Mimi Nguyen Ly

Lebih dari belasan senator Australia memberikan suara pada hari Selasa 3 Desember lalu yang menyerukan penyelidikan atas hubungan Australia dengan Tiongkok.  Di mana seorang politisi mengatakan bahwa Australia adalah “sasaran empuk” terhadap pengaruh asing dari Komunis Tiongkok.

“Kita sebagai sasaran empuk di sini. Kita membiarkan diri kita terbuka dan membiarkan Partai Komunis Tiongkok datang ke sini dan merusak demokrasi kita,” demikian yang disampaikan oleh Jacqui Lambie, seorang senator independen Australia, mengatakan Selasa malam. Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas mosi untuk memulai penyelidikan Senat mengenai hubungan Australia dengan Tiongkok.

 Mosi tersebut, yang dipimpin oleh crossbencher Rex Patrick, didukung oleh semua crossbencher lainnya: Senator Jacqui Lambie, Stirling Griff, Pauline Hanson, Malcolm Roberts, dan Cory Bernardi. Senator dari Partai Hijau juga mendukung mosi tersebut. 

Melansir dari ABC, Crossbencher artinya duduk diantara pemerintah dan oposisi. Mereka adalah anggota parlemen dan senator yang tidak termasuk dua partai mayoritas.

Mosi tersebut, yang membutuhkan 23 suara mayoritas untuk lolos, gagal di 15 suara. Tidak ada senator dari dua partai politik utama Australia – Partai Liberal dan Partai Buruh – yang menunjukkan dukungannya. Sebanyak 38 suara menentang mosi tersebut.

Melansir dari The Epochtimes, Rex Patrick mengatakan bahwa penyelidikan harus memeriksa semua aspek hubungan Australia dengan Tiongkok, termasuk hubungan perdagangan antara kedua negara, investasi Tiongkok dalam infrastruktur dan pertanian Australia. Bahkan, pengaruh serta dugaan campur tangan di Australia.  Yang mana mencakup kegiatan terkait Komunis Tiongkok di kampus universitas Australia, serta peran Komunis Tiongkok dalam serangan dunia maya.

‘Ancaman Eksistensial’

Sebelum pemungutan suara, Jacqui Lambie menuduh Partai Liberal dan Partai Buruh tidak memiliki keberanian untuk melindungi Australia dari pengaruh asing Tiongkok. Ia berbicara dengan mengatakan bahwa partai-partai semacam itu tidak hanya dipengaruhi oleh uang dari  Komunis Tiongkok, tetapi juga bertanggung jawab atas ketergantungan ekonomi Australia pada Tiongkok.

Baik Jacqui Lambie dan Rex Patrick mencatat bagaimana Duncan Lewis, mantan Direktur Jenderal Keamanan di Organisasi Intelijen Keamanan Australia, mengatakan kepada surat kabar Nine pada bulan November lalu bahwa  Komunis Tiongkok berusaha untuk mengambil alih sistem politik Australia melalui penyelidikan campur tangan asing yang “berbahaya.”

“Sudah waktunya rakyat di tempat ini sadar akan upaya Tiongkok untuk menyusup ke bidang ekonomi dan demokrasi kita,” kata Jacqui Lambie. 

Ia kemudian menambahkan, “Semua orang mengetahui bahwa pemerintah komunis Tiongkok menggunakan uang untuk mempengaruhi proses politik kita.”

Jacqui Lambie mengutip beberapa contoh dugaan upaya tersebut, termasuk kasus awal tahun ini di mana 100.000 dolar Australia  dalam bentuk tunai disumbangkan ke Partai Buruh New South Wales yang menjadi bagian penyelidikan oleh pengawas korupsi negara.

“Sekarang kita telah mendengar bahwa upaya Tiongkok untuk menyusup ke bidang politik Australia bahkan lebih jauh lagi. Tiongkok tidak hanya berusaha mempengaruhi para politisi dengan uang; Tiongkok berusaha untuk terpilih untuk duduk di dewan ini. Bila mana Tiongkok  dapat membeli atau mendapatkan kursi di parlemen Australia, Tiongkok akan datang,” kata Jacqui Lambie. 

Ia melanjutkan : “Tidak ada pemeriksaan keamanan, hanya sedikit usaha untuk menghentikan. Benar-benar sangat mengejutkan. “

Menurut dia, rakyat secara harafiah benar-benar mati. Seseorang yang dibudidayakan oleh pemerintah Tiongkok untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Partai Liberal di Parlemen Persemakmuran telah terbukti tewas. 

 “Tidak ada yang terbukti tetapi benar-benar memprihatinkan. Saya pikir kita semua tahu apa yang terjadi di sini,” demikian yang disampaikan Jacqui Lambie. 

Bo “Nick” Zhao, dealer mobil mewah Melbourne, ditemukan tewas di kamar motel Melbourne pada bulan Maret. Kematiannya sedang diselidiki. Bo “Nick”  Zhao sebelumnya mengatakan kepada Organisasi Intelijen Keamanan Australia bahwa ia ditawari “jumlah tujuh digit” untuk mencalonkan diri di parlemen federal Australia.

Jacqui Lambie dalam pidatonya mengatakan : “Yang jelas adalah bahwa Tiongkok secara aktif berusaha membentuk kembali demokrasi kita, dan sepertinya tidak ada seorang pun yang membicarakan hal itu dengan cukup serius. Jujur, di mana keberanianmu? Apa yang anda takutkan? Ini bukan teori konspirasi yang aneh. Ini sedang terjadi.”

Jacqui Lambie menambahkan, “Ini adalah ancaman eksistensial bagi masyarakat kita, dan orang Australia takut, Mereka takut bahwa negara kita sedang dibeli, sedang dibeli.”

Nex Patrick mencatat bagaimana Direktur Jenderal Keamanan Mike Burgess “tidak mampu menyebut” Tiongkok pekan lalu, saat ia mengumumkan penyelidikan Organisasi Intelijen Keamanan Australia terhadap tuduhan bahwa Partai Komunis Tiongkok berusaha mengusung Bo “Nick”  Zhao ke Canberra.

 Nex Patrick berkata : “Jelas, ada kepekaan diplomatik yang cukup besar yang terlibat dan kita telah membiarkan diri kita menjadi sangat tergantung secara ekonomi pada ekspor bahan mentah ke pasar Tiongkok.” 

Nex Patrick melanjutkan : “Tetapi yang mengkhawatirkan saat debat di parlemen ini secara politis dilancarkan karena takut akan reaksi dari Beijing.”

Pada bidang perdagangan, Jacqui Lambie menyatakan kekecewaannya dan mengatakan bahwa Partai Liberal dan Partai Buruh telah gagal mengelola ketergantungan ekonomi Australia pada Tiongkok.

Sedangkan Jacqui Lambie menegaskan, Partai-partai besar telah menutup mata, kita sedang menjual nilai-nilai Australia dengan cepat. Sepertiga ekspor Australia terikat ke Tiongkok. Kita mengekspor bijih besi dan batu bara yang bernilai lebih dari 120 miliar dolar AS ke Tiongkok dan universitas-universitas kita — Tiongkok sangat memalukan! —menghasilkan lebih dari 32 miliar dolar dari mahasiswa internasional.

Ia melanjutkan : “Secara keseluruhan, kita memperdagangkan barang dan jasa senilai hampir 194 miliar dolar AS antara Tiongkok  dengan Australia — lebih dari gabungan perdagangan Australia dengan Jepang dan Amerika Serikat. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang meninggalkan kita dalam posisi seperti itu? Semua uang itu membuat kita terlena. Tidak ada alasan bagi kita untuk berfokus pada Tiongkok.”

Sebelum pemungutan suara, Senator Partai Hijau Nick McKim mengatakan bahwa Partai Liberal dan Partai Buruh “dipenuhi dengan pengaruh Partai Komunis Tiongkok karena mereka, dipenuhi dengan uang kotor Partai Komunis Tiongkok karena mereka — akan berkolusi, sekali lagi, untuk menolak  penyelidikan seperti itu.”

 Senator Nick McKim mengatakan : “Saya memberitahu anda sekarang, anda semua berdiri di sisi sejarah yang salah di sini. Sejarah akan ditulis suatu hari.”

Nick McKim mengatakan : “Sejarah akan merekam mereka yang berdiri dan mencoba mengatasi situasi ini, dan sejarah akan mencatat mereka yang berguling dan membiarkan Partai Komunis Tiongkok menggelitik perut konco-konconya. Dan sayangnya, tetap saja kedua partai besar di Austalia akan berada di sisi sejarah yang salah.” (Vivi/asr)

FOTO : Jacqui Lambie, seorang senator independen Australia (Facebook)

Katabela Roberts

Setidaknya 208 orang telah tewas selama penumpasan yang dilakukan aparat keamanan selama aksi protes di Iran. Laporan tersebut dirilis oleh Amnesty International pada 2 Desember 2019.

Kelompok hak asasi manusia itu mengatakan bahwa jumlah kematian yang “mengkhawatirkan” didasarkan pada “pada laporan yang kredibel.” Laporan yang dihimpun setelah mewawancarai berbagai sumber, termasuk keluarga para korban. 

Amnesty menambahkan bahwa jumlah sebenarnya angka kematian yang dikaitkan dengan protes itu “cenderung lebih tinggi.”

Menurut laporan itu, belasan kematian telah dicatat di kota Shahriar di Provinsi Tehran, menjadikannya salah satu kota dengan korban tewas tertinggi.

Philip Luther, Direktur Penelitian dan Advokasi untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesty International mengatakan, jumlah kematian yang mengkhawatirkan adalah bukti lebih lanjut bahwa pasukan keamanan Iran melakukan pembunuhan yang mengerikan. 

Insiden itu menewaskan sedikitnya 208 orang tewas dalam waktu kurang dari seminggu. Menurut Luther, Angka kematian yang mengejutkan ini menunjukkan pengabaian memalukan pemerintah Iran atas kehidupan manusia. 

Luther menegaskan, Mereka yang bertanggung jawab atas tindakan berdarah ini atas demonstrasi harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Luther menjelaskan pihak berwenang Iran tidak ingin melakukan “investigasi independen, tidak memihak, dan efektif terhadap pembunuhan di luar hukum.” Termasuk, penggunaan kekuatan terhadap para pemrotes. 

Selain itu, menyerukan kepada masyarakat internasional untuk membantu memastikan kepada mereka yang bertanggung jawab.

Di tempat lain dalam laporan itu, Amnesty mengklaim telah mengumpulkan informasi dari keluarga para korban yang mengatakan bahwa mereka telah diperingatkan untuk tidak berbicara kepada media dan bahkan telah dilarang mengadakan upacara pemakaman untuk orang yang mereka cintai.

Anggota keluarga lainnya dilaporkan dipaksa untuk membayar uang dalam jumlah berlebihan agar jenazah para korban dikembalikan kepada mereka.

Meluasnya aksi protes  di Iran meletus pada 15 November, setelah pihak berwenang mengumumkan skema penjatahan BBM  yang akan membuat harga BBM naik hingga 50 persen.

Keputusan tersebut berarti bahwa kendaraan pribadi sekarang dibatasi hingga 16 galon bahan bakar per bulan, sementara setiap pembelian bahan bakar yang melebihi batas akan dikenai biaya tambahan sekitar 0,98 dolar AS per galon.

Pihak berwenang mengklaim skema baru tersebut bertujuan untuk mendistribusikan kembali uang kepada warga negara yang paling membutuhkan. Namun demikian, dengan cepat menghadapi reaksi balik dari warga di seluruh negara yang turun ke jalan untuk menyerukan diakhirinya rezim Iran.

Pada saat protes dimulai, Amnesty International mengatakan bahwa meskipun aksi protes telah dipicu oleh kenaikan harga BBM. Aksi juga  dikarenakan orang-orang Iran “sakit dan lelah dengan semua korupsi dan ideologi fanatik” dan menginginkan “perubahan.” Di tengah kerusuhan, Iran menutup akses internet, mencegah orang-orang di dalam negeri  berbagi informasi dengan dunia luar. 

Namun demikian, internet telah dipulihkan di beberapa daerah. Membuat sejumlah  video dan foto bertebaran di internet yang merinci kekacauan di Iran.

Sementara itu, pihak berwenang di Iran telah menolak untuk menyebutkan secara pasti jumlah korban atau penangkapan yang dilakukan. Bahkan rezim Syiah Iran mengklaim angka-angka Amnesty tentang jumlah korban tewas secara nasional adalah spekulatif.

Dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera, Misi Permanen Republik Islam Iran ke PBB di Jenewa mengklaim bahwa Teheran “memiliki alasan yang baik untuk mencurigai kredibilitas laporan yang dikeluarkan oleh Amnesty International karena pola masa lalu yang berlebihan. Karena mengandalkan sumber-sumber yang didiskreditkan dan tidak dapat diandalkan dan karena bias  tertentu mengenai Iran. “

Pihak Iran mengklaim “sepenuhnya menghormati hak untuk majelis damai.” Laporan Iran juga mengklaim bahwa “ratusan penegak hukum dan polisi ditambah warga yang tidak bersalah termasuk di antara korban” terjebak dalam protes.

Pihak rezim Syiah Iran mengklaim pasukan keamanan telah menggunakan “pengekangan dan penanganan maksimum bahkan dalam berurusan dengan mereka yang menyalahgunakan protes. Tak lain, untuk merusak keselamatan publik dan merusak properti publik dan pribadi adalah kesaksian untuk ini.

Dr. Zuhdi Jasser, presiden dan pendiri Forum Islam Amerika untuk Demokrasi mengatakan Rezim Syiah Iran diluncurkan dengan kombinasi subversi gaya Soviet dan pengaruh penuli Sayyid Qutb, yang merupakan pendiri Ikhwanul Muslimin.

Qutb menggabungkan politik sosialis dengan Agama untuk menciptakan ideologi sebagai inti dari pemerintahan totaliter. 

Di bawah model ini, kritik terhadap pemerintah menjadi identik dengan serangan terhadap agama. Selain itu, memungkinkan penguasa sosialis untuk melakukan kejahatan. Bahkan pembunuhan, terhadap lawan politik, sementara mengklaim mempertahankan agama mereka. (asr)

Olivia Li – The Epochtimes

Saat demonstran Hong Kong mengadakan rapat umum dan parade pada 1 Desember 2019, sebagai ungkapan terima kasih kepada pemerintah Amerika Serikat atas dukungannya. Seorang pengacara dari daratan Tiongkok berharap bahwa perjuangan warga Hongkong untuk kebebasan dan demokrasi akan membawa perubahan ke daratan Tiongkok.

Pada 27 November 2019, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dua rancangan Undang-undang Hong Kong menjadi undang-undang. 

Salah satu rancangan undang-undang adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Undang-Undang tersebut mewajibkan Menteri Luar Negeri AS agar setiap tahun meninjau apakah bekas koloni Inggris itu “cukup otonom” dari daratan Tiongkok. Langkah tersebut untuk membenarkan hak istimewa ekonomi khusus yang diberikan dalam Undang-Undang Amerika Serikat-Hong Kong Undang-Undang pada tahun 1992 silam. 

Undang-undang ini juga mengesahkan sanksi terhadap pejabat Tiongkok dan Hong Kong yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Hong Kong.

Ribuan warga  berbaris dalam parade 1 Desember, yang dimulai di kawasan Chater Garden, sebuah taman umum di Distrik Pusat Hong Kong. Aksi berakhir di depan Konsulat AS dengan sebuah demonstrasi. 

Aksi tersebut sebagai ungkapan terima kasih kepada Presiden Trump dan anggota parlemen AS atas dukungan mereka.

Bendera-bendera Amerika, slogan-slogan pro-demokrasi, dan ribuan peserta rapat yang antusias, menciptakan pemandangan menakjubkan bagi setiap orang Tionghoa dari daratan Tiongkok. Di mana pawai dan demonstrasi yang diprakarsai oleh penyelenggara non-pemerintah, hanya tercantum dalam konstitusi tetapi tidak pernah menjadi kenyataan.

Seorang pengacara dari daratan Tiongkok yang membawa serta anak kecilnya untuk vaksinasi di Hong Kong sangat terkesan setelah menyaksikan pawai tersebut. 

Ia berbicara dengan syarat anonim,  kepada Epoch Times berbahasa Tionghoa mengatakan bahwa ia tidak disesatkan oleh berita palsu dari Komunis tiongkok tentang protes Hong Kong.

Dia mengatakan, bahwa banyak temannya menerima begitu saja terhadap stempel bahwa pengunjuk rasa Hong Kong dari media pemerintah Komunis Tiongkok  sebagai bahwa pedemo sebagai “perusuh.” 

Tetapi dia menyadari bahwa corong rezim Komunis Tiongkok, sama sekali tidak objektif dalam pelaporan mereka. Dikarenakan, dirinya sering membaca media di luar negeri dengan menggunakan perangkat lunak khusus untuk menghindari firewall internet Komunis Tiongkok.

Pengacara itu mengatakan, “Sebagian besar orang Tiongkok tidak memiliki alasan logis karena bagian-bagian tertentu telah hilang dalam pendidikan mereka sejak kecil.”

Ia mengatakan, Pikirkan tentang hal ini, jika lebih dari 2 juta orang berpartisipasi dalam suatu gerakan, bagaimana mereka semua bisa menjadi perusuh? Selain itu, sudah lebih dari lima bulan sejak pengunjuk rasa Hong Kong memulai gerakan tersebut. Sangat tidak mungkin bahwa sekelompok perusuh akan bertahan selama itu. Karena itu, ia mengetahui bahwa propaganda media Komunis Tiongkok menggunakan logika yang buruk. 

Dia mengatakan sistem pendidikan di Tiongkok dengan sengaja mengubah orang-orang menjadi individu yang bingung dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis. 

Menurut pengacara itu, dalam sistem pendidikan seperti itu, sangat sulit bagi seseorang untuk tumbuh dengan pemikiran dan pendapat yang normal. Dia berspekulasi bahwa lebih dari 90 persen orang Tiongkok daratan tidak dapat melihat propaganda yang menipu. 

“Mereka benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melihat kebenaran. Banyak yang percaya para pengunjuk rasa memang perusuh, dan mereka adalah penyebab keresahan sosial yang serius,” demikian yang diungkapkannya kepada Epochtimes versi bahasa Tionghoa. 

Lebih jauh, pengacara tersebut mengungkapkan, ketika dirinya berbicara dengan beberapa kenalan yang telah menerima pendidikan tinggi dan telah memperoleh gelar lanjutan, sangat sulit untuk membantu mereka memahami bahwa propaganda Komunis tiongkok tentang protes Hong Kong adalah bohong. 

Mungkin butuh banyak waktu dan kesabaran untuk mengubah pandangan mereka. Atau ketika mereka memiliki kesempatan untuk bepergian ke luar negeri. Mereka mungkin secara bertahap menyadari bahwa media daratan Tiongkok selalu sangat berbeda dari dunia luar. 

Terlepas dari orang-orang daratan Tiongkok yang menjadi korban sensor media, pencucian otak dan disinformasi, pengacara ini masih berharap bahwa gerakan pro-demokrasi Hong Kong akan meluas ke daratan Tiongkok. 

Selain itu, membawa beberapa perubahan, “karena saat ini, Komunis Tiongkok melakukan hal yang sangat buruk dalam hal untuk kebebasan, terutama kebebasan berbicara.

Mengenai pawai, tidak mungkin untuk mengatur pawai akbar di daratan seperti yang baru saja yang dia saksikan. 

Meskipun dalam konstitusi Tiongkok menetapkan bahwa warga negara memiliki hak untuk mengadakan pawai, akan tetapi penegak hukum setempat selalu menerapkan hukum pidana dan administrasi. Langkah tersebut untuk menolak hak warga negara yang mengungkapkan keluhan mereka dengan cara seperti itu.

“Akibatnya, untuk konstitusi di Tiongkok, sama baiknya dengan tidak memilikinya,” demikian yang diungkapkan pengacara itu. (asr)

Eva Pu – The Epochtimes

Pengesahan Rancangan Undang-Undang yang menentang penindasan hak asasi manusia rezim Komunis Tiongkok terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang, memicu amarah dari Komunis Tiongkok.

Lolosnya RUU tersebut terjadi kurang dari seminggu, setelah penandatanganan dua rancangan Undang-Undang Presiden Donald Trump yang mendukung gerakan pro-demokrasi di Hong Kong. Penandatanganan tersebut juga memicu reaksi yang sama kuatnya dari rezim Komunis Tiongkok. 

Pada 3 Desember 2019, House of Representatives atau DPR Amerika Serikat, meloloskan Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uighur tahun 2019 dengan mayoritas 407 suara versus 1 suara. Versi RUU tersebut juga telah lolos melalui Senat AS pada bulan September lalu. 

Kongres AS sedang mengerjakan RUU terakhir untuk dikirim ke meja Presiden Trump untuk ditandatangani atau diveto.

Rancangan Undang-Undang itu dapat menyebabkan sanksi terhadap pejabat Komunis Tiongkok tertentu, termasuk Sekretaris Partai Komunis Tiongkok di Xinjiang Chen Quanguo, karena melakukan penganiayaan agama di wilayah tersebut. 

Rancangan Undang-Undang tersebut juga akan memerintahkan Menteri Perdagangan untuk meninjau dan mempertimbangkan pelarangan penjualan produk Amerika Serikat ke agen negara mana pun yang membantu penyalahgunaan.

Serangan dari Komunis Tiongkok

Tak lama setelah berita itu sampai ke Tiongkok, Direktur Kantor Kontra Terorisme versi Komunis Tiongkok, Liu Yuejin mengadakan konferensi pers. Ia mengklaim bahwa Undang-Undang itu “menciptakan sesuatu dari ketiadaan.” Ia juga mengatakan “mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok menggunakan spanduk agama dan hak asasi manusia.

Ia melontarkan narasi bahwa  Komunis Tiongkok telah membangun jaringan pengawasan yang luas di wilayah itu. Tujuannya, untuk memantau 11 juta penduduk Muslimnya, sebagai bagian dari apa yang digambarkan rezim sebagai upaya “kontra-terorisme”. 

Narasi dan stempel Terorisme atau separatis adalah istilah yang kerap dituduhkan sejak lama oleh Komunis Tiongkok terhadap Uighur dan pihak yang tak sepaham dengan Komunis Tiongkok. Bahkan narasi-narasi tersebut juga turut dilontarkan oleh sejumlah Kedutaan Besarnya di sejumlah negara.  

Setidaknya 1 juta Uighur dan Muslim lainnya diperkirakan ditahan di kamp-kamp interniran.

Para korban yang selamat dari kamp-kamp tersebut kepada The Epoch Times mengatakan, bahwa para tahanan telah mengalami pencucian otak dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya. Langkah tersebut sebagai  upaya untuk memaksa mereka melepaskan keyakinan mereka.

Wakil direktur kementerian luar negeri Komunis Tiongkok juga memanggil William Klein, Penjabat wakil kepala Misi Kedutaan Besar AS di Tiongkok untuk mengajukan  “protes keras.”

Setidaknya enam organ pemerintahan Komunis Tiongkok lainnya, termasuk Komite Urusan Luar Negeri dari Kongres Rakyat Nasional, sebuah badan legislatif stempel rezim Komunis Tiongkok, Komite Urusan Luar Negeri dari Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, badan penasehat utama untuk Komunis Tiongkok, dan Komisi Urusan Etnis yang menyuarakan perlawanan terhadap RUU tersebut.

Siaran TV corong Komunis Tiongkok CCTV, telah menghabiskan waktu lebih dari 20 menit, sebagai bentuk kritikan langkah Amerika Serikat saat program berita malam hari.

Hua Chunying, juru bicara kementerian luar negeri Komunis Tiongkok, mengatakan dengan narasi-narasi bahwa langkah itu adalah upaya AS untuk “meracuni hubungan etnis.” Ia juga menyampaikan dengan narasi bahwa AS sambil “mengolesi dan memfitnah kebijakan etnis Tiongkok yang sukses.”

Hua juga membuat catatan tentang Rancangan Undang-Undang Hong Kong yang mendukung gerakan pro-demokrasi, yang ditandatangani oleh Trump pada minggu lalu.

Koran hawkish yang dikelola pemerintahan Komunis Tiongkok, Global Times memperingatkan bahwa rezim itu dapat merilis “daftar entitas yang tidak dapat diandalkan” untuk memberikan sanksi kepada pejabat AS. 

Sementara itu, Hu Xijin, editor makalah, dalam sebuah postingan di Twitter memperingatkan bahwa “Politisi AS dengan taruhan di Tiongkok harus hati-hati. “

Kekhawatiran Hak Asasi Manusia

Pihak AS, anggota parlemen dan aktivis hak asasi manusia menyambut baik lolosnya RUU tersebut. Mereka mengatakan bahwa undang-undang tersebut berkembang menjadi penyebab penanganan pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok.

Omer Kanat, Direktur Eksekutif Uyghur Human Rights Project yang berbasis di Washington, mengatakan pada 3 Desember bahwa langkah tersebut “membuka jalan bagi negara-negara lain untuk bertindak.”

Dia menyatakan penghargaan atas “kerja sama bipartisan yang kuat dalam mengatasi penderitaan para Uighur.” Ia menambahkan, “tindakan malam itu memberi harapan Uighur.”

“Undang-undang ini mengambil langkah berikutnya,” demikian yang disampaikan Senator Republikan Chris Smith selama debat lantai di DPR AS.

“Kita tidak bisa diam. Kita harus menuntut diakhirinya praktik biadab dan pertanggungjawaban dari pemerintah Tiongkok ini. Kita harus mengatakan ‘tidak pernah lagi’ pada genosida budaya dan kekejaman yang diderita oleh orang-orang Uighur dan lainnya di Tiongkok,” demikian pernyataan Chris Smith. 

Senator Marco Rubio dan Senator Bob Menendez yang memperkenalkan versi Senat dari RUU tersebut juga memuji lolosnya undang-undang tersebut di DPR AS.

Senator Marco Rubio  mengatakan “Pemerintah Tiongkok dan Partai Komunis sedang berupaya untuk secara sistematis menghapus identitas etnis dan budaya Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.”

 Senator Bob Menendez mengatakan : “Uighur pantas mendapatkan keadilan atas tindakan biadab dan menjijikkan yang terpaksa mereka tanggung.”

Ancaman Perdagangan

Lolosnya Undang-undang Uighur telah mengaburkan prospek kesepakatan cepat untuk mengakhiri perang dagang selama 17 bulan. Perang dagang tersebut terjadi antara dua ekonomi terbesar dunia.

Ketika ditanya apakah pengesahan RUU Uighur akan mempengaruhi hubungan perdagangan AS-Komunis Tiongkok, Hua mengatakan: “Tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral dan kerja sama di bidang-bidang penting.”

Sehari sebelumnya, Trump mengatakan bahwa ia tidak akan keberatan menunda kesepakatan perdagangan “fase pertama” dengan Tiongkok hingga setelah Pilpres AS 2020.

Trump menjelang Konfrensi Tingkat Tinggi NATO di London mengatakan, ia tidak mempunyai batas waktu. Trump juga mengatakan, dalam beberapa hal ia berpikir lebih baik menunggu sampai setelah pemilu dengan Tiongkok. 

Trump mengatakan bahwa perjanjian tersebut “tergantung pada satu hal — apakah dirinya ingin melakukannya.

Sedangkan pihak Komunis Tiongkok juga mengatakan, tidak “menetapkan batas waktu untuk mencapai kesepakatan.”

Rezim Komunis Tiongkok telah mengumumkan sanksi terhadap setidaknya lima LSM yang berbasis di AS. Selain itu,  melarang kapal militer AS memasuki pelabuhan Hong Kong. Langkah tersebut sebagai pembalasan atas penandatanganan RUU Hong Kong yang mendukung demonstran Hong Kong.

Juru Bicara kementerian luar negeri Komunis Tiongkok menolak untuk menjelaskan rincian sanksi rezim terhadap organisasi nirlaba tersebut. 

Sementara itu, Trump mengatakan pada hari Rabu lalu,  kedua pihak tetap dalam komunikasi.

“Diskusi berjalan sangat baik dan kita akan melihat apa yang terjadi,”  kata Trump saat pertemuan NATO di London. (asr)

Zhang Ting

Presiden Amerika Serikat, Donald  Trump menandatangani “Rancangan Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong” dan “Rancangan Undang Undang Pelarangan Ekspor Peralatan Anti Kerusuhan ke Hong Kong” pada Rabu 27 November 2019. Berita tersebut telah menyemangati para pengunjuk rasa di Hong Kong yang menuntut demokrasi, namun, Beijing justru marah besar dan dengan segera memanggil Dubes Amerika Serikat di Tiongkok untuk menyatakan protesnya.

Aksi protes di Hong Kong dimulai pada bulan Juni 2019 lalu dan sampai sekarang sudah berlangsung enam bulan. Tujuan awal protes itu adalah meminta pemerintah Hong Kong untuk menarik dan merevisi “Undang Undang ekstradisi”, karena amandemen itu akan memungkinkan pemerintah Hong Kong untuk mengekstradisi “para tersangka” yang dikehendaki oleh Komunis Tiongkok untuk diadili di daratan Tiongkok.

Para kritikus khawatir bahwa itu akan mengancam keselamatan sejumlah besar pembangkang. Selain itu, juga dapat mengancam keselamatan awak media yang berani mengungkapkan fakta tentang Tiongkok.

Seiring dengan protes yang berlangsung, tuntutan warga Hong Kong kemudian diperluas menjadi menuntut Pemilu Sejati Hong Kong dan penyelidikan independen terhadap kekerasan polisi yang berlebihan. Pemerintah Hong Kong belum menanggapi permintaan lain kecuali mengumumkan penarikan amandemen saja.

Seiring kekerasan di Hong Kong yang  terus meningkat, banyak universitas telah menjadi medan bentrok antara pemrotes dan polisi Hong Kong. Polisi Hong Kong menembakkan peluru tajam dan mengendarai sepeda motor menabrak kerumunan demonstran, yang membuat para pengunjuk rasa semakin marah.

Pada 27 November 2019 satu hari sebelum Thanksgiving, Presiden Trump menandatangani “Rancangan Undang Undang  Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong” beserta “Rancangan Undang Undang Pelarangan Ekspor Peralatan Anti Kerusuhan ke Hong Kong”. Sama dengan menghadiahkan kado besar bagi para pemrotes yang berjuang di jalanan Hong Kong selama 6 bulan ini. 

Komunis Tiongkok protes keras, memanggil Duta Besar Amerika Serikat

”Rancangan Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong” adalah indikasi terbaru dari tindakan kuat yang diadopsi oleh kedua partai Amerika dalam konfrontasi ekstensif dengan rezim Komunis Tiongkok.

Rancangan Undang Undang  itu mensyaratkan bahwa Sekretaris Negara Amerika Serikat akan meninjau otonomi Hong Kong setiap tahun. Juga memutuskan apakah akan terus memberikan status khusus kepada Hong Kong, termasuk apakah Hong Kong akan terus menjadi wilayah pabean yang independen. Di samping itu juga memberi wewenang kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar hak asasi manusia di Hong Kong.

Selain itu, Rancangan Undang Undang  tersebut akan mewajibkan departemen eksekutif mengembangkan strategi untuk melindungi warga negara Amerika dan warga lainnya di Hong Kong. Hal itu  agar terhindar dari ekstradisi atau penculikan ke Tiongkok, dan untuk menjatuhkan sanksi setiap tahunnya atas pelanggaran kontrol ekspor Amerika dan peraturan Perserikatan Bangsa Bangsa di Hong Kong.

Rancangan Undang Undang  lain yang ditandatangani oleh Trump, adalah “Rancangan Undang Undang  Pelarangan Ekspor Peralatan Anti Kerusuhan ke Hong Kong.” Itu adalah Rancangan Undang Undang   yang membatasi ekspor gas air mata dan teknologi pengendalian keramaian oleh perusahaan-perusahaan Amerika ke Hong Kong.

Dalam sebuah pernyataan presiden, Trump menyatakan: “Saya menandatangani Rancangan Undang Undang  ini untuk menghormati Presiden Xi Jinping, rakyat Tionkok dan rakyat Hong Kong. Mengumumkan Rancangan Undang Undang  ini berharap bahwa para pemimpin dan perwakilan yang relevan dari Tiongkok dan Hong Kong dapat menyelesaikan perbedaan di antara mereka secara damai. Dengan demikian membawakan perdamaian dan kemakmuran dalam jangka panjang bagi semua orang.”

Penandatanganan Rancangan Undang Undang  ini telah menyentuh saraf sensitif Beijing. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengecam keras bahwa intervensi serius Amerika Serikat dalam urusan Hong Kong, campur tangan serius dalam urusan internal Tiongkok, dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan aturan dasar hubungan internasional adalah tindakan hegemonik yang kasar.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga memanggil Terry Branstad, duta besar Amerika untuk Tiongkok, guna menyampaikan nota protes.

Juru bicara Kedutaan Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan yang ditujukan pada pertemuan antara Duta Besar Branstad dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan: “Amerika Serikat percaya bahwa otonomi Hong Kong, kepatuhan terhadap aturan hukum, serta komitmen untuk melindungi kebebasan warga, adalah kunci untuk mempertahankan status khusus di bawah undang-undang Amerika Serikat.”

Seorang juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tiongkok menanggapi BBC menyebutkan: “Seperti telah berulang kali ditegaskan oleh pemerintah Amerika, Partai Komunis Tiongkok harus menghormati komitmennya kepada rakyat Hong Kong. Kebebasan yang terutang dalam “Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris. Dokumen ini terdaftar di PBB.”

Kantor Urusan Hong Kong dan Makau Tiongkok menggambarkan Amerika Serikat sebagai gangster terbesar yang mengacaukan Hong Kong. Pemerintah Carrie Lam juga menyatakan menentang terhadap pengesahan dua rancangan undang-undang oleh Amerika Serikat.

Para pemrotes Hong Kong bersorak riang menyambut  tindakan Amerika Serikat

Sementara itu, para pemrotes yang baru saja menggunakan surat suara mereka untuk membuktikan bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan pada pemerintah Hong Kong, menyatakan sambutan mereka terhadap dua Rancangan Undang Undang  yang ditandatangani oleh Trump itu. Mereka mengatakan bahwa langkah Amerika Serikat itu merupakan peringatan bagi Beijing dan pemerintah Hong Kong.

Nelson Lam berusia 32 mengatakan kepada “New York Times” bahwa dirinya  berharap, itu adalah sebuah peringatan bagi pejabat Hong Kong dan Beijing. Orang-orang pro-Beijing dan polisi.

“Saya pikir jika mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan mungkin akan mendapatkan sanksi, maka mereka akan merasa terkekang ketika menanggapi kegiatan protes. Kami hanya ingin otonomi kami dapat dipulihkan, itu saja. Kami bukan musuh mereka,” kata Lam.

Joshua Wong Chi Fung, Sekretaris Jenderal Demosistō Hong Kong mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang Undang  ini merupakan tonggak penting dalam hubungan antara Hong Kong dan Amerika Serikat, dan juga melambangkan penyesuaian besar dalam kebijakan Amerika terhadap Hong Kong. Dia menunjukkan bahwa di bawah perang dagang kedua negara, Amerika Serikat masih tetap mementingkan proses demokrasi dan situasi Hak Asasi Manusia Hong Kong.

Lu Bingquan, seorang dosen senior di Departemen Komunikasi, Hong Kong Baptist University, menyatakan kepada BBC bahwa meskipun Hong Kong adalah wilayah administrasi khusus Tiongkok, status ekonomi Hong Kong dan liberalisasi teknologi, modal dan lain-lain,  banyak yang terkait dengan kebijakan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, tinjauan Amerika Serikat terhadap sistem “satu negara, dua sistem” pasti akan membatasi pedoman masa depan Tiongkok terhadap Hong Kong.

Rancangan Undang Undang  Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong” adalah urusan dalam negeri negara manakah?

”Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong” diusulkan bersama oleh Senator Federal Marco Rubio dan Wakil Federal Chris Smith. Smith menyatakan bahwa “Rancangan Undang Undang  Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong” terkait dengan kebijakan luar negeri dan kedaulatan Amerika.

“Bagaimana cara menyesuaikan kebijakan luar negeri kita, ini adalah wilayah kita, ini kedaulatan kita. Kami memutuskan siapa yang bisa masuk dan meninggalkan Amerika Serikat, dan siapa yang bisa datang untuk melakukan bisnis di Amerika Serikat. Kami tidak menyambut pelaku pelanggaran hak asasi manusia,” kata Smith.

Steve Yates, Wakil Penasihat Keamanan Nasional dari mantan Wakil Presiden Amerika Serikat melontarkan pandangannya dalam wawancara bersama dengan wartawan pada pertemuan tahunan “Taiwan Global Institute” di Washington, Amerika Serikat.

“Kapan saja, Kementerian Luar Negeri Tiongkok atau pejabat apa pun yang mencoba untuk memberi tahu Amerika Serikat bahwa apakah Kongres harus meloloskan atau tidak sebuah Rancangan Undang Undang  tertentu, maka mereka telah mencampuri urusan dalam negeri Amerika Serikat. Mereka harus berhenti melakukan hal ini,” katanya.

 “Undang-Undang Kebijakan Amerika dengan Hong Kong” tahun 1992 adalah dasar dari kebijakan Amerika Serikat terhadap Hong Kong.   Undang Undang itu memberikan perlakuan khusus kepada Hong Kong di bidang perdagangan dan transportasi yang berbeda dengan daratan Tiongkok.

Setelah Beijing memperoleh kembali kedaulatan atas Hong Kong pada 1997, Beijing berjanji untuk mengizinkan Hong Kong menikmati “otonomi tingkat tinggi” selama 50 tahun, yang merupakan dasar status khusus Hong Kong berdasarkan hukum Amerika.

Namun, berdasarkan “Undang-Undang Kebijakan Amerika Serikat dengan Hong Kong”, jika Presiden Amerika memastikan bahwa tingkat otonomi Hong Kong tidak mencukupi, maka Amerika dapat mengeluarkan perintah eksekutif untuk menangguhkan status perlakuan khusus terhadap Hong Kong tersebut.

Sedangkan “Rancangan Undang Undang  Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong” adalah amandemen “Undang-Undang Kebijakan Amerika Serikat dengan Hong Kong”, yang membuat situasi otonomi Hong Kong di bawah pengawasan ketat oleh Amerika Serikat. (Lin/WHS)

Visiontimes.com

Komunis Tiongkok telah meluncurkan rencana untuk mempromosikan “pendidikan patriotik” di Hong Kong. Melansir dari Visiontimes, keputusan itu diambil ketika warga Hong Kong masih melanjutkan protesnya terhadap Beijing dan ingin mempertahankan demokrasi dan kebebasan di Hong Kong. 

Otoritas Komunis Tiongkok percaya bahwa pendidikan patriotik akan mencapai kesatuan ideologis dan mempromosikan identitas “One Tiongkok” di wilayah tersebut. Selain Hong Kong, rencananya juga akan diterapkan di Macau.

Pendidikan patriotik

Rencana Komunis Tiongkok membayangkan pendidikan patriotik secara langsung dari taman kanak-kanak sampai ke universitas. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai sosialis dan Komunis  pada anak-anak. Bahkan, untuk menghilangkan apa yang diklaim sebagai “pengaruh asing.” Baik Hong Kong dan Makau adalah bekas wilayah kolonial. 

Shen Chunyao, ketua Komite Hukum Dasar Kongres Rakyat Nasional, menyatakan bahwa Komunis Tiongkok menginginkan “patriot” untuk membentuk badan utama para pemimpin yang dipilih dari dua wilayah.

Pedoman pendidikan patriotik yang dikeluarkan oleh Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara mendefinisikan patriotisme bukan hanya cinta untuk negara, tetapi juga untuk sosialisme dan Partai Komunis. 

Isi pedoman yang dikutip oleh Media Hong Kong, South China Morning Post pada 14 November 2019  berbunyi : “[Kita harus] memperkuat pendidikan praktis ‘satu negara, dua sistem’, menyalurkan orang-orang termasuk rekan senegaranya di Hong Kong, Makau dan Taiwan dan Tionghoa perantauan agar mereka dapat memiliki rasa identitas nasional yang lebih kuat, dan akan secara hati-hati melindungi persatuan nasional dan kohesi ras Tionghoa. ”

Menurut Li Xiaobing, seorang ahli di Hong Kong di Universitas Nankai di Tianjin, pendidikan patriotik diperlukan untuk “memperbaiki” krisis identitas yang dirasakan oleh anak muda Hong Kong. 

Pedoman tersebut menyerukan penggunaan teknologi baru seperti augmented reality dan virtual reality untuk menarik dan mendidik remaja tentang patriotisme. 

Namun, diragukan apakah upaya seperti itu akan menghasilkan patriotisme sejati di antara orang-orang, karena mereka akan dituntut untuk mencintai Partai Komunis Tiongkok. 

Pasalnya, siapa pun yang berpikir secara logis, pencinta kebebasan apakah akan merasa menghormati otoritas yang mengekang pendapat mereka.

Guo Yuhua, seorang profesor sosiologi di Universitas Tsinghua Beijing, kepada Radio Free Asia pada 14 November lalu mengatakan, Cinta seharusnya bukan tentang membeo dengan frasa-frasa yang didoktrin. Itu harus datang dari hati, bukan dari sumber eksternal. 

Menurut dia, Propaganda bukanlah pendidikan, Propaganda adalah indoktrinasi, semacam paksaan. Artinya memaksa seseorang untuk percaya pada doktrin atau konsep tertentu. Jika orang tidak mempercayainya, langkah-langkah yang akan diambil adalah memaksa orang-orang untuk meyakininya, dan mendididik mereka kembali atau berada di bawah banyak tekanan. 

Dia mengatakan, dirinya percaya dokumen kebijakan baru tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan Hong Kong dan Makau. 

Meski demikian, ia menilai tidak akan mencapai apa-apa, karena mencoba untuk memaksakan tindakan paksaan di bawah tekanan tinggi akan menjadi kontraproduktif.”

Di Washington, the Congressional-Executive Commission on China (CECC) menyampaikan keprihatinan dengan rencana di Beijing agar terlibat kendali lebih besar terhadap kehidupan politik Hong Kong.

“Yang sama memprihatinkan adalah # Beijing mengumumkan rencana untuk melakukan kontrol lebih besar terhadap Politik #HongKong, peradilan dan sistem pendidikan untuk mempercepat upaya untuk meloloskan undang-undang keamanan nasional yang selanjutnya akan membatasi kebebasan berbicara dan kebebasan sipil,” demikian cuitan CECC melalui akun resminya di Twitter. Cuitan tersebut dalam referensi untuk undang-undang anti-hasutan dan subversi yang direncanakan berdasarkan Pasal 23 konstitusi mini Hong Kong, Undang-Undang Dasar.

“Beijing juga harus mempertimbangkan kemungkinan kerugian tindakan tambahan apa pun untuk melemahkan otonomi HongKong – gangguan yang lebih politis, membatasi akses ke sistem keuangan global dan sanksi baru oleh AS dan masyarakat internasional,” demikian bunyi cuitan CECC.

Proposal Sebelumnya Ditangguhkan

Proposal untuk pendidikan patriotik di sekolah-sekolah Hong Kong pernah ditangguhkan pada Tahun 2012 silam, setelah ribuan pemrotes berkemah di luar markas pemerintah selama beberapa minggu. Mereka berpakaian hitam-hitam dan meneriakkan penarikan kurikulum yang mereka sebut propaganda “pencucian otak” dari Partai Komunis Tiongkok.

Pada waktu itu, Aktivis mahasiswa Joshua Wong dan kelompok Sarjana, yang mempelopori kampanye melawan “cuci otak” seruan Beijing yang mengklaim untuk “pendidikan moral dan nasional,” kemudian memainkan peran kunci dalam gerakan demokrasi dua tahun kemudian.

(asr)

Epochtimes.com

Lebih dari 3.700 cendekiawan dan pakar internasional dari seluruh dunia, menandatangani pernyataan bersama, mengecam polisi Hongkong yang menggunakan kekerasan terhadap mahasiswa dan masuk ke dalam kampus-kampus universitas tanpa ijin. 

Pernyataan itu, mengecam sejumlah besar gas air mata ke mahasiswa. Institusi yang terkena akibat itu meliputi : The Chinese University of Hong Kong, City University of Hong Kong,The Hong Kong Polytechnic University dan the University of Hong Kong. 

Para sarjana mendesak pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela kebebasan akademik. Mereka meminta hakim polisi untuk membentuk penyelidikan independen terhadap polisi yang menggunakan kekerasan. The Hong Kong Watch pada 26 November mengeluarkan pernyataan bersama para cendekiawan tersebut.

Pernyataan bersama cendekiawan dan pakar internasional itu juga menyampaikan keprihatinan atas kejadian pada 11 November lalu. Saat itu, petugas polisi lalu lintas Hongkong di Sai Wan Ho melepaskan 3 tembakan beruntun, dan polisi lalu lintas yang mengendarai sepeda motor sengaja menabrak kerumunan orang di Kwai Fong. 

Pernyataan juga mengutuk polisi Hongkong karena melanggar Peraturan Umum Polisi, dan menggunakan kekerasan yang tidak masuk akal dalam insiden ini. Ucapan kebencian yang dilontarkan polisi Hong Kong telah menambah parahnya perpecahan sosial.

Para mahasiswa yang berpartisipasi dalam tanda tangan pernyataan bersama itu, juga mendesak manajemen senior lembaga perguruan tinggi Hongkong untuk mengeluarkan pernyataan serius yang menolak polisi masuk ke dalam kampus. Mereka juga didesak mendukung hak kebebasan untuk berkumpul bagi para guru dan siswa. Selain itu, menegaskan kembali tanggung jawab universitas untuk melindungi kebebasan akademik. Tak hanya itu, juga menyediakan lingkungan yang aman bagi siswa untuk menyampaikan pendapat mereka.

Para cendekiawan juga menuntut agar polisi Hongkong segera menghentikan kekerasan. Mereka juga mendesak para petugas polisi yang menggunakan kekerasan yang tidak patut, untuk segera mundur dan meluncurkan penyelidikan terhadap petugas polisi yang diduga melanggar hukum. 

Para pakar dan cendekiawan internasional tersebut juga meminta pemerintah Hongkong untuk membentuk penyelidikan independen. Tujuannya, untuk memeriksa penyalahgunaan wewenang polisi yang dilakukan sejak bulan Juni tahun ini. Mereka juga secara khusus menyebutkan bahwa penyelidikan harus memanggil saksi, mengumpulkan bukti lengkap dan secara independen menilai perilaku polisi.

Pada akhir pernyataan, para penandatangan kembali menegaskan, bahwa mereka akan terus berada di pihak rakyat Hongkong. Mereka percaya bahwa tanggung jawab untuk menjaga kebebasan akademik, kebebasan berbicara, kebebasan wawancara, kebebasan berkumpul dan berserikat. Bahkan keselamatan siswa adalah nilai-nilai universal yang terus diperjuangkan.

Pernyataan bersama tersebut didukung oleh lebih dari 3.700 orang cendekiawan, pakar internasional, termasuk Robert George, profesor ilmu hukum di Universitas Princeton, filsuf Slovaj Zizek, mantan Menteri Keuangan Yunani dan Profesor Ekonomi di Universitas Athena Yanis Varoufakis, ahli bahasa Noam Chomsky, pakar penelitian gender Judith Butler, psikolog kognitif Steven Pinker, filsuf A.C. Grayling dan lainnya.

The Hongkong Watch yang didirikan pada tahun 2017 adalah sebuah NGO yang berbasis di London, Inggris. Tujuan organisasi tersebut adalah memantau hak asasi manusia, kebebasan dan supremasi hukum yang berjalan di Hongkong.

Pengawasan Hongkong diketuai oleh Benedict Rogers, wakil ketua Komite Hak Asasi Manusia Konservatif Inggris, dan anggota terkenal lainnya termasuk politisi Inggris seperti Malcolm Rifkind, mantan ketua Partai Demokrat Liberal dan lainnya.

Pada bulan Januari 2018, Otoritas Pengawasan Hongkong mengeluarkan laporan tentang supremasi hukum di Hongkong. Lembaga itu dituduh oleh Kepala Eksekutif Hongkong Carrie Lam sebagai mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.

Pengawasan Hongkong adalah laporan yang menyampaikan tentang sejumlah masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan di Hongkong. Termasuk laporan mengenai seminar pertama di Parlemen Inggris tentang hak-hak warga negara Inggris di luar negeri. Seminar itu diselenggarakan oleh Lord Alton, anggota House of Lord pada 4 Maret 2019. Pengawasan itu juga laporan bebas akademik yang berjudul ‘Kebebasan Akademik di Hongkong Sejak Tahun 2015 : Di Antara Dua Sistem’ atau Academic Freedom in Hong Kong since 2015 : Between Two Systems. (Sin/asr)

FOTO : Para pengunjuk rasa Hongkong memprotes kebrutalan dan kekerasan seksual polisi Hongkong. (Song Bilong/Epoch Times)

The Epochtimes

Baru-baru ini, agen Komunis Tiongkok Wang Liqiang yang melarikan diri ke Australia untuk mencari suaka politik dengan risiko nyawa terancam mengatakan kepada Epoch Times. Wang Liqiang menuturkan bagaimana operasi intervensi komunis Tongkok di Taiwan, Hong Kong, dan Australia, serta keputusannya memutus hubungan dengan komunis Tiongkok.

Menurut Wang Liqiang, dirinya terus berpikir, dan merenungkan kembali. Keputusan melarikan diri ke Australia itu, apakah baik atau buruk bagi hidupnya. 

“Saya sendiri tidak tahu, tetapi saya sangat yakin bahwa dalam organisasi Komunis Tiongkok, nasibnya pasti tidak akan terlalu baik,“ kata Wang Liqiang. 

Menurut Wang Liqiang, selama beberapa tahun terakhir sebagai agen, dia tahu betul dengan kendali Komunis Tiongkok terhadap Hong Kong itu seperti Skynet yang memantau dan mengendalikan dinamika ideologi dan perilaku semua orang. 

Seiring bertambahnya usia dan perubahan pandangan dunia, perlahan-lahan Wang Liqiang menyadari bahwa perilaku komunis Tiongkok itu adalah tindakan otoriter yang merusak demokrasi dunia dan pelanggaran hak asasi manusia. Pikiran anti-Partai dan anti-Komunis Wang Liqiang menjadi semakin jelas, hingga kemudian Wang Liqiang pun berencana untuk meninggalkan organisasi ini.

Pada April 2019, Wang Liqiang ditugaskan misi baru. Misi baru itu mengharuskan Wang Liqiang ke Taiwan pada 28 Mei 2019 untuk terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi di Taiwan. Membantu Komunis Tiongkok untuk memanipulasi pemilihan presiden Taiwan 2020, agar Taiwan kehilangan kedaulatan independen. Kemudian Komunis Tiongkok memerintah dan menggantikan Republik of China atau Taiwan. 

Wang Liqiang mengatakan bahwa tugas baru itu membuatnya memutuskan untuk meninggalkan komunis Tiongkok. 

“Sebenarnya, dengan menugaskan saya ke Taiwan itu ibarat sumbu api. Seiring dengan adanya keluarga dan kelahiran anak, saya sangat merasakan ketakutan yang lebih besar dari bayang-bayang komunis Tiongkok. Itu akan menjadi ancaman bagi anak, istri, dan seluruh keluarga saya,” kata Wang Liqiang.  

Pada 26 Desember 2018 lalu, Wang Liqiang ke Australia untuk menjenguk anak dan istrinya. Selama berbulan-bulan di Australia, Wang Liqiang merasakan demokrasi dan kebebasan negara itu, yang membuat dirinya semakin malu dengan perilaku Komunis Tiongkok yang merusak demokrasi dan perdamaian dunia.

Jadi Wang Liqiang memutuskan untuk meninggalkan tugas itu secara tuntas, dan sepenuhnya memutuskan hubungan dengan komunis Tiongkok, memilih untuk melindungi demokrasi dan kebebasan manusia.  

Wang Liqiang menuturkan, bahwa pimpinan perusahaan di Hong Kong milik Tiongkok tempat Wang Liqiang bekerja, yakni Xiang Xin telah lama bertugas di badan intelijen domestik skala besar. 

Xiang Xin  pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Perdana Menteri Tiongkok Zou Jiahua pada periode 1991-1998. Kemudian dimutasi ke Komisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan Nasional Tiongkok untuk penelitian militer. 

Pada tahun 1993, komunis Tiongkok yang saat itu mempertimbangkan kedaulatan Hong Kong akan segera dikembalikan pada tahun 1997, Xiang Xin ditunjuk pucuk pimpinan militer komunis Tiongkok untuk mendirikan perusahaan di Hong Kong. Dia  mengubah nama aslinya “Xiang Nianxin” menjadi “Xiang Xin”. 

Menurut penuturan Xiang Xin, dia adalah satu dari sedikit orang di Tiongkok yang diizinkan membawa keluarganya ke Hong Kong dan mengubah namanya untuk bekerja dalam pekerjaan yang berhubungan dengan spionase. Jadi istrinya juga seorang agen komunis Tiongkok. 

Selain itu, Xiang Xin mengakuisisi dua perusahaan terdaftar di Hong Kong, yakni “China Innovation Investment Limited ” dan “China Trends Holdings Limited”, dan bisnis utamanya adalah media komunikasi dan pengembangan integrasi militer-sipil. ” 

Wang Liqiang menuturkan, “Komunis Tiongkok menekan tokoh demokrasi di Hong Kong. Sementara tim Xiang Xin merupakan tim eksekutif paling kuat. 

Mereka lebih dulu menduduki posisi media massa dalam pembentukan opini publik Hong Kong. Media di Hong Kong yang tampak jelas itu merupakan media penting dari corong komunis Tiongkok. 

Penanggung jawab dari media Komunis Tiongkok ini adalah penghubung intelijen yang sangat penting, yaitu, media resmi Xinhuanet, Harian Rakyat-Renmin-ribao, Sina, dan kantor media utama lainnya dari Komunis Tiongkok di Hong Kong. Semua itu merupakan lembaga yang bertanggung-jawab dalam mengawasi gerak-gerik orang Hong Kong. 

Sementara media massa yang samar-samar terutama adalah Wen Wei Po, Phoenix.com, Phoenix New Media, Phoenix News Hong Kong, HKSTV Hong Kong Satellite Television, Asia Digital Media Group, Ta Kung Pao dan lain sebagainya. Semua media itu berada di bawah kendali Komunis Tiongkok.

Wang Liqiang juga menuturkan, Komunis Tiongkok menduduki area perguruan tinggi Hong Kong dan secara ketat mengontrol pergerakan pemuda Hong Kong. 

Sementara itu, melalui “Yayasan Pendidikan Sains dan Teknologi Tiongkok” yang didirikan istri Xiang Xin untuk mendukung mahasiswa lintas daratan dan mahasiswa Hong Kong itu sebenarnya mengembangkan staf intelijennya. 

“Yayasan Pendidikan Sains dan Teknologi Tiongkok” yang didirikan isteri Xiang Xin itu menerima dukungan dana sekitar 500 juta yuan dari Komunis Tiongkok setiap tahun. Yayasan itu secara khusus mengendalikan semua perkembangan ideologi dari para mahasiswa di seluruh universitas, dengan tujuan mempromosikan kebijakan Komunis Tiongkok yang disebut sebagai kebijakan yang baik di Hong Kong.

Menurut Wang Liqiang, dirinya terutama ditugaskan Xiang Xin untuk menyampaikan dan menerapkan kebijakan utamanya. Menyampaikan ideologi dan misi utama komunis Tiongkok kepada mahasiswa dari Tiongkok dan personel intelijen lainnya di Hong Kong melalui makan malam dan pertemuan kecil. Mendorong para mahasiswa Tiongkok di Hong Kong untuk secara aktif mempublikasikan kebijakan dan perkembangan Tiongkok. Meminta mereka untuk mengumpulkan informasi tentang kemerdekaan Hong Kong dan opini terkait anti komunis Tiongkok.  

Wang Liqiang menuturkan, bahwa pada tahun 2015, ia menerima perintah dari Xiang Xin untuk melakukan aksi dalam “Insiden di Toko Buku Causeway Bay” Hong Kong. Para pemegang saham dan karyawan Toko Buku Causeway Bay, terutama Li Bo, operator Toko Buku Causeway Bay diawasi dan diciduk dari Hong Kong. 

Penangkapan Li Bo itu atas arahan Xiang Xin dan dibawa langsung ke daratan Tiongkok oleh personel tertentu.

Agen-agen di Hong Kong bertugas memerangi semua opini yang berkaitan dengan kemerdekaan Hong Kong dan semua publikasi yang dianggap ilegal oleh Komunis Tiongkok. Mereka mengumpulkan semua informasi terlebih dahulu di Hong Kong, dan menganiaya orang-orang di Hong Kong yang menyuarakan kemerdekaan Hong Kong dan runtuhnya partai komunis Tiongkok serta segala sesuatu yang tidak kondusif bagi Komunis Tiongkok. 

Setelah informasi yang relevan dikumpulkan, dan selama ada orang Hong Kong, Tiongkok daratan bahkan orang asing yang terlibat dalam kemerdekaan Hong Kong dan menyentuh masalah sensitif terkait Komunis Tiongkok, agar segera dilaporkan ke Staf Umum Kantor Intelijen, kemudian orang-orang itu diawasi dengan ketat. 

Insiden di Causeway Bay meninggalkan kesan yang dalam pada Wang Liqiang.

“Awalnya saya berpikir komunis Tiongkok tidak boleh ke Hong Kong untuk menangkap orang, apa masih disebut satu negara, dua sistem dengan tindakan seperti itu, bagaimana boleh Anda ke Hong Kong menangkap seseorang lalu membawanya ke Tiongkok?” kata Wang Liqiang. 

Awal mula bekerja sebagai mata-mata

Wang Liqiang, yang selalu menjadi ketua kelas sejak kecil, lulus dari Universitas Keuangan dan Ekonomi Anhui, dan berkecimpung di dunia seni lukisan cat minyak. Lalu bagaimana ceritanya sosok orang yang seharusnya menekuni bidang seni berhubungan dengan badan intelijen komunis Tiongkok?

Wang Liqiang mengatakan bahwa ketika masih kuliah, dia memiliki hubungan yang baik dengan para pemimpin sekolah. Salah satu kerabatnya adalah wakil presiden di perusahaan yang berkantor di Hong Kong. 

Kebetulan pada saat itu, perusahaan  membuka lowongan di bidang laporan keuangan, dan memiliki beberapa saluran di bawah kerangkanya, seperti saluran otomotif, berita, e-commerce, budaya, pendidikan dan sebagainya. 

“Dia meminta saya menangani saluran budaya dan pendidikan. Pekerjaan yang ditawarkan itu membuat saya berpikir itu murni hanyalah tentang pekerjaan dan cocok dengan saya,” kata Wang Liqiang.

Di bawah rekomendasi seorang eksekutif, Wang Liqiang ke perusahaan Hong Kong yang didanai Tiongkok  tersebut.

Wang Liqiang memperkenalkan dirinya sebagai “Direktur Kreatif Proyek China Trends dan China Innovation, yang terutama bertanggung jawab untuk manajemen proyek. Perusahaan itu adalah perusahaan milik Departemen Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok yang didirikan di Hong Kong.  

“Bentuk pekerjaan saya secara permukaan tampak sekilas seperti kegiatan komersial, tetapi sebenarnya ditargetkan pada media. Saya dapat memberi tahu Anda, terutama terkait masalah Hong Kong dan Taiwan. Taoi sebenarnya, yang paling penting adalah masalah Taiwan. Arah ofensif kami tetap ditargetkan pada Taiwan. Dan tugas saya adalah mempertemukan antar orang yang berkepentingan,” kata Wang Liqiang.

Menurut Wang, di Taiwan, pihaknya menyerang opini publik dan media. Di permukaan,  Komunis Tiongkok mendukung Kuomintang, namun sebenarnya tidak mendukung partai mana pun.

“Sikap kami tidak menentu, dengan kata lain tergantung pada kondisi di lapangan. Kami memiliki banyak platform internet. Oleh karena itu, penyebaran informasi, semua harus dioperasikan secara rahasia, ini adalah tugas utama kami,” kata Wang Liqiang. 

Kuomintang adalah Partai Nasionalis di Taiwan. Sebuah partai politik Tiongkok yang dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1912. Didirikan oleh salah satu tokoh besar dalam sejarah Revolusi Tiongkok yaitu Sun Yat-sen dalam masa periode 1894 – Maret 1925. 

Ada pun mengenai pekerjaannya di Hong Kong, terutama memerangi semua opini yang berkaitan dengan kemerdekaan Hong Kong dan semua publikasi yang dianggap ilegal oleh Komunis Tiongkok. Mereka mengumpulkan semua informasi terlebih dahulu di Hong Kong, dan menganiaya orang-orang di Hong Kong yang menyuarakan kemerdekaan Hong Kong. Juga runtuhnya partai komunis Tiongkok serta segala sesuatu yang tidak kondusif bagi Komunis Tiongkok. 

Setelah informasi yang relevan dikumpulkan, dan selama ada orang Hong Kong, Tiongkok daratan bahkan orang asing yang terlibat dalam kemerdekaan Hong Kong dan menyentuh masalah sensitif terkait Komunis Tiongkok, agar segera dilaporkan ke Staf Umum Kantor Intelijen. Kemudian orang-orang ini diawasi dengan ketat.

Terkait hal itu, menaril pandngan  Heng He, seorang pakar masalah Tiongkok, komentator di Radio Sound of Hope, analis Tiongkok pada program Focus Talk di New Tang Dynasty TV, dan penulis untuk the Epoch Times.

Menurut Heng He, mungkin itu merupakan pembelotan mata-mata terburuk dari Komunis Tiongkok dalam 70 tahun terakhir, karena ia adalah salah satu bagian penting dari agen profesional komunis Tiongkok yang beroperasi di Hong Kong. Sementara pimpinannya adalah salah satu tokoh inti dari badan intelijen komunis Tiongkok di Hong Kong.

 Sebelumnya, satu-satunya tokoh yang dapat disejajarkan adalah Yu Qiangsheng, tetapi Yu sendiri bukan mata-mata dan tidak menjalankan operasi secara aktual. Sangat sedikit informasi yang dapat diberikan, selain mengekspos Larry Wu-Taichin.

Larry Wu-Taichin adalah seorang penerjemah bahasa Tionghoa yang bekerja untuk Pelayanan Informasi Penyiaran Luar Negeri CIA.  Larry Wu menjual dokumen-dokumen terklasifikasi kepada komunis Tiongkok sejak tahun 1952 – 1985. (jon)