Li Yun – NTDTV.com

Setelah situasi di Hongkong terus memburuk, pejabat komunis Tiongkok kian percepat memindahkan kekayaan mereka yang disimpan di Hongkong ke negara lain seperti Kamboja dan lainnya. Media asing mengungkapkan bahwa akibat sejumlah besar dana dan personil dari komunis Tiongkok dengan cepat membanjiri Kamboja, menyebabkan sentimen anti-Tiongkok meningkat.

Pelarian besar-besaran kekayaan yang disimpan keluar dari Hongkong

Ekonom Taiwan Wu Jialong sebelumnya telah mengatakan kepada Epoch Times bahwa sejak kampanye anti-revisi Undang Undang ekstradisi, banyak modal Hongkong mulai dilarikan keluar. Pelaku khususnya para pejabat faksi Jiang Zemin telah mengalihkan kekayaan mereka di Hongkong ke Kamboja dan tempat-tempat lain. Dana yang membanjiri kas negara Kamboja sebagian besar adalah dana alihan dari Hongkong yang dimiliki para pejabat faksi Jiang Zemin.

Menurut Wu Jialong, Jia Qinglin, mantan ketua Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Tiongkok menyewa jet pribadi untuk mengangkut simpanan emas batangan, dolar Amerika Serikat, Euro dan sebagainya dari Hongkong menuju Kamboja. Wu Jialong mendengar berita tersebut dari seorang pengusaha Taiwan.

Alasan mengapa pejabat faksi Jiang mengalihkan kekayaan mereka dari Hongkong ke Kamboja, kata Wu Jialong,  karena sejumlah besar warga Tiongkok telah memasuki Kamboja dalam beberapa tahun terakhir yang mungkin telah memberi manfaat kepada pemerintah Kamboja.

Namun, fakta membuktikan bahwa sejumlah besar dana dan personel dengan cepat membanjiri Kamboja menimbulkan masalah sosial sehingga timbul rasa benci dari penduduk setempat.

VOA pada 7 November 2019 memberitakan bahwa komunis Tiongkok telah menjadi investor, donor dan kreditor terbesar di Kamboja. Banyak warga Kamboja khawatir bahwa proyek investasi One Belt One Road atau OBOR Tiongkok dan meningkatnya ketergantungan pemerintah Kamboja kepada Beijing akan membuat negara mereka kian terbelenggu oleh komunis Tiongkok.

Rakyat Kamboja khawatir dengan terulangnya tragedi Khmer Merah

Laporan menyebutkan bahwa oposisi Kamboja menyatakan keprihatinan tentang makin besarnya pengaruh politik dari komunis Tiongkok. Mereka takut dengan sejarah tragis ketika Kamboja diperintah oleh Khmer Merah itu terulang kembali.

Investasi dan pengembangan besar-besaran di Kamboja oleh komunis Tiongkok yang telah mendapat dukungan kuat dari pemerintah Hun Sen, juga telah memberi manfaat bagi sebagian warga Kamboja. Namun, masuknya dana dan personel asal Tiongkok dalam jumlah besar telah mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat dan memicu ketidakpuasan banyak warga lokal.

Seorang pekerja muda warga kamboja mengatakan, bahwa sejak kedatangan warga asal Tiongkok di Kamboja, ada yang menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalanan, ada yang suka mabuk-mabukan di jalan  sambil berteriak-teriak, membuat ketenteraman warga terancam.

Seorang pengemudi yang menyewakan mobil carteran mengatakan bahwa cara bisnis warga asal Tiongkok tidak seperti orang Eropa. 

“Orang Eropa datang ke sini dengan membawa bisnis untuk orang lain, tidak seperti orang asal Tiongkok yang hanya melakukan bisnis dengan etnis mereka saja. Kita orang Kamboja tidak bisa berbisnis dengan mereka,” katanya.

Seorang penelitian dari ‘Mother Nature’, organisasi perlindungan lingkungan mengkritik bahwa orang asal Tiongkok kurang beretika ketika berbicara. Ia menekankan bahwa investor Tiongkok yang datang berinvestasi di Kamboja tidak peduli dengan hak asasi manusia, tidak peduli terhadap hukum. Mereka hanya peduli terhadap kepentingan sendiri.

Sam Rainsy, seorang pemimpin oposisi Kamboja yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan Kamboja dan saat ini berada di pengasingan di Prancis, sering mengkritik hubungan pemerintah Hun Sen dengan komunis Tiongkok. Dia  menegaskan bahwa infiltrasi oleh komunis Tiongkok terhadap Kamboja sedang terjadi sekarang.

Teav Vannol, ketua oposisi Partai Candlelight Kamboja mengatakan bahwa karena Kamboja pernah diserang oleh orang Vietnam, sehingga banyak orang Kamboja secara tradisional tidak menyukai warga etnis Vietnam. Tetapi sekarang mereka lebih merasa jijik dengan orang asal Tiongkok daripada orang Vietnam.

“Saat ini, sentimen ini telah bergeser kepada orang asal Tiongkok, karena ketika mereka datang kemari. Mereka tidak menghormati orang Kamboja, mereka tidak menghormati hukum Kamboja. Mereka tinggal dan hidup di Kamboja dengan sikap yang menjijikkan”, kata Teav.

Selain sejumlah besar investasi Tiongkok di Kamboja, para pejabat kelas tinggi komunis Tiongkok belakangan ini terus mempercepat pengalihan kekayaan mereka yang disimpan di Hongkong ke Kamboja.

sin

Reuters/The Epochtimes

Pertikaian teritorial di Laut Cina Selatan menjadi pusat protes di media sosial. Akibatnya mendorong badan amal internasional untuk mengundur kedatangan bintang film kelahiran Hong Kong, Jackie Chan, yang dijadwalkan pada 11 November.

Badan amal itu adalah Operation Smile cabang Vietnam, sebuah organisasi amal menyediakan operasi gratis untuk anak-anak dan remaja di negara-negara berkembang yang terlahir dengan kerusakan gigi dan wajah. 

Pada 8 November, badan amal itu mengumumkan secara resmi di halaman Facebook-nya bahwa Chan tidak akan datang ke Vietnam untuk berpartisipasi dalam perayaan itu  karena “reaksi masyarakat yang tak terduga.”

Disebutkan bahwa badan amal tersebut memperhatikan oposisi media sosial terhadap rencana kunjungan Chan. Lembaga itu meminta maaf atas “informasi yang bertentangan dan tidak akurat” yang keluar dari insiden ini yang telah mempengaruhi opini publik.

Menurut media lokal Hanoi Times, Operation Smile Vietnam mengumumkan undangannya bagi Chan untuk mengunjungi Vietnam pada 31 Oktober lalu. Sejak itu, seruan netizen Vietnam untuk memboikot Chan menjadi viral di media sosial.

Netizen yang marah  meninggalkan pesan di halaman Facebook badan amal itu. Mereka mengkritik Jackie Chan yang dinilai  menyuarakan dukungan untuk ‘Sembilan Garis Putus atau Nine-Dash-Line’ komunis Tiongkok.

Misalnya, seorang pengguna Facebook bernama Phuong Nam menulis: “Jackie Chan, jangan pernah berharap untuk memasuki negara kita.”

Untuk menegaskan klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan, Komunis Tiongkok telah menggunakan ‘Sembilan Garis Putus” untuk menyatakan kedaulatannya atas 90 persen perairan, terlepas dari kenyataan bahwa penilaian hukum PBB pada tahun 2016 membantah klaim Beijing.

Pulau-pulau, terumbu karang, dan bebatuan di Laut Cina Selatan dipersengketakan oleh sejumlah negara, termasuk Vietnam, Komunis Tiongkok, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.

Sementara itu, rezim Komunis Tiongkok telah menolak untuk menerima keputusan PBB. Sebaliknya meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut, termasuk dengan membangun pulau-pulau buatan yang dilengkapi dengan pangkalan angkatan laut dan udara di dekat Kepulauan Spratly dan Paracel.

Dalam beberapa tahun terakhir, Jackie Chan adalah anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, sebuah badan penasehat politik untuk Komunis Tiongkok. Ia semakin menyuarakan dukungan untuk kebijakan Komunis Tiongkok. Dia secara luas dipandang sebagai juru bicara bagi rezim Komunis Tiongkok.

Ngo Toan Thang, wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, pada jumpa pers reguler pada 7 November, mengatakan ia tidak mengetahui boikot online terhadap Chan, menurut laporan media setempat.

Thang kemudian menambahkan, bahwa Vietnam memiliki dasar hukum dan bukti historis untuk menegaskan kedaulatannya atas Paracel dan Kepulauan Spratly, sebelum menambahkan bahwa garis sembilan Komunis Tiongkok adalah klaim ilegal.

Menurut halaman Facebook Operation Smile Vietnam, ratusan profesional medis dan sukarelawan akan ambil bagian dalam perayaan ulang tahun tersebut. 

Duta besar Smile lainnya, aktris Korea Selatan Ha Ji-won, akan hadir. Insiden ini bukan pertama kalinya Vietnam menyuarakan oposisi terhadap klaim teritorial Komunis Tiongkok.

Pada bulan Oktober, pemerintah Vietnam mencabut film animasi Hollywood “Abominable” dari bioskop negara itu.  Dikarenakan sebuah adegan dalam film menggambarkan karakter utama berdiri di depan peta yang menunjukkan “‘Sembilan Garis Putus.”

Soal Hong Kong, Jackie Chan juga menuai kecaman dan memicu muluasnya kemarahan. Ia dinilai berpihak kepada Komunis Tiongkok. Ia pernah menyebut demonstrasi demokrasi Hong Kong adalah menyedihkan dan membuat muram. (asr)

Frank Fang – The Epochtimes

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam membela tindakan polisi dan mengutuk serangan pengunjuk rasa sebagai “perusuh.” Hal demikian disampaikannya selama konferensi pers pada Senin 11 November malam. 

Pernyataan perusuh selama ini sesuai dengan narasi-narasi yang digunakan oleh media-media corong komunis Tiongkok. 

Melansir dari The Epochtimes, insiden terbaru pada 11 November Senin pagi. Saat itu seorang pemrotes berusia 21 tahun ditembak di perutnya dari jarak dekat oleh seorang petugas polisi di kawasan Sai Wan Ho. Hingga saat ini kondisi korban masih dalam keadaan kritis.

Sedangkan di kawasan Kwai Fong, seorang polisi terlihat mengendarai sepeda motor polisi ke kerumunan demonstran. Polisi itu terlihat melaju dengan kecepatan tinggi dengan mengarah kepada pengunjukrasa. 

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam, mengatakan petugas yang terlibat dalam insiden itu telah cuti kerja dan akan diselidiki.

Sedangkan, aksi kekerasan menyebar ke berbagai universitas di Hong Kong, ketika polisi memasuki halaman sekolah dan menembakkan gas air mata dalam konfrontasi dengan para pemrotes. 

Di Chinese University of Hong Kong, pengunjuk rasa melemparkan bom molotov ke petugas polisi. Polisi membalasnya dengan peluru karet dan gas air mata. 

Di Universitas Politeknik Hong Kong, polisi memasuki kampus dan mengejar pengunjuk rasa. Akan tetapi meninggalkan kampus tanpa melakukan penangkapan.

Bagaimana respon Carrie Lam? pemimpin Hong Kong itu mengatakan, jika masih ada angan-angan, bahwa dengan meningkatkan kekerasan, pemerintah Hong Kong akan menyerah kepada tekanan, untuk memenuhi apa yang disebut tuntutan politik — Carrie lam menyatakan dengan jelas dan tegas, bahwa hal demikian  tidak akan terjadi. 

Dia menambahkan dengan menyampaikan narasi bahwa jika tuntutan “perusuh” dipenuhi, dia akan “diyakinkan” bahwa akan ada lebih banyak kekerasan. Dia juga mengecam pengunjuk rasa karena mengorganisir pemogokan seluruh kota pada hari Senin lalu. 

Carrie Lam yang belum lama ini bertemu dengan pemimpin Komunis Tiongkok di Tiongkok mengatakan, bahwa “aksi kekerasan dan gangguan” telah mempengaruhi banyak orang di Hong Kong, dikarenakan orang-orang tidak bisa bekerja atau berangkat ke sekolah.

Pada hari itu, massa bergerak sebagai respon kematian Alex Chow Tsz-lok, seorang mahasiswa ilmu komputer berusia 22 tahun yang meninggal  pada 8 November lalu. Pengunjuk rasa memblokir jalanan pada hari Senin itu. Mereka juga menyerukan pemogokan umum, memblokir jalanan dengan barikade darurat. 

Beberapa juga menghadang transportasi umum dengan menggunakan cara yang berbeda: mencegah pintu kereta bawah tanah menutup, melempar barang-barang di rel. Banyak stasiun metro ditutup sementara beberapa layanan kereta tertunda.

Kematian Chow telah dikaitkan dengan tindakan polisi. Kala itu, petugas telah menembakkan gas air mata ke garasi parkir di kawasan Tseung Kwan O. Kejadian itu tak lama sebelum seorang mahasiswa jatuh dari lantai satu dan menderita cedera otak yang parah. Polisi membantah bertanggung jawab atas kematiannya.

Lam mengatakan, pemogokan itu mengakibatkan lebih dari 60 orang terluka, termasuk pemrotes yang ditembak dan seorang pria yang dibakar. Lam mengatakan keduanya dalam kondisi kritis.

Menurut media Hong Kong, RTHK, seorang pria paruh baya berdebat dengan sekelompok orang pada sore hari di kawasan Ma On Shan. Sementara rincian yang tepat dari perdebatan itu tidak diketahui, kelompok itu berteriak kepada pria itu untuk kembali ke kawasan Greater Bay Area, merujuk pada wilayah Tiongkok selatan yang berbatasan dengan Hong Kong.

Perselisihan meningkat, dengan satu orang menuangkan cairan kepada orang itu dan membakarnya. Polisi kemudian mengatakan, pria itu terlibat dalam pertengkaran dengan para demonstran pro-demokrasi, tetapi tidak mengidentifikasi pelaku. 

Namun demikian, Lam dengan cepat menuding dengan narasi bahwa “perusuh” bertanggung jawab. Selain itu, tindakan mereka “tidak manusiawi.” Carrie lam juga menyebutkan mereka dengan narasi “musuh rakyat.”

Seorang reporter bertanya tentang pemrotes yang ditembak dan mengapa petugas polisi menggunakan senjata dinasnya, ketika pemrotes tidak mencoba menyerang secara fisik kelompok petugas tersebut. 

Lam menanggapinya dengan mengatakan bahwa konferensi pers polisi sebelumnya telah membahas hal tersebut. Dia menambahkan bahwa polisi akan menonton rekaman video dan mengambil pernyataan untuk menyelidiki insiden tersebut.

Selama konferensi pers harian polisi pada hari Senin, Kwok Pak-chung, komandan regional Hong Kong, mengklaim bahwa petugas polisi yang melepaskan tembakan demi membela keselamatannya sendiri. Ia mengklaim, karena  seorang pengunjuk rasa di dekatnya memegang batang logam.

Dalam sebuah video yang beredar luas tentang insiden itu, seorang petugas polisi mengarahkan senjatanya ke jarak dekat pada seorang pemrotes yang mengenakan hoodie putih sebelum memegang lehernya.

Seorang pengunjuk rasa kedua berpakaian hitam mendekati petugas dan kemudian mencoba untuk memukul pistol dari tangannya. Dia ditembak oleh petugas polisi dari jarak dekat dan langsung tersungkur.

Dua pengunjuk rasa lagi mendekati petugas dari belakang. Petugas kemudian menembakkan dua lagi dari jarak dekat. Salah satu pengunjuk rasa juga langsung tersungkur.

Mengenai kematian Chow, Lam mengatakan akan ada penyelidikan. Ia mengatakan polisi akan bekerja sama dengan penyelidikan untuk mengetahui penyebab di balik kematiannya.

Mengomentari slogan baru pemrotes yakni “membubarkan polisi,” pemimpin Hong Kong itu mengatakan, orang-orang perlu berpikir apa jadinya Hong Hong tanpa kekuatan kepolisiannya. Dia menambahkan bahwa polisi telah berulang kali dinodai. (asr)

Epochtimes.com

The Heritage Foundation, sebuah lembaga think tank konservatif Amerika Serikat yang berbasis di Washington, D.C, merilis laporan militer tahunan. Senator Republik Joni Ernst mengatakan pada konferensi pers, bahwa komunis Tiongkok mencoba menantang posisi dominan Amerika Serikat di wilayah Pasifik dan menindas tetangganya. Amerika Serikat tidak akan membiarkannya merebut Taiwan dengan kekuatan militer.

Pada Rabu, 30 Oktober 2019, The Heritage Foundation merilis Indeks Kekuatan Militer Amerika Serikat tahun 2020. Laporan tersebut menilai lingkungan operasional-tempur global dengan kekuatan militer Amerika Serikat dalam lima tingkat: “sangat lemah,” “lemah,” “marginal,” “kuat” dan “sangat kuat.”

Laporan itu mengatakan bahwa pada tahun lalu, meskipun Angkatan Darat Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Korps Marinir Amerika Serikat telah secara aktif meningkatkan kesiapan tempur, namun, masih ada kesenjangan dalam jumlah dan peralatan dari sisi kualitas maupun personel. Oleh karena itu, kekuatan militer Amerika Serikat secara keseluruhan dikategorikan “marginal”.

Di antaranya itu, kesiapan tempur Angkatan Darat berubah dari “kuat” menjadi “sangat kuat”, merupakan skor tertinggi di antara semua angkatan militer.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Amerika Serikat menghadapi tantangan dari “ancaman 4 + 1”, termausk dari komunis Tiongkok, Rusia, Korea Utara, Iran dan terorisme. Setelah runtuhnya organisasi teroris “Negara Islam” (ISIS), ancaman terorisme dari Timur Tengah telah menurun.

Joni Ernst, anggota Komite Senat untuk Layanan Bersenjata, adalah seorang veteran perang Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia mengatakan pada konferensi pers bahwa laporan itu menyoroti ancaman nyata, tetapi Amerika Serikat harus menghindari terjadinya ancaman dan memastikan bahwa sekutu maupun lawan tidak akan pernah meragukan tekad dan kemampuan Amerika Serikat.

Ketika menyebut tentang ancaman komunis Tiongkok, Ernst mengatakan bahwa tujuan ekspansi besar-besaran militer dan pengembangan senjata komunis Tiongkok adalah untuk menantang posisi dominan Amerika Serikat di Pasifik.

Menurut Ernst  komunis Tiongkok yang mendominasi Laut China Selatan mengintimidasi tetangganya, sehingga memungkinkan mereka untuk menerima hegemoni komunis Tiongkok. Melalui proyek” Satu Sabuk, Satu Jalan “, membuat banyak negara jatuh ke dalam perangkap melalui pinjaman predator, dan menyatukan kekuatan militer serta ekonomi mereka yang terus berkembang.

Ernst menilai, jika dibandingkan dengan ancaman komunis Tiongkok dan Rusia, strategi Rusia adalah memecah Amerika Serikat, sedangkan komunis Tiongkok adalah mengganti posisi Amerika Serikat. 

Komunis Tiongkok berusaha memperluas ekspansinya ke setiap titik dimana Amerika Serikat tampaknya mengurangi kehadirannya.

“Kita tidak bisa membiarkan hari esok menjadi hari ketika komunis Tiongkok berspekulasi bahwa mereka tidak akan pernah gagal untuk merebut Taiwan dengan kekuatan militer,” kata Ernst. (jon)

Emel Akan – The Epochtimes

Dana investasi Amerika Serikat menutup mata terhadap catatan hak asasi manusia dari perusahaan teknologi Tiongkok seperti Hikvision dan Dahua Technology. Hikvision dan Dahua Technology adalah salah satu entitas yang masuk daftar hitam pemerintah Amerika Serikat karena keterlibatannya dalam pelanggaran HAM di Tiongkok.

Pemerintahan Donald Trump menambahkan 28 organisasi Tiongkok ke “Daftar Entitas” pada tanggal 7 Oktober 2019 silam, yang secara efektif menghalangi 28 organisasi tersebut membeli teknologi Amerika Serikat. 

Namun, hal itu tidak mencegah investor Amerika Serikat membeli saham perusahaan-perusahaan ini.

Menurut Departemen Perdagangan Amerika Serikat, daftar hitam itu mencakup delapan perusahaan kecerdasan buatan terkemuka dan perusahaan pengawasan video yang terlibat dalam pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia dalam kampanye Tiongkok yang menargetkan warga Uighur dan minoritas etnis Muslim lainnya.

Sementara itu menurut para ahli Tiongkok, banyak orang Amerika Serikat memiliki saham di perusahaan-perusahaan itu melalui dana pensiun mereka atau berbagai dana investasi. Oleh karena itu, tanpa disadari mereka membiayai pelanggaran hak asasi manusia Tiongkok.

“Sudah terlalu lama kita membiarkan Komunis Tiongkok memiliki akses ke pasar modal Barat tanpa mengharuskan perusahaan Tiongkok untuk benar-benar mematuhi aturan yang dipatuhi oleh semua perusahaan lain,” kata Robert Spalding, pakar Tiongkok dan penulis buku “Perang Siluman: Bagaimana Tiongkok Mengambil Alih Sementara Elite Amerika Tidur.”

Tiongkok memperlakukan catatan akuntansi perusahaan Tiongkok sebagai rahasia negara, melarang regulator luar negeri mengaksesnya. Oleh karena itu sebagian besar investor Amerika Serikat tidak mengetahui identitas perusahaan-perusahaan itu dan tidak mengetahui apakah perusahaan-perusahaan itu mematuhi undang-undang Amerika Serikat.

“Saat rakyat Amerika Serikat menjadi sadar bahwa dana pensiun Amerika Serikat masuk ke perusahaan-perusahaan yang tidak hanya menghadapi risiko material dari perspektif keuangan, namun juga mendukung kekejaman seperti kamp konsentrasi dan pengambilan organ paksa dari tahanan hati nurani kemudian rakyat Amerika Serikat memanggil pemimpin politiknya untuk melakukan perubahan,” kata Robert Spalding.

Komunis Tiongkok dilaporkan telah menahan lebih dari satu juta umat Muslim Uyghur di kamp-kamp pendidikan di wilayah Xinjiang, barat laut Tiongkok. 

Selain warga Uyghur, kelompok agama lain dan minoritas di Tiongkok,  termasuk Buddha Tibet, Kristen, dan praktisi Falun Gong terus menderita dari penangkapan sistematis, pemenjaraan yang tidak sah, penyiksaan, dan pengambilan organ secara paksa.

Di antara perusahaan yang masuk daftar hitam oleh pemerintah Amerika Serikat adalah Hikvision dan Dahua Technology. Dua produsen produk pengawasan video terbesar di dunia. Hikvision dan Dahua Technology terlibat dalam pelaksanaan teknologi pengenalan wajah yang digunakan untuk memantau populasi di seluruh Tiongkok. 

Menurut IPVM, sebuah perusahaan penelitian pengawasan video Amerika Serikat, secara khusus, Hikvision dan Dahua Technology memenangkan total lebih dari usd 1 miliar proyek pengawasan di Xinjiang yang didukung oleh Tiongkok antara tahun 2016 hingga 2018.

Sanksi akan melarang perusahaan Amerika Serikat seperti Intel, NVIDIA, Western Digital, dan Seagate untuk menjual produk dan solusi ke Dahua dan Hikvision.

Hikvision, dengan nilai pasar sekitar usd 42 miliar, adalah perusahaan pengawasan video terbesar di dunia. Saham Hikvision telah meningkat lebih dari lima kali lipat sejak mulai diperdagangkan di Bursa Efek Shenzhen pada tahun 2010. 

Namun, saham itu turun lebih dari 10 persen setelah Hikvision berada di bawah pengawasan atas perannya dalam pengawasan massal jutaan warga negara Tiongkok.
“Komisi Sekuritas dan Saham Amerika Serikat belum agresif dalam menjaga hal ini,” kata Robert Spalding. 

Dia menambahkan bahwa regulator bertanggung jawab kepada rakyat Amerika Serikat ketika uang mereka diinvestasikan dalam perusahaan dengan risiko material atau perusahaan yang telah ditempatkan pada daftar entitas.

‘Kerusakan Tambahan’

Lebih banyak perusahaan Tiongkok dapat ditambahkan ke daftar hitam pemerintah Amerika Serikat.

Daniel Rosen, pendiri Rhodium Group, mengatakan kepada Bloomberg pada tanggal 8 Oktober 2019 bahwa ratusan perusahaan Tiongkok lainnya memiliki profil bisnis yang serupa, dan karenanya hal itu dapat menular ke perusahaan tersebut.

“Ada banyak kegiatan teknologi tinggi yang cukup kuat di sini yang telah dipengaruhi oleh langkah itu, dan saya pikir hal itu akan memakan waktu agak lama bagi orang untuk mengatasinya. Tetapi hal itu akan membuat kerusakan tambahan,” kata Daniel Rosen.

Perusahaan lain yang masuk daftar hitam mencakup perusahaan kecerdasan buatan Tiongkok yang terkemuka seperti SenseTime Group dan Megvii Technology. Kedua perusahaan itu khusus dalam pengenalan wajah dan merupakan perusahaan baru yang paling banyak didanai di bidang tersebut.

Laporan Forbes menyebutkan bahwa SenseTime Group yang didirikan pada tahun 2014, menjadi perusahaan kecerdasan buatan yang paling bernilai di dunia, dengan penilaian saat ini sebesar usd 4,5 miliar.

Perusahaan yang berbasis di Hong Kong itu mengumpulkan total usd 2,6 miliar dari para pendukung keuangan termasuk investor teknologi Amerika Serikat Tiger Global dan Silver La  ke Partners, serta perusahaan reksa dana Fidelity, dan perusahaan teknologi Qualcomm.

Juru bicara Massachusetts Institute of Technology mengatakan kepada Bloomberg pada tanggal 8 Oktober 2019 bahwa Massachusetts Institute of Technology akan meninjau kemitraannya dengan SenseTime Group setelah SenseTime Group masuk dalam daftar hitam.

Pada bulan Februari 2019, Massachusetts Institute of Technology mengumumkan bahwa Massachusetts Institute of Technology membentuk aliansi dengan SenseTime Group sebagai bagian inisiatif untuk memajukan penelitian kecerdasan buatan. SenseTime Group didirikan oleh alumnus Massachusetts Institute of Technology bernama Xiaoou Tang.

Perusahaan kecerdasan buatan terkemuka lainnya, Megvii, didirikan di Beijing pada tahun 2011 dan meluncurkan Face ++  platform pengenalan wajah online pertama Tiongkok, pada tahun 2012. 

Sejak itu, perusahaan yang didukung Alibaba itu mengumpulkan lebih dari satu miliar dolar dari dana modal ventura dan mencapai penilaian usd 4 miliar pada tahun 2019.

Pada bulan Agustus 2019, Megvii mengajukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Hong Kong dan mempekerjakan bank investasi Amerika Serikat Goldman Sachs, Citigroup, dan J.P. Morgan sebagai sponsor bersama dari penawaran umum perdana yang direncanakan.

Goldman Sachs menyatakan dalam email bahwa bank masih “mengevaluasi” perannya dalam penawaran umum perdana Megvii mengingat perkembangan terakhir.

Menurut perusahaan data keuangan Pitchbook, salah satu pendukung Megvii adalah perusahaan ekuitas swasta Tiongkok, BHR, tempat Hunter Biden, putra mantan Wakil Presiden Joe Biden. 

Perusahaan teknologi lain yang masuk daftar hitam termasuk perusahaan kecerdasan buatan Yitu Technologies dan iFlytek, serta perusahaan forensik digital Meiya Pico, dan perusahaan rintisan nanoteknologi Yixin Science and Technology.

Beberapa perusahaan itu adalah perusahaan publik, dan sahamnya menjadi investasi kesayangan bagi dana Barat yang mencari aset dengan pertumbuhan tinggi.

Aliran modal asing ke dalam saham Tiongkok  diperkirakan akan berlipat ganda tahun ini sebagai akibat peningkatan bobot saham Tiongkok dalam indeks utama.

Awal tahun ini, penyedia indeks global MSCI mengumumkan bahwa mereka akan berangsur-angsur melipatgandakan bobot saham-saham besar Tiongkok di tolok ukur globalnya tahun ini. MSCI juga menyatakan bahwa mereka akan menambah saham mid-cap Tiongkok ke benchmark pasar berkembang pada bulan November 2019.

Langkah itu mendorong dana investasi untuk membeli lebih banyak saham Tiongkok yang termasuk dalam indeks.

“Risiko Material“

Laporan media pada bulan September 2019 menyatakan bahwa pejabat pemerintahan Donald Trump sedang mencari cara untuk membatasi investasi Amerika Serikat di Tiongkok, termasuk menyingkirkan perusahaan Tiongkok yang terdaftar dari bursa saham Amerika Serikat. 

Namun, penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro, membantah laporan tersebut. Navarro, mengatakan tidak ada rencana untuk memblokir saham Tiongkok.

Muncul laporan lain pada tanggal 8 Oktober 2019 bahwa pemerintah Amerika Serikat kini meneliti keputusan penyedia indeks untuk menambah perusahaan Tiongkok masuk ke dalam daftar hitam. Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar.

“Tentu saja kita harus menghukum perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kita memegang nilai-nilai kami pada standar atau tidak. Sederhana saja,” tulis Dan David, pelapor pelanggaran dan aktivis short-seller dalam email.

Dan David membantu memaparkan penipuan senilai usd 15 miliar di pasar modal Amerika Serikat dan menyebabkan 12 perusahaan Tiongkok  keluar dari bursa saham. Ia adalah karakter utama dalam “The China Hustle,” sebuah film dokumenter yang dirilis pada tahun 2018 yang menjelaskan bagaimana perusahaan Tiongkok  menyesatkan investor Amerika Serikat.

“Saya telah lama meyakini dan melobi bahwa perusahaan-perusahaan itu sebenarnya berisiko material dan merupakan bagian katalis untuk film dokumenter The China Hustle,” tulis Dan David.

Dan David menambahkan bahwa penipuan, pencurian kekayaan intektual, transfer teknologi paksa, dan lain-lain bukanlah hal yang melanggar hukum  di Tiongkok bila dilakukan terhadap perusahaan Amerika Serikat. 

“Saya akan mengatakan mengenai risiko material yang didapatnya,” tulis Dan David.

Beberapa dana pensiun publik terbesar Amerika Serikat memiliki saham besar di Hikvision. Sistem Pensiun Guru Negara Bagian New York, yang memiliki 81.802 saham Hikvision pada bulan Juni 2019, menyatakan bahwa dana itu masih “memantau situasi.”

“Kepemilikan kami terutama dipegang berdasarkan bobotnya dalam portofolio pasif yang cocok dengan MSCI ACWI indeks ex-Amerika Serikat, patokan kebijakan kami,” kata juru bicara dana itu dalam email.

Sistem Pensiun Guru Negeri California, dana pensiun terbesar kedua di Amerika Serikat, memiliki 4,4 juta saham senilai usd 24,4 juta pada  tanggal 30 Juni 2018 silam.

“Kami sedang melacak situasi mengingat perkembangan baru ini berkaitan dengan pengumuman Departemen Perdagangan,” kata juru bicara Sistem Pensiun Guru Negeri California kepada Reuters. (vv)

Reuters/The Epochtimes

ETIndonesia- Pemerintahan Vietnam dapat mengeksplorasi tindakan hukum di antara berbagai opsi dalam sengketa teritorialnya dengan tetangganya Tiongkok di Laut Cina Selatan. Pernyataan itu disampaikan seorang pejabat senior pemerintahan itu pada 6 November yang dikutip oleh Reuters. 

Gesekan tumbuh di antara kedua negara yang sama-sama dikendalikan komunis sejak Beijing pada Juli lalu, mengirim kapal untuk survei seismik selama berbulan-bulan ke daerah yang secara internasional ditunjuk sebagai zona ekonomi eksklusif Vietnam (ZEE). Akan tetapi kawasan itu juga diklaim oleh pemerintahan Komunis Tiongkok.

Berbicara pada sebuah konferensi di Hanoi, Vietnam, wakil menteri luar negeri Le Hoai Trung mengatakan, Vietnam lebih memilih negosiasi tetapi memiliki opsi lain untuk jalur air yang disengketakan.

Le Hoai Trung mengatakan, pemerintahannya  mengetahui bahwa langkah-langkah tersebut termasuk pencarian fakta, mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrasi, dan tindakan litigasi.

Ia mengatakan, Piagam PBB dan UNCLOS 1982 memiliki mekanisme yang cukup bagi negaranya untuk menerapkan langkah-langkah itu.

Pernyataan Le Hoai Trung merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, sebuah perjanjian internasional yang mendefinisikan hak-hak teritorial maritim.

Komunis Tiongkok mengklaim hampir semua perairan yang kaya energi di Laut Cina Selatan. Di kawasan itu, Komunis Tiongkok mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan. Akan tetapi Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga turut mengklaim wilayah tersebut.

Pada tahun 2016, Filipina memenangkan putusan dari Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag yang membatalkan klaim China atas sebagian besar perairan menyusul kasus 2013 yang diajukan oleh Manila.

Tetapi pemerintah Vietnam, yang bertujuan untuk pendekatan terukur terhadap mitra dagang terbesarnya China, belum lama ini berbicara tentang kemungkinan tindak lanjut yang berpotensi.

Pada tahun 2014, mantan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung mengatakan, Vietnam sedang mempertimbangkan tindakan hukum menyusul penyebaran rig minyak Tiongkok ke perairan yang diklaim oleh Hanoi — sengketa yang memicu kerusuhan anti-Komunis Tiongkok dan konflik laut.

Dalam konflik terbaru, Vietnam telah membuat pernyataan berulang tentang klaimnya dan menuntut agar Tiongkok memindahkan kapal survei dan pengawalnya dari daerah itu. Akan tetapi belum menyebutkan kemungkinan tindakan hukum secara terbuka hingga Rabu 6 November.

Bill Hayton, seorang ahli Laut Cina Selatan di lembaga pemikir Chatham House mengatakan, langkah tersebut akan memiliki konsekuensi politik besar bagi hubungan Vietnam-Tiongkok. Akan tetapi mungkin itu satu-satunya yang tersisa untuk Vietnam.  

Bill Hayton mengatakan, Seluruh kegiatan Vietnam saat itu tampaknya tentang pertanyaan itu. Apa yang disampaikan Hayton merujuk pada konferensi yang diselenggarakan pemerintah Vietnam.

Komunis Tiongkok menolak untuk mengakui putusan pengadilan internasional. Yang mana mengklarifikasi hak-hak Filipina atas cadangan energi dalam kawasan zona ekonomi eksklusifnya.

Beberapa ahli hukum yang terlibat dalam kasus tersebut hadir di konferensi, termasuk mantan Hakim Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau  International Tribunal for Law of the Sea -ITLOS- Rudiger Wolfrum. 

Presiden ITLOS saat ini, Paik Jin-hyun juga hadir.  Meskipun para ahli hukum tidak menyebutkan rencana untuk tindakan hukum yang bakal dilakukan oleh Vietnam. (asr)

Gao Tianyun

Pada 24 Oktober siang hari, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence berpidato untuk kedua kalinya tentang kebijakan Amerika terhadap Tiongkok. Pence tidak hanya berbicara tentang hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok saja, melainkan pada saat yang sama juga memperjelas kebijakan domestik dan internasional kabinet Trump. Di bawah latar belakang perang dagang dan badai protes di Hong Kong serta menjelang pilpres Amerika Serikat di tahun 2020, pernyataan seperti itu menarik perhatian dunia.

Pence memadukan fakta sejarah dan peristiwa besar belakangan ini, dengan kuat memberikan respon terhadap opini, keraguan dan harapan dari banyak pihak serta merilis informasi penting dari berbagai tingkatan.

1. Hubungan Amerika Serikat – Tiongkok

Dalam pidatonya Pence memisahkan antara Komunis Tiongkok dan Tiongkok serta menjelaskan hal ikhwal serta keputusan untuk berjuang melawan kediktatoran komunis dan menyampaikan harapan yang indah kepada rakyat Tiongkok.

Pertama-tama, tentang Komunis Tiongkok, Mike Pence menyatakan bahwa sejak ia memberikan pidato di Hudson Center tahun lalu, “Pihak Beijing masih belum mengambil tindakan besar dalam memperbaiki hubungan ekonomi dengan kita. Pada banyak masalah lain, perilaku Beijing bahkan menjadi lebih ganas dan merusak kestabilan.”

Dalam penjelasannya Pence mengutip contoh: Komunis Tiongkok mencuri hak kekayaan intelektual Amerika Serikat dan terus mengekspor obat-obatan mematikan seperti Fentanyl ke Amerika Serikat dalam upayanya untuk memengaruhi opini publik di Amerika Serikat. 

Komunis Tiongkok melanggar hak asasi manusia dan mengembangkan teknologi pengawasan di dalam negerinya. Selain itu, timbul kerisauan atas proyek “One Belt One Road” yang ditengarai memiliki agenda tersembunyi ekspansi militer.  

Mengenai hubungan Amerika dengan Tiongkok, Pence dengan terus-terang mengatakan: “Kami berharap Tiongkok berubah menjadi lebih baik.” 

Ia menunjukkan bahwa Tiongkok bisa menjadi badan ekonomi terbesar kedua di dunia, berkat dorongan investasi Amerika Serikat dalam skala masif. Di masa lalu, Amerika Serikat pernah membentangkan kedua lengan untuk menyambut kebijakan “reformasi dan keterbukaan”-nya Deng Xiaoping, juga merayakan prestasi 600 juta warga Tiongkok dalam melepaskan diri dari kemiskinan. 

Mike Pence menyatakan bahwa apa yang dicari Amerika Serikat adalah bahwa kedua negara Tiongkok dan Amerika Serikat dibawah prasyarat saling menghargai, “menempuh sebuah jalan yang lebih adil, stabil dan konstruktif”. 

Mike Pence menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak ingin “berkonfrontasi” dengan Tiongkok, tindakan Komunis Tiongkok-lah yang telah menyebabkan Tiongkok terpisah dari dunia.

“Dari network firewall yakni suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan internal,  ciptaan Komunis Tiongkok hingga Tembok Besar Pasir di Laut Tiongkok Selatan, dari tidak menaruh kepercayaan pada otonomi Hong Kong hingga menekan warganya sendiri yang memiliki agama dan kepercayaan, semua itu menunjukkan bahwa Komunis Tiongkok telah “memisahkan diri” dari dunia luar selama beberapa dekade ini.”

Penuturan diatas telah mengkonter dengan kuat kritikan dan pendiskreditan dari Komunis Tiongkok belakangan ini terhadap Amerika Serikat. 

Kementerian Luar Negeri  Tiongkok menuduh Amerika Serikatlah yang melancarkan perang dagang. Tiongkok berulang kali menunjuk bahwa Amerika Serikat mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dan merupakan “tangan hitam” atau dalang dalam gerakan anti-ekstradisi di Hong Kong, yang ingin mengacaukan Tiongkok dan lain sebagainya. 

Pence menyangkal berdasarkan prinsip kebenaran, telah  mengungkapkan hakikat konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sumber permasalahannya berasal dari Komunis Tiongkok. Itu sejalan dengan kecaman Presiden Trump terhadap komunisme dan tuduhan Sekretaris Negara Pompeo bahwa Komunis Tiongkok tidak menepati janji. Trump telah mewujudkan posisi dan visi pemerintah Amerika periode ini yakni: Tekad serangan balik dan niat baik dari harapan berjalan serempak.

2. Berpegang teguh pada nilai-nilai Amerika Serikat

Dalam pidato itu Pence berulang kali menekankan nilai-nilai Amerika Serikat, penjelasan terkait dengan hal tersebut mendapatkan aplaus berulang kali dari para hadirin.

Mike Pence menunjukkan bahwa hak-hak untuk hidup, kebebasan dan menuntut kebahagiaan, nilai-nilai demokrasi memprakarsai kebebasan individu, agama  dan kebebasan hati nurani serta aturan hukum, yang diberikan oleh Sang Pencipta merupakan karakteristik Amerika Serikat. 

Pence telah pula memberikan kritikan pedas kepada kelompok dan individu seperti perusahaan bisnis multinasional Amerika Serikat yang menyembah Komunis Tiongkok demi uang dan pasar. Pence telah memberikan tanggapan pada gejolak unggahan tweet dari manajer umum Rockets NBA dan mengutuk sensor terhadap kebebasan berpendapat dari Komunis Tiongkok. 

Pence menatakan, “Ketika perusahaan Amerika, badan olahraga profesional dan atlet profesional mendukung sensor, itu bukan hanya suatu kesalahan tetapi juga telah melanggar semangat Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seharusnya berani tampil di dalam negeri dan di berbagai tempat di dunia untuk membela nilai-nilai Amerika Serikat.”   

Mike Pence menegaskan, “Kami tidak akan mundur, nilai-nilai Amerika Serikat telah berakar dengan mendalam dan kuat, cahaya kebebasan demokrasi Amerika Serikat yang cemerlang  tidak akan padam untuk selamanya.”

Konten bagian ini telah menyentuh sumber perbedaan Amerika dengan Komunis Tiongkok dan bencana yang disebabkan oleh komunisme. 

Seperti diketahui, setelah Komunis Tiongkok mendirikan pemerintahan, mereka telah menghancurkan budaya tradisional dengan gila-gilaan, memerintah negara dengan ateisme, memusnahkan kemanusiaan dengan karakter partai, serta merampas hak dan kebebasan berkeyakinan rakyat. 

Justru politik tirani seperti itulah yang memicu perlawanan rakyat dan juga menyebabkan kontradiksi berlawanan mendasar antara Komunis Tiongkok dengan kubu-kubu kebebasan termasuk Amerika Serikat. 

Di sisi lain, fondasi moral keagamaan dan nilai-nilai tradisional Amerika Serikat telah memberinya daya tarik yang kuat, menjamin kemakmurannya dan membangun contoh bagi dunia.   

3. Memuji prestasi dan strategi Presiden Trump

Mike Pence secara singkat menceritakan prestasi Presiden Trump, secara khusus menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah memanen kinerja ekonomi terkuat dalam sejarah. 

Dengan Komunis Tiongkok menginginkan Presiden Amerika Serikat yang lain untuk membuktikan terbalik kebenaran dan efektivitas kebijakan Trump terhadap Tiongkok serta memuji Trump atas perlindungan kebebasan berkeyakinan dan beragama, mengulang kembali sikap Trump dalam masalah Hong Kong menggunakan negosiasi perdagangan untuk menghentikan penindasan kekerasan Komunis Tiongkok.

“Dalam hubungan kita dengan Tiongkok, tidak ada presiden yang mendorong kepentingan Amerika Serikat sekuat dirinya,”  kata Pence.

Menurut Pence dalam waktu kurang dari tiga tahun Presiden Trump telah mengubah strategi pemerintah Amerika sebelumnya terhadap Komunis Tiongkok. 

Amerika Serikat dan para pemimpinnya tidak lagi berharap bahwa dengan hanya mengandalkan kontak ekonomi akan mengubah negara otoriter Komunis Tiongkok menjadi masyarakat yang bebas dan terbuka yang menghormati properti pribadi, aturan hukum dan aturan perdagangan internasional.

Pence memperkenalkan bahwa visi presiden tentang hubungan Amerika dengan Tiongkok telah mendapat tanggapan dari sebagian besar orang Amerika dan dukungan luas dari kedua partai di Kongres. 

Paparan Mike Pence itu datang tepat pada waktunya yang telah mengingatkan semua kalangan untuk melihat kenyataan dengan jelas. Karena di dalam negeri Amerika Serikat ada cukup banyak pengusaha yang meragukan sikap keras Presiden Trump terhadap Komunis Tiongkok. Mereka berusaha keras melobi di Kongres dan mencoba untuk melunakkan pendirian para legislator.

Pertimbangan atas dasar kepentingan itu sebenarnya melemahkan dan mengikis nilai-nilai tradisional Amerika Serikat dan sebaliknya membantu ekspansi Komunis Tiongkok.

4.  Membela kebebasan dan hak asasi manusia

Wapres Pence mengutuk Komunis Tiongkok yang menahan massal orang Uighur, menyebutkan bahwa pemerintah Amerika telah menjatuhkan sanksi kepada institusi resmi, perusahaan dan pejabat Komunis Tiongkok yang terlibat pelanggaran hak asasi manusia di Uighur-Xinjiang. 

Pence  menyatakan dengan jelas bahwa Amerika Serikat mendukung Taiwan dan berdiri bersama dengan orang Hong Kong yang membela hak dengan cara damai. 

Menurut Pence, Taiwan yang memeluk demokrasi telah menunjukkan sebuah jalan yang lebih baik kepada semua orang Tionghoa.Dalam setahun terakhir, tidak ada yang bisa mencerminkan antipati Partai Komunis Tiongkok terhadap kebebasan lebih dari pergolakan di Hong Kong. 

Dalam masalah Taiwan dan Hong Kong, Komunis Tiongkok selalu menentang pendirian Amerika Serikat dan mengatakan bahwa Amerika Serikat “Mencampuri urusan dalam negeri”, “merusak kedaulatan” dan lain-lain. 

Dewasa ini, Komunis Tiongkok menindas dengan kekerasan pemrotes Hong Kong dan hendak dengan janji palsu “satu negara dengan dua sistem” untuk menguasai Taiwan. Pernyataan sikap Pence pada saat ini telah memberikan dukungan kuat kepada rakyat Hong Kong dan Taiwan, selangkah lebih maju meng-counter Komunis Tiongkok sekaligus juga mengirimkan sinyal solidaritas kebebasan kepada dunia.

Bagi Mike Pence, hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok,  untuk sebagian besarnya menentukan nasib abad ke-21. Karena ini terkait masa depan dari: Amerika Serikat, Tiongkok dan dunia, jalan seperti apakah yang harus dipilih? Merangkul nilai universal, peduli pada rakyat, menjaga kebebasan dan tradisi atau mengkhianati prinsip dan mencampakkan hati nurani?

Pada awal pidato, Mike Pence telah menyebut sebuah kalimat doa yang patut direnungkan: “Pilih jalan lurus yang berat, dan bukannya jalan sesat yang mudah. Pada saat bersejarah yang krusial ini, semua orang menghadapi pilihan moral.” (Lin/WHS)

Chen Jun-cun – Epochtimes.com

Dalam sebuah pidatonya, Rabu 30 Oktober 2019, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dengan nada keras menegaskan, bahwa Partai Komunis Tiongkok menimbulkan tantangan bagi Amerika Serikat dan dunia. Amerika Serikat harus menghadapinya. Dalam pidatonya, ia dengan jelas menjabarkan konsep yang tidak sama antara Tiongkok dan Komunis Tiongkok.

Pompei menyampaikan pandangannya terkait Tiongkok saat menerima penghargaan Herman Kahn Awards 2019 di Institut Hudson Washington, DC, Amerika Serikat.

Dalam pidatonya, Pompeo menyebutkan bahwa Amerika Serikat selama ini menghargai persahabatan dengan segenap rakyat Tiongkok hingga detik ini, tetapi secara konsep tidak sama antara pemerintah Tiongkok dan rakyat Tiongkok.  

Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat telah cukup bersabar selama beberapa dekade demi menjaga persahabatan dengan Tiongkok dan menormalkan hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika Serikat tidak akan ragu untuk mengorbankan pandangannya, demokrasi dan keamanan Barat, dan menangani dengan sikap hati-hati hubungan dengan sekutu jangka panjang, Taiwan.

Namun, komunis Tiongkok justeru menggunakan berbagai cara menantang Amerika Serikat dan dunia untuk mendapatkan dominasi global. Amerika Serikat harus menghadapi tantangan ini bersama.

Menurut Pompeo, sudah tidak realistis lagi untuk mengabaikan perbedaan mendasar antara kedua sistem Amerika Serikat dengan Tiongkok, dan dampak dari perbedaan-perbedaan itu  pada keamanan nasional Amerika Serikat. 

“Hari ini, kami akhirnya menyadari sejauh mana Partai Komunis memusuhi Amerika Serikat dan nilai-nilai kami … Kami memiliki persepsi ini karena kepemimpinan Presiden Trump,” kata Pompeo.

Selama ini, komunis Tiongkok mencampuradukkan perbedaan antara komunis Tiongkok dan Tiongkok serta rakyat Tiongkok. 

Cui Tiankai, duta besar Komunis Tiongkok untuk Amerika Serikat dikritik keras atas cuitannya di Twitter pada 29 Oktober 2019 lalu, bahwa Komunis Tiongkok dan rakyat Tiongkok sulit dibedakan. Semakin banyak orang sekarang menyadari perbedaan antara komunis Tiongkok dan Tiongkok, termasuk politisi Amerika.

Selain menyerang Komunis Tiongkok karena menginjak-injak hak asasi manusia, mengekang kebebasan berbicara, memperluas skala militer, mengancam negara-negara tetangga, dan memaksa perusahaan Amerika Serikat untuk transfer teknologi, Pompeo juga menuduh komunis Tiongkok terlibat dalam kegiatan ekonomi yang tidak adil. Sementara Trump sedang membalikkan semua ketidakadilan ini.

Adapun mengenai hubungan perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok, Pompeo mengatakan: “Fase pertama dari perjanjian perdagangan adalah langkah pertama yang hebat. Kami tidak hanya membawa kembali keadilan ke hubungan ekonomi kami, kami juga akan membuktikan bisa mencapai kesepakatan bersama.”

Pompeo menyatakan Amerika Serikat dan Tiongkok akan menandatangani fase pertama dari perjanjian perdagangan, dan Pompeo optimis tentang hal itu. 

“Kami ingin memastikan bahwa hubungan ekonomi kami itu adil, setara dan seimbang. Saya pikir ini akan menunjukkan bahwa kami memiliki posisi yang sama, dan pemerintahan Trump akan bekerja tanpa lelah untuk menemukan landasan bersama sedapat mungkin,” kata Pompeo. 

Dalam pidato penutupnya, Pompeo mengatakan dengan jelas:

“Kami berharap melihat Tiongkok yang makmur dan memperlakukan rakyat dan tetangganya secara damai.”

“Kami ingin melihat Tiongkok yang berkembang maju yang komunitas bisnisnya melakukan bisnis dengan dunia berdasarkan prinsip timbal balik yang kita semua ketahui dan pahami.”

“Kami ingin melihat Tiongkok yang bebas dan memungkinkan rakyatnya menunjukkan talenta mereka.”

“Kami ingin melihat Tiongkok yang menghormati hak asasi manusia rakyatnya, seperti yang dijamin oleh konstitusi.”

“Tapi yang paling penting adalah sebagai orang Amerika, kami berhubungan dengan Tiongkok sesuai dengan kondisi, bukan berdasarkan seperti apa yang kita harapkan. Inilah kuncinya.” (jon)