Home Blog Page 137

Gelombang Merger Bank Kecil Senilai 8 Triliun Dolar AS di Tiongkok Picu Krisis Besar

0

EtIndonesia. Baru-baru ini, Reuters menganalisis data resmi dari pemerintah Tiongkok dan menemukan bahwa pada tahun 2024, ratusan bank kecil pedesaan telah digabungkan ke dalam institusi keuangan besar dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurut tinjauan terhadap dokumen perbankan dan laporan otoritas pengawas keuangan dalam 12 bulan terakhir, setidaknya 290 bank pedesaan dan koperasi kredit diintegrasikan ke dalam lembaga pemberi pinjaman yang lebih besar sepanjang tahun 2024. Namun, tidak ada pemberitaan resmi mengenai hal ini, yang menunjukkan tingkat keparahan masalah tersebut.

Pada 25 Juni 2022, deposan di bank desa Henan yang tidak dapat menarik uangnya pergi ke Biro Regulasi Perbankan dan Asuransi Henan untuk melaporkan penyimpangan resmi. (disediakan oleh orang yang diwawancarai)

Hingga Juni tahun lalu, jumlah bank pedesaan dan bank kecil di Tiongkok diperkirakan mencapai 3.700, dengan total aset sekitar RMB.57 triliun atau 7,8 triliun dolar AS, setara dengan sepertiga dari total industri perbankan di Amerika Serikat.

Selama lebih dari satu dekade, bank-bank ini aktif memberikan pinjaman dan pembiayaan kepada pengembang properti serta pemerintah daerah. Namun, mereka kini terdampak oleh krisis properti dan resesi ekonomi yang parah.

Dari 18 hingga 21 Mei 2022, para deposan bank desa berunjuk rasa di depan gedung pemerintah provinsi dan Biro Regulator Perbankan dan Asuransi Tiongkok di Kota Zhengzhou untuk menuntut perbankan mengembalikan uang simpanan mereka. (disediakan peserta demo)

Data resmi menunjukkan bahwa pada kuartal ketiga tahun lalu, rasio kredit macet (NPL) bank komersial pedesaan mencapai 3,04%, tetapi beberapa pihak meyakini angka sebenarnya lebih buruk dari itu.

Analis UBS Asia, Jason Bedford, berpendapat bahwa merger bank-bank kecil ini hanya akan menggabungkan institusi yang bangkrut menjadi “bank bermasalah yang lebih besar”, alih-alih menyelesaikan akar permasalahan. (Hui)

Sumber : NTDTV.com 

Tarif Baja dan Aluminium Trump : Tujuan Sebenarnya Mungkin untuk Menutup Celah Hukum Tiongkok

0

Meskipun AS mengimpor baja dan aluminium terutama dari Kanada dan Meksiko, dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok diduga menggunakan negara lain sebagai perantara untuk menyalurkan produksi baja dan aluminium berlebih ke pasar AS. Banyak pihak meyakini bahwa kebijakan tarif baru Presiden Trump sebenarnya bertujuan untuk menargetkan praktik perdagangan tidak adil oleh Beijing.

ETIndonesia. Pada 10 Februari 2025, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengenakan tarif tambahan sebesar 25% pada semua impor baja dan aluminium ke Amerika Serikat. Kebijakan ini berdampak besar terhadap Kanada dan Meksiko, terutama Kanada, yang merupakan sumber utama impor baja dan aluminium bagi AS.

Reaksi dari Kanada dan Meksiko

Menteri Perindustrian Kanada, François-Philippe Champagne, menyatakan bahwa tarif yang diberlakukan oleh Trump tidak masuk akal. Menurutnya, baja dan aluminium Kanada mendukung industri penting AS seperti pertahanan, pembuatan kapal, dan otomotif. Champagne berjanji bahwa Kanada akan memberikan respons yang tegas dan terarah terhadap kebijakan ini.

Asosiasi Aluminium Kanada (AAC) juga mengeluarkan pernyataan menentang tarif tersebut. Mereka menekankan bahwa fokus utama seharusnya adalah mengatasi praktik perdagangan tidak adil oleh Tiongkok, yang menurut mereka telah merusak industri aluminium global melalui subsidi negara yang sangat besar.

Tiongkok dan Praktik “Cuci Asal” Baja-Aluminium

Secara resmi, ekspor baja dan aluminium Tiongkok ke AS tidak terlalu besar karena AS telah lama menerapkan tarif tinggi pada produk tersebut. Namun, dengan pasar domestik Tiongkok yang sudah jenuh, banyak produk baja dan aluminium Tiongkok diekspor ke negara ketiga sebelum akhirnya masuk ke AS. Praktik “cuci asal” ini memungkinkan produk Tiongkok menghindari tarif tinggi yang sebelumnya sudah dikenakan oleh AS.

Sebagai sumber baja terbesar ketiga bagi AS, Meksiko juga mulai menangani masalah ini. Selain mengenakan tarif pada produk baja dan aluminium asal Tiongkok, pada tahun 2024, Meksiko mencapai kesepakatan dengan AS yang mengharuskan importir baja dan aluminium untuk menunjukkan sertifikat asal. Jika produk tersebut ditemukan telah diproses atau dicetak di Tiongkok, AS tetap akan mengenakan tarif.

Trump Menargetkan Tiongkok melalui Tarif pada Kanada dan Meksiko?

Sekilas, tarif baru Trump tampaknya lebih berdampak pada Kanada dan Meksiko. Namun, banyak pihak berpendapat bahwa kebijakan ini sebenarnya adalah cara Trump untuk menargetkan praktik perdagangan tidak adil oleh Tiongkok, khususnya dalam menekan ekspor baja dan aluminium yang telah membanjiri pasar global. (Hui)

Sumber : NTD Asia-Pacific Television

Insiden Tabrakan Kapal Induk Nuklir AS di Terusan Suez dan Dinamika Politik Timur Tengah

0

EtIndonesia. Pada malam tanggal 12 Februari, kapal induk nuklir milik Amerika Serikat, USS Truman, mengalami tabrakan dengan sebuah kapal kargo di dekat Pelabuhan Said, Mesir. Insiden yang terjadi di pintu masuk Terusan Suez ini mengejutkan dunia maritim. Menurut pernyataan resmi dari Angkatan Laut AS, tidak ada kebocoran air ataupun kerusakan pada sistem penggerak kapal induk, dan untungnya, tidak ada korban luka di kedua kapal. Seorang pejabat Departemen Pertahanan AS juga menegaskan bahwa kapal kargo—yang diketahui merupakan kapal curah milik Turki meskipun mengibarkan bendera Panama—tidak mengalami korban luka.

Kapal induk USS Truman, yang berbasis di pangkalan Angkatan Laut Norfolk, Virginia, telah aktif dalam operasi di wilayah Mediterania dan Timur Tengah sejak September tahun lalu. Kapal ini baru saja menyelesaikan kunjungan ke Teluk Suda di Yunani. Kejadian tabrakan ini memunculkan berbagai pertanyaan dari kalangan pengamat maritim. 

Seorang pengguna di platform X dengan nama “Idiotic Budget” mempertanyakan: “Bukan apakah kapal induk Truman mengalami kerusakan, melainkan bagaimana dua kapal besar tersebut bisa bertabrakan?”

Sementara itu, Conrad, CEO media maritim, menjelaskan bahwa kapal kargo sepanjang 618 kaki ini mengangkut barang-barang seperti barang antik dan muatan curah lainnya. Insiden ini diduga terjadi akibat sempitnya jalur pelayaran di Terusan Suez, di mana kedua kapal harus berbaris satu per satu.

Meskipun USS Truman dilengkapi dengan sistem radar komposit canggih, banyak pihak mempertanyakan mekanisme terjadinya tabrakan, terlebih dengan kapal kargo yang memiliki tonase lebih dari 53.000 ton. Isu lain yang mengemuka adalah potensi bahaya jika kapal kargo tersebut mengangkut muatan berbahaya seperti amonia nitrat atau diesel dalam jumlah besar. Hingga kini, penyelidikan atas insiden tersebut masih berlangsung, dengan para ahli dan pejabat maritim mencari jawaban atas deretan pertanyaan yang muncul.

Dinamika Politik dan Keamanan di Timur Tengah

Sementara itu, situasi politik dan keamanan di Timur Tengah semakin memanas. Kabar terkini mengabarkan perubahan sikap Hamas terkait kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Pada tanggal 13 Februari, Hamas secara mengejutkan menyatakan akan mematuhi kesepakatan gencatan senjata dan berencana melepaskan sandera sesuai jadwal akhir pekan ini. Pernyataan ini datang setelah tekanan internasional dan retorika keras dari Presiden AS, Donald Trump, yang sebelumnya memperingatkan akan “neraka” yang menimpa jika semua sandera tidak segera dilepaskan.

Tidak hanya itu, Uni Emirat Arab (UEA) juga menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Trump yang menargetkan penyelesaian konflik di Gaza. UEA menyebutkan bahwa target rencana tersebut dapat tercapai, serta mengisyaratkan kemungkinan pemindahan seluruh warga Palestina dari Gaza dalam upaya meredakan situasi. Di sisi lain, militer Israel dikabarkan telah memobilisasi pasukan sebagai respons atas ancaman yang dikeluarkan oleh Hamas, terutama setelah terjadi bentrokan hebat di Bandara Beirut, Lebanon, pada tanggal 12 Februari.

Kekhawatiran atas eskalasi konflik juga datang dari laporan-laporan mengenai bantuan kemanusiaan. Puluhan truk konstruksi—termasuk bulldozer, truk, dan karavan—telah menunggu pemeriksaan di pos lintas perbatasan Mesir sebelum memasuki Gaza. Bantuan ini berasal dari Qatar dan Mesir, sebagai upaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Lebih jauh, pada tanggal 13 Februari, Duta Besar UEA untuk AS, Yousef Al Otaiba, dalam KTT Pemerintah Dunia menyatakan dukungan terhadap rencana relokasi penduduk Gaza meskipun rencana tersebut menuai tentangan internasional yang cukup kuat. Di Belanda, kerumunan besar di sebuah alun-alun turut menunjukkan solidaritas dengan Israel dengan mengibarkan spanduk dan meneriakkan “Kami mendukungmu! Dunia Bebas Bersama Israel!”

Di tengah dinamika tersebut, konflik bersenjata masih terjadi. Beberapa media melaporkan bahwa Hamas kembali melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan roket ke arah Israel pada tanggal 13 Februari. Roket tersebut jatuh di wilayah Gaza dan menyebabkan kematian seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Militer Israel kemudian merilis rekaman video serangan balasan yang dengan cepat menghancurkan lokasi peluncuran roket tersebut.

Di ranah yang lebih luas, ketegangan geopolitik juga meningkat antara Israel dan Iran. Laporan intelijen yang dikutip oleh Wall Street Journal menyebutkan rencana Israel untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap fasilitas nuklir Iran pada tahun ini. Namun, Presiden Iran menanggapi dengan tegas bahwa meskipun fasilitas nuklir mereka bisa dihancurkan, Iran akan tetap membangunnya kembali. Di sisi lain, anggota parlemen dari kedua kubu di AS mendesak Inggris, Prancis, dan Jerman untuk segera mengajukan usulan di Dewan Keamanan PBB guna memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran.

Tak ketinggalan, ketegangan juga terlihat di Beirut, Lebanon, di mana Pemerintah Lebanon, atas tekanan Israel, menolak mendaratkan pesawat penumpang Iran. Kejadian tersebut memicu bentrokan sengit antara pendukung Hizbullah dan pasukan Lebanon di sekitar Bandara Beirut, sehingga menambah kompleksitas situasi keamanan regional.

Kesimpulan

Dinamika yang terjadi di Terusan Suez dan wilayah Timur Tengah menunjukkan betapa rentannya situasi global dalam menghadapi insiden maritim maupun konflik geopolitik. Dari tabrakan kapal induk nuklir AS yang menimbulkan tanda tanya besar tentang prosedur pelayaran di Terusan Suez, hingga perubahan sikap politik dan eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah, dunia kini menyaksikan sebuah periode penuh ketidakpastian. Di tengah berbagai upaya diplomatik dan bantuan kemanusiaan, pertanyaan besar yang tersisa adalah bagaimana solusi damai dapat segera terwujud agar krisis-krisis ini tidak semakin meruncing.

Kebijakan Baru Trump 11 Februari: Trump Ingin Membubarkan FEMA, Ungkap Pemborosan Miliaran Dolar AS oleh Pemerintah

0

ETIndonesia. Pada Selasa (11 Februari), Elon Musk diundang secara khusus ke Gedung Putih untuk menyaksikan momen bersejarah ketika Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif. Presiden memerintahkan semua lembaga pemerintah federal untuk bekerja sama dengan Government Efficiency Department (Departemen Efisiensi Pemerintah) yang dipimpin oleh Musk dalam proses pemangkasan birokrasi. Trump mengklaim telah menemukan miliaran dolar pemborosan dalam anggaran pemerintah.

Musk dan Putranya Saksikan Trump Tandatangani Perintah Eksekutif

Pada 11 Februari, Elon Musk bersama putranya, Lil X, berada di Kantor Oval Gedung Putih untuk menyaksikan Trump menandatangani beberapa perintah eksekutif. Salah satu perintah tersebut menginstruksikan lembaga pemerintah untuk bekerja sama dengan Departemen Efisiensi Pemerintah dalam upaya mengurangi birokrasi dan melacak pemborosan guna menekan defisit negara.

Sementara itu, Trump juga mengirim utusan khususnya ke Rusia,  Steve Witkoff, yang berhasil membawa pulang seorang guru sejarah bernama  Marc Fogel

Fogel dipenjara selama 14 tahun di Rusia sejak 2021 karena kedapatan membawa 17 gram ganja medis di Bandara Moskow. Selama lebih dari tiga tahun, keluarganya telah meminta pemerintahan Biden untuk menolongnya, tetapi tidak berhasil.

Trump Ungkap Pemborosan Miliaran Dolar AS, Perintahkan Investigasi terhadap FEMA

Pada 11 Februari, Trump mengungkap dalam sebuah pernyataan bahwa Departemen Efisiensi Pemerintah telah menemukan miliaran dolar pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan dana di dalam pemerintahan federal.

Trump secara khusus mengkritik Federal Emergency Management Agency (FEMA), menyebutnya sebagai lembaga yang tidak efektif dan layak dibubarkan.

Presiden AS Donald Trump: “FEMA benar-benar mengecewakan. Mereka menghabiskan banyak uang, terlalu birokratis, dan sangat lamban dalam memberikan bantuan saat terjadi bencana.”

Dua minggu sebelumnya, Trump mengunjungi wilayah yang terkena badai di Carolina Utara dan menemukan bahwa FEMA telah menghabiskan puluhan juta dolar tetapi gagal membantu para korban bencana. Akibatnya, Trump membentuk komisi investigasi untuk menyelidiki kinerja FEMA.

Pada 11 Februari, terungkap bahwa FEMA telah menggunakan dana bantuan bencana untuk membayar US$59 juta kepada hotel-hotel mewah di New York City guna menampung imigran ilegal. Akibatnya, empat pegawai FEMA dipecat.

Menteri Keamanan Dalam Negeri, Noem, mengatakan bahwa Trump berencana untuk mengalihkan wewenang dan dana bantuan bencana dari FEMA ke pemerintah negara bagian agar lebih efektif dalam menangani korban bencana.

Pemangkasan Birokrasi Pemerintah Trump Mendapat Perlawanan

Pada 11 Februari, anggota Kongres dari Partai Demokrat dan para demonstran menentang kebijakan Trump yang bertujuan untuk memangkas birokrasi federal.

Sehari sebelumnya (10 Februari), Hakim O’Toole mengeluarkan perintah untuk menunda kebijakan pembelian pensiun dini yang dikeluarkan Trump, sehingga pemerintah tidak dapat memecat pegawai sebelum ada keputusan akhir pengadilan.

Trump membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) untuk mengurangi ukuran pemerintahan federal dengan menawarkan kompensasi delapan bulan gaji bagi pegawai yang bersedia mengundurkan diri. Hingga Jumat lalu, sekitar 65.000 pegawai telah menyetujui skema pensiun dini ini. Namun, kebijakan tersebut menghadapi banyak gugatan hukum yang menghambat investigasi DOGE terhadap pemborosan anggaran.

Sementara itu, laporan dari Middle East Forum mengungkap bahwa dari dana bantuan AS sebesar US$164 juta ke Timur Tengah, sebanyak US$122 juta di antaranya disalurkan oleh United States Agency for International Development (USAID) kepada kelompok teroris dan pendukung mereka.

Pada 11 Februari, Ketua DPR AS Mike Johnson mendesak sistem peradilan untuk mengizinkan DOGE melanjutkan investigasinya.

“Apa yang sedang dilakukan Departemen Efisiensi Pemerintah adalah memastikan bahwa pajak yang kita semua bayar digunakan di tempat yang seharusnya,” ujarnya. 

Trump Batalkan Regulasi Energi Rumah Tangga Era Biden

Pada 11 Februari, Trump mengumumkan pencabutan peraturan energi hijau era Biden yang membatasi konsumsi energi peralatan rumah tangga seperti kompor gas, mesin cuci, lemari es, mesin pencuci piring, dan lampu. Trump memerintahkan Direktur Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), Zeldin, untuk mengembalikan kebijakan energi seperti empat tahun lalu.

Trump menilai regulasi energi yang diberlakukan Biden terlalu ketat, menyebabkan harga produk rumah tangga meningkat tajam. (Hui)

Sumber : NTDTV.com 

Pidato Mengejutkan Wapres AS di KTT AI Paris: Bermitra dengan Tiongkok Tidak akan Berakhir Baik

0

EtIndonesia. Wakil Presiden AS James Vance menghadiri dan berbicara di KTT Kecerdasan Buatan (AI) yang diadakan di Paris pada Selasa (11/2), di mana dia secara tidak langsung mengkritik rezim otoriter Tiongkok yang menggunakan AI untuk meningkatkan kemampuan intelijen militer dan pengawasannya, serta memperingatkan bahwa “bermitra dengan Tiongkok tidak akan berakhir baik.”

James Vance tiba di Prancis pada tanggal 11 Februari bersama istri dan tiga anaknya untuk kunjungan internasional pertama setelah menjabat, dan pada hari Selasa di KTT AI Paris, dia menyatakan bahwa Amerika Serikat akan melindungi AI dan chip Amerika serta mencegah usaha “militerisasi” teknologi kritis tersebut.

Dia berkata: “Beberapa rezim otoriter mencuri dan menggunakan AI untuk meningkatkan kemampuan intelijen militer dan pengawasannya, mendapatkan data asing dan melakukan propaganda, untuk merusak keamanan nasional negara lain.”

“Kami akan melindungi teknologi AI dan chip Amerika dari pencurian dan penyalahgunaan, bekerja sama dengan sekutu dan mitra kami, memperkuat dan memperluas perlindungan ini, dan menutup jalur bagi lawan untuk mendapatkan kemampuan AI, untuk mencegah mereka mengancam kita semua,”Vance menambahkan.

KTT AI ini juga menyoroti model AI DeepSeek dari Tiongkok, yang mengklaim dapat mencapai kinerja setara dengan model OpenAI dengan biaya yang lebih rendah. Dalam pidatonya, Vance tidak secara eksplisit menyebut Tiongkok atau DeepSeek.

“Kita semua familiar dengan teknologi murah di pasar, yang mendapatkan banyak subsidi dari rezim otoriter dan diekspor ke luar negeri. Jika bermitra dengan perusahaan-perusahaan ini berarti negara Anda terikat pada otoriter yang mencoba untuk menyusup, menggali, dan menggali infrastruktur informasi Anda,” katanya.

AFP berpendapat bahwa Vance sebenarnya sedang mengkritik Tiongkok yang menggunakan teknologi AI untuk memperkuat kontrolnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Pertanyaan Besar dari Raksasa Teknologi: Jangan Kehilangan Akal, Tertipu oleh Propaganda Tiongkok

Pendiri perusahaan pertahanan teknologi Amerika, Anduril Industries, Palmer Luckey, menyebutkan dalam wawancara eksklusif dengan FOX Business bahwa media Amerika secara luas mengutip pernyataan DeepSeek, menyebutkan bagaimana perusahaan Tiongkok ini hanya mengeluarkan biaya lebih dari lima juta dolar AS untuk melatih model AI yang dapat bersaing dengan robot chat bernilai miliaran dolar dari Amerika.

Alexandr Wang, CEO Scale AI Amerika, baru-baru ini menyatakan bahwa DeepSeek mungkin memiliki hingga 50.000 chip Nvidia H100 untuk mengembangkan model saat ini. Miliuner Amerika Elon Musk juga menanggapi tweet terkait di platform sosial X dengan komentar “sangat jelas,” seolah-olah setuju dengan pernyataan tersebut.

Karena chip H100 dilarang diekspor ke Tiongkok, ini merupakan tantangan langsung terhadap kebijakan kontrol ekspor Amerika. Analis secara langsung menunjukkan bahwa DeepSeek mengumpulkan sejumlah besar chip untuk menghindari kontrol Amerika, sehingga biaya pengembangan nyata mereka jauh lebih tinggi dari 5,58 juta dolar yang diklaim, dan ini pasti akan memicu Amerika untuk memperkuat kontrol.

Palmer Luckey mengakui kemajuan dan inovasi yang mengesankan dari DeepSeek dalam bidang AI, tetapi dia memperingatkan publik untuk tidak terlalu percaya pada pernyataan perusahaan ini.

Luckey menyebutkan bahwa DeepSeek belum sepenuhnya mengungkapkan biaya pengembangan dua model mereka, dan media juga mengabaikan bahwa masih banyak infrastruktur biaya DeepSeek yang tidak diketahui.

Luckey berkata: “Saya pikir masalahnya adalah, mereka merilis angka ini dengan tujuan untuk merugikan perusahaan Amerika.” 

Dia menambahkan: “Saya tidak berpikir kita seharusnya percaya hanya pada satu sisi dari mereka, mereka harus mengerti bahwa banyak orang yang bersorak untuk kegagalan Amerika. Ada orang yang bersorak untuk kegagalan perusahaan teknologi kita, dan jelas juga bersorak untuk kegagalan Presiden Trump. Sayangnya, banyak di antara mereka berada di Amerika.”

Luckey juga berkata: “Ada alasan mereka merilis berita dengan cara ini, jika kinerja pasar saham bisa dijadikan indikator, mereka memang telah mencapai tujuan yang diharapkan. Ada banyak orang bodoh yang berguna (‘useful idiots’) di media Amerika, yang hanya melaporkan secara membabi buta, sementara baik Tiongkok, media, maupun DeepSeek tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki kesalahan, membuat banyak perusahaan Amerika seperti NVIDIA mengalami kehancuran harga saham, dengan nilai pasar menguap miliaran dolar AS.”

“Orang bodoh yang berguna” adalah istilah politik yang digunakan oleh Lenin untuk menggambarkan intelektual Barat yang terpesona oleh kunjungan yang dirancang dengan cermat oleh Moskow.

Luckey berkata: “Dengarkan baik-baik, kita dapat mengakui bahwa AI Tiongkok memang merupakan ancaman kompetitif, tetapi tidak perlu kehilangan akal karenannya, tertipu oleh propaganda Tiongkok.” (jhn/yn)

Penyusupan PKT Merajalela, Kamera Pengintai Memantau Infrastruktur AS

0

ETIndonesia. Menurut laporan terbaru dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS), saat ini terdapat sekitar 12.000 kamera pengawas buatan Tiongkok yang terpasang di ratusan fasilitas infrastruktur penting di AS. Keberadaan kamera ini disebut mengancam keamanan nasional, karena diduga digunakan oleh pemerintahan Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk kegiatan mata-mata.

Kamera Buatan Tiongkok Mengancam Keamanan AS

Jaringan berita NBC News baru-baru ini melaporkan bahwa berdasarkan pemberitahuan DHS yang diperoleh, hingga awal 2024, sekitar 12.000 kamera pengawas buatan Tiongkok yang terhubung ke internet telah digunakan di berbagai infrastruktur penting di AS.

Sebagian besar kamera ini tidak memiliki enkripsi data yang memadai dan bahkan memiliki fitur bawaan yang memungkinkan komunikasi langsung dengan pabrik pembuatnya.

Mantan kepala perusahaan IT swasta di Shanghai, Shao Qiliang, menjelaskan:
“Sangat mungkin kamera ini memiliki backdoor (celah keamanan) dalam arsitektur dasarnya, seperti antarmuka pembaruan firmware jarak jauh. Pemerintah PKT dapat menggunakan celah ini untuk mengendalikan kamera kapan saja, memata-matai fasilitas penting AS, atau bahkan menyusup ke dalam sistem jaringan.”

Peringatan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS

DHS memperingatkan bahwa sebelumnya, agen siber PKT telah menggunakan kamera semacam ini untuk menjalankan misi mata-mata. Jika tidak ada pembatasan yang lebih ketat, pemerintah PKT dapat mengakses dan mengendalikan sistem infrastruktur AS lebih jauh lagi.

Seorang blogger militer AS, Mark, juga menyampaikan kekhawatirannya: “AS mulai menyadari bahwa jika infrastruktur kritisnya diretas oleh peretas PKT, dampaknya bisa sangat besar. Ini bisa mempengaruhi sistem energi, transportasi umum, pelabuhan, hingga sektor telekomunikasi, yang semuanya akan menghadapi risiko serius.”

Penyelundupan Kamera Tiongkok ke AS Terus Berlanjut

Laporan ini juga mengungkap bahwa sejak tahun 2022, meskipun Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) telah melarang impor kamera buatan Tiongkok, produk-produk ini tetap masuk ke AS melalui metode “pencucian asal produksi”.

Banyak pihak berpendapat bahwa AS harus waspada terhadap ancaman perang siber dari Tiongkok.

Shao Qiliang menambahkan: “Jika AS ingin mencegah serangan siber dari PKT, maka harus mencabut dan mengganti seluruh kamera serta perangkat jaringan yang menggunakan chip, perangkat lunak, atau layanan buatan Tiongkok.” (Hui)

Sumber : NTDTV.com 

Trump dan Putin Berbicara via Telepon, Sepakat Berunding Soal Gencatan Senjata – AS & Rusia Kembali Adakan Kunjungan Kenegaraan

ETIndonesia.  Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada  Rabu (12/2/2025) mengonfirmasi melalui platform “Truth Social” bahwa ia telah melakukan percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya sepakat untuk mencegah perang Ukraina menyebabkan lebih banyak korban jiwa, serta telah menyetujui kunjungan resmi ke negara masing-masing.

Pembahasan Perang Ukraina, Timur Tengah, dan Isu Global

Dalam percakapan tersebut, Trump dan Putin membahas berbagai isu, termasuk upaya mengakhiri perang Ukraina, situasi Timur Tengah, energi, kecerdasan buatan (AI), serta pengaruh dolar AS.

Kedua pemimpin juga  menyepakati kunjungan kenegaraan satu sama lain, yang akan menjadi pertemuan tingkat tinggi pertama antara pemimpin AS dan Rusia sejak tahun 2009. Terakhir kali seorang Presiden AS mengunjungi Rusia adalah Barack Obama.

Percakapan langsung antara Trump dan Putin ini dipandang sebagai titik balik dalam hubungan AS-Rusia. Gedung Putih menyatakan bahwa salah satu prioritas utama pemerintahan Trump adalah mengakhiri perang Rusia-Ukraina, dan percakapan ini merupakan langkah penting menuju negosiasi damai.

AS Bentuk Tim Negosiasi untuk Berunding dengan Zelenskyy

Sebagai langkah konkret, Trump telah menunjuk Menlu Marco Rubio, Direktur CIA John Ratcliffe, Penasihat Keamanan Nasional Michael Waltz, dan Utusan Khusus Steve Witkoff sebagai tim negosiasi untuk berdialog dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Namun, pihak Rusia belum secara resmi mengkonfirmasi percakapan ini. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov menyatakan bahwa hubungan AS-Rusia masih berada di ambang kehancuran. Ia juga menegaskan bahwa Ukraina harus menghentikan upaya bergabung dengan NATO dan menarik pasukan dari empat wilayah yang telah dikuasai Rusia, jika ingin perang berakhir.

Sikap Ukraina: Siap Berunding, Tapi dengan Syarat

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyambut baik peluang negosiasi, namun dengan sikap hati-hati. Dalam wawancara dengan Reuters, ia menyatakan bahwa selama AS dan Eropa tetap mendukung Ukraina, ia bersedia berdialog dengan Rusia. Namun, ia menekankan bahwa Ukraina tidak boleh dimarginalkan, karena jika demikian, negosiasi akan sia-sia.

Kami akan terus memberikan pembaruan terbaru mengenai hubungan AS-Rusia serta perundingan damai Rusia-Ukraina. (Hui)

Sumber : NTDTV.com 

Menteri Pertahanan AS: Tugas Utama adalah Mencegah Perang dengan Tiongkok di Pasifik

0

EtIndonesia. Pada hari Rabu (12/2), Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyerukan kerja sama dengan negara-negara Eropa, dengan Eropa mengelola keamanan Benua Eropa, sementara AS fokus menghadapi ancaman dari Tiongkok dan masalah perbatasan sendiri.

Hegseth pada hari Rabu di pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina yang diadakan di markas NATO di Brussels, Belgia, menyatakan bahwa ancaman dari Tiongkok dan perbatasan AS adalah situasi nyata yang membuat AS tidak dapat menjamin keamanan Eropa.

“Kami fokus pada keamanan perbatasan kami sendiri. Kami juga menghadapi saingan Tiongkok, yang memiliki kemampuan dan niat untuk mengancam tanah air kami serta kepentingan inti kami di kawasan Indo-Pasifik,” ujarnya.

“Prioritas AS adalah mencegah perang dengan Tiongkok di kawasan Pasifik, juga mengakui kenyataan kekurangan sumber daya dan membuat penyesuaian sumber daya untuk memastikan pencegahan dan pengekangan sesuai harapan,” kata Hegseth.

Ini adalah kunjungan pertama Hegseth ke markas NATO. Dia menyerukan Eropa “untuk mengambil tanggung jawab keamanan konvensional Benua Eropa.”

“Para sekutu Eropa harus memimpin,” lanjutnya, “Kita dapat bersama-sama membangun pembagian kerja, memanfaatkan secara maksimal keunggulan relatif kita di Eropa dan Pasifik.”

Hegseth pada hari Selasa mengatakan bahwa AS tidak memiliki rencana untuk mengurangi pasukan di Eropa, tetapi tetap berkomitmen untuk menganalisis penyebaran pasukan AS secara global. Dia berbicara di markas komando AS di Stuttgart, Jerman, menyatakan bahwa AS berkomitmen untuk  pasukan di Eropa, sementara menekankan bahwa Benua Eropa seharusnya tidak bergantung pada pasukan AS untuk keamanan.

“Benua Eropa seharusnya bebas dari setiap agresi, tetapi seharusnya ada lebih banyak kontribusi dari wilayah sekitarnya untuk pertahanan,” katanya. “Anda mempertahankan area di sekitar Anda, dan orang Amerika akan berdampingan dengan Anda dalam pertahanan.”

Menurut data dari Departemen Pertahanan, sekitar 100.000 tentara AS ditempatkan di seluruh Eropa, dengan sekitar sepertiganya di Jerman. Sekitar 375.000 tentara AS ditempatkan di bawah Komando Indo-Pasifik.(jhn/yn)

Lingkaran Intelijen Amerika Memperingatkan: Israel Diduga Akan Menyerang Fasilitas Nuklir Iran dalam Beberapa Bulan ke Depan

0

EtIndonesia. Lingkaran intelijen Amerika memperingatkan bahwa Israel kemungkinan besar akan melakukan serangan pencegahan terhadap program nuklir Iran dalam beberapa bulan mendatang. Menurut penilaian Amerika, langkah ini paling banyak hanya akan menunda program nuklir Iran beberapa bulan, bahkan mungkin hanya beberapa minggu, namun akan meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dan berpotensi memicu konflik regional yang lebih luas.

“The Wall Street Journal” melaporkan bahwa ini adalah analisis intelijen yang dibuat menjelang akhir pemerintahan Biden dan pada awal tahun baru. Dua orang yang mengetahui hal ini mengungkapkan bahwa analisis tersebut menyimpulkan bahwa Israel akan mendorong pemerintahan Trump untuk mendukung serangan udara, selain karena mereka merasa Trump akan lebih tegas daripada Presiden sebelumnya Biden, Israel juga khawatir bahwa jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka akan kehilangan kesempatan terakhir untuk menghentikan Iran mengembangkan senjata nuklir.

“The Washington Post” menyebutkan bahwa laporan tersebut diterbitkan di awal Januari oleh Bagian Intelijen Kepala Staf Gabungan dan Badan Intelijen Pertahanan Amerika (DIA), dengan draf yang sangat komprehensif dan lengkap, melebihi banyak laporan intelijen di akhir pemerintahan Biden hingga awal pemerintahan Trump kembali.

Laporan itu memperingatkan bahwa Israel mungkin akan menyerang fasilitas nuklir Fordo dan Natanz di Iran sebelum Juni 2025. Para pejabat yang mengetahui, baik yang sedang menjabat maupun yang telah pensiun, mengungkapkan kepada “The Washington Post” bahwa penilaian Amerika berdasarkan pada evaluasi setelah Israel membom Iran pada akhir Oktober tahun lalu, di mana militer Israel menganggap pemboman tersebut telah melemahkan kemampuan pertahanan udara Iran, membuat Teheran rentan terhadap serangan lanjutan.

Pemerintah Israel, Badan Intelijen Pertahanan Amerika (DIA), Badan Intelijen Pusat (CIA), dan Kantor Direktur Intelijen Nasional (DNI) semua enggan menjawab pertanyaan terkait.

Menurut “The Washington Post”, bahwa serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklir Iran akan menjadi ujian langsung bagi Trump yang baru saja menjabat. Selama kampanye tahun lalu, Trump menekankan untuk meredakan konflik bersenjata yang hebat di Timur Tengah dan Eropa dan memulihkan perdamaian, tetapi juga menyatakan dukungannya yang kuat untuk Israel.

Orang-orang yang mengetahui laporan intelijen militer ini menuturkan bahwa penilaian tersebut menguraikan dua skenario serangan udara potensial oleh Israel, namun keduanya memerlukan dukungan Amerika untuk pengisian bahan bakar udara, intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Ini juga menonjolkan peran penting Washington dalam membatasi tindakan Israel.

Laporan tersebut menyebutkan, jika serangan jarak jauh dilakukan, pesawat Israel perlu meluncurkan rudal balistik udara ke udara (ALBM) dari luar wilayah udara Iran; skenario yang lebih berisiko adalah pesawat militer Israel memasuki wilayah udara Iran dan menjatuhkan bom penetrasi “BLU-109 Bunker Buster” di dekat fasilitas nuklir. Pemerintahan Trump minggu lalu menyetujui penjualan kit panduan untuk bom-bom ini dan melaporkan ke Kongres.

Para pejabat yang sedang dan telah pensiun mengungkapkan, menurut penilaian Amerika, serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklir Iran paling banyak hanya bisa menunda proses nuklir Iran beberapa bulan, bahkan mungkin hanya beberapa minggu, namun setiap serangan pasti akan lebih mendorong Iran untuk memproduksi uranium yang diperkaya untuk senjata, berpotensi memperburuk situasi yang tidak diinginkan menjadi kenyataan.

Tim keamanan nasional di sekitar Trump saat ini tidak seragam secara ideologis, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Michael Waltz, Sekretaris Negara Marco Rubio adalah bagian dari kelompok kebijakan luar negeri garis keras; mereka yang mendukung tindakan militer yang terkendali termasuk Wakil Presiden JD Vance dan Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard. Ada juga kelompok tingkat tinggi pertahanan seperti Elbridge Colby, yang mendesak agar sumber daya militer difokuskan untuk menghadapi Tiongkok.(jhn/yn)

Australia Menuduh Pesawat Tempur Tiongkok Menembakkan Flare ke Pesawat Militer Australia

0

ETIndonesia. Departemen Pertahanan Australia pada Kamis, 13 Februari 2025  menyatakan bahwa sebuah pesawat tempur Tiongkok menembakkan flare ke sebuah pesawat pengintai Angkatan Udara Australia P-8 yang sedang menjalankan misi patroli di atas Laut China Selatan pada  Selasa.

Saat insiden tersebut terjadi, kedua pesawat berjarak hanya 30 meter, untungnya tidak ada yang cedera dan pesawat juga tidak rusak.

Departemen Pertahanan Australia dalam sebuah pernyataan (tautan link) mengatakan bahwa pada 11 Februari, sebuah pesawat P-8A Poseidon milik Angkatan Udara Australia (RAAF) yang sedang melakukan patroli pengawasan rutin di Laut China Selatan, “mengalami interaksi yang tidak aman dan tidak profesional dari sebuah pesawat Angkatan Udara Rakyat Tiongkok (PLA-AF), setelah itu pemerintah Australia telah menyampaikan kekhawatirannya kepada pihak Tiongkok.”

Pernyataan itu menambahkan: “Australia berharap semua negara, termasuk Tiongkok, dapat melakukan operasi militer dengan cara yang aman dan profesional. Selama beberapa dekade, Angkatan Pertahanan Australia telah melakukan kegiatan pengawasan maritim di wilayah tersebut, dan beroperasi sesuai hukum internasional dengan hak navigasi dan terbang bebas di perairan dan ruang udara internasional.”

Ini mengingatkan pada insiden lain pada Mei tahun lalu. Saat itu, pesawat militer Tiongkok dengan berbahaya menembakkan flare ke helikopter Australia yang sedang menjalankan misi PBB di perairan internasional.

Selain itu, pada November 2023, sebuah kapal perang Tiongkok juga mengirimkan pulsa sonar ke penyelam Australia, yang memicu protes dari pemerintah Australia.

Sehubungan dengan insiden-insiden tersebut, Departemen Pertahanan Australia telah menyampaikan protes resmi kepada Beijing dan pejabat Tiongkok di Australia.

Sementara itu, seorang pejabat departemen pertahanan juga mengungkapkan bahwa Angkatan Pertahanan Australia (ADF) saat ini sedang memantau tiga kapal perang Tiongkok yang beroperasi di perairan Laut Karang (Coral Sea) di utara Australia.

Ketiga kapal perang tersebut adalah: Kapal fregat kelas Jiangkai (Jiangki-class frigate) “Hengyang”, Kapal perusak kelas Renhai (Renhai cruiser) “Zunyi”, dan Kapal bantu kelas Fuchi (Fuchi-class replenishment vessel) “Weishanhu”. Saat ini aktivitas kapal-kapal ini tidak melanggar hukum internasional.

Departemen Pertahanan Australia dalam pernyataannya mengatakan: “Departemen Pertahanan akan terus menggunakan kemampuan komprehensif termasuk aset udara dan laut untuk memantau aktivitas armada tugas khusus ini di perairan Australia.”

Sejak pertengahan tahun 2023, laporan tentang kapal Tiongkok yang mengambil tindakan agresif dan berbahaya di Laut China Selatan telah meningkat secara signifikan.

Beijing mengklaim hampir semua wilayah laut tersebut sebagai wilayah kedaulatannya, namun beberapa negara termasuk Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga mengajukan klaim atas wilayah tersebut. Wilayah tersebut diperkirakan menyimpan sekitar 11 miliar barel minyak yang belum dieksploitasi dan 190 triliun kaki kubik gas alam.

Tiongkok bersikeras bahwa, berdasarkan hukum internasional, pasukan asing tidak boleh melakukan kegiatan pengumpulan intelijen seperti penerbangan pengintai di Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ) mereka.

Amerika Serikat dan sekutunya (termasuk Australia) berpendapat bahwa, berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), kapal di Zona Ekonomi Eksklusif harus memiliki kebebasan navigasi dan tidak perlu memberitahukan aktivitas militer kepada negara lain.

Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan gugatan yang diajukan Filipina terhadap Tiongkok berdasarkan UNCLOS, di mana keputusan tersebut mendukung klaim Filipina di hampir semua aspek. Meskipun Tiongkok merupakan penandatangan perjanjian pendirian pengadilan arbitrase, mereka tetap menolak yurisdiksi pengadilan tersebut. (Jhon)

Sumber : Epochtimes.com

Bencana Besar Juli 2025 Akan segera Tiba ? Mimpi Profetik Tatsuki Ryo


EtIndonesia. Belakangan ini, aktivitas gempa bumi di seluruh dunia tampaknya telah meningkat, memicu banyak diskusi tentang bencana alam di masa depan. Setelah terjadi gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,6 pada Januari 2025 di wilayah Chia-nan, Taiwan, telah terjadi lebih dari seratus gempa susulan, dan pada tanggal 10 di Chiayi muncul gempa dengan kekuatan lebih dari Magnitudo 4; sementara di Jepang yang berdekatan, di perairan timur Kyushu, Miyazaki Prefecture, di Hyuga Nada terjadi gempa berkekuatan Mmagnitudo 6,6 SR pada Januari, para ahli percaya ini mungkin gempa susulan dari tahun 2024, bahkan mungkin merupakan pertanda gempa besar di Nankai Trough/Palung Nankai

Di antara banyak peringatan dan studi, prediksi yang paling menarik adalah dari peramal manga Jepang, Tatsuki Ryo. Dalam manga yang diterbitkannya pada tahun 1999, “The Future I Saw,” dia mencatat 11 mimpinya yang bersifat nubuat, di mana 7,5 di antaranya telah terbukti. Dalam manga ini, salah satu adegan yang paling mengejutkan adalah kata-kata “Bencana besar, 5 Juli 2025”. Seiring dengan meningkatnya aktivitas Nankai Trough, banyak ahli gempa dan peneliti ramalan mulai memfokuskan perhatian pada Juli 2025 ini, sebuah momen kritis yang mungkin akan tercatat dalam sejarah.

Sebenarnya, mimpi profetik Tatsuki Ryo bukan pertama kalinya menarik perhatian; mimpinya telah berhasil memprediksi dengan akurat Gempa Besar dan Tsunami Timur Jepang pada tahun 2011. Dalam mimpinya, dia melihat pesisir Jepang ditelan oleh tsunami besar, dan waktu terjadinya bencana sangat dekat dengan kenyataan. Untuk bencana 5 Juli 2025, mimpinya menunjukkan bahwa akan terjadi ledakan bawah laut di laut antara Taiwan, Philipina, dan Jepang, yang dapat menyebabkan sepertiga wilayah Jepang tenggelam, bahkan dapat mengubah bentuk geografis wilayah Asia Timur.

Tatsuki Ryo telah menganalisis mimpinya yang bersifat nubuat dan berpendapat bahwa ada pola tertentu dalam waktu kejadian dalam mimpinya, biasanya terjadi pada interval tetap—seperti 5 hari, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, dan seterusnya. Dia menyebutkan, jika itu adalah Mimpi profetik pribadi, waktu prediksi biasanya akan jatuh pada kelipatan 5; jika itu tentang peristiwa besar, lebih sering muncul kelipatan 15. Namun, jika prediksi tidak terwujud dalam 15 hari atau 15 tahun yang ditentukan, dia akan menganggap bahwa waktu kejadian prediksi tersebut akan ditunda, dan harus menunggu 15 hari atau 15 tahun lagi.

Tidak hanya para peramal, banyak ahli seismologi juga percaya bahwa tahun 2025 mungkin merupakan periode berisiko tinggi untuk terjadinya gempa di Nankai Trough. Nankai Trough adalah parit laut sepanjang sekitar 700 kilometer yang terletak di lepas pantai Shikoku dan Kyushu, Jepang, dan merupakan salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Secara historis, setiap 100 hingga 150 tahun, wilayah ini akan mengalami gempa besar dengan magnitudo di atas 9,0, dan sudah 80 tahun sejak gempa besar terakhir terjadi.

Ramalan Abhigya Anand, Anak Ajaib India

Selain mimpi Tatsuki Ryo, ramalan Abhigya Anand, anak ajaib dari India, juga tidak boleh diabaikan. Abhigya Anand telah berhasil memprediksi pandemi COVID-19 tahun 2020 dan krisis ekonomi global tahun 2021; ramalannya terutama berdasarkan astrologi dan gerakan benda langit. Dia memperingatkan bahwa pada akhir tahun 2024 hingga paruh pertama tahun 2025, akan terjadi bencana besar, periode ini karena pertemuan Saturnus dengan Nodal Bulan, yang melambangkan bencana terkait air yang akan terjadi, mungkin mengacu pada gempa besar dan tsunami yang mungkin terjadi di wilayah Nankai.

Beberapa orang mengatakan ini hanyalah kebetulan, tetapi bisakah kita mengabaikan tanda-tanda ini? Ketika prediksi bencana, penelitian ilmiah, dan kenyataan gempa bumi yang sering terjadi saling terkait, haruskah kita memilih untuk percaya bahwa “semuanya akan baik-baik saja” atau sebaiknya bersiap lebih awal?(jhn/yn)

AS Bantu Israel Menyerang Fasilitas Nuklir Iran Musim Panas Ini? Trump: Percaya Iran Bersedia Bernegosiasi

ETIndonesia. Meskipun Israel telah menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Hamas dan melakukan pertukaran sandera, tampaknya konflik di Timur Tengah masih belum mereda. Belakangan ini, media asing melaporkan bahwa dengan bantuan pemerintahan Trump Amerika, Israel mungkin akan menyerang fasilitas nuklir Iran musim panas tahun ini untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. 

Baru-baru ini, Presiden Trump dalam wawancara dengan media, mengajak Iran untuk mencapai kesepakatan dengan negara-negara Barat untuk menghindari konflik bersenjata, “Saya harap konflik ini tidak terjadi.”

Menurut laporan dari “The Washington Post” Amerika, badan intelijen Amerika baru-baru ini mengungkapkan bahwa Israel mungkin akan melakukan serangan preventif terhadap fasilitas nuklir Fordo dan Natanz di Iran musim panas ini untuk mencegah Iran berhasil memproduksi senjata nuklir. 

Laporan itu menyebutkan, berdasarkan intelijen dari akhir pemerintahan Biden dan awal pemerintahan Trump, jika Israel berhasil menyerang fasilitas nuklir Iran, program pembuatan senjata nuklir Iran akan mundur beberapa minggu atau bulan. Namun, serangan Israel terhadap Iran dapat meningkatkan ketegangan di Timur Tengah secara signifikan dan bahkan memicu konflik yang lebih luas.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Brian Hughes, dalam wawancara dengan “The Washington Post” mengatakan, “Presiden Trump tidak akan mempertimbangkan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir.” Hughes menekankan, meskipun Trump bersedia menyelesaikan perselisihan dan konflik jangka panjang antara pemerintah Amerika dan Iran melalui negosiasi damai, Trump berharap Iran dapat segera membuat keputusan, “Presiden Trump tidak akan menunggu tanpa batas.”

Laporan tersebut menyebutkan, para pejabat intelijen Amerika saat ini dan sebelumnya yang mengetahui laporan intelijen mengatakan bahwa Israel telah memastikan, setelah melancarkan serangan terhadap Iran pada tahun 2024, kemampuan pertahanan udara Iran telah melemah, dan kemungkinan berhasil menyerang fasilitas penting di Iran juga meningkat secara signifikan. 

Laporan itu juga mengungkapkan bahwa saat ini badan intelijen Amerika dan Israel telah menetapkan dua rencana serangan yang berbeda, tetapi tidak peduli rencana mana yang diperlukan bantuan dari pesawat pengisi bahan bakar udara dan intelijen Amerika.

Di sisi lain, Trump dalam wawancara dengan “Fox News” Amerika pada 10 Februari mengatakan, dibandingkan dengan terlibat dalam konflik bersenjata dengan Iran, “Saya lebih memilih mencapai kesepakatan dengan Iran, dan saya percaya Iran bersedia mencapai kesepakatan.” 

Trump menyebutkan, Israel hanya bisa terlibat dalam urusan dalam negeri Iran dan melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran dengan bantuan dan persetujuan dari Amerika, “Saya harap situasi ini tidak akan terjadi.”

Melansir laporan “Reuters”, bahwa untuk menghentikan Iran melanjutkan program nuklirnya, mantan Presiden Amerika Barack Obama dengan bantuan sekutu Eropa, berhasil bernegosiasi dengan Iran. Namun, Trump dalam masa jabatan presiden pertamanya telah keluar dari perjanjian tersebut dan kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran, Iran juga kemudian memulai kembali program nuklir dan melakukan eksperimen pengayaan uranium. 

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa pejabat diplomatik Iran yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Iran Avvas Araqchi telah berkunjung ke Jenewa, Swiss pada Januari tahun ini, dan bertemu dengan negara-negara termasuk Inggris, Jerman, dan Prancis untuk mencari cara mengembalikan negosiasi nuklir Iran, secara terbuka menunjukkan sikap Iran yang bersedia bernegosiasi. (Jhon)

Sumber : aboluowang.com

Mengapa Trump Mengumumkan Keluar dari Organisasi dan Perjanjian Internasional?

ETIndonesia. Setelah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif untuk menarik AS dari berbagai organisasi internasional, termasuk beberapa yang berada di bawah naungan PBB. 

Apa alasan di balik keputusan cepat ini, dan bagaimana dampaknya terhadap dunia? Berikut laporan selengkapnya.

Organisasi dan Perjanjian yang Ditinggalkan AS

Pada 20 Januari, setelah dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengumumkan keluarnya AS dari Paris Climate Agreement  atau Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kemudian, pada 4 Februari, ia kembali menandatangani perintah eksekutif untuk menarik AS dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC).

Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Trump menarik AS dari organisasi internasional. Pada masa jabatan pertamanya, AS sudah keluar dari beberapa perjanjian dan organisasi, termasuk UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB), Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), serta Kesepakatan Nuklir Iran. Trump bahkan mengancam akan keluar dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan NATO.

Empat Alasan Utama Trump Menarik AS dari Organisasi Internasional

  1. Kebijakan “America First”
    Trump percaya bahwa AS telah menanggung beban ekonomi yang terlalu besar dalam berbagai organisasi internasional tanpa mendapatkan manfaat yang sepadan.
    Misalnya, AS merupakan penyumbang terbesar WHO. Menurut laporan WHO untuk tahun anggaran 2022-2023, AS menyumbang sekitar US$1,28 miliar, hampir setengah dari total dana eksternal organisasi tersebut.
  2. Organisasi yang Dianggap Tidak Netral atau Tidak Efektif
    Trump menilai bahwa UNHRC memiliki bias terhadap Israel dan membiarkan negara-negara yang melanggar hak asasi manusia menjadi anggotanya. Selain itu, ia menilai banyak organisasi PBB tidak dikelola dengan baik.
  3. Merugikan Ekonomi dan Bisnis AS
    Trump menganggap Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim membatasi industri AS, khususnya sektor batu bara dan minyak, sementara negara seperti Tiongkok dan India justru diuntungkan.
    Ia juga menuduh WHO gagal menangani pandemi COVID-19 dengan baik dan terlalu berpihak kepada Tiongkok, yang menyebabkan penyebaran virus semakin luas.
  4. Gagal Mengendalikan Negara Lain
    Pemerintahan Trump berpendapat bahwa Kesepakatan Nuklir Iran tidak benar-benar menghentikan Iran dalam mengembangkan senjata nuklir. Oleh karena itu, AS memilih keluar dari perjanjian tersebut dan kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran.

Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri Trump berpusat pada kepentingan American First, dengan mempertimbangkan beban ekonomi, keadilan internasional, dan keamanan nasional. Ini berbeda dengan kebijakan tradisional AS yang lebih mengutamakan kerja sama multilateral. (Hui)

Sumber : NTDTV.com