Nicole Hao – The Epochtimes

Setelah hampir dua juta warga Hongkong turun ke jalan-jalan untuk menyerukan penolakan RUU ekstradisi yang kontroversial ditangguhkan, rezim Komunis Tiongkok mengambil langkah-langkah untuk menyensor semua informasi terkait.  

Media yang dikelola pemerintah malah memutarbalikkan aksi protes itu sebagai demonstransi anti Amerika Serikat.

Sebuah laporan Xinhua pada 17 Juni menggambarkan protes tersebut memiliki dampak negatif terhadap tatanan sosial Hong Kong.

Laporan itu tidak memasukkan rincian tentang aksi protes, tetapi mengatakan itu “tidak rasional” karena bisnis lokal tidak dapat beroperasi, menyebabkan kerugian finansial.

“Banyak orang dewasa tidak membaca RUU ekstradisi, dan hanya pergi ke jalan secara buta,” kata laporan itu. Bahkan disebutkan, banyak toko dan bisnis secara sukarela ikut mogok sebagai protes atas RUU tersebut.

Dalam laporan 18 Juni, Xinhua melaporkan bahwa pemerintah Hong Kong menangguhkan RUU ekstradisi, dengan klaim banyak warga Hongkong ingin kota itu fokus kembali pada pengembangan keuangan.

Sementara itu, yang paling parah media berbahasa Inggris yang dikelola pemerintah China Daily justru salah menulis dalam laporan 17 Juni bahwa orang Hong Kong telah berbaris pada 16 Juni melawan “Amerika Serikat ikut campur tangan dalam urusan kota.”

Laporan itu salah mengklaim bahwa orang-orang berbaris ke Konsulat Jenderal AS di Hong Kong dan Makau, menyerukan Amerika Serikat untuk “berhenti mencampuri urusan Hong Kong.”

China Daily menerbitkan editorial pada hari yang sama, di mana dikatakan para pengunjuk rasa tertipu oleh “radikalisme buatan,” dan tujuannya adalah untuk “memecah belah masyarakat Hong Kong dan merusak reputasi kota untuk hukum dan ketertiban.”

Setelah mendapat kecaman keras dari para netizen, China Daily misalnya, sebuah media yang dikelola pemerintahan Komunis Tiongkok dengan bahasa Inggris yang ditujukan kepada audiens internasional, terpaksa menghapus posting di Facebook dengan berita terkait.

Media Tiongkok yang bermarkas di daratan Tiongkok, China Digital Times hanya meliput taktik sensor rezim Beijing. Media ini melaporkan pada 16 Juni.  Berdasarkan sumber orang dalam, bahwa Departemen Penerbitan Pusat Partai Komunis Tiongkok – sebuah agen pemerintah yang bertanggung jawab atas penyebaran propaganda – memerintahkan semua situs web Tiongkok untuk melarang video terkait UU ekstradisi, serta komentar tentang lagu-lagu pop Kanton yang dapat dibaca sebagai anti-Komunis Tingkok.

Hong Kong vs Daratan

Lebih dari 25 persen populasi kota, berpakaian hitam, membanjiri jalan-jalan kota pada 16 Juni. Aksi itu menjadikannya sebagai protes terbesar dalam sejarah kota Hong Kong.

Warga Hongkong menuntut agar pemerintah kota mencabut RUU ekstradisi, yang akan memungkinkan Tiongkok daratan mencari ekstradisi tersangka.

RUU tersebut telah mengundang penolakan dalam skala luas di masyarakat Hong Kong, dengan kekhawatiran bahwa komunis Tiongkok mengabaikan aturan hukum. Proposal tersebut dapat memungkinkan rezim Komunis tiongkok untuk menuntut dan mengekstradisi orang-orang dengan impunitas.

Aksi Itu adalah berita terbesar di Hong Kong dan di seluruh dunia. Namun di situs web media di daratan Tiongkok, tidak ada video, foto, atau laporan yang bisa dilihat tentang aksi protes Hong Kong.

Di Baidu, mesin pencari paling populer di Tiongkok, pencarian kata kunci “UU Ekstradisi” dan “parade Hong Kong” tidak menghasilkan hasil tentang aksi satu juta pengunjuk rasa yang muncul pada 9 Juni, protes pada 12 Juni, ketika polisi menggunakan gas air mata, peluru karet untuk membubarkan massa, dan pawai 2 juta warga Hong Kong pada 16 Juni.

Jurnalis asal  daratan Tiongkok  bermarga Chen, yang melakukan perjalanan ke Hong Kong untuk menyaksikan pawai pada 16 Juni, kepada Epoch Times Hong Kong mengungkapkan mengapa ia percaya rezim Komunis Tiongkok begitu gugup tentang kegagalan RUU ekstradisi.

“Sebenarnya, rejim Tiongkok sedang sakit kepala memikirkan perang dagang AS-Tiongkok. Sekarang, insiden Hong Kong ini seperti medan perang kedua bagi Komunis Tiongkok, yang membuat Beijing merasa lebih tertekan,” kata Chen.

Chen menambahkan bahwa pihak berwenang Komunis Tiongkok tidak mengizinkan laporan media tentang protes Hong Kong dan menghapus konten terkait yang beredar dari netizen. Pasalnya, rezim Komunis Tiongkok khawatir bahwa Tingkok akan didorong untuk memprotes hak-hak mereka jika mereka melihat apa yang telah dilakukan warga Hongkong.

“Pemerintah Beijing sangat takut,” beber Chen kepada Epoch Times Hong Kong . (asr)

Joan Chang

Epochtimes.id- Konferensi pers dan rapat umum digelar di depan Kedutaan Besar Kerajaan Thailand di Washington, Amerika Serikat, Jumat (14/6/2019). 

Aksi ini bertujuan menyerukan kepada Thailand untuk membebaskan seorang relawan dari Taiwan karena telah membantu jaringan radio yang berbasis di Amerika Serikat, Sound of Hope menyampaikan berita dan informasi tanpa sensor ke Tiongkok.

Jaringan Radio Sound of Hope (SOH) menyelenggarakan acara tersebut untuk memprotes penahanan Chiang Yung-Shin.

Chiang, seorang warga negara Taiwan, telah membantu SOH dengan menyewa sebuah rumah di Thailand yang digunakan untuk siaran radio gelombang pendeknya ke Tiongkok.

SOH sebelumnya melakukan protes tentang penahanan Chiang di depan Kedutaan Besar pada  Februari lalu.

Menurut siaran pers SOH, Chiang adalah eksekutif di sebuah perusahaan Taiwan di Thailand. Rumah yang disewa untuk lokasi frekeunesi gelombang pendek digerebek oleh polisi Thailand pada Agustus 2018, dan Chiang ditangkap pada 22 November.

Polisi di Thailand kepada SOH mengatakan kedua tindakan itu diambil di bawah tekanan rezim Komunis Tiongkok.

Frank Lee, juru bicara SOH, pada rapat umum itu mengatakan, “Menyerah dengan tekanan dari Beijing untuk menekan pers yang bebas tidak baik bagi Thailand dan rakyatnya. Chiang adalah sukarelawan yang membantu SOH, dan ia tidak melakukan ini untuk keuntungannya sendiri. ”

Lee mendesak pemerintah Thailand untuk membebaskan Chiang sehingga ia dapat kembali kepada istri dan dua anaknya di Taiwan.

SOH mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa “menyiarkan informasi tanpa sensor menggunakan peralatan gelombang pendek ke negara-negara totaliter adalah norma internasional” yang tidak membahayakan negara Thailand.

Rezim Komunis Tiongkok terus-menerus menyensor berita tentang pelanggaran HAM dan penganiayaan agama, serta laporan berita objektif dari seluruh dunia.

Selama rapat umum, Lee menyampaikan surat dari Presiden SOH Allen Zeng yang mendesak Thailand untuk membebaskan Chiang. Dia mengatakan pejabat kedutaan menerima surat itu.

Dalam surat itu Zeng mengatakan “Tindakan kepolisian Thailand dipengaruhi oleh pemerintah Komunis Tiongkok. Kedutaan Besar Tiongkok berada tepat di belakang kasus ini. Selama 20 tahun terakhir pemerintah Tiongkok telah berusaha dengan segala cara untuk membungkam semua suara yang dapat mengungkapkan kejahatan mereka. Mereka telah menangkap wartawan, mengancam atau menyuap orang, melepaskan kebohongan melalui media mereka, dalam kasus ini di Thailand, mematikan radio gelombang pendek ini. ”

Suara dari Tiongkok

Chunmei Ma, seorang wanita dari Tiongkok yang diselamatkan oleh Badan Pengungsi PBB beberapa tahun yang lalu, berbicara pada rapat umum tersebut. Dikarenakan dia seorang praktisi Falun Gong, dia dikirim secara illegal ke  kamp kerja paksa sebanyak dua kali dan diculik empat kali ketika dia berada di Tiongkok.

Dia mengatakan penyiksaan dan penganiayaan yang dideritanya di tangan rezim Komunis Tiongkok membuatnya hampir tewas. Akhirnya, Ma melarikan diri ke Thailand dan mencari suaka dengan Badan Pengungsi AS di sana.

Komunis Tiongkok telah menganiaya latihan spiritual Falun Gong sejak 1999. Ia takut akan banyak orang yang berlatih Falun Gong, dan daya tarik ajaran moral tradisionalnya.

“Saya sangat menghargai Thailand dan rakyatnya. Thailand adalah negara dengan demokrasi dan kepercayaan agama. Saya tahu pemerintah dan orang-orang di sana sangat berbelas kasih,” kata Ma,

“Saya tahu pemerintah Thailand sangat enggan untuk melakukannya. Saya memohon kepada pemerintah Thailand dan orang-orang: jangan percaya pada kebohongan yang dibuat oleh Komunis Tiongkok,“ tambahnya.

“Pada titik balik kritis dari zaman kita, saya berharap pemerintah Thailand dapat mengenali sifat Komunis Tiongkok, menjauh darinya, dan tidak bekerja dengannya. Menjunjung keadilan dan membebaskan Chiang. Jika demikian, perbuatan baik Anda akan membawa kebahagiaan dan kehormatan bagi Anda, keluarga dan negara Anda. “

SOH berbasis di San Francisco. Radio ini melayani komunitas Tionghoa Amerika di lebih dari sepuluh kota di Amerika Serikat. Siarannya telah menyediakan layanan radio gelombang pendek ke Tiongkok sejak 2004.

Pat Smiles berasal di Middletown, New York dan merupakan editor untuk situs berita online, melakukan perjalanan ke Washington hanya untuk bergabung dengan protes dan rapat umum.

“Apa yang terjadi pada Mr. Chiang tidak adil, dan komunis Tiongkok menjadi pengganggu. Ini adalah pria yang melakukan perbuatan baik yang dianiaya secara tidak adil. Pemerintah Thailand membiarkan Tiongkok mempengaruhi mereka untuk melakukan hal-hal yang salah. Jika kita sebagai warga negara yang peduli tidak berdiri dan mengatakan sesuatu, itu tidak benar. Warga Amerika perlu mengetahui hal ini dan apa yang telah dilakukan Komunis Tiongkok terhadap dunia bebas,”kata Smiles.

“Rezim Tiongkok seharusnya tahu dunia bebas tidak akan tunduk pada intimidasi mereka. Mr Trump adalah presiden pertama yang menentang Tiongkok,” kata Smiles.

“Tidak seperti administrasi sebelumnya yang terhambat oleh keuntungan ekonomi dari Tiongkok.Apa yang dilakukan Trump tidak hanya membantu orang Amerika tetapi juga rakyat Tiongkok. Dia juga mengejutkan Komunis Tiongkok,” pungkasnya. (asr)

Nicole Hao – The Epochtimes

Epochtimes.id Hampir 2 juta warga Hongkong berpakaian hitam-hitam membanjiri jalan-jalan kota itu, Minggu (16/6/2019). Demonstran menyerukan pemerintah untuk mencabut RUU ekstradisi yang kontroversial. Demonstran juga menyerukan kepada pemimpin kota itu agar lengser dari jabatannya.

Menurut penyelenggara, pawai kali ini adalah demonstrasi terbesar dalam sejarah kota itu. Warga yang berpartisipasi hampir 2 juta orang mewakili hampir 29 persen penduduk Hong Kong. Lagi-lagi Polisi mengatakan demonstran hanya mencapai 338.000 orang pada puncaknya.

Demonstrasi besar-besaran ini digelar dalam rentang satu minggu setelah 1,03 juta warga berparade menentang rancangan undang-undang yang diusulkan  memungkinkan warga dipindahkan ke daratan Tiongkok untuk diseret ke pengadilan. Aksi kali ini digelar beberapa hari setelah polisi bentrok dengan pengunjuk rasa di luar legislatif kota, menyisakan setidaknya 80 warga sipil terluka.

Pemimpin Hong Kong, Kepala Eksekutif Carrie Lam, akhirnya meminta maaf pada malam 16 Juni. Dia menyatakan akan menerima kritik atas penanganan rancangan undang-undang. Namun, Lam, tidak menanggapi tuntutan pemrotes bahwa RUU itu harus ditarik atau dia mengundurkan diri.

Sebelumnya pada 15 Juni, Lam mengumumkan bahwa RUU itu akan ditangguhkan tanpa batas waktu — tetapi tidak dicabut— dengan wajah dramatis di tengah meningkatnya seruan agar dia turun dari jabatannya.

Permintaan Maaf Ditolak

Pernyataan Lam 16 Juni menandai pertama kalinya pemerintahannya meminta maaf atas tindakannya.

“Kepala eksekutif mengakui bahwa konfrontasi dan konflik berskala besar terjadi di masyarakat Hong Kong karena ketidakcukupan pekerjaan pemerintah, menyebabkan banyak warga kecewa dan sedih, Kepala eksekutif meminta maaf kepada publik, dan berjanji akan menerima kritik dengan cara yang paling tulus dan rendah hati,” demikian pernyataan pemerintah Hong Kong.

Namun, penentang RUU itu tidak puas dengan permintaan maaf itu.

“Orang-orang tidak akan menerimanya, kecuali ada kepastian pencabutan RUU,” kata anggota parlemen pro-demokrasi Au Nok-hin kepada Hong Kong Free Press.

Civil Human Rights Front atau CHRF sebagai penyelenggara parade, dalam sebuah postingan di Facebook menyatakan menolak permintaan maaf Lam. CHRF mengatakan janjinya untuk terus melayani warga Hong Kong adalah “penghinaan total” dan upaya untuk “membodohi orang-orang yang turun ke jalan.”

Civil Human Rights Front menyerukan “tiga penangguhan” pada 17 Juni, mendorong orang untuk menghentikan pekerjaan, kelas, dan pasar untuk menuntut pencabutan secara total terhadap RUU Ekstradisi.

Selain itu, kelompok sipil Hong Kong menyerukan pembebasan terhadap demonstran yang ditangkap serta seruan kepada polisi dan pemimpin Hong Kong agar dituntut  mencabut tudingan bahwa pemrotes pada 12 Juni adalah “perusuh” dan seruan pengunduran diri Lam.

“Jika pemerintah menolak untuk merespons, hanya lebih banyak warga Hong Kong yang akan mogok, 2 juta +1 warga akan turun ke jalan, sampai suara mereka didengar,” tulis HRCF dalam pernyataannya.

Jutaan warga Hongkong berbaris dari Victoria Park ke Admiralty dengan panjang berkilometer dalam parade yang dimulai pukul 3 malam waktu setempat dan secara resmi berakhir sekitar pukul 11 malam.

Sejumlah demonstran membawa bunga carnation dan lainnya memegang spanduk bertuliskan, “Jangan tembak, kami orang Hongkong” – sebuah permohonan kepada polisi yang menembakkan peluru karet dan gas air mata kepada pengunjuk rasa pada 12 Juni. Hasilnya, melukai 81 orang.

Para pengunjuk rasa membentuk lautan hitam di sepanjang jalan raya, trotoar dan stasiun kereta api di pusat keuangan Hong Kong untuk melampiaskan rasa frustrasi dan amarah mereka kepada Lam.

“Saya terlalu marah untuk berbicara karena Carrie Lam tidak mendengarkan kami, 1 juta warga Hongkong,” kata seorang pemrotes yang bermarga Yau kepada Epoch Times Hong Kong, merujuk pada protes massa sebelumnya pada 9 Juni.

Yau, yang menghadiri pawai bersama suaminya dan putra kembar berusia 6 tahun, mengatakan dia memprotes untuk anak-anaknya.

“Saya tidak ingin anak-anak saya tidak memiliki kebebasan di Hong Kong. Sebagai seorang Hong Kong, saya merasa sangat tertekan (tentang apa yang terjadi), ”katanya.

Pemrotes lain yang bermarga Mak, yang menghadiri rapat umum bersama istri dan putrinya yang berusia 14 tahun, mengatakan putranya yang berusia 20 tahun termasuk di antara mahasiswa yang menghadapi gas air mata dan peluru karet dari polisi pada 12 Juni.

“Hong Kong adalah kota asal kami, dan kami mengurus rumah kami,” kata Mak.

“RUU ekstradisi akan berdampak pada kebebasan berbicara kami. Tanpa kebebasan berbicara, kita kehilangan hak untuk memantau [pihak berwenang], dan Hong Kong akan terus tenggelam, ” imbuh Mak.

Sementara itu Isti mak mengatakan “Di daratan Tiongkok, orang tidak memiliki perlindungan karena tidak ada aturan hukum, upaya mahasiswa (selama protes) tidak hanya untuk diri mereka sendiri, baik untuk semua warga Hongkong.”

Sorakan keras terdengar ketika para aktivis meminta pengunduran diri Lam dan seruan “mundur” bergema di jalan-jalan. Para pengunjuk rasa juga meneriakkan “kejar polisi hitam,” ungkapan ini sebagai bentuka amarah dengan cara kekerasan brutal yang digunakan oleh polisi awal pekan ini. 

Sebelumnya pada konferensi pers pada 15 Juni, Lam menghindari pertanyaan apakah dia harus lengser dari jabatannya.

Ketika seorang wartawan dengan tajam bertanya kepada Lam mengapa dia tidak akan mundur setelah protes publik besar-besaran dan kekerasan polisi, dia menjawab: “Saya telah menjadi pelayan publik selama hampir 40 tahun. Saya menganggapnya sebagai kebanggaan  dan saya masih memiliki banyak pekerjaan untuk Hong Kong yang saya harap dapat saya lakukan. ”

Respon Internasional

Aksi Protes telah menjerumuskan Hong Kong ke dalam krisis politik, memberikan tekanan pada administrasi Lam dan pendukung resminya di Beijing.

Para penentang mengatakan undang-undang ekstradisi yang direncanakan akan memungkinkan orang-orang dipindahkan ke daratan Tiongkok dengan tuduhan palsu, mengingatkan kepada rezim Komunis Tiongkok yang tidak mematuhi aturan hukum. Bagi kritikus, akan mengancam otonomi Hong Kong dan reputasinya sebagai pusat keuangan internasional.

Hong Kong diserahkan kepada pemerintahan pusat Komunis Tiongkok dari kontrol Inggris pada tahun 1997 dengan jaminan akan mempertahankan kebebasan dan otonomi, termasuk kebebasan berbicara, pers dan peradilan independen — kebijakan yang dikenal sebagai “satu negara, dua sistem. ”

Bagi kritikus, jaminan itu sudah tidak terpenuhi, mengutip sejumlah perkembangan yang mengindikasikan infiltrasi Komunis Tiongkok semakin meningkat ke dalam otonomi Hong Kong. Ini termasuk Beijing yang berada di belakang lenyapnya lima penjual buku yang berbasis di Hong Kong karena menerbitkan literatur yang kritis terhadap para pemimpin komunis Tiongkok, memenjarakan aktivis demokrasi dan anggota parlemen oposisi didiskualifikasi dari jabatan publik.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada 16 Juni bahwa Presiden Donald Trump akan mengangkat masalah HAM Hong Kong pada pertemuan potensial dengan pemimpin Tiongkok, Xi Jinping pada KTT G-20 di Jepang akhir bulan ini.

Pompeo mengatakan dalam sebuah wawancara dengan “Fox News Sunday” bahwa ia yakin aksi protes akan menjadi salah satu masalah yang akan dibahas Trump dan Xi.

“Kami menyaksikan orang-orang Hong Kong berbicara tentang hal-hal yang mereka hargai, dan kami akan melihat apa keputusan Lam dalam beberapa hari dan minggu mendatang,” kata Pompeo.

Pekan lalu, anggota parlemen AS memperkenalkan undang-undang yang mengharuskan Departemen Luar Negeri untuk meninjau setiap tahun apakah Hong Kong harus terus menerima hak istimewa perdagangan khusus yang saat ini diberikan kepadanya berdasarkan Undang-Undang Kebijakan AS terhadap Hong Kong pada 1992.

Di pulau Taiwan yang diperintah secara independen, diklaim oleh rezim Komunis Tiongkok sebagai bagian dari wilayahnya, sekitar 5.000 orang berunjuk rasa di luar gedung parlemen di Taipei dengan spanduk bertuliskan “Tidak Ada Undang-undang Ekstradisi Tiongkok” dan “Taiwan mendukung Hong Kong.”

Investor aktivis David Webb, dalam buletin pada 16 Juni, mengatakan jika Lam adalah saham, dia akan merekomendasikan “korslet” padanya, dengan target harga nol.

“Sebut saja itu perdagangan Carrie. Dia telah kehilangan kepercayaan publik tanpa dapat dicabut kembali, pemikirnya di Beijing, saat menyatakan dukungan publik untuk saat ini, jelas telah mengantarnya untuk memukul,” kata Webb.  (asr)

Reuters berkontribusi pada laporan ini.

Reuters/The Epochtimes

HONG KONG — Ratusan ribu pemrotes berpakaian hitam-hitam di Hong Kong menuntut  pemimpin kota itu mengundurkan diri, pada Minggu 16 Juni. Aksi ini digelar gara-gara  rancangan undang-undang yang memungkinkan ekstradisi ke Tiongkok. RUU ini memicu salah satu aksi perlakuan paling kejam dalam beberapa dekade.

Beberapa pemrotes membawa bunga carnation  dan lainnya memegang spanduk bertuliskan, “Jangan tembak, kami adalah HongKonger” – spanduk permohonan ini ditujukan kepada polisi yang menembakkan peluru karet dan gas air mata kepada pengunjuk rasa pada Rabu 12 Juni yang melukai lebih dari 70 demonstran.

Para pengunjuk rasa membentuk lautan hitam di sepanjang jalan, trotoar dan stasiun kereta api di seluruh pusat keuangan Hong Kong untuk mengungkapkan rasa frustrasi dan kemarahan mereka kepada pemimpin Hong Kong Carrie Lam.

“Ini jauh lebih besar hari ini. Semakin banyak orang, Saya datang hari ini karena apa yang terjadi pada hari Rabu dengan kekerasan polisi,” kata seorang pemrotes yang memberikan namanya sebagai Wong.

Suara lantang terdengar dengan tepukan tangan ketika para aktivis menggemakan pengunduran diri Lam. Teriakan “mundur” bergema di jalan-jalan Hong Kong. Para pengunjuk rasa juga meneriakkan “mengejar polisi kulit hitam” mengungkapkan rasa berang yang mereka rasakan karena reaksi berlebihan dari polisi.

Lam yang didukung Komunis Tiongkok pada 15 Juni menunda RUU ekstradisi yang akan memungkinkan warga dikirim ke Tiongkok daratan untuk diadili. Lam menyatakan “kesedihan dan penyesalan yang mendalam” meskipun ia berhenti untuk meminta maaf. Kejadian ini adalah penarikan yang sangat dramatis bagi Lam. Tetapi bagi banyak penentang, penangguhan RUU tidak cukup dan pawai hari Minggu menyerukan agar dihapuskan dan Lam lengser dari jabatannya.

“Kami ingin menekan kepada pemerintah kami karena tidak menanggapi pawai pertama kami, Jadi kita datang untuk kedua kalinya – dan berharap dia akan mendengarkan,” kata Icy Tang, yang baru lulus dari universitas di Hong Kong.

Soal perubahan politik yang paling signifikan oleh pemerintah Hong Kong sejak Inggris mengembalikan wilayah itu ke Tiongkok pada tahun 1997,  kini mempertanyakan kemampuan Lam untuk terus memimpin kota.

“Carrie Lam menolak untuk meminta maaf kemarin. Itu tidak bisa diterima, Dia adalah pemimpin yang mengerikan yang penuh dengan kebohongan, Saya pikir dia hanya menunda RUU sekarang untuk menipu agar kitamenjadi tenang,” kata Catherine Cheung yang berusia 16 tahun.

Teman sekelasnya, Cindy Yip, mengatakan: “Itu sebabnya kami masih menuntut RUU dihapuskan. Kami tidak percaya lagi padanya. Dia harus berhenti. “

Menjelang malam 16 Juni, Lam, dalam pernyataannya meminta maaf atas tindakan pemerintah. Dia mengatakan pemerintah akan menerima kritik untuk RUU tersebut. Namun, pemerintah tidak menanggapi tuntutan pemrotes agar Lam mundur atau agar RUU itu dicabut.

Kritikus mengatakan Undang-Undang Ekstradisi yang direncanakan dapat mengancam kedaulatan hukum Hong Kong dan reputasi internasionalnya sebagai pusat keuangan Asia. Beberapa taipan Hong Kong sudah mulai memindahkan kekayaan pribadi mereka ke luar negeri.

Investor David Webb, dalam buletin pada hari Minggu, mengatakan jika Lam adalah saham ia akan merekomendasikan korslet padanya dengan target harga nol.

“Sebut saja itu perdagangan Carrie. Dia telah kehilangan kepercayaan publik tanpa dapat ditarik kembali, “kata Webb.

Menurut Webb, pemikirnya di Beijing, saat menyatakan dukungan publik pada saat ini, jelas mengantarnya untuk memotong dengan menjauhkan diri dari proposal dalam beberapa hari terakhir.

Sedangkan media Corong Komunis Tiongkok, People’s Daily, mengatakan dalam sebuah komentar pada hari Minggu bahwa pemerintah pusat menyatakan “dukungan kuat” untuk Lam.

Krisis politik

Aksi protes telah menjerumuskan Hong Kong ke dalam jurang krisis politik, sama seperti berbulan-bulan demonstrasi “Pendudukan” pro-demokrasi pada tahun 2014, menambah tekanan pada administrasi Lam dan pendukung resminya di Beijing.

Gejolak terjadi pada masa-masa yang sulit bagi Beijing, yang sedang bergulat dengan perang dagang AS, ekonomi yang goyah dan ketegangan di Laut Cina Selatan.

Sensor komunis Tiongkok di daratan Tiongkok telah bekerja keras untuk menghapus atau memblokir berita tentang aksi protes Hong Kong. Aksi ini dikhawatirkan bahwa setiap demonstrasi publik dalam skala besar dapat menginspirasi aksi protes di daratan Tiongkok.

Bentrokan kekerasan di dekat jantung pusat keuangan pada 12 Juni lalu mendapat porsi berita utama global dan memaksa beberapa toko dan bank, termasuk HSBC, untuk menutup kantor cabang.

Dalam sebuah posting blog mingguan yang diterbitkan pada hari Minggu, Sekretaris Keuangan Hong Kong Paul Chan menyampaikan catatan untuk meyakinkan orang tentang posisi keuangan kota itu.

“Bahkan jika lingkungan eksternal terus tidak jelas dan suasana sosial tegang baru-baru ini, pasar ekonomi dan keuangan Hong Kong secara keseluruhan masih beroperasi dengan cara yang stabil dan tertib,” tulisnya.

Pada awal pawai, pengunjuk rasa berhenti sejenak untuk mengingat seorang aktivis yang meninggal karena jatuh pada hari Sabtu di dekat lokasi demonstrasi baru-baru ini.

Di pulau Taiwan yang independen, yang diklaim Komunis Tingkok sebagai miliknya, sekitar 5.000 orang berunjuk rasa di luar gedung parlemen di Taipei dengan spanduk bertuliskan, “Tidak ada Undang-Undang Ekstradisi Tiongkok” dan “Taiwan mendukung Hong Kong.

“Beberapa pengunjuk rasa di Hong Kong juga mengibarkan bendera Taiwan.“

Campur Tangan Luas

Sistem hukum independen kota Hong Kong dijamin berdasarkan undang-undang  kembalinya Hong Kong dari Inggris ke pemerintahan Tiongkok 22 tahun yang lalu, dan dipandang oleh komunitas bisnis dan diplomatik sebagai aset terkuatnya.

Hong Kong telah diperintah di bawah formula “satu negara, dua sistem” sejak kembali ke Beijing, yang memungkinkan kebebasan yang tidak bisa dinikmati di daratan Tiongkok tetapi bukan pemungutan suara yang sepenuhnya seperti negara demokrasi.

Komunis Tiongok dituding mencampuri banyak hal sejak saat itu, termasuk menghalangi reformasi demokratis, campur tangan dalam pemilihan umum dan berada di balik hilangnya lima penjual buku yang berbasis di Hong Kong pada tahun 2015 berspesialisasi dalam pekerjaan kritis terhadap para pemimpin Tiongkok.

Anggota parlemen pro-demokrasi Claudia Mo mengatakan protes akan terus berlanjut jika Lam tidak membatalkan RUU tersebut.“

Jika dia menolak untuk membatalkan RUU kontroversial ini sama sekali, itu berarti kita tidak akan mundur. Dia tetap, kita tetap di sini,” kata anggota parlemen pro-demokrasi Claudia Mo.

Bertanya berulang kali pada hari Sabtu apakah dia akan mundur, Lam menghindari menjawab secara langsung dan mengimbau masyarakat untuk “memberikan kita kesempatan lagi.”

Lam mengatakan bahwa dia telah menjadi pegawai negeri selama beberapa dekade dan masih memiliki pekerjaan yang ingin dia lakukan.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan di Twitter: “Pemerintah HK yang telah bekerja dengan baik untuk mengindahkan kekhawatiran warga pemberani yang telah membela hak asasi manusia mereka”.

Surat kabar top Komunis tiongkok pada hari Minggu mengutuk “antek antek asing ” hingga pasukan asing di Hong Kong. “Orang-orang tertentu di Hong Kong telah mengandalkan orang asing atau mengandalkan orang-orang muda untuk membangun diri mereka sendiri, berfungsi sebagai pion dan antek pasukan anti asing,” kata People’s Daily yang berkuasa dalam sebuah komentar.

Protes Hong Kong telah menjadi yang terbesar di kota itu sejak  banyak massa menentang penindasan berdarah demonstrasi pro-demokrasi yang berpusat di sekitar Lapangan Tiananmen Beijing pada 4 Juni 1989.

Lam mengklaim undang-undang ekstradisi diperlukan untuk mencegah penjahat bersembunyi di Hong Kong. Dia juga mengklaim bahwa hak asasi manusia akan dilindungi oleh pengadilan kota yang akan memutuskan ekstradisi berdasarkan kasus per kasus.

Kritikus, termasuk pengacara terkemuka dan kelompok hak asasi manusia, telah mencatat sistem peradilan Tiongkok dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok. Temuan ini ditandai dengan penyiksaan dan pengakuan paksa, penahanan sewenang-wenang dan akses yang buruk ke pengacara. (asr)

Oleh Anne Marie Roantree dan Jennifer Hughes

Cathy He

Penentang RUU Ekstradisi kontroversial yang memicu protes massa besar-besaran di Hong Kong menyerukan kepada Ketua Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam untuk membatalkan RUU itu secara total. Bahkan, Carrie Lam dituntut lengser setelah dia mengumumkan RUU itu akan ditangguhkan tanpa batas waktu yang ditentukan pada Sabtu 15 Juni.

“Setelah beberapa kali pembahasan internal selama dua hari terakhir, saya sekarang mengumumkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menunda amandemen legislatif, memulai kembali komunikasi kita dengan semua sektor masyarakat, melakukan lebih banyak pekerjaan penjelasan dan mendengarkan berbagai pandangan masyarakat,” kata Lam saat konferensi pers.

Pengumuman ini setelah terjadinya kebuntuan hampir satu minggu antara rakyat Hong Kong dan pemerintah. Rakyat Hong Kong meresponnya dengan 1,03 juta warga Hong Kong turun ke jalan pada 9 Juni untuk menentang RUU yang akan memungkinkan orang diekstradisi ke daratan Tiongkok untuk diadili.

Tiga hari kemudian, puluhan ribu pemrotes memadati area di luar legislatif kota tempat rancangan undang-undang itu akan dibahas sebelum adegan itu menjelma menjadi kekacauan ketika beberapa pengunjuk rasa berhadapan polisi. Warga curiga kehadiran polisi-polisi berbahasa mandarin yang diduga dikirim dari Tiongkok. Untuk diketahui warga Hong Kong menuturkan bahasa Canton.

Polisi setempat menggunakan semprotan merica, gas air mata, peluru karet, dan kantong kacang dalam upaya untuk menyingkirkan pengunjuk rasa dari jalanan. Setidaknya 81 orang terluka.

Namun, para kritikus tidak puas dengan pengumuman Lam. Mereka menyerukan agar Lam sepenuhnya menarik RUU tersebut hingga mundur dari Jabatannya. Selain itu, Lam dituntut mememinta maaf atas jumlah berlebihan kekuatan yang digunakan oleh polisi selama bentrokan pada 12 Juni.

Anggota parlemen Claudia Mo dan anggota kubu pro-demokrasi, yang menentang RUU dari Pan Demokrat di Hong Kong mengatakan pihaknya tidak bisa menerima keputusan penangguhan itu. Dikarenakan hanya suspensi bersifat sementara. Akan tetai rasa sakitnya masih membekas.

“Carrie Lam telah kehilangan semua kredibilitas di antara orang-orang Hong Kong. Dia harus mundur,” demikina Mo menambahkan.

Sementara itu, Legislator Pan Demokrat Hong Kong, Kenneth Leung, mengatakan keputusan itu “terlalu sedikit, terlalu terlambat” dan menuntut Lam untuk mundur.

Bonny Leung, seorang pemimpin Front Hak Asasi Manusia Sipil, salah satu kelompok yang telah membantu mengorganisir demonstrasi menilai rakyat Hong Kong telah dibohongi berkali-kali.

Kelompok itu mendesak rakyat Hong Kong untuk terus menghadiri protes yang dijadwalkan. Mereka juga mengecam stempel dari otoritas Hong Kong bahwa pengunjuk rasa yang terlibat aksi sebagai “perusuh” dan menyerukan pembebasan semua 11 pengunjuk rasa yang telah ditangkap.

Kelompok itu menambahkan bahwa mereka akan terus menyerukan “tiga penangguhan”: memboikot kelas, tidak akan bekerja, dan memboikot usaha hingga RUU ditarik.

Berbicara kepada wartawan setelah mengumumkan keputusannya pada hari Sabtu, Lam menghindari pertanyaan apakah dia harus mundur dari jabatannya.

Ketika seorang wartawan dengan tajam bertanya kepada Lam mengapa dia tidak mau mundur setelah protes publik secara besar-besaran dan kekerasan polisi, Lam menjawab: “Saya telah menjadi pelayan publik selama hampir 40 tahun. Saya menganggapnya sebagai kebanggaan saya, dan masih memiliki banyak pekerjaan untuk Hong Kong yang diharapkan dapat saya lakukan. ”

Dia juga menolak  mencabut amandemen yang diusulkan dan membela penggunaan kekuatan polisi, dengan mengatakan tanggapannya “masuk akal dan alami.”

Lam juga berkelit bahwa keputusan untuk menangguhkan RUU Ekstradisi atas keputusan dirinya. bukan Beijing, meskipun pemerintah pusat rezim Komunis Tiongkok mendukung keputusannya.

Awal pekan ini, Liu Xiaoming, duta besar Tiongkok untuk Inggris, kepada BBC juga berdalih bahwa rezim Komunis Tiongkok tidak memberikan instruksi kepada pemerintah Hong Kong mengenai RUU tersebut. Akan tetapi sejumlah analis menilai sebuah indikasi bahwa Komunis Tiongkok berusaha untuk menjauhkan diri dari kontroversi.

Kantor pemerintah Komunis Tiongkok yang bertanggung jawab atas urusan Hong Kong menyatakan “dukungan, rasa hormat, dan pengertian” atas keputusan Lam untuk menangguhkan RUU itu.

Steve Tsang, seorang ilmuwan politik di SOAS University of London mengatakan kepada Reuters bahwa Beijing kemungkinan besar telah memerintahkan Lam untuk menunda RUU itu.

Menurut Steve Tsang, “Mereka akan menunjukkan kepada Carrie  bahwa insiden ini harus berakhir. Dia tidak mengerti apa yang dilakukannya, karena itu hari-hari Carrie Lam dinomori Beijing. Tapi tidak dapat langsung mecopotnya karena itu akan menjadi indikasi kelemahan.”

Sejak Hong Kong beralih ke pemerintahan Komunis Tiongkok pada tahun 1997 silam. Kota ini telah diperintah berdasarkan kebijakan yang dikenal sebagai “satu negara, dua sistem” yang menjamin otonomi dan kebebasan khusus, termasuk kebebasan berkumpul, kebebasan pers, dan peradilan yang independen.

Namun, para kritikus mengatakan janji ini tidak terpenuhi, mengutip daftar panjang perkembangan yang telah mengikis kemerdekaan kota dan perlindungan hukum, menandakan semakin meluasnya infiltrasi rezim Komunis Tiongkok.

Insiden baru-baru ini termasuk insiden penolakan pembaharuan visa untuk editor nasional Inggris dan Financial Times, Victor Mallet, aktivis demokrasi yang dipenjara, dan anggota parlemen oposisi yang didiskualifikasi dari jabatan publik. (asr)

Reuters dan Associated Press berkontribusi pada laporan ini.

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam berbicara di sebuah konferensi pers di Hong Kong, Cina, pada 15 Juni 2019. (Athit Perawongmetha / Reuters)