menerima pesan terus-menerus di Twitter yang mendesak saya untuk bergabung dengan kelompok perlawanan militer,” kenangnya.
“Pria itu mengatakan bahwa tidak ada gunanya terlibat dalam kegiatan kebudayaan dan jika anda ingin melakukan sesuatu, anda harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan militer. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya seorang pendukung perdamaian dan tidak tertarik untuk berperang.”
Mengingat pengungkapan Eric, Li Jun bertanya-tanya mengenai identitas orang yang telah menghubunginya itu.
Penyelamatan Mantan Mata-Mata Partai Komunis Tiongkok di Prancis
Wang Jingyu, seorang pembangkang Tiongkok yang tinggal di Eropa, berbagi pengalamannya mengenai bagaimana ia membantu menggagalkan sebuah upaya baru-baru ini yang dilakukan otoritas Tiongkok untuk memulangkan seorang mantan mata-mata Partai Komunis Tiongkok di Prancis secara paksa.
“Orang yang dimaksud, Ling Huazhan, pernah bekerja untuk Partai Komunis Tiongkok di Jerman,” kata Wang Jingyu di “Pinnacle View.”
“Ling Huazhan mengatakan ia menerima puluhan ribu yuan karena membantu Partai Komunis Tiongkok melakukan beberapa hal buruk. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, Ling Huazhan menyerahkan diri kepada departemen intelijen Jerman pada bulan Oktober lalu, memberikan bukti kontak-kontak dan mata-mata Partai Komunis Tiongkok di luar negeri,” kenang Wang Jingyu.
Wang Jingyu mengatakan yang membuat marah rezim komunis adalah terungkapnya penyerahan Ling Huazhan ke masyarakat umum, yang mendorong upaya untuk memulangkan Ling Huazhan. Menggunakan metode-metode rahasia, personel Partai Komunis Tiongkok memindahkan Ling Huazhan dari Jerman ke Prancis.
“Saya tahu Ling Huazhan ditahan di Prancis di kantor polisi luar negeri milik Partai Komunis Tiongkok. Saya sudah mengetahui hal ini selama beberapa bulan, tetapi saya tidak pernah mempercayainya,” cerita Wang Jingyu.
“Saya tidak percaya padanya karena setiap kali Ling Huazhan menghubungi saya, ia mengganti akunnya … Ling Huazhan menggunakan banyak akun Twitter untuk mengirim pesan kepada saya, mengatakan bahwa ia memang dipenjara di suatu tempat dan meminta saya untuk menyelamatkannya.”
Pada 20 Maret, Ling Huazhan memberitahu Wang Jingyu bahwa ia akan segera dipulangkan ke Tiongkok dan meminta bantuan.
Awalnya skeptis, Wang Jingyu memutuskan untuk menyelidikinya, berpikir bahwa hasil terburuk adalah membuang-buang uang untuk membeli tiket kereta api.
Pada 21 Maret, Wang Jingyu tiba di Paris, ditemani oleh seorang teman jurnalisnya dari media setempat.
“Satu-satunya informasi yang kami miliki adalah bahwa Ling Huazhan akan berada di bandara sekitar jam 7 pagi waktu pada 22 Maret,” ujar Wang Jingyu.
Di pagi hari, keduanya berkendara ke tempat di mana Ling Huazhan ditahan dan menunggu sampai lebih dari selusin orang mengantarnya keluar.
“Ada tiga kendaraan. Ling Huazhan berada di kendaraan tengah. Dua kendaraan di depan dan kendaraan belakang tampak seperti kendaraan pengawal.”
Wang Jingyu dan temannya memanggil lebih banyak jurnalis untuk meminta dukungan.
“Kami memberitahu para jurnalis yang lain untuk menunggu di bandara terlebih dahulu, dan mereka melihat rombongan itu di sana. Melalui video yang dikirimkan teman reporter saya, saya melihat sekitar belasan orang-orang mengelilingi Ling Huazhan, di mana penjaga-penjaga keamanan di sana mengenakan rompi seragam merah.”
Setelah mencapai bea cukai, Wang Jingyu dan timnya melaporkan situasi tersebut ke polisi Prancis, yang kemudian turun tangan. Ling Huazhan, yang menyadari bahwa ia akan segera naik pesawat ke Tiongkok, kabur. Setelah menghilang sebentar, Ling Huazhan menghubungi Wang Jingyu dari kamar kecil, di mana ia terpojok oleh beberapa orang.
“Setelah kami memastikan lokasinya, kami pergi ke sana dan melihat sebenarnya ada lebih dari 10 orang mengelilingi toilet membentuk setengah lingkaran,” kenang Wang Jingyu.
“Kemudian saya mulai merekam dengan telepon seluler saya. Mereka bahkan merampas telepon seluler saya dan menyerang kami. Kami kemudian memastikan bahwa setidaknya tiga dari petugas yang mengawal Ling Huazhan berasal dari Kedutaan Besar Tiongkok, dan salah satunya adalah seorang pejabat yang sangat tinggi jabatannya di Kedutaan Besar Tiongkok.”
Ling Huazhan akhirnya diselamatkan dengan bantuan polisi Prancis.
Operasi Mata-Mata Besar-besaran oleh Partai Komunis Tiongkok
Guo Jun, pemimpin redaksi The Epoch Times edisi Hong Kong, menyatakan keprihatinannya mengenai operasi Partai Komunis Tiongkok di luar negeri, dan mengingat tindakan-tindakan Partai Komunis Tiongkok di masa lalu menentang Falun Gong.
“Partai Komunis Tiongkok mengerahkan sumber daya yang bermakna untuk melawan kelompok pembangkang, dengan melibatkan tidak hanya Kementerian Keamanan Negara dan Kementerian Keamanan Masyarakat tetapi juga intelijen militer, Departemen Kerja Front Bersatu, Kementerian Luar Negeri, bahkan Kementerian Perdagangan dan departemen ekonomi dan kebudayaan lainnya.
“Semua entitas ini bertindak sebagai mata-mata spionase atas nama keamanan politik Partai Komunis, menginvestasikan dana besar di dalam operasi-operasinya.” (Vv)













