The Epoch Times menerbitkan serial khusus terjemahan dari buku baru berbahasa Tionghoa berjudul Bagaimana Roh Jahat Komunisme Menguasai Dunia Kita

DAFTAR ISI (Lanjutan Bagian I)

2. Unsur Komunis dalam Pendidikan SD dan SMP

a. Memperbodoh Siswa
b. Sifat destruktif dari Pendidikan Progresivisme
c. Pendidikan: Sarana Siswa yang Merusak
d. Manipulasi Psikologis
e. Penyusupan Pendidikan

3. Tujuan: Menghancurkan Pendidikan di Timur dan Barat

Kesimpulan: Kembali ke Pendidikan Tradisional

DAFTAR PUSTAKA

Roh komunisme tidak lenyap dengan disintegrasi Partai Komunis di Eropa Timur

2. Unsur Komunis dalam Pendidikan SD dan SMP

Meskipun komunisme paling berpengaruh di universitas, komunisme juga memengaruhi pendidikan SD dan SMP. Pengaruh komunisme telah merusak perkembangan intelektual dan kedewasaan anak, membuat anak lebih rentan terhadap pengaruh Kiri di perguruan tinggi.

Komunisme telah menyebabkan generasi siswa memiliki semakin sedikit pengetahuan serta kurang kemampuan berpikir dan terlibat dalam pemikiran kritis. Hal ini telah berlangsung selama lebih dari seratus tahun.

Gerakan pendidikan progresivisme yang dipimpin oleh John Dewey memprakarsai tren tersebut. Reformasi pendidikan selanjutnya umumnya mengikuti arah yang sama.

Selain menanamkan ateisme, teori evolusi, dan ideologi komunis pada siswa, pendidikan SD dan SMP di Amerika Serikat terlibat dalam manipulasi psikologis yang menghancurkan kepercayaan dan moral tradisional siswa.

Ini menanamkan relativisme moral dan konsep modern yang mengakibatkan sikap merusak kehidupan. Hal ini terjadi di semua sektor pendidikan.

Langkah-langkah canggih yang digunakan membuat hampir tidak mungkin bagi siswa dan masyarakat untuk melindungi diri dari tren tersebut.

a. Memperbodoh Siswa

Amerika Serikat adalah republik yang demokratis. Dari presiden hingga anggota parlemen, walikota, dan anggota komite distrik sekolah, semuanya dipilih oleh pemilih. Apakah politik demokratis dapat dikejar dengan cara yang sungguh bermanfaat bagi semua adalah tidak hanya tergantung pada tingkat moral rakyat, tetapi juga pada tingkat pengetahuan dan pemahaman rakyat. Jika pemilih tidak berpengalaman dalam sejarah, sistem politik dan ekonomi, dan masalah sosial, maka pemilih akan mengalami kesulitan memilih pejabat yang akan mendasarkan platform mereka pada kepentingan jangka panjang dan fundamental negara dan masyarakat. Ini menempatkan negara dalam situasi berbahaya.

Pada tahun 1983, sekelompok ahli, yang ditugaskan oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat, menulis laporan Negara Dalam Risiko setelah delapan belas bulan penelitian. Penulis laporan mengatakan:

“Agar negara kita berfungsi, warganegara harus mampu mencapai beberapa pemahaman umum mengenai masalah kompleks, seringkali dengan pemberitahuan singkat dan berdasarkan bukti yang bertentangan atau tidak lengkap. Pendidikan membantu membentuk pemahaman umum ini, hal yang dikemukakan Thomas Jefferson jauh sebelumnya dalam diktumnya yang terkenal: ‘Saya tahu tidak ada penyimpanan yang aman dari kekuatan tertinggi masyarakat kecuali rakyat sendiri; dan jika kita berpikir rakyat tidak cukup tercerahkan untuk menjalankan kendali dengan kebijaksanaan yang sehat, maka obatnya bukanlah merampas kendali tersebut dari rakyat, tetapi memberitahu mengenai kebijaksanaan kepada rakyat.”

Individu dengan sedikit pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis yang buruk tidak dapat mengenali kebohongan dan tipu muslihat. Pendidikan berperan sangat besar.
Oleh karena itu, unsur-unsur komunis menembus semua tingkat sistem pendidikan, untuk membuat siswa menjadi bodoh dan bebal sehingga siswa menjadi rentan terhadap manipulasi.

Laporan ini mengemukakan beberapa poin tambahan: “Dasar-dasar pendidikan masyarakat kita saat ini sedang terkikis oleh gelombang pasang yang biasa-biasa saja yang mengancam masa depan kita sebagai Bangsa dan rakyat.

“Jika kekuatan asing yang tidak bersahabat telah berusaha memaksakan kinerja pendidikan yang biasa-biasa saja yang terjadi pada hari ini di Amerika Serikat, kita mungkin telah melihatnya sebagai tindakan perang.

“Kita bahkan telah menyia-nyiakan pencapaian prestasi siswa setelah tantangan Sputnik. Selain itu, kita telah membongkar sistem pendukung penting yang membantu mewujudkan pencapaian prestasi siswa. Pada dasarnya, kita telah melakukan tindakan pelucutan pendidikan unilateral yang tidak terpikirkan.”[1]

Laporan tersebut mengutip analis Paul Copperman yang mengatakan, “Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara Amerika Serikat, keterampilan pendidikan satu generasi tidak akan melampaui, tidak akan sama, bahkan tidak akan mendekati, orangtua generasi tersebut.”

Laporan tersebut mengutip beberapa temuan mengejutkan: Selain nilai siswa Amerika Serikat sering lebih rendah dibandingkan dengan siswa negara lain, 23 juta orang dewasa Amerika Serikat adalah buta huruf secara fungsional — yaitu, hanya memiliki keterampilan melek huruf paling dasar dan kurang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan pekerjaan modern yang kompleks.

Rasio buta huruf secara fungsional adalah 13 persen di antara orang yang berusia 17 tahun dan dapat mencapai 40 persen di kalangan minoritas. Dari tahun 1963 hingga 1980, skor Uji Kemampuan Skolastik menurun, di mana skor bahasa rata-rata turun lebih dari 50 poin, dan skor matematika rata-rata turun hampir 40 poin.

“Banyak orang berusia 17 tahun tidak memiliki keterampilan intelektual ‘tingkat tinggi’ yang seharusnya kita harapkan dari mereka. Hampir 40 persen dari mereka tidak dapat mengambil kesimpulan dari bahan tertulis; hanya seperlima yang dapat menulis esai persuasif; dan hanya sepertiga yang dapat menyelesaikan masalah matematika yang membutuhkan beberapa langkah penyelesaian.”[2]

Setelah tahun 1980-an, rakyat yang berwawasan luas di bidang pendidikan meluncurkan kampanye Kembali ke Dasar, tetapi apakah kampanye tersebut membantu menghentikan penurunan pendidikan Amerika Serikat? Pada tahun 2008, Mark Bauerlein, seorang profesor bahasa Inggris di Universitas Emory, menulis buku The Dumbest Generation.
Bab pertama buku ini menggabungkan hasil pemeriksaan dan survei oleh Departemen Pendidikan dan organisasi non-pemerintah, yang merangkum kesenjangan pengetahuan siswa Amerika Serikat dalam mata pelajaran sejarah, kewarganegaraan, matematika, sains, teknologi, seni rupa, dan banyak lagi.

Pada ujian sejarah dalam Penilaian Kemajuan Pendidikan Nasional tahun 2001, 57 persen siswa mendapat nilai “di bawah dasar” dan hanya 1 persen siswa yang mencapai “tingkat lanjut.” Anehnya, dalam menanggapi pertanyaan “Negara mana yang merupakan sekutu Amerika Serikat dalam Perang Dunia II?”, 52 persen siswa memilih menjawab Jerman, Jepang, atau Italia, bukannya Uni Soviet. Hasil di bidang lain sama mengecewakan. [3]

Penurunan kualitas pendidikan di Amerika Serikat adalah jelas bagi semua. Sejak tahun 1990-an, istilah “pembodohan” telah muncul di banyak buku mengenai pendidikan Amerika Serikat dan telah menjadi konsep yang tidak dapat dihindari oleh pendidik Amerika Serikat. John Taylor Gatto, seorang guru senior dan peneliti pendidikan di New York City, menulis, “Ambillah matematika kelas lima SD atau buku retorika dari tahun 1850 dan anda akan melihat bahwa teks-teks itu kini diajarkan pada tingkat perguruan tinggi.”[4]

Untuk menghindari sistem pendidikan Amerika Serikat tampak buruk, pada tahun 1994, Layanan Pengujian Pendidikan harus mendefinisikan kembali nilai ujian masuk universitas, Uji Kemampuan Skolastik. Ketika Uji Kemampuan Skolastik mulai mengadopsi bentuk modern pada tahun 1941, rata-rata skor ujian bahasa adalah 500 poin (nilai tertinggi adalah 800 poin). Pada tahun 1990-an, skor rata-rata ujian bahasa turun menjadi 424 poin; Layanan Pengujian Pendidikan kemudian mendefinisikan kembali 424 sebagai 500 poin. [5]

Penurunan kualitas pendidikan tidak hanya tercermin dalam penurunan melek huruf siswa. Karena kurangnya pengetahuan dasar, di Amerika Serikat fakultas yang menuntut mahasiswa untuk berpikir kritis telah sangat berkurang. Pada tahun 1990-an, cendekiawan Thomas Sowell menunjukkan: “Johnny bukan hanya tidak dapat membaca, Johnny bahkan tidak dapat berpikir. Johnny tidak tahu apa itu pemikiran, karena berpikir sering dibingungkan dengan perasaan di banyak sekolah negeri.”[6]

Berbeda dengan para pemimpin mahasiswa yang pemberontak di tahun 1960-an yang dapat berbicara dengan fasih, anak muda masa kini yang berpartisipasi dalam protes jalanan dan diwawancarai oleh wartawan berita televisi jarang dapat mengekspresikan tuntutan mereka dengan jelas. Mereka tidak memiliki akal sehat dan alasan dasar.

Alasan menurunnya nilai bukan karena siswa saat ini tidak sepintar sebelumnya, tetapi karena komunisme diam-diam melakukan perang melawan generasi berikutnya, menggunakan sistem pendidikan sebagai senjata.

Charlotte Thomson Iserbyt, penulis buku The Deliberate Dumbing Down of America: A Chronological Paper Trail atau Memperbodoh Amerika Serikat Dengan Sengaja: Kronologi Investigasi Membongkar Dokumen, dan mantan penasihat kebijakan senior Departemen Pendidikan Amerika Serikat pada tahun1980-an, mengatakan, “Alasan orang Amerika Serikat tidak memahamiperang ini adalah karena orang Amerika Serikat telah bertarung secara rahasia — di sekolah-sekolah di Amerika Serikat, menargetkan anak-anak kita yang menjadi tawanan di ruang kelas.”[7]

The Epoch Times menerbitkan serial khusus terjemahan dari buku baru berbahasa Tionghoa berjudul Bagaimana Roh Jahat Komunisme Menguasai Dunia Kita

oleh Tim Editorial “Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis”

Roh komunisme tidak lenyap dengan disintegrasi Partai Komunis di Eropa Timur

Daftar ISI

Pengantar

1. Roh Komunisme di Universitas di Barat

a. Keparahan Sayap Kiri di Fakultas-Fakultas Universitas
b. Membentuk Kembali Akademisi Tradisional Dengan Ideologi Komunis
c. Menggunakan Bidang Akademik Baru untuk Penyusupan Ideologis
d. Mempromosikan Radikalisme Kiri
e. Menyangkal Tradisi Amerika yang Hebat
f. Berjuang Melawan Klasik Peradaban Barat
g. Memonopoli Buku Teks dan Seni Liberal
h. Universitas ‘Pendidikan-Ulang’: Cuci Otak dan Kerusakan Moral

Daftar Pustaka

Pengantar

Pendidikan berperan penting dalam membina kesejahteraan dan pemenuhan diri individu, menjaga stabilitas sosial, dan mengamankan masa depan suatu negara. Tidak ada peradaban besar dalam sejarah kemanusiaan yang menganggap remeh pendidikan.

Tujuan pendidikan adalah untuk mempertahankan standar moral umat manusia dan melestarikan kebudayaan manusia yang dianugerahi Tuhan. Ini adalah cara di mana pengetahuan dan pengerjaan diberikan, dan manusia disosialisasikan.

Secara tradisional, manusia yang berpendidikan menghormati Surga, percaya pada dewa, dan berusaha untuk mengikuti nilai kebajikan. Mereka memiliki pengetahuan luas mengenai kebudayaan tradisional serta penguasaan atas satu atau lebih perdagangan. Didedikasikan untuk panggilan hidup mereka, mereka percaya dalam memperlakukan orang lain dengan kebaikan. Mereka berfungsi sebagai pilar masyarakat, elit nasional, dan penjaga peradaban. Karakter dan perilaku mereka yang luar biasa mendapatkan nikmat dan berkah Ilahi.

Untuk menghancurkan umat manusia, roh komunisme bertujuan untuk memutuskan hubungan manusia dengan para dewa. Merusak pendidikan tradisional adalah langkah yang sangat diperlukan. Jadi, komunisme mengadopsi berbagai strategi untuk menyerang dan merusak pendidikan di Timur dan Barat.

Di negara-negara Timur yang memiliki tradisi kebudayaan yang mendalam, penipuan saja tidak cukup untuk menipu seluruh manusia. Komunisme secara sistematis membantai elit tradisional untuk menghentikan para pembawa kebudayaan supaya tidak memberikan warisan tradisi kebudayaannya kepada generasi berikutnya.

Bersamaan dengan itu, roh komunisme membombardir seluruh penduduk dengan propaganda tanpa henti.

Sejarah dan akar kebudayaan Barat adalah relatif sederhana, sehingga memberikan lahan subur bagi komunisme untuk mencemari masyarakat Barat secara rahasia dengan menumbangkan dan menyabotase pendidikan Barat. Faktanya, kerusakan pemuda di Barat jauh lebih parah jika dibandingkan dengan pemuda di Tiongkok.

Selama pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016, fitnah yang sudah berlangsung lama oleh media arus utama dari kandidat konservatif, ditambah dengan jajak pendapat yang menyesatkan yang dilakukan sebelum pemungutan suara, membuat banyak orang kaget — terutama mahasiswa muda — begitu hasil aktual pemilihan diumumkan.

Setelah kemenangan Donald Trump, sebuah fenomena konyol muncul di universitas di seluruh Amerika Serikat. Beberapa mahasiswa merasakan ketakutan, kelelahan, atau trauma emosional akibat pemilihan presiden di mana kelas tempat mereka sedang menuntut ilmu dibatalkan dan ujian dijadwalkan ulang. Untuk meringankan stres dan kecemasan mahasiswa, beberapa universitas terkemuka menyelenggarakan berbagai kegiatan terapi, yang mencakup bermain dengan Play-Doh atau membangun blok, mewarnai, dan meniup gelembung. Beberapa universitas bahkan menyediakan kucing dan anjing peliharaan bagi mahasiswa untuk menghibur mereka. Banyak universitas memberi mahasiswa konseling psikologis, kelompok bantuan terorganisir, dan layanan yang didirikan seperti “pemulihan pasca pemilihan presiden” atau “sumber daya dan dukungan pasca pemilihan presiden.”[1]

Kemustahilan bagaimana proses demokrasi yang normal berubah menjadi lebih menakutkan daripada bencana alam atau serangan teroris menunjukkan kegagalan sistem pendidikan Amerika. Mahasiswa, yang harusnya berpikiran matang dan rasional, menjadi tidak toleran dan kekanak-kanakan ketika dihadapkan dengan perubahan dan kesulitan.

Kegagalan total pendidikan Amerika adalah salah satu hal paling menyedihkan yang terjadi di negara ini dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini menandakan keberhasilan misi komunisme untuk menyusup dan merusak masyarakat Barat.

Bab ini terutama berfokus pada Amerika Serikat sebagai contoh bagaimana pendidikan di masyarakat bebas disabotase oleh komunisme. Pembaca dapat menerapkan logika yang sama untuk menyimpulkan bagaimana pendidikan sedang dirusak di negara-negara lain dalam pembahasan yang sama.

Penyusupan komunis terhadap pendidikan Amerika terwujud setidaknya dalam lima bidang.

Langsung Mempromosikan Ideologi Komunis Di Kalangan Muda. Ideologi komunis secara bertahap mengambil alih akademisi Barat dengan menyusup ke bidang studi tradisional yang penting, serta mengarang ilmu-ilmu baru yang terikat pada pengaruh ideologisnya. Sastra, sejarah, filsafat, ilmu sosial, antropologi, studi hukum, multimedia, dan konsentrasi lainnya dibanjiri dengan berbagai turunan dari teori Marxis. “Kebenaran politik” menjadi pedoman untuk menyensor pemikiran bebas di kampus.

Mengurangi Paparan Generasi Muda ke Kebudayaan Tradisional. Kebudayaan tradisional, pemikiran ortodoks, sejarah asli, dan sastra klasik difitnah dan disingkirkan dalam berbagai cara.

Menurunkan Standar Akademik Dimulai di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Karena pengajaran telah semakin berkurang, siswa dari generasi baru menjadi kurang melek huruf dan secara matematis mampu. Mereka kurang memiliki pengetahuan, dan kemampuan mereka untuk berpikir kritis terhambat. Sulit bagi para siswa ini untuk menangani pertanyaan penting mengenai kehidupan dan masyarakat dengan cara yang logis dan terus terang, dan bahkan lebih sulit bagi mereka untuk melihat melalui tipuan komunisme.

Mengindoktrinasi Siswa Muda Dengan Gagasan Menyimpang. Seiring bertambahnya usia anak-anak ini, konsep yang ditanamkan di dalamnya menjadi begitu kuat sehingga hampir mustahil untuk mengidentifikasi dan memperbaikinya.

Mencekoki Siswa dengan Keegoisan, Keserakahan, dan Sesuka Hatinya. Ini termasuk mengkondisikan siswa untuk menentang otoritas dan tradisi, menggembungkan ego dan rasa memiliki hak mereka, mengurangi kemampuan siswa untuk memahami dan mentolerir pendapat yang berbeda, dan mengabaikan pertumbuhan psikologisnya.

Komunisme telah mencapai tujuannya di hampir semua dari lima bidang tersebut. Ideologi Kiri adalah tren terkemuka di universitas di Amerika. Para sarjana dengan ide yang berbeda telah tersingkirkan dalam posisi mengajar atau dilarang menyuarakan pandangan tradisionalnya.

Empat tahun indoktrinasi intensif membuat lulusan perguruan tinggi memiliki kecenderungan untuk liberalisme dan progresivisme. Mereka cenderung menerima ateisme, teori evolusi, dan materialisme tanpa berpikir dua kali. Mereka menjadi “kepingan salju” yang berpikiran sempit yang tidak memiliki akal sehat dan mengejar gaya hidup hedonistik tanpa bertanggung jawab atas tindakannya. Mereka kurang pengetahuan, memiliki pandangan dunia yang sempit, tahu sedikit atau tidak tahu sama sekali mengenai sejarah Amerika atau dunia, dan telah menjadi sasaran utama penipuan komunis.

Di mata dunia, Amerika Serikat masih menjadi pemimpin di bidang pendidikan. Selama lebih dari seabad, Amerika Serikat telah menjadi negara adikuasa politik, ekonomi, dan militer. Dana untuk pendidikannya jauh melebihi kebanyakan negara. Setelah Perang Dunia II, demokrasi dan kemakmuran Amerika menarik orang-orang berbakat dari seluruh dunia. Program pascasarjana STEM (science technology engineering mathematics) dan sekolah profesional di Amerika Serikat tidak ada duanya.

Namun, krisis sedang berlangsung di Amerika. Proporsi mahasiswa asing dalam program pascasarjana STEM jauh melebihi mahasiswa Amerika, dan kesenjangannya meningkat setiap tahunnya. [2] Hal ini mencerminkan erosi pendidikan dasar, menengah, dan pasca-sekolah menengah di seluruh Amerika Serikat. Para siswa dengan sengaja dibodohi dan dihancurkan. Konsekuensinya sedang berlangsung di depan mata kita, dan masih banyak lagi konsekuensi yang akan datang.

Pembangkang KGB Yuri Bezmenov, yang diperkenalkan di Bab Lima, menjelaskan pada awal tahun 1980-an bagaimana penyusupan ideologis komunis di Amerika hampir selesai: “Bahkan jika anda mulai sekarang, di sini saat ini, anda mulai mendidik generasi baru Amerika, anda masih membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun untuk mengubah gelombang persepsi ideologis realitas kembali menjadi normal.”[3]

Sepertiga abad telah berlalu sejak Yuri Bezmenov memberikan wawancara. Selama periode ini, bahkan ketika kita menyaksikan jatuhnya Uni Soviet dan rezim sosialis lainnya di Eropa Timur, penyusupan dan subversi komunisme di Barat tidak berhenti sama sekali. Unsur-unsur komunis di Barat menetapkan pandangannya pada pendidikan sebagai target utama. Unsur-unsur komunis di Barat mengambil alih institusi di semua tingkatan, mempromosikan teorinya sendiri mengenai pendidikan, ilmu mendidik, dan mengasuh anak.

Harus ditekankan bahwa hampir semua orang di dunia, terutama mereka yang kuliah setelah tahun 1960-an, telah terkena pengaruh komunis. Kemanusiaan dan ilmu sosial adalah yang paling terpengaruh. Walaupun hanya beberapa individu yang secara sengaja mempromosikan ideologi komunis, tetapi sebagian besar orang di bidang ini secara tidak sadar telah diindoktrinasi. Di sini kami mengungkap tujuan komunisme sehingga seseorang dapat mengenali dan menjauhkan diri dari komunisme.

1. Roh Komunisme di Universitas di Barat

a. Keparahan Sayap Kiri di Fakultas-Fakultas Universitas

Salah satu penyebab terpenting dari mahasiswa memeluk ideologi sosialis atau komunis, atau mahasiswa dipengaruhi oleh ideologi radikal seperti feminisme dan lingkunganisme (akan dibahas kemudian dalam buku ini), adalah kenyataan bahwa sebagian besar staf di universitas Amerika bersandar ke Kiri.

Dalam sebuah studi tahun 2007 berjudul “Pandangan Sosial dan Politik Profesor Amerika,” di antara 1.417 anggota fakultas perguruan tinggi penuh-waktu yang disurvei, 44,1 persen menganggap dirinya adalah liberal, 46,1 persen menganggap dirinya adalah moderat, dan hanya 9,2 persen menganggap dirinya adalah konservatif. Di antara mereka, proporsi konservatif di masyarakat universitas sedikit lebih tinggi (19 persen), dan liberal sedikit lebih rendah (37,1 persen).

Di perguruan tinggi seni, 61 persen anggota fakultas adalah liberal, sedangkan konservatif hanya 3,9 persen. Studi ini juga mencatat bahwa anggota fakultas yang hampir pensiun lebih berhaluan Kiri daripada anggota fakultas baru. Dalam kelompok usia 50-64 tahun, 17,2 persen menyatakan diri sebagai aktivis sayap Kiri. Studi ini juga menyatakan bahwa sebagian besar anggota fakultas universitas mendukung hak homoseksualitas dan aborsi. [4]

Studi setelah tahun 2007 juga memastikan para profesor di universitas empat-tahun di Amerika Serikat lebih berhaluan Kiri. Sebuah studi yang diterbitkan di Econ Journal Watch pada tahun 2016 mensurvei pemilih status pendaftaran profesor di departemen sejarah dan ilmu sosial di empat puluh universitas terkemuka di Amerika Serikat. Di antara 7.243 profesor yang disurvei, ada 3.623 profesor adalah Partai Demokrat dan 314 profesor adalah Partai Republik, atau rasio 11,5:1. Di antara lima departemen yang disurvei, departemen sejarah adalah yang paling tidak seimbang, dengan rasio 35:1. Bandingkan ini dengan survei serupa di tahun 1968: Di antara para profesor sejarah pada saat itu, rasio Demokrat:Republik adalah 2,7:1. [5]

Survei lain untuk fakultas universitas empat-tahun pada tahun 2016 menemukan bahwa kecenderungan politis fakultas adalah tidak seimbang, terutama di wilayah New England. Berdasarkan data tahun 2014, survei menemukan bahwa rasio profesor liberal dengan profesor konservatif di perguruan tinggi dan universitas nasional adalah 6:1. Di wilayah New England, rasio ini adalah 28:1.[6] Sebuah studi tahun 2016 oleh Pew Research Center menemukan bahwa 31 persen orang yang pernah belajar di sekolah pascasarjana memiliki pandangan liberal, 23 persen cenderung berpandangan liberal, hanya 10 persen memiliki pandangan konservatif, dan 17 persen cenderung berpandangan konservatif. Studi ini menemukan bahwa sejak tahun 1994, orang-orang yang telah menerima pendidikan tingkat pascasarjana telah meningkat secara bermakna dalam memegang pandangan liberal. [7]

Para sarjana yang menghadiri seminar di American Enterprise Institute pada tahun 2016 mengatakan bahwa sekitar 18 persen ilmuwan sosial di Amerika Serikat menganggap dirinya adalah kaum Marxis, dan hanya 5 persen menganggap dirinya adalah konservatif. [8]

Senator Ted Cruz pernah mengomentari fakultas hukum dari sebuah universitas bergengsi tempat ia pernah menuntut ilmu. “Di fakultas tersebut, lebih banyak yang mendeklarasikan dirinya sebagai Komunis daripada dari Partai Republik. Jika anda meminta mereka untuk memilih apakah negara ini harus menjadi negara sosialis, 80 persen akan memilih ya, dan 10 persen akan berpikir hal tersebut terlalu konservatif,” kata Ted Cruz.[9]

Komunisme memulai memasuki pendidikan Amerika sejak ia berakar di Amerika Serikat. Sejak awal abad ke-20, banyak intelektual Amerika telah menerima ide komunis atau varian sosialis Fabian. [10]

Gerakan kontra-kebudayaan tahun 1960-an menghasilkan sejumlah besar mahasiswa muda anti-tradisional. Dalam tahun-tahun pembentukan orang-orang ini, mereka sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Marxisme dan teori Sekolah Frankfurt. Pada tahun 1973, setelah Presiden Nixon menarik pasukan Amerika dari Perang Vietnam, kelompok-kelompok mahasiswa yang terkait dengan gerakan anti-perang mulai memudar menjadi tidak jelas, karena alasan utama untuk melakukan protes telah hilang. Tetapi radikalisme yang digodok oleh gerakan mahasiswa berskala besar ini tidak lenyap.

Mahasiswa radikal tetap melanjutkan studi pascasarjana di bidang sosial dan budaya — dalam bidang jurnalisme, sastra, filsafat, sosiologi, pendidikan, studi budaya, dan sejenisnya. Setelah menerima gelar tersebut, mereka mulai berkarier di lembaga-lembaga yang paling berpengaruh terhadap masyarakat dan kebudayaan, seperti universitas, media berita, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Apa yang membimbing mereka pada waktu itu terutama adalah teori “pawai panjang menuju lembaga-lembaga” yang diajukan oleh seorang Marxis bernama Italia Antonio Gramsci. “Pawai panjang” ini bertujuan untuk mengubah tradisi terpenting peradaban Barat.

Filsuf Sekolah Frankfurt, Herbert Marcuse dianggap sebagai “bapak baptis spiritual” oleh mahasiswa Barat yang memberontak. Pada tahun 1974, Herbert Marcuse menegaskan bahwa Kiri Baru adalah tidak mati, “dan Kiri Baru akan bangkit kembali di universitas.” [11] Faktanya, Kiri Baru tidak hanya berhasil bertahan: Pawai panjang melalui lembaga-lembaga itu adalah sukses besar-besaran. Seperti yang ditulis oleh seorang profesor radikal:

“Setelah Perang Vietnam, banyak dari kami tidak hanya merangkak kembali ke bilik sastra kami; kami melangkah ke posisi akademik. Dengan berakhirnya perang, visibilitas kami hilang, dan tampaknya untuk sementara waktu — bagi yang tidak patuh — bahwa kami telah menghilang. Sekarang kami memiliki masa jabatan, dan pekerjaan membentuk kembali universitas telah dimulai dengan sungguh-sungguh.”[12]

Istilah “radikal kedudukan tetap” diciptakan oleh Roger Kimball dalam bukunya dengan nama yang sama, diterbitkan pada tahun 1989. Istilah ini merujuk pada mahasiswa radikal yang telah aktif dalam gerakan anti-perang, hak sipil, atau feminis tahun 1960-an dan kemudian masuk universitas untuk mengajar dan memperoleh masa jabatan pada tahun 1980-an.

Dari sana, mereka menanamkan sistem nilai politik mereka kepada mahasiswa dan menciptakan generasi baru radikal. Beberapa generasi baru radikal ini menjadi kepala departemen dan dekan. Tujuan karya ilmiah mereka bukan untuk mengeksplorasi kebenaran, tetapi untuk memanfaatkan akademisi sebagai alat untuk merusak peradaban dan tradisi Barat. Mereka bertujuan untuk menumbangkan masyarakat arus utama dan sistem politik dengan menghasilkan lebih banyak revolusioner seperti mereka.

Setelah radikal kedudukan tetap, profesor dapat berpartisipasi dalam berbagai komite dan memiliki suara yang berpengaruh dalam merekrut anggota fakultas baru, menetapkan standar akademik, memilih topik untuk tesis pascasarjana, dan menentukan arah penelitian. Mereka memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan kekuasaannya untuk menyingkirkan kandidat yang tidak sesuai dengan ideologi mereka. Karena alasan ini, individu yang lebih berpikiran tradisional yang mengajar dan melakukan penelitian sesuai dengan konsep tradisional terus disingkirkan. Ketika profesor dari generasi yang lebih tua pensiun, mereka yang menggantinya kebanyakan adalah cendekiawan sayap Kiri yang telah diindoktrinasi dengan ide komunis.

Antonio Gramsci, yang menciptakan “pawai panjang melalui lembaga-lembaga,” membagi para intelektual menjadi dua kubu: intelektual tradisional dan intelektual organik. Intelektual tradisional adalah tulang punggung yang mempertahankan budaya tradisional dan tatanan sosial, sementara intelektual organik, yang tergabung dalam kelas atau kelompok yang baru muncul, berperan kreatif dalam proses memperjuangkan hegemoni di kelas atau kelompoknya.[13] “Kelas sosial rendah” menggunakan intelektual organik dalam perjalanannya untuk merebut hegemoni kultural dan politis.

Banyak radikal kedudukan tetap mendefinisikan dirinya sebagai “intelektual organik” yang menentang sistem saat ini. Seperti Antonio Gramsci, mereka mengikuti aksioma Marxis: “Para filsuf hanya menafsirkan dunia, dengan berbagai cara. Namun, intinya adalah mengubahnya.”[14]

Dengan cara ini, pendidikan untuk kaum Kiri bukanlah menanamkan esensi pengetahuan dan peradaban manusia, tetapi mengutamakan mahasiswa untuk politik radikal, aktivisme sosial, dan “keadilan sosial.” Setelah lulus dan setelah bergabung dengan masyarakat, para mahasiswa tersebut melampiaskan ketidakpuasannya terhadap sistem masyarakat saat ini dengan cara memberontak terhadap kebudayaan tradisional dan menyerukan revolusi destruktif.

The Epoch Times menerbitkan serial khusus terjemahan dari buku baru berbahasa Tionghoa berjudul Bagaimana Roh Jahat Komunisme Sedang Menguasai Dunia Kita

oleh Tim Editorial “Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis”

Daftar ISI

1.Seni: Hadiah Dari Ilahi
2.Pengaruh Besar Seni pada Kemanusiaan
3.Sabotase dan Penyalahgunaan Seni ala Komunisme
a.Seni di Negara-negara Komunis
b.Unsur Komunis Di Balik Avant-Garde
c.Pembalikan Estetika Tradisional: Jeleknya Seni
d.Penyimpangan Sastra

Kesimpulan
Daftar Pustaka

1. Seni: Hadiah dari Ilahi

Peradaban manusia telah menghasilkan banyak buku mengenai apa itu keindahan sejati. Manusia yang percaya pada Tuhan tahu bahwa semua keajaiban di dunia berasal dari Surga. Seni yang mendalam adalah upaya untuk meniru dan menampilkan keindahan Surga di dunia manusia. Inspirasi seorang seniman berasal dari para dewa.

Jika seniman menerima pencerahan dan berkah dari dewa, mereka dapat menjadi tokoh yang luar biasa di bidangnya.

Dengan iman yang kuat dan pengabdian kepada Ilahi, para seniman besar selama zaman Renaisans menyelami kecerdikannya untuk menciptakan karya dalam memuji para dewa. Pikiran lurus dan tindakan kebajikan para seniman menerima penegasan dan berkat Ilahi.

Seniman pada periode pertengahan Renaisans, termasuk Da Vinci, Michelangelo, dan Raphael, memahami teknik yang jauh melebihi para pendahulu mereka dan rekan-rekan mereka, seolah-olah berkat mukjizat. Karya-karya mereka — termasuk lukisan, patung, dan arsitektur — menjadi karya klasik dunia seni yang tak lekang oleh waktu.

Selama berabad-abad, karya-karya ini menjadi contoh mulia bagi kemanusiaan. Dengan menghargai karya-karya ini, tidak hanya oleh para seniman dari generasi selanjutnya dapat mempelajari teknik artistik murni, tetapi anggota masyarakat juga dapat benar-benar merasakan dan melihat kehadiran Ilahi.
Ketika hal ini berhasil, teknik-teknik yang menciptakannya, dan semangat yang ditanamkan para seniman semuanya terpelihara, masyarakat manusia mampu mempertahankan hubungan dengan yang Ilahi. Kemudian, bahkan ketika masyarakat manusia melewati periode kemerosotan dan kemundurannya, akan ada harapan untuk kembali ke tradisi dan jalan menuju keselamatan.

Prinsip yang sama berlaku di bidang musik. Seperti kata pepatah, dilaporkan dari gedung opera Jerman, berbunyi: “Bach memberi kami firman Tuhan. Mozart memberi kami tawa Tuhan. Beethoven memberi kami api Tuhan. Tuhan memberi kami musik agar kami dapat berdoa tanpa kata-kata. ”Sepanjang hidupnya, Johann Sebastian Bach menganggap pujian, penyembahan serta pengabdian kepada Tuhan sebagai prinsip tertinggi dalam penciptaan musiknya. Pada semua skor musiknya yang penting, huruf-huruf SDG dapat dilihat — singkatan dari “Soli Deo gloria,” yang berarti “kemuliaan hanya untuk Tuhan saja.”

Ini adalah alam tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang seniman — pematerialisasian objek-objek surgawi di alam manusia melalui wahyu Allah. Lukisan dan patung besar, dan skor paling luhur di awal kanon dan barok klasik, adalah semua karya para penganut agama dan mewakili puncak karya seni yang dapat dicapai manusia.

Tiga elemen terpenting dalam penciptaan artistik adalah representasi, penciptaan, dan komunikasi. Semua kreasi artistik berisi tema, yaitu pesan yang ingin dikomunikasikan oleh penggagas terlepas dari bentuk seni, apakah itu puisi, lukisan, patung, fotografi, novel, drama, tarian, atau film.
Seniman menyampaikan tema tersebut ke dalam hati pembaca, pendengar, atau pemirsa. Proses ini adalah komunikasi – transmisi pikiran si seniman kepada penerima.

Untuk mencapai tujuan komunikasi, seniman harus memiliki kemampuan luar biasa untuk meniru dan menghadirkan kembali — dengan objek imitasi menjadi dunia para dewa atau manusia, atau bahkan dunia bawah.
Berdasarkan target representasinya, para seniman memulai kreasinya — suatu proses penyempurnaan unsur-unsur yang lebih dalam atau lebih esensial dari objek, dan penguatan ekspresif atau kemampuan seniman untuk berkomunikasi dan menjangkau ke jantung audiens mereka. Jika seniman memiliki iman yang benar kepada yang Ilahi dan moralitas, maka yang Ilahi akan memberinya ilham penciptaan. Karya-karya seperti itu kemudian akan bersifat Ilahi, murni, dan murah hati — bermanfaat bagi seniman dan masyarakat.

Di sisi lain, ketika seniman meninggalkan standar moral, unsur negatif membajak proses kreatif, di mana kekuatan jahat mengerahkan pengaruh dan memanfaatkan seniman untuk menggambarkan kreasi yang mengerikan dan aneh dari dunia bawah. Karya-karya semacam ini membahayakan penggagasnya dan masyarakat luas.

Nilai seni tradisional ortodoks adalah jelas. Budaya dan seni Ilahi di Timur dan Barat adalah koneksi yang terjalin antara para dewa dengan peradaban manusia, dan dimaksudkan untuk membawa mereka ke dalam kontak. Gagasan dan pesan yang disampaikan melalui seni ini adalah keindahan, kebajikan, cahaya, dan harapan.
Di sisi lain, seni yang buruk diciptakan oleh seniman yang berada di bawah kendali unsur jahat. Mereka mendorong terjadinya keretakan antara manusia dengan Tuhan dan menyeret manusia lebih dekat ke kejahatan.

Roh komunisme tidak lenyap dengan disintegrasi Partai Komunis di Eropa Timur

The Epoch Times menerbitkan serial khusus terjemahan dari buku baru berbahasa Tionghoa berjudul Bagaimana Roh Jahat Komunisme Sedang Menguasai Dunia Kita,

Oleh Tim Editorial “Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis”

Daftar ISI

1 – Hukum dan Iman

2- Hukum sebagai Alat Tirani Di Bawah Rejim Komunis
a.Kebijakan Ekstralegal Mengenai Teror Negara
b.Standar yang Benar-Benar Berubah dan Salah
c.Partai Komunis Tiongkok: Pengabaian Hukum secara Resmi

3-Bagaimana Komunisme Menyesatkan Hukum di Barat

a.Melemahkan Dasar Moral Hukum
b.Merebut Kekuatan Perundang-Undangan dan Mengumumkannya Secara Resmi
c.Menyalurkan Hukum Jahat
d.Membatasi Penegakan Hukum
e.Menggunakan Hukum Asing untuk Melemahkan Kedaulatan Amerika Serikat

4-Memulihkan Roh Hukum

DAFTAR PUSTAKA

1 – Hukum dan Iman

Hukum adalah kekuatan yang kokoh bagi kejujuran dan keadilan yang menegaskan kebaikan dan menghukum kejahatan. Apa yang baik dan apa yang jahat harus ditentukan oleh mereka yang menulis hukum. Dari perspektif iman, kriteria ini berasal dari para dewa. Kitab suci agama memberikan dasar bagi hukum yang mengatur masyarakat manusia.

Kode Hammurabi di Babilon kuno adalah hukum tertulis pertama dalam sejarah manusia, yang terukir di atas Lempeng Batu, adalah pemandangan yang kuat: Shamash, dewa matahari dan keadilan, melimpahkan hukum kepada Raja Hammurabi. Ini adalah penggambaran dewa yang memberi kedaulatan seorang manusia atas otoritas untuk memerintah rakyatnya menggunakan aturan hukum.

Bagi orang Ibrani, Sepuluh Perintah Allah dalam Perjanjian Lama dianggap sebagai hukum Ilahi sekaligus sekuler – sebuah tradisi yang menjadi dasar budaya hukum Barat. Dimulai dengan kaisar-kaisar Romawi abad keempat dan Kaisar Romawi Timur Justinian I dan penerus tahtanya, dan berlanjut ke Raja Alfred yang Agung, raja pertama Inggris Anglo-Saxon, sistem hukum mengambil inspirasi dari Sepuluh Perintah yang diberikan Allah melalui Musa dan doktrin Kristen. [1]

Penganut agama percaya bahwa untuk dianggap sah, hukum harus mengakomodasi standar Ilahi mengenai yang baik dan yang jahat, serta ajaran agama. Pemikiran di balik pembangkangan sipil tanpa kekerasan di Amerika Serikat dapat ditelusuri kembali ke awal doktrin Kristen.

Kaisar Romawi memerintahkan agar umat Kristen menyembah dewa-dewa Romawi dan patung-patung kaisar yang didirikan di depan sinagoga Yahudi. Karena perintah Kaisar Romawi ini berarti pelanggaran langsung terhadap dua Perintah Allah yang pertama, umat Kristen memilih untuk disalib atau dibakar di tiang pancang daripada mengikuti kemauan Kaisar Romawi. Dengan kata lain, hukum sekuler harus tunduk kepada perintah Ilahi, yang suci dan tidak dapat diganggu gugat.

Secara umum, Sepuluh Perintah Allah dapat dibagi menjadi dua kategori. Empat Perintah Allah yang pertama menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan – yaitu, apa yang merupakan penghormatan yang pantas bagi Tuhan. Enam Perintah Allah lainnya mengatur hubungan antara manusia dan, pada intinya, mencerminkan pengajaran Yesus untuk mencintai orang lain sebagaimana anda mencintai diri sendiri. Penghormatan kepada Tuhan adalah keharusan yang memungkinkan manusia untuk mempertahankan prinsip kejujuran dan keadilan dan tidak pernah berubah.

Hal yang sama berlaku juga di Tiongkok, di mana secara historis hukum diundangkan oleh dekrit kekaisaran. Kaisar atau Putra Surga harus mengikuti pemeliharaan dan prinsip Langit dan bumi. Ini adalah “Tao” atau Jalan yang diberikan oleh Lao Zi dan Kaisar Kuning.

Sarjana Dinasti Han bernama Dong Zhongshu berkata: “Kebesaran Tao berasal dari Surga. Surga tidak pernah berubah, demikian juga Tao. ”[2] Dalam penggunaan Tiongkok kuno,“ Surga ”bukanlah abstraksi dari kekuatan alam, tetapi adalah dewa tertinggi. Iman pada Tao Surga membentuk landasan moral budaya Tiongkok. Sistem legislatif Tiongkok yang berasal dari kepercayaan ini memengaruhi Tiongkok selama ribuan tahun.

Sarjana hukum Amerika Harold J. Berman percaya bahwa peran hukum hidup berdampingan dengan prinsip moralitas sosial dan kepatuhan secara keseluruhan. Bahkan di bawah pemisahan gereja dan negara, keduanya saling bergantung. Dalam masyarakat mana pun, konsep keadilan dan legalitas harus menelusuri akarnya hingga apa yang dianggap suci dan sakral. [3]

Dengan kata lain, hukum harus membawa otoritas, yang berasal dari kejujuran dan keadilan yang dianugerahkan oleh dewa. Bukan hanya hukum yang jujur dan adil, namun juga hukum yang suci. Sistem hukum modern mempertahankan banyak aspek upacara keagamaan yang memperkuat kekuatannya.

2- Hukum sebagai Alat Tirani Di Bawah Rejim Komunis

Partai komunis adalah sekte anti-Tuhan. Partai komunis tidak akan pernah mengikuti ajaran dewa-dewa yang lurus dalam prinsip legislatifnya, dan partai komunis bertujuan untuk memutuskan hubungan masyarakat dengan budaya leluhur dan nilai-nilai tradisional mereka. Sejak awal, tidak ada prospek bagi partai komunis untuk menjaga kejujuran atau keadilan.

a. Kebijakan Ekstralegal Mengenai Teror Negara

Dalam masyarakat tradisional, umat Kristen berbicara mengenai mencintai orang lain sebagaimana anda mencintai diri sendiri. Ajaran Konfusian mengatakan bahwa orang yang baik hati mencintai orang lain.

Di sini, cinta tidak terbatas pada konsep sempit cinta antara seorang pria dengan seorang wanita, atau cinta yang ada di antara anggota keluarga atau teman. Cinta juga mencakup kebajikan, belas kasihan, keadilan, tidak mementingkan diri sendiri, dan kebajikan lainnya. Dengan fondasi budaya ini, hukum tidak hanya suci, tetapi juga mewujudkan semangat cinta dalam masyarakat manusia.

Tidak ada sistem hukum dapat berharap untuk menjelaskan setiap dan semua kemungkinan bentuk konflik dan memberikan penilaian untuk masing-masing. Dengan demikian, undang-undang bukan hanya peraturan khusus, tetapi juga harus memperhitungkan subyektivitas semua pihak. Hakim harus mengikuti semangat hukum dan mengeluarkan vonis yang mematuhi prinsip kebajikan.

Di Bait Suci Yerusalem, Yesus menegur orang-orang Farisi karena kemunafikannya, karena meskipun sangat berpegang pada kata-kata Musa, orang-orang Farisi mengabaikan kebajikan yang disyaratkan oleh Sepuluh Perintah Allah, seperti keadilan, belas kasihan, kebenaran, dan sejenisnya. Melihat di luar makna harafiah, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat dan duduk bersama orang-orang bukan Yahudi, karena yang ia pedulikan adalah roh kebaikan dalam doktrin tersebut.

Sebaliknya, komunisme berakar pada kebencian. Komunisme tidak hanya membenci Tuhan, tetapi juga membenci budaya, gaya hidup, dan semua tradisi yang ditetapkan para dewa untuk manusia. Tanpa basa-basi Karl Marx mengungkapkan keinginannya untuk menghancurkan dirinya sendiri untuk menghancurkan dunia dan membawa dunia hancur bersamanya. Ia berkata, “Dengan rasa jijik aku akan melemparkan sarung tanganku ke wajah dunia, maka aku akan melangkah melalui reruntuhan pencipta!” [4]

Sergey Genadievich Nechayev, revolusioner gila zaman Tsar Rusia, menulis dalam selebarannya “Katekismus Revolusioner” bahwa revolusioner “telah memutuskan semua ikatan yang mengikatnya dengan tatanan sosial dan dunia beradab dengan semua hukum, moralitas, dan adat istiadat, dan dengan semua konvensi yang diterima.” Ia adalah musuh bebuyutan mereka, dan jika ia terus hidup bersama mereka, maka akan mempercepat kehancuran mereka.”[5]

Sergey Genadievich Nechayev menunjukkan kebencian yang jelas terhadap dunia dan melihat dirinya melampaui otoritas hukum. Ia menggunakan istilah pendeta “katekismus” untuk menggambarkan visinya mengenai sekte yang membenci dunia. “Ia bukan seorang revolusioner jika ia memiliki simpati untuk dunia ini,” kata Sergey Genadievich Nechayev.

Lenin menyatakan pandangan yang serupa: “Kediktatoran adalah pemerintahan yang didasarkan langsung pada kekuatan dan tidak dibatasi oleh hukum apa pun. Kediktatoran kelas sosial rendah yang revolusioner dimenangkan dan dipertahankan oleh penggunaan kekerasan oleh kaum kelas sosial rendah terhadap kaum borjuis, aturan yang tidak dibatasi oleh hukum apa pun.”[6]

Menggunakan kekuatan politik untuk membunuh, menyiksa, dan menjatuhkan hukuman kolektif tanpa adanya batasan hukum adalah teror negara. Kebrutalan berdarah dingin ini adalah langkah pertama yang dilalukan di bawah pemerintahan rezim komunis klasik.

Pada bulan setelah Bolshevik menggulingkan pemerintah Rusia pada tahun 1917, ratusan ribu orang terbunuh dalam perjuangan politik. Bolshevik membentuk Komisi Luar Biasa Seluruh-Rusia, disingkat Cheka, dan memberkatinya dengan kekuatan eksekusi. Dari tahun 1918 hingga 1922, para pendukung Cheka telah membunuh tidak kurang dari dua juta orang tanpa diadili di pengadilan. [7]

Alexander Nikolaevich Yakovlev, mantan menteri propaganda Komite Sentral, anggota Politbiro Soviet, dan sekretariat Partai Komunis Uni Soviet, menulis dalam kata pengantar bukunya “Piala Pahit: Bolshevisme Rusia dan Gerakan Reformasi”: “Di abad ini saja, 60 juta orang di Rusia meninggal akibat perang, kelaparan dan penindasan.” Dengan menggunakan arsip publik, Alexander Nikolaevich Yakovlev memperkirakan jumlah orang yang tewas dalam kampanye penganiayaan Soviet mencapai 20 juta hingga 30 juta.

Pada tahun 1987, Politbiro Uni Soviet membentuk sebuah komite, di mana Alexander Nikolaevich Yakovlev menjadi anggotanya, untuk meninjau keguguran keadilan di bawah pemerintahan Soviet. Setelah meninjau ribuan berkas, Alexander Nikolaevich Yakovlev menulis: “Sudah lama saya tidak merasa gugup. Tampaknya para pelaku kekejaman ini adalah sekelompok orang yang mengalami gangguan mental, tetapi saya khawatir penjelasan seperti itu berisiko menyederhanakan masalah.”[8]

Untuk lebih jelasnya, Alexander Nikolaevich Yakovlev melihat bahwa kekejaman yang dilakukan di era komunis tidak berasal dari pemikiran atau impuls manusia biasa – melainkan, direncanakan dengan hati-hati.

Kejahatan ini tidak dilakukan untuk kebaikan yang lebih besar di dunia, tetapi dilakukan karena kebencian yang mendalam terhadap kehidupan itu sendiri. Pendorong komunisme melakukan kekejaman bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena kedengkian.

Setelah berdirinya Uni Soviet, terorisme negara diberlakukan oleh rezim komunis berikutnya, seperti Tiongkok, Korea Utara, dan Kamboja.

Seperti yang dijelaskan dalam “Komentar Tujuh: Mengenai Sejarah Pembunuhan Partai Komunis” dari “Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis,” Partai Komunis Tiongkok menyebabkan kematian 60 juta hingga 80 juta orang sebelum periode reformasi dan terbuka— sebuah angka yang dapat melebihi angka kematian gabungan dari perang dunia I dan II. [9]

b. Standar yang Benar-Benar Berubah dan Salah

Sementara komunisme mengabaikan semua rasa legalitas untuk mempraktikkan terorisme negara dalam mengejar tujuan domestiknya, komunisme memperlihatkannya di depan negara-negara Barat dengan mengklaim bahwa komunisme berkomitmen untuk menerapkan aturan hukum. Komunisme melakukan ini agar komunisme dapat melibatkan, menyusup, dan menumbangkan masyarakat bebas atas nama perdagangan dan kemitraan ekonomi, pertukaran budaya, serta kerja sama geopolitik.

Sebagai contoh, pada awal reformasi dan terbuka pada tahun 1979, Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan “hukum acara pidana,” seolah-olah untuk memperkuat institusi peradilan. Namun undang-undang ini belum ditegakkan dengan serius.

Menurut teori Marxis, hukum mencerminkan kehendak kelas penguasa dan merupakan alat dalam pemerintahannya. Hukum partai komunis tidak berasal dari Tuhan, atau dari cinta yang tulus kepada rakyat atau demi mempertahankan masyarakat yang jujur dan adil. Kepentingan kelompok penguasa, yaitu partai komunis, adalah yang terpenting. Saat tujuan dan kepentingan partai komunis berubah,maka hukumnya juga berubah.

Secara alami, begitu Partai Komunis Tiongkok merebut kekuasaan, Partai Komunis Tiongkok mengadopsi perjuangan kelas sebagai pedoman dan kemudian merampok seluruh warga.

Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan undang-undang yang menentang kejahatan “kegiatan kontra-revolusioner,” yang berlaku untuk semua orang yang menentang kebijakan pencurian yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok menghukum para kontra-revolusioner dengan dikurung di penjara atau ditembak.

Setelah menyelesaikan proses perampokan massal untuk menerapkan kepemilikan publiknya, Partai Komunis Tiongkok membutuhkan cara untuk menyimpan hasil curiannya. Partai Komunis Tiongkok menggeser prioritasnya untuk menjadikan konstruksi ekonomi sebagai fokus dan menerapkan undang-undang yang melindungi properti pribadi.

Pada dasarnya, undang-undang ini berarti lebih dari sekedar melindungi kepentingan pribadi Partai Komunis Tiongkok, karena dalam praktiknya properti milik rakyat biasa di Tiongkok tidak diberi perlindungan yang sama. Penghancuran rumah-rumah rakyat secara paksa yang tak berkesudahan memberi jalan bagi pengembangan lahan menggambarkan penerapan kekerasan yang terus-menerus oleh rezim komunis untuk melanggar hak atas kepemilikan pribadi.

Pada awal 1999, Partai Komunis Tiongkok mengumumkan kebutuhan untuk “memerintah negara sesuai dengan hukum.” [10] Beberapa bulan kemudian, dimulailah penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong yang mengikuti prinsip Sejati, Baik dan Sabar di seluruh Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok mendirikan Kantor 610 mirip Gestapo untuk melakukan kampanye anti-Falun Gong. Untuk memenuhi misinya, Kantor 610 memiliki wewenang untuk mengabaikan semua hukum dan prosedur peradilan. Kantor 610 memanipulasi keamanan publik dan birokrasi yudisial untuk menindas Falun Gong.

Partai Komunis Tiongkok harus terus menyulap musuh baru untuk mengintimidasi rakyat, menutupi kejahatannya yang mengerikan, dan mencapai tujuan penindasan brutal untuk kepentingannya sendiri.

Mode dan target penganiayaan selalu berubah dan mencakup kampanye melawan tuan tanah dan kapitalis, pembantaian mahasiswa tahun 1989 di Lapangan Tiananmen, dan penindasan terhadap praktisi Falun Gong dan pengacara hak asasi manusia.

Karena itu, hukum harus berubah juga. Dalam lebih dari enam puluh tahun berkuasa, Partai Komunis Tiongkok telah mengeluarkan empat konstitusi, yang terakhir telah mengalami empat kali revisi sejak diperkenalkan pada tahun 1982. Memperoleh pengalaman dari berbagai kampanye politik, Partai Komunis Tiongkok telah menggunakan hukum untuk menyesuaikan dan menyamarkan motif dan tindakannya. Terkadang bahkan tanpa bersusah payah menerapkan kamuflase ini.

c. Partai Komunis Tiongkok: Pengabaian Hukum secara Resmi

Isi konstitusi Partai Komunis Tiongkok adalah bertele-tele dalam upaya untuk menunjukkan bahwa ia berkomitmen pada aturan hukum dan norma-norma internasional yang beradab. Namun dalam praktiknya, konstitusi tersebut tidak pernah diikuti secara ketat, dan hak-hak seperti kebebasan berbicara, kepercayaan, dan pergaulan tidak benar-benar dilindungi.

Menurut teori Marxis, hukum mencerminkan kehendak kelas penguasa dan merupakan alat dalam pemerintahannya. Maka, bagi partai komunis mengesahkan dan mengubah hukum untuk menindas musuhnya adalah hal yang biasa.

Di bawah sistem semacam ini, siapa pun yang berani menantang “kehendak kelas yang berkuasa” – yaitu, siapa pun yang menentang kepentingan partai komunis – dapat dikenakan penganiayaan hukum sebagai musuh kelas, apakah buruh yang menganggur, prajurit yang dibebas tugas, petani yang tanahnya dirampas, pengacara hak asasi manusia, atau rakyat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Bagi pengacara yang berpraktik di negara-negara komunis, hukum yang tertera selalu memberi jalan bagi masalah praktis. Jika seorang pengacara mencoba mengutip hukum dan membantah demi keadilan, maka hakim dan jaksa penuntut akan menyerangnya dengan berbicara mengenai apa yang seharusnya menjadi semangat hukum. Bahkan mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa pengadilan dijalankan oleh partai komunis dan harus mengikuti perintahnya. Apa pun pendapat para pekerja pengadilan perorangan ini, apa yang mereka katakan memang mencerminkan semangat hukum yang ada di bawah rezim komunis.

Dalam sistem pengadilan Tiongkok, selama persidangan yang melibatkan praktisi Falun Gong yang dianiaya di Tiongkok, hakim dapat mengatakan hal-hal seperti ini: Mengapa anda mengajukan banding? Saya hanya peduli dengan politik. Partai Komunis Tiongkok tidak mengizinkan anda membela diri. Kata-kata pemimpin adalah hukum.

Partai Komunis Tiongkok adalah pemimpin pengadilan, jadi kita harus mengikuti garis Partai Komunis Tiongkok. Tidak ada prosedur hukum yang diperlukan untuk masalah Falun Gong. Jangan bicara pada saya mengenai hati nurani. [11]

Filsuf Inggris Francis Bacon pernah menulis: “Satu kalimat busuk lebih menyakitkan daripada banyak contoh busuk. Karena yang satu merusak aliran sungai, yang lain merusak air mancur.”[12]

Hukum Partai Komunis, yang selalu lunak dan hanya dipraktikkan secara selektif, tidak memiliki kesucian untuk memperoleh otoritas yang sah. Selama abad yang lalu, “roh hukum” yang mengatur sistem hukum Partai Komunis telah menyebabkan ketidakadilan yang tak terhitung jumlahnya dan mengawasi kematian 100 juta orang yang tidak bersalah — hutang darah yang tidak dapat ditebus oleh perwakilan dari penyebab komunis.

“Seorang pembunuh harus membayar dengan nyawanya, sama seperti seorang debitur dengan uang,” seperti pepatah umum. Jika Partai Komunis benar-benar menegakkan hukum, ia akan bertanggung jawab atas sejarah yang berlumuran darah.

The Epoch Times menerbitkan serial khusus terjemahan dari buku baru berbahasa Tionghoa berjudul Bagaimana Roh Jahat Komunisme Menguasai Dunia Kita

oleh tim editorial Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis.

Daftar ISI (Lanjutan)

4. Kepemilikan Publik dan Ekonomi yang Direncanakan: Sistem Perbudakan
a. Kepemilikan Publik: Penindasan Totaliter
b. Perencanaan Ekonomi: Ditakdirkan untuk Gagal

5. Teori Karl Marx Mengenai Eksploitasi: Pembalikan Kebohongan yang Baik dan Jahat

6. Kebencian dan Kecemburuan: Asal Usul Egalitarianisme Mutlak
a. Promosi Egalitarianisme Ekonomi: Batu Loncatan menuju Komunisme
b. Komunisme Memanfaatkan Serikat Buruh untuk Melemahkan Masyarakat Bebas

7. ‘Cita-cita’ Komunis: Menggoda Manusia Menuju Kehancurannya Sendiri

Kesimpulan: Kemakmuran dan Kedamaian Hanya Dapat Diperoleh Melalui Moralitas

Daftar Pustaka

oleh Tim Editorial “Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis”

4. Kepemilikan Publik dan Ekonomi yang Direncanakan: Sistem Perbudakan

Surga menciptakan manusia, memberkahi manusia dengan kebijaksanaan dan kekuatan, dan memutuskan bahwa hidup manusia akan menjadi satu kesatuan di mana manusia akan menuai imbalan atas jerih payahnya — dan dengan demikian dapat memperoleh cukup banyak imbalan untuk mengamankan hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh Deklarasi Kemerdekaan, “Kami menganggap kebenaran ini sebagai bukti-diri, bahwa semua manusia diciptakan setara, bahwa mereka dianugerahi oleh Penciptanya dengan Hak-Hak tertentu yang tidak dapat dicabut, bahwa di antaranya adalah Kehidupan, Kebebasan dan pengejaran Kebahagiaan.”[1]

Secara alami, hak-hak ini termasuk kekuatan untuk memiliki dan mengalokasikan properti dan aset.

Sebaliknya, Karl Marx menyatakan dalam Manifesto Komunis, “Dalam hal ini, teori Komunis dapat diringkas dalam satu kalimat: Penghapusan kepemilikan pribadi.” [2] Ini adalah referensi untuk kepemilikan publik, di mana ekonomi yang direncanakan adalah aspek wajib. Inti sistem ini melanggar prinsip Surga, berjalan bertentangan dengan sifat manusia, dan merupakan bentuk perbudakan.

a. Kepemilikan Publik: Penindasan Totaliter

Pelopor anti-komunis Amerika Fred Schwartz menceritakan lelucon berikut ini dalam bukunya You Can Trust the Communists … to Be Communists yang artinya Anda Masih Dapat Mempercayai Kaum Komunis…Untuk Menjadi Kaum Komunis, mengenai seorang pewawancara yang terlebih dahulu mengunjungi pabrik mobil Soviet dan kemudian mengunjungi pabrik mobil Amerika: [3]

“‘Siapa yang memiliki pabrik ini?’

‘Kami,’ jawab mereka.

‘Siapa yang memiliki tanah tempat pabrik ini dibangun?’

‘Kami.’

‘Siapa yang memiliki produk dari pabrik ketika dibuat?’

‘Kami.’

Di sudut taman besar di luar sana, ada tiga mobil tua yang hancur. Pewawancara bertanya, ‘Siapa yang memiliki mobil-mobil di luar sana?’

Mereka menjawab, ‘Kami memilikinya, tetapi salah satu mobil tersebut digunakan oleh manajer pabrik, satunya lagi digunakan oleh komisaris politik, dan satunya lagi digunakan oleh polisi rahasia.’

Pewawacara yang sama datang ke sebuah pabrik di Amerika, dan berkata kepada para buruh, ‘Siapa yang memiliki pabrik ini?’

‘Henry Ford,’ jawab mereka.

‘Siapa yang memiliki tanah tempat pabrik dibangun?’

‘Henry Ford.’

‘Siapa yang memiliki produk dari pabrik ketika dibuat.’

‘Henry Ford.’

Di luar pabrik ada taman luas yang dipenuhi dengan segala jenis dan beragam mobil modern Amerika. Pewawancara bertanya, ‘Siapa yang memiliki semua mobil di luar sana?’

Mereka menjawab, ‘Oh, kami.’

Kisah ini dengan jelas menampilkan konsekuensi dan perbedaan antara sistem kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Di bawah sistem kepemilikan publik, sumber daya dan keuntungan dari tenaga kerja dinasionalisasi. Sudah tidak ada lagi mekanisme yang memotivasi antusiasme, perjuangan, dan inovasi individu, seperti dengan rasa tanggung jawab yang disampaikan oleh hak milik pribadi.

Menurut namanya, kepemilikan publik berarti bahwa kekayaan suatu negara dimiliki bersama oleh semua warganegara, tetapi dalam praktiknya, kepemilikan publik berarti bahwa kelas yang diistimewakan memonopoli sumber daya dan mementingkan dirinya sendiri terlebih dahulu.

Faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah manusia. Kepemilikan publik mencekik vitalitas dan motivasi rakyat untuk menjadi produktif, sehingga merusak moral, meningkatkan ketidakefisiensian, dan menyebabkan pemborosan.

Dari pertanian kolektif Soviet hingga komune rakyat di Tiongkok — termasuk kolektivisasi yang gagal di Kamboja dan Korea Utara — sistem kepemilikan publik membawa kelaparan ke mana pun ia pergi. Misalnya, kelaparan yang diakibatkan oleh ulah manusia di Tiongkok menewaskan puluhan juta orang.

Kepemilikan pribadi sesuai dengan prinsip bahwa manusia bekerja demi mendapatkan makanannya. Sebaliknya, kepemilikan publik melanggar prinsip ini.

Baik kejahatan maupun kebaikan ada dalam diri manusia. Kepemilikan pribadi memungkinkan manusia untuk mengembangkan sifat ramahnya, mendorong tenaga untuk bekerja dan berhemat. Namun, kepemilikan publik mendorong kejahatan dalam sifat manusia, mendorong kecemburuan dan kemalasan.

Friedrich Hayek menulis bahwa pertumbuhan peradaban bergantung pada tradisi sosial yang menjadikan kepemilikan pribadi sebagai pusatnya. Tradisi-tradisi semacam itu menelurkan sistem kapitalis modern dan pertumbuhan ekonomi yang menyertainya. Ini adalah perintah organik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan tindakan pemerintah. Namun gerakan komunis dan sosialis berusaha untuk mengendalikan tatanan yang muncul secara spontan ini – yang oleh Friedrich Hayek disebut sebagai “kesombongan fatal” komunis. [4]

Jika kepemilikan dan kebebasan pribadi tidak dapat dipisahkan, maka hal serupa berlaku untuk kepemilikan publik, seperti halnya kediktatoran dan penindasan. Sistem kepemilikan publik menasionalisasi sumber daya, menurunkan produktivitas ekonomi, dan mengubah rakyat menjadi pelayan dan budak negara.

Semua rakyat harus mematuhi perintah partai pusat, dan setiap ide dan suara rakyat yang tidak konsisten dengan rezim dapat ditebus melalui hukuman ekonomi. Rakyat kemudian tidak berdaya melawan intervensi negara.

Dengan demikian, penghapusan kepemilikan pribadi dan pembentukan kepemilikan publik tak terhindarkan mengarah pada hasil totaliter. Kolektivisme adalah penindasan manusia oleh negara totaliter. Kebebasan telah dirampas — termasuk kebebasan untuk bersikap baik — dan semua orang dipaksa untuk mengikuti perintah moral rezim komunis.

Beberapa orang mengatakan bahwa kekuasaan tidak boleh diprivatisasi dan kekayaan tidak boleh dikoleksi, atau bencana menunggu umat manusia. Itu memang benar.

b. Perencanaan Ekonomi: Ditakdirkan untuk Gagal

Di bawah ekonomi terencana, produksi seluruh masyarakat, alokasi sumber daya, dan distribusi produk didasarkan pada rencana yang ditetapkan oleh negara. Ini sama sekali berbeda dari perencanaan organik perusahaan dan individu.

Ekonomi terencana memiliki cacat alami yang jelas. Pertama, diperlukan pengumpulan sejumlah besar data untuk membuat pengaturan yang wajar untuk produksi. Untuk suatu negara, terutama negara modern dengan populasi besar, jumlah informasi yang relevan adalah sangat besar. Misalnya, biro penetapan harga komoditas Uni Soviet harus menetapkan harga untuk 24 juta jenis barang yang berbeda. [5] Perhitungan seperti itu adalah tidak mungkin.

Kompleksitas dan variabilitas masyarakat dan rakyat tidak dapat diselesaikan melalui ekonomi terencana terpadu. [6] Bahkan dengan penggunaan data besar modern dan kecerdasan buatan, pemikiran manusia tidak mungkin dimasukkan sebagai variabel, sehingga sistem akan selalu tidak lengkap.

Ahli ekonomi Ludwig von Mises membahas hubungan antara sosialisme dan pasar dalam artikelnya “Perhitungan Ekonomi dalam Persemakmuran Sosialis.” [7] Ia mencatat bahwa tanpa pasar nyata, masyarakat sosialis tidak akan dapat membuat perhitungan ekonomi yang masuk akal. Dengan demikian, distribusi sumber daya tidak dapat dirasionalisasi, dan ekonomi yang direncanakan akan gagal.

Kedua, perencanaan ekonomi membutuhkan kendali negara atas sumber daya, yang pada akhirnya membutuhkan kekuatan absolut, kuota, dan perintah. Terlebih lagi, ekonomi kekuasaan pertama-tama terikat pada politik, bukan pada kebutuhan rakyat yang sebenarnya.

Ketika persyaratan dunia nyata gagal sesuai dengan perencanaan negara, maka kekuatan negara menginjak-injak tren ekonomi alami, sehingga menyebabkan kesalahan menempatkan modal yang besar dan semua masalah yang menyertainya. Ekonomi terencana menggunakan kekuatan dan kebijaksanaan pemerintah yang terbatas untuk berperan sebagai Tuhan. Ini pasti akan gagal.

Perencanaan ekonomi dan politik tekanan tinggi tidak dapat dipisahkan. Karena rencana nasional pasti cacat, ketika ada masalah, rencana itu akan ditentang baik di dalam maupun di luar pemerintah. Mereka yang berkuasa kemudian merasa bahwa otoritas mereka ditantang dan akan melawan balik dengan tekanan politik dan pembersihan.

Mao Zedong, misalnya, mengabaikan hukum ekonomi dan memaksa melalui Lompatan Jauh Ke Depan, mengakibatkan bencana kelaparan selama tiga tahun yang menyebabkan puluhan juta kematian. Hal ini menyebabkan tantangan lebih lanjut bagi Mao Zedong, yang merupakan alasan utama ia kemudian meluncurkan Revolusi Kebudayaan.

Efek bencana dari ekonomi terencana dan kepemilikan kolektif telah sepenuhnya ditunjukkan dalam kondisi saat ini dari perusahaan milik negara Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah besar BUMN Tiongkok telah menghentikan atau memperlambat produksi, menderita kerugian setiap tahun, atau menjadi bangkrut.

BUMN Tiongkok bergantung pada subsidi pemerintah dan kredit bank bergulir untuk mempertahankan operasi. Pada dasarnya, BUMN Tiongkok menjadi parasit ekonomi nasional, dan yang secara luas dikenal sebagai “perusahaan zombie.” [8]

Di antara 150.000 perusahaan milik negara di Tiongkok , dengan pengecualian monopoli negara di sektor minyak bumi dan telekomunikasi yang menguntungkan, BUMN Tiongkok lainnya melaporkan laba minimal dan menderita kerugian yang parah, sehingga menghancurkan modal.

Pada akhir 2015, total aset mereka menyumbang 176 persen dari Produk Domestik Bruto, utang mereka menyumbang 127 persen, dan pendapatan mereka hanya menyumbang 3,4 persen. Beberapa ahli ekonomi percaya bahwa perusahaan zombie pada dasarnya membajak ekonomi Tiongkok. [9]

Sementara itu, perencanaan ekonomi merampas kebebasan rakyat dan memaksa negara untuk merawat rakyat. Inti dari proyek ini adalah mengubah rakyat menjadi budak dan mesin.

Semua aspek kehidupan rakyat berada di bawah kendali negara, sehingga rakyat bagai hidup di penjara yang tidak kasat mata, berupaya untuk menghapuskan kehendak bebas, dan mengubah parameter kehidupan manusia yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini adalah manifestasi lainnya dari pemberontakan komunis melawan Tuhan dan hukum kodrat.

The Epoch Times menerbitkan serial khusus terjemahan dari buku baru berbahasa Tionghoa berjudul Bagaimana Roh Jahat Komunisme Menguasai Dunia Kita, oleh tim editorial Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis.

Pengantar

1.Negara Maju di Barat: Mempraktikkan Komunisme dengan Nama Lain

a.Pajak yang Tinggi dan Kesejahteraan Sosial yang Murah Hati
b.Intervensionisme Ekonomi yang Agresif di Negara Barat
c.Ekonomi Sosialis Menuju Totalitarianisme Komunis

2.Sosialisme Dystopian dari Partai Komunis Tiongkok

a.Ekonomi Tiongkok: Tidak Ada Relaksasi Kendali Komunis
b.Kebenaran di Balik Kenaikan Ekonomi Tiongkok
c.Konsekuensi Model Ekonomi Tiongkok

3.Kerusakan Sosialisme di Dunia Berkembang

a.Sosialisme Terus Menghantui Eropa Timur
b.Ekonomi Sosialis Membuat Gagal Negara Berkembang

DAFTAR PUSTAKA

Pengantar

Lebih dari 150 tahun yang lalu, Karl Marx menerbitkan “Das Kapital,” yang menganjurkan penghapusan hak milik pribadi, yang diganti dengan kepemilikan publik. Satu abad kemudian, kepemilikan publik komunis diterapkan di sepertiga negara di dunia.

Setelah disintegrasi blok Soviet pada tahun 1990, banyak negara Eropa Timur menjalani “terapi kejut” untuk kembali ke ekonomi pasar. Negara lain yang tidak dikuasai oleh partai komunis, tetapi yang telah menganut nasionalisasi sosialis dan menanggung kesengsaraan dan kemiskinan kepemilikan publik, pada akhirnya tidak punya pilihan selain memperkenalkan reformasi pasar.

Untuk mencapai dominasi global, roh komunisme melancarkan serangan di seluruh dunia. Melihat negara-negara yang meninggalkan komunisme atau model ekonomi sosialis, orang akan berpikir bahwa roh komunisme telah gagal meraih tujuannya. Tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Roh komunisme tidak mengikuti serangkaian prinsip yang sudah pasti. Sebaliknya, metode dan bentuk roh komunisme terus berubah sesuai dengan situasi; roh komunisme dapat meninggalkan atau mengkritik tindakan sebelumnya demi tujuan yang lebih besar. Tidak ada yang lebih benar selain bidang ekonomi.

Setelah menganalisis dengan cermat sistem ekonomi kita saat ini dan kenyataan di baliknya, kita tidak dapat menolong namun dapat menemukan bagaimana roh komunisme telah menyebarkan sulurnya ke setiap sudut. Ketika skema angan-angan dan pemujaan pemerintah yang membabi buta, ekonomi hampir setiap negara di dunia bergerak menjauhi prinsip pasar bebas. Bangsa-bangsa kehilangan fondasi moralnya dan tertarik pada komunisme. Sudah saatnya kita sadar akan kenyataan ini dan mengambil tindakan terhadapnya.

1. Negara Maju di Barat: Mempraktikkan Komunisme dengan Nama Lain

Dalam “Manifesto Komunis” (awalnya “Manifesto Partai Komunis”), Karl Marx menulis bahwa teori komunis dapat diringkas dalam satu kalimat: Hapus sistem kepemilikan pribadi. Bagi individu, hal ini berarti “penghapusan individualitas borjuis, kemerdekaan borjuis, dan kebebasan borjuis.”

Bagi masyarakat, hal ini berarti bahwa “kelas sosial rendah akan menggunakan supremasi politiknya secara bertahap merebut semua modal dari borjuis, untuk memusatkan semua instrumen produksi di tangan Negara, yaitu, kelas sosial rendah yang diselenggarakan sebagai kelas yang berkuasa.”[1]

Untuk mencapai tujuan ini, komunis menggunakan kekerasan dan pembunuhan massal di negara komunis. Tetapi ketika komunisme yang kejam kehilangan daya tariknya, maka dirancanglah bentuk komunisme non-kekerasan. Varian-varian sosialisme ini menyusup ke seluruh masyarakat sampai-sampai varian tersebut sulit diidentifikasi.

Negara-negara Barat menggunakan banyak kebijakan ekonomi yang tampaknya tidak memiliki kaitan dengan sosialisme baik dalam nama atau bentuk, namun sosialisme memainkan peran membatasi, melemahkan, atau merampas hak orang atas kepemilikan pribadi.
Peran sosialisme lainnya melemahkan mekanisme perusahaan bebas, memperluas kekuasaan pemerintah, dan mengarahkan masyarakat semakin ke arah sosialisme. Metode ini mencakup perpajakan tinggi, kesejahteraan sosial yang murah hati, dan intervensi negara secara agresif.

a. Pajak yang Tinggi dan Kesejahteraan Sosial yang Murah Hati

Fitur ekonomi komunis atau sosialis yang penting di negara Barat adalah kesejahteraan sosial yang kuat. Kebijakan kesejahteraan sosial saat ini membuat rakyat yang berasal dari negara komunis merasa seolah-olah mereka baru saja pindah ke negara sosialis lain.

Sosialisme yang Menyamar

Pemerintah sendiri tidak menghasilkan nilai, malahan sebaliknya, pemerintah mendapat untung. Semua manfaat sosial pada akhirnya dibayar oleh rakyat, melalui pajak atau utang nasional. Tingkat kesejahteraan yang tinggi itu sendiri adalah bentuk varian komunisme, hanya tanpa revolusi kekerasan yang dipraktikkan oleh partai komunis.

Perpajakan yang tinggi adalah nasionalisasi yang dipaksakan atas aset swasta untuk didistribusikan kembali dalam skala besar. Pada saat yang sama, langkah ini adalah jalan tersembunyi untuk secara bertahap menghapus sistem kepemilikan pribadi.

Hasil akhir dari perpajakan yang tinggi adalah sama dengan kepemilikan publik dan egalitarianisme yang dipaksakan oleh rezim komunis, dengan satu-satunya perbedaan adalah apakah nasionalisasi dilakukan sebelum atau setelah produksi.

Dalam ekonomi terencana komunis, bahan-bahan produksi dikendalikan langsung oleh negara. Di Barat, produksi dikendalikan secara pribadi, tetapi pendapatan diubah menjadi aset negara melalui pajak dan skema redistribusi.

Apa pun itu, tindakan tersebut setara dengan perampokan dan perampasan kekayaan orang lain. Di negara Barat, daripada melalui pembunuhan dan kekerasan, kesetaraan ini dicapai secara hukum melalui demokrasi dan perundang-undangan.

Beberapa bantuan pemerintah masuk akal, seperti jaminan sosial untuk korban bencana atau kecelakaan. Tetapi aspek positif dari kesejahteraan sosial menjadikannya sebagai alat penipuan yang nyaman, dan menjadi alasan yang diperlukan untuk menaikkan pajak. Dalam hal ini, kesejahteraan sosial yang murah hati telah mencapai konsekuensi destruktif yang sama dengan ekonomi komunis bagi rakyat, masyarakat, dan nilai moral.
Secara alami, ekonomi komunis menonjolkan sisi gelap sifat manusia. Ini adalah akar penyebab mengapa roh komunisme mendesakkan nilai ekonomi komunis di seluruh dunia, baik dalam masyarakat bebas atau yang secara langsung dikendalikan oleh rezim komunis.

Perpajakan yang Tinggi

Kesejahteraan sosial di negara maju mengkonsumsi sebagian besar pendapatan fiskal, yang berasal dari pajak yang ditransfer dari kekayaan pribadi. Tidak ada cara lain untuk mempertahankan kemurahan hati pemerintah.

Di Amerika Serikat, lebih dari setengah pendapatan pajak dihabiskan untuk Jaminan Sosial dan perawatan medis. Lebih dari 80 persen uang ini berasal dari pajak penghasilan pribadi dan pajak Jaminan Sosial; 11 Persen berasal dari pajak perusahaan. [2] Bahkan banyak negara Barat yang bertindak lebih jauh daripada Amerika Serikat, mengingat sistem kesejahteraan mereka yang lebih komprehensif.

Menurut data tahun 2016 mengenai tiga puluh lima ekonomi pasar yang diterbitkan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, dua puluh tujuh negara memiliki tingkat pajak penghasilan lebih dari 30 persen. Ada dua negara di Eropa dengan pajak penghasilan tertinggi, yaitu 54 persen dan 49,4 persen. Dampaknya, makan atau berbelanja di beberapa tempat di banyak negara Eropa dilengkapi dengan pajak pertambahan nilai setinggi 20 persen. [3] Pajak perusahaan dan pajak lainnya semakin menambah tarif keseluruhan.

Data lain menunjukkan bahwa pada tahun 1900, hanya tujuh dari lima belas negara untuk tahun 1900 yang mengenakan pajak penghasilan, di mana Italia memimpin pada tingkat 10 persen. Australia, Jepang, dan Selandia Baru memiliki tarif pajak penghasilan sekitar 5 persen. Tetapi pada tahun 1950, tarif pajak maksimum rata-rata di dua puluh negara lebih dari 60 persen; kini, perlahan-lahan turun menjadi sekitar 40 persen. [4]
Pajak yang tinggi tidak hanya membebani orang kaya; orang miskin juga dibebani dengan berbagai cara. Sementara orang kaya sering memiliki berbagai langkah hukum untuk melindungi dirinya dari pajak, tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada orang miskin ditiadakan bila pendapatan orang miskin tersebut meningkat melampaui batas tertentu. Singkatnya, rakyat dihukum karena bekerja lebih keras.

Kesejahteraan yang Tinggi

Pada tahun 1942, ahli ekonomi Inggris William Beveridge menganjurkan negara kesejahteraan, sebuah rencana “mencakup semua orang dan kebutuhan.” Dalam masyarakat modern, sistem kesejahteraan tinggi telah diperluas untuk mencakup pengangguran, perawatan medis, pensiun, cedera akibat pekerjaan, perumahan, pendidikan, penitipan anak, dan sejenisnya, jauh melampaui konsep tradisional amal bagi mereka yang membutuhkan bantuan segera.

Sebuah laporan dari Heritage Foundation menunjukkan bahwa pada tahun 2013, lebih dari seratus juta orang di Amerika Serikat, atau sekitar sepertiga populasi, menerima tunjangan kesejahteraan (tidak termasuk Jaminan Sosial dan Perawatan Kesehatan) bernilai rata-rata 9.000 dolar Amerika Serikat per orang. [5] Menurut statistik yang dikumpulkan oleh Biro Sensus Amerika Serikat, sekitar 12,7 persen populasi hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2016, namun kondisi kehidupan mereka mungkin mengejutkan banyak orang.

Menurut survei pemerintah, 96 persen orangtua di rumah tangga miskin mengatakan bahwa anak-anaknya tidak pernah kelaparan. Hampir 50 persen rumah tangga miskin tinggal di rumah, dan 40 persen rumah tangga miskin tinggal di townhouse. Hanya 9 persen rumah tangga miskin yang tinggal di rumah bergerak. Delapan puluh persen rumah tangga miskin memiliki pendingin udara dan dua perlima memiliki TV LCD layar lebar. Tiga perempat rumah tangga miskin memiliki mobil. [6] Kategorisasi yang disengaja dari sejumlah besar orang masuk ke dalam demografi “miskin” memberikan banyak alasan untuk perluasan kesejahteraan.

Manfaat yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah rata-rata dibandingkan dengan anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Kebanyakan orang yang tinggal di negara Nordik (Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, Kepulauan Faoe, Greenland, Svalbard dan Aland) dan negara Eropa Barat lainnya menikmati kesejahteraan yang jauh lebih besar daripada orang Amerika Serikat. Di Denmark, misalnya, bahkan warga terkaya pun menikmati jaring pengaman sosial tempat lahir yang mencakup perawatan medis, pendidikan universitas, dan manfaat dermawan lainnya yang bersifat gratis.

Sebelum keruntuhan ekonomi Yunani, rakyat Yunani menikmati gaji tahunan empat belas bulan, pensiun pada usia 61 tahun, dan uang pensiun yang setara dengan lebih dari 90 persen dari gajinya. Rakyat Swedia berhak atas 550 hari cuti sakit terus-menerus dan manfaat lainnya.

Perluasan kesejahteraan dari peran tradisionalnya untuk amal darurat menjadi manfaat terus-menerus bagi seluruh populasi, pada kenyataannya, merupakan bagian dari skema roh komunisme untuk memaksakan ekonomi komunis.

Manfaat Sosial: Menyebarkan Korupsi dan Mengintensifkan Kontradiksi Antara Kaya dan Miskin

Dari sudut pandang ekonomi, inti kesejahteraan adalah mengambil uang dari beberapa orang dan mentransfer nilainya kepada orang lain. Namun, adalah pemerintah yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan kesejahteraan, sehingga tidak menekankan kebijaksanaan bahwa seseorang harus bekerja untuk mendapatkan kesejahteraan. Hilangnya prinsip moral ini sangat jelas terjadi di Eropa Utara.

Sarjana Swedia Nima Sanandaji menunjukkan hal ini menggunakan data World Value Survey. Pada awal 1980-an, 82 persen orang Swedia dan 80 persen orang Norwegia setuju dengan pernyataan bahwa “adalah salah bila menerima manfaat dari pemerintah yang tidak pantas anda terima.” Pada saat survei dilakukan di Norwegia pada tahun 2005 dan di Swedia pada tahun 2008, hanya 56 persen orang Norwegia dan 61 persen orang Swedia setuju dengan pernyataan ini. [7]

Di bawah sistem kesejahteraan yang murah hati, rakyat yang bekerja keras menerima lebih sedikit pengembalian manfaat, dan rakyat yang kurang rajin diberi imbalan. Seiring waktu, hal ini secara halus menyimpangkan tradisi moral, karena rakyat yang tumbuh dengan kesejahteraan pemerintah yang tinggi kehilangan ketekunan, kemandirian, tanggung jawab, dan ketekunan leluhurnya. Rakyat menganggap sistem kesejahteraan terjadi begitu saja dan bahkan menganggap kesejahteraan sebagai hak asasi manusia. Rakyat telah terbiasa mengandalkan bantuan pemerintah dan bahkan menyandera pemerintah supaya membantu mereka terus-menerus.

Nilai-nilai sosial telah berubah hingga hampir tidak dapat diubah. Seperti mendidihkan katak secara perlahan, penggunaan kesejahteraan yang tinggi oleh komunisme telah mengikis kebijaksanaan moral.

Kesejahteraan pemerintah yang tinggi juga memeras peran amal tradisional, merampas kesempatan donor untuk melakukan kebaikan maupun merampas kesempatan penerima manfaat untuk merasa bersyukur.

Dalam masyarakat tradisional, amal dilakukan atas kehendak sendiri, baik secara langsung membantu yang kurang beruntung atau dengan cara menyumbang ke organisasi amal seperti gereja. Ada donor dan penerima yang pasti, dan yang boleh menerima bantuan adalah yang memiliki hak istimewa, bukan sekedar hak. Penerima merasa bersyukur atas kebaikan para donor dan akan termotivasi untuk menggunakan amal tersebut untuk melengkapi upayanya sendiri untuk meningkatkan nasibnya. Mereka yang menerima amal yang kemudian mengubah hidupnya kemungkinan akan membalas budi dengan cara membantu orang lain saat menghadapi tantangan yang sama seperti yang pernah dihadapinya.

Pemikir Perancis Alexis de Tocqueville mencatat bahwa amal menggabungkan kebajikan kedermawanan dan rasa terima kasih, yang saling berinteraksi untuk meningkatkan masyarakat dan memberikan pengaruh moral yang positif. Sementara itu, hubungan antara pemberi dan penerima berfungsi untuk meredakan konflik dan pertentangan antara si kaya dan si miskin, sebagai perilaku amal dari individu yang menghubungkan anggota kelas ekonomi yang berbeda. [8]

Sistem kesejahteraan modern yang membengkak mengasingkan donor dan penerima dengan cara birokratisasi proses amal. “Para donor” saat ini adalah para pembayar pajak yang dipaksa untuk menyerahkan kekayaannya, daripada membagikannya secara sukarela. Sementara itu, penerima kesejahteraan tidak memiliki hubungan dengan dermawannya dan tidak merasa bersyukur atas pengorbanan si dermawan.

Alexis de Tocqueville percaya bahwa kesejahteraan sosial memperburuk konflik antara si kaya dan si miskin. Setelah sebagian kekayaannya disita secara paksa, orang kaya akan membenci kelas penerima kesejahteraan. Alexis de Tocqueville mengatakan bahwa orang miskin juga akan terus merasa tidak puas karena menganggap memang sudah selayaknya ia menerima bantuan ekonomi: “Satu kelas memandang dunia dengan ketakutan dan kebencian sementara kelas yang lain menganggap kemalangannya dengan putus asa dan iri hati.” [9]

Kesejahteraan yang membengkak juga menjadi titik kecemburuan dan konflik politik yang digunakan komunisme untuk menghancurkan kerukunan moral dan sosial masyarakat. Hal ini telah diamati dalam krisis ekonomi Yunani: Alih-alih konflik antara kaya dan miskin, perjuangan adalah antara kelas menengah dan kelas atas. Penggelapan pajak yang dilakukan oleh kelas atas telah menjadi “olahraga nasional,” menurut pejabat Yunani yang dikutip oleh The Economist. [10] Pada saat yang sama, agar tidak mengecewakan pendukungnya, pemerintah Yunani mengandalkan pinjaman untuk mengimbangi berkurangnya pendapatan pajak dan demi mempertahankan tingkat kesejahteraan yang sama dengan negara Eropa lainnya.

Sebagai buntut krisis ekonomi, pemerintah Yunani berusaha untuk mengurangi kesejahteraan sosial, yang mengakibatkannya menghadapi perlawanan gigih populasi umum. Rakyat Yunani mengarahkan pandangannya pada orang kaya dan menuntut agar orang kaya dikenakan pajak yang lebih tinggi, menciptakan sakit kepala bagi pemerintah yang belum diselesaikan.

Sistem kesejahteraan mengikis etika kerja tradisional dan membuat rakyat merasa berhak atas apa yang tidak mereka peroleh. Karena rakyat yang rajin bekerja dihukum, maka seluruh ekonomi menderita.

Pada tahun 2010, sebuah studi praktis oleh Martin Halla, Mario Lackner, dan Friedrich G. Schneider menghasilkan data yang menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial tidak membedakan kerja keras dalam jangka panjang. Dan hasil seperti itu tidak akan ditampilkan sampai jangka waktu yang lama nanti. Ketiga ahli ekonomi tersebut menyimpulkan bahwa dinamika negara kesejahteraan tidak membahayakan kesehatan basis ekonomi suatu negara. [11]

Budaya Kemiskinan

Pada tahun 2012, The New York Times memuat artikel mendalam berjudul “Profiting From a Child’s Illiteracy,” yang berarti “Mengambil Manfaat Dari Seorang Anak yang Buta Huruf,” yang menggambarkan dampak kebijakan kesejahteraan pada keluarga berpenghasilan rendah yang tinggal di wilayah Pegunungan Appalachian di Amerika Serikat bagian timur.

Artikel tersebut menggambarkan bagaimana keluarga miskin pasrah mengirim anak-anaknya ke sekolah agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.

“Para ibu dan ayah takut jika anak-anak belajar membaca, mereka nantinya cenderung tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan cek bulanan karena memiliki cacat intelektual,” kata artikel itu.

“Banyak orang tinggal di rumah bergerak di lereng bukit di sini adalah miskin dan putus asa, dan mendapat cek bulanan 698 dolar Amerika Serikat per anak dari program Penghasilan Keamanan Tambahan, di mana program tersebut akan sangat berhasil— dan cek itu berlanjut sampai anak berusia 18 tahun.” [12]

Program bantuan ini dimulai sekitar 40 tahun yang lalu dengan tujuan membantu keluarga membesarkan anak-anak yang mengalami gangguan fisik atau mental. Pada saat The New York Times melaporkan masalah ini, lebih dari 55 persen anak-anak yang memenuhi syarat dikategorikan sebagai orang yang menderita gangguan mental, tetapi tidak menderita gangguan mental yang jelas. Di seluruh Amerika Serikat, sekarang ada total sekitar 1,2 juta anak-anak yang “menderita gangguan mental” yang dibiayai 9 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya oleh pembayar pajak. [13]
Di sini, kesejahteraan dan kekurangan dari sifat manusia saling melengkapi dalam lingkaran setan. Terlepas dari niat baik dari mereka yang mendukung dan merumuskan kebijakan kesejahteraan, secara tidak langsung mereka membantu roh komunisme meraih tujuannya untuk menjatuhkan dan menghancurkan umat manusia.

Lebih dari seabad yang lalu, Alexis de Tocqueville melakukan pengamatan bahwa program kesejahteraan tidak membeda-bedakan individu, hanya membedakan ambang kemiskinan. Hal ini membuat sulit untuk mengalokasikan bantuan secara efisien, karena tidak mungkin untuk mengetahui apakah individu yang memenuhi syarat benar-benar menderita keadaan di luar kendalinya atau apakah kemalangannya diakibatkan oleh dirinya sendiri. [14]

Penyalahgunaan kesejahteraan tidak hanya mengikat keuangan publik; namun juga mempengaruhi masa depan anak-anak yang tumbuh di bawah sistem tersebut. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 menemukan bahwa dua pertiga rakyat yang menerima kesejahteraan saat masih anak-anak akan terus menerimanya sampai dewasa, dan mungkin akan menetap pada kesejahteraan seperti itu selama sisa hidupnya. [15]

Sebagai masalah strategi pemilihan, istilah “cacat” terus disempurnakan untuk mencakup bagian populasi yang terus berkembang yang memenuhi syarat untuk kesejahteraan. Kriteria yang menentukan siapa yang berhak atas kesejahteraan menciptakan suasana penguatan negatif yang mendorong penyalahgunaan manfaat ini. Kemunduran yang dihasilkan dalam moralitas sosial dan kelesuan ekonomi membantu roh komunisme mencapai tujuannya.

Kesejahteraan adalah tindakan darurat untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, efektif dalam situasi seperti yang melibatkan kecelakaan kerja, epidemi, bencana alam, dan sebagainya. Kesejahteraan seharusnya tidak menjadi bentuk standar nafkah hidup, karena tidak mampu menyelesaikan dilema kemiskinan.

Pada tahun 2014, dalam 50 tahun sejak Presiden Lyndon B. Johnson meluncurkan perangnya melawan kemiskinan, pembayar pajak Amerika Serikat menghabiskan 2,2 triliun dolar Amerika Serikat untuk membayar kesejahteraan. [16] Namun, seperti yang ditunjukkan statistik Biro Sensus Amerika Serikat, tingkat kemiskinan tetap stabil selama 40 tahun terakhir. [17]

Menurut ahli ekonomi Amerika Serikat William Arthur Niskanen, sistem kesejahteraan melahirkan budaya kemiskinan, yang pada gilirannya menciptakan lingkaran setan ketergantungan pada bantuan pemerintah, anak-anak di luar nikah, kejahatan kekerasan, pengangguran, dan aborsi.

Analisisnya mengenai data di seluruh Amerika Serikat untuk tahun 1992 menghasilkan perkiraan dampak yang dapat diharapkan dari meningkatnya manfaat Bantuan untuk Keluarga dengan Anak-anak Tanggungan sebesar 1 persen dari pendapatan rata-rata per kapita: Penerima Bantuan untuk Keluarga dengan Anak-anak Tanggungan akan meningkat sekitar 3 persen; jumlah orang yang miskin akan meningkat sekitar 0,8 persen; kelahiran dari ibu tunggal akan meningkat sekitar 2,1 persen; dan jumlah orang dewasa yang menganggur akan meningkat sekitar 0,5 persen. Aborsi dan kejahatan dengan kekerasan akan menjadi lebih umum juga. [18] Temuan William Arthur Niskanen menunjukkan bahwa sistem kesejahteraan yang kuat menumbuhkan ketergantungan pada sistem tersebut dan menghambat tanggung jawab pribadi.

Keluarga yang terpecah belah adalah unsur utama dalam budaya kemiskinan. Dalam sebuah studi mengenai kemiskinan historis dan kontemporer di kalangan kulit hitam, ahli ekonomi Walter E. Williams menemukan bahwa 85 persen anak-anak kulit hitam yang miskin hidup dengan ibu lajang remaja.

Sistem kesejahteraan mempermudah fenomena ini, karena mendorong ibu tunggal untuk hidup tanpa bertanggung jawab atas perbuatannya. Ibu tunggal layak mendapatkan subsidi, subsidi perumahan, kupon makanan, dan sejenisnya dari kesejahteraan pemerintah. Kesejahteraan telah berperan dalam mendorong terjadinya orangtua tunggal, yang menyebabkan lebih banyak kemiskinan. [19]

Terlepas dari kenyataan bahwa kesejahteraan telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan antara kaya dan miskin juga terus meningkat: Upah rata-rata, disesuaikan dengan inflasi, meningkat sangat lambat, sementara kekayaan mengalir ke rakyat yang paling kaya. Kelas buruh miskin telah muncul. Berbekal masalah sosial ini, sayap kiri mendorong pemerintahan yang lebih besar, perpajakan yang lebih tinggi, dan lebih banyak kesejahteraan untuk memerangi kemiskinan dengan semakin memperburuk kemiskinan.

Kaum Kiri Menggunakan Kebijakan Kesejahteraan untuk Mendapatkan Suara

Politisi sayap kiri sering mempromosikan kesejahteraan dan pajak yang lebih tinggi. Dengan menggunakan berbagai slogan pemilu untuk meyakinkan pemilih akan niat mulia mereka, mereka menggambarkan dirinya memiliki landasan moral yang tinggi, meskipun para politisi ini bukanlah orang-orang yang akan memberikan kesejahteraan. Metode mereka hanya untuk merebut kekayaan kelas atas dan menengah dan mendistribusikannya di kalangan orang miskin. Karena sistem menyembunyikan hubungan antara donor dan penerima, para politisi mengklaim telah berperan penting dalam proses tersebut. Mereka menerima rasa terima kasih penerima dalam bentuk suara.

b. Intervensionisme Ekonomi yang Agresif di Negara Barat

Intervensi Negara

Saat ini, pemerintah di dunia bebas sudah melakukan intervensi besar-besaran dalam sistem ekonomi nasionalnya. Salah satu penyebabnya adalah politik kesejahteraan, yang dikembangkan di bawah pengaruh sosialis, yang memperluas peran negara dalam distribusi kekayaan.

Dorongan lain untuk tren ini adalah Depresi Hebat tahun 1930-an. Menyusul Depresi Hebat, masyarakat Barat sangat dipengaruhi oleh teori ekonomi Keynesian, yang menganjurkan intervensi negara secara aktif dan regulasi ekonomi dengan menggunakan keuangan.

Dalam masyarakat normal, peran pemerintah adalah terbatas. Hanya dalam situasi yang luar biasa negara dapat ikut campur dalam ekonomi, seperti saat terjadi bencana alam atau krisis lainnya. Tetapi kini, teori Keynesian telah menguasai dunia. Pemerintah semua negara berlomba untuk mengambil kendali lebih besar atas ekonominya masing-masing.

Ketika pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, setiap tindakan memiliki efek riak besar di pasar. Kebijakan dan undang-undang baru dapat membuat atau menghancurkan seluruh industri, membuat banyak bisnis dan investor bergantung pada keputusan pemerintah. Negara, yang secara tradisional hanya mengesahkan dan menegakkan hukum, kini telah menjadi peserta utama di arena ekonomi. Seperti seorang wasit yang bergabung dengan pertandingan sepak bola, negara menjadi bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengatur modal yang dulunya adalah ekonomi milik pribadi, menggantikan “tangan tak terlihat” dengan “tangan kasat mata”.

Kendali keuangan secara aktif yang dikombinasikan dengan kebijakan kesejahteraan tinggi telah menyebabkan banyak pemerintah menanggung hutang besar. Menurut data Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), lebih dari setengah negara anggotanya memiliki utang pemerintah mendekati atau lebih dari 100 persen dari Produk Domestik Bruto. Hutang beberapa negara melebihi 200 persen dari output ekonominya. [20] Hal ini menghadirkan kerentanan besar bagi masa depan sosial dan ekonomi banyak negara.

Ahli ekonomi pemenang Hadiah Nobel Ronald Coase menulis banyak makalah penelitian mengenai dampak intervensi pemerintah. Dalam karyanya, Ronald Coase menemukan bahwa kebijakan intervensionis hampir selalu menghasilkan hasil negatif. Ia percaya bahwa krisis intervensi telah mencapai titik “pengembalian marjinal yang semakin berkurang.” [21]

Meskipun demikian, pemerintah semua negara hanya menjadi lebih aktif dalam manipulasi ekonominya, menjadikan ekonomi semakin di bawah kendali negara.

Konsekuensi dan Realitas Intervensionisme

Setidaknya ada dua konsekuensi utama dari intervensi negara yang luas. Pertama, kekuatan negara berkembang dalam hal peran dan skalanya. Pejabat pemerintah mengembangkan keangkuhan yang semakin meningkat atas kemampuannya untuk mengganggu perekonomian dan membuat negara berperan sebagai penyelamat. Setelah menangani krisis, pemerintah tidak akan mempertahankan kekuasaan dan fungsinya yang diperluas.

Kedua, intervensi menciptakan lebih banyak ketergantungan pada pemerintah. Ketika rakyat menghadapi tantangan, atau ketika pasar bebas tidak dapat memberikan manfaat yang mereka inginkan, mereka akan melobi agar lebih banyak intervensi negara untuk memenuhi tuntutan mereka.

Ketika kekuatan negara meningkat, perusahaan swasta melemah, dan pasar bebas memiliki lebih sedikit ruang untuk berfungsi. Rakyat yang telah mendapat manfaat dari politisi dan tumbuh tergantung pada politisi akan semakin menuntut agar pemerintah mengambil tanggung jawab untuk mengalokasikan kekayaan dan membuat undang-undang untuk menegakkan kesejahteraan.
Di Barat, ada arus politik yang kuat mendorong masyarakat ke arah Kiri, yang mencakup pengikut sayap kiri asli, termasuk sosialis dan komunis, serta mereka yang tidak secara tradisional dikaitkan dengan sayap kiri, tetapi yang telah dipilih oleh mereka. Pemusatan kekuatan yang berbeda ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih besar untuk campur tangan dalam ekonomi dan mengganggu fungsi perusahaan swasta. Erosi aktivitas ekonomi normal ini tampaknya disebabkan oleh berbagai gerakan sosial, tetapi pada kenyataannya, adalah hantu komunisme yang mempengaruhinya.

Dapat dilihat bahwa pemerintah Barat menggunakan otoritas publiknya di bawah panji kesetaraan dan alasan politik lainnya untuk meningkatkan intervensi dan bahkan memberlakukan undang-undang untuk menjadikan hal ini sebagai urusan permanen. Tidak ada keraguan bahwa perilaku ini merampas ekonomi pasar dari penengah utama mereka — kehendak bebas rakyat. Negara pada dasarnya memperluas otoritasnya atas pasar bebas untuk mengubahnya menjadi ekonomi komando. Tujuan jangka panjangnya adalah bahwa semua aspek ekonomi dan mata pencaharian populer akan berada di bawah kendali publik. Sarana ekonomi akan digunakan untuk menggabungkan kekuatan politik, memperbudak masyarakat dan warganya.

Menggunakan kebijakan yang terlihat jinak di permukaan, tetapi semakin memiringkan struktur ekonomi menuju sentralisme, roh komunisme secara bertahap mengarahkan umat manusia ke dalam komunisme penuh.

c. Ekonomi Sosialis Menuju Totalitarianisme Komunis

Pajak yang tinggi, kesejahteraan yang tinggi, dan intervensi negara yang meluas adalah manifestasi sosialisme dalam sistem kapitalis Barat. Dengan demikian, sosialisme memiliki sifat utama yang sama dari ekonomi terencana, karena keduanya menggunakan otoritas negara untuk memanipulasi ekonomi. Artikel yang mendasari kepercayaan di sini adalah kemahakuasaan pemerintah, yang diizinkan untuk berperan sebagai Tuhan.

Seperti yang terjadi, satu-satunya perbedaan antara intervensi negara yang kuat oleh negara di Barat dan ekonomi terencana oleh negara komunis adalah bahwa di negara-negara bebas, hukum dan beberapa aspek dasar dari sistem kapitalis melindungi hak asasi manusia dari kendali total pemerintah.

Friedrich Hayek, ahli ekonomi dan filsuf Austria terkemuka, memperingatkan terhadap perencanaan dan redistribusi kekayaan yang dikendali oleh negara, mengatakan bahwa hal itu pasti akan merusak pasar dan mengarah pada peningkatan totalitarianisme, terlepas dari apakah sistem itu demokratis atau tidak.
Friedrich Hayek percaya bahwa walaupun sosialisme yang dipraktikkan di Eropa dan Amerika Utara berbeda dari kepemilikan publik dan ekonomi terencana, namun tetap akan mencapai hasil yang sama. Rakyat akan kehilangan kebebasan dan mata pencahariannya, dengan cara yang lebih lambat dan lebih tidak langsung. [22]

Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam buku ini, Karl Marx, Engels, dan Lenin semuanya melihat sosialisme sebagai langkah wajib di jalan menuju komunisme. Ibarat pergerakan kereta menuju tujuannya tidak akan terpengaruh oleh pemberhentiannya di platform stasiun sepanjang jalan.

Demikian juga, roh komunisme adalah kekuatan pendorong di belakang sebuah negara yang bergerak menuju sosialisme. Begitu umat manusia meninggalkan tradisi, baik di bidang ekonomi atau di bidang lain, dan menerima ideologi komunis, laju pembangunan menjadi tidak relevan. Cepat atau lambat tujuan tersebut akan tercapai.

Tujuan akhirnya bukanlah surga di bumi, tetapi kehancuran umat manusia. Bahkan, iblis tidak peduli apakah “surga” itu ada atau tidak, karena surga hanyalah umpan untuk memikat manusia menuju kehancurannya.