Home Blog Page 1906

Konsulat Tiongkok Tolak Visa Warga Negara AS untuk Menghadiri Pemakaman Ayahnya

admin
-
0
Konsulat Tiongkok Tolak Visa Warga Negara AS untuk Menghadiri Pemakaman Ayahnya

SAN FRANCISCO — Fang Zheng, seorang warga negara Amerika yang kakinya dilindas oleh sebuah tank selama Pembantaian Lapangan Tiananmen 1989, sejak 7 Februari ditolak masuk ke Tiongkok untuk pemakaman ayahnya.

Pembantaian Lapangan Tiananmen terjadi pada tanggal 4 Juni 1989, ketika rezim Komunis Tiongkok menggunakan tank, pasukan, dan senapan serbu untuk membunuh ribuan mahasiswa untuk mengakhiri demonstrasi yang dipimpin mahasiswa dalam memperjuangkan kebebasan dan demokrasi di Lapangan Tiananmen di Beijing.

Pembantaian tersebut telah menjadi topik terlarang di Tiongkok, dan informasi terkaitnya telah disensor ketat oleh pemerintah.

Fang adalah salah satu mahasiswa dalam demonstrasi saat itu. Pada tanggal 4 Juni 1989, ia berada dalam kelompok mahasiswa yang menarik diri keluar dari Lapangan Tiananmen. Sebuah tank menangkapnya dari belakang dan melindas kedua kakinya.

Tahun ini akan menjadi peringatan ke-30 untuk pembantaian itu, serta peringatan untuk hilangnya kedua kaki Fang.

Fang datang ke Amerika Serikat pada tahun 2009 dengan visa perjalanan sebelum peringatan 20 tahun pembantaian dan kemudian menjadi warga negara Amerika setelah diakui sebagai pengungsi politik.

Sebelum datang ke Amerika Serikat, Fang telah banyak berbicara tentang kebenaran berdarah tentang pembantaian itu. Dia telah ditangkap dua kali oleh otoritas Tiongkok sebelum meninggalkan Tiongkok.

Fang saat ini adalah ketua Yayasan Pendidikan Demokrasi Tiongkok, Chinese Democratic Education Foundation (CDEF), sebuah kelompok nirlaba yang berbasis di California yang bekerja menuju jalur demokrasi untuk Tiongkok.

Fang mengetahui pada 3 Februari bahwa ayahnya telah meninggal di Kota Hefei, Tiongkok, sebelumnya pada hari itu.

Fang dan keluarganya melaju satu jam ke Konsulat Jenderal Tiongkok San Francisco pada tanggal 6, dan menghabiskan satu hari di sana untuk seluruh proses permohonan visa. Mereka meninggalkan konsulat pada sore hari dan diminta untuk kembali keesokan harinya untuk mengambil visa mereka.

Fang dan ketiga putrinya adalah warga negara Amerika, sedangkan istrinya adalah penduduk tetap di Amerika Serikat. Karena salah satu putrinya kembali ke Tiongkok bersama istrinya pada tahun 2016, dan masih memegang visa yang sah, Fang hanya memerlukan visa untuk dirinya sendiri dan dua putrinya.

Pada 7 Februari, Fang kembali ke konsulat. Dengan bantuan teman-teman, Fang mendapatkan visa yang dia butuhkan. Dia membayar US$495 untuk proses yang dipercepat.

Sekitar tiga jam kemudian, Fang menerima panggilan telepon dari konsulat, dan diberi tahu bahwa semua visanya dibatalkan. Penelepon dari konsulat menolak untuk menyebutkan namanya, dan juga menolak untuk menjelaskan alasan di balik pembatalan tersebut.

Meragukan identitas penelepon, Fang dan teman-temannya mulai menelepon konsulat, tetapi tidak dapat menghubungi petugas konsulat melalui telepon.

Setelah menghubungi konsulat melalui telepon dan tidak menghubungi siapa pun selama beberapa hari, Fang memutuskan untuk pergi ke konsulat lagi.

Fang mengatakan bahwa tidak mudah baginya sebagai orang cacat untuk pergi ke konsulat. Dia dapat berjalan dengan menggunakan kaki palsu, tetapi lereng curam di luar pintu depan Konsulat terlalu menantang baginya. Dengan bantuan orang lain, ia menaiki lereng tersebut dengan kursi rodanya.

Fang pergi ke konsulat lagi di pagi hari tanggal 12 bersama teman-temannya.

Fang meminta pegawai konsulat di meja informasi untuk memverifikasi apakah panggilan telepon itu memang dilakukan oleh seseorang dari konsulat, dan alasan-alasan tentang pembatalan visanya.

Pegawai konsulat naik ke atas untuk menanyakan pada atasannya, dan kembali untuk membenarkan pembatalan visa tersebut, tetapi menolak untuk menjawab pertanyaan lain.

Fang bersikeras berbicara dengan seseorang yang bertanggung jawab atas proses visa, tetapi pegawai konsulat mengirim keamanan untuk memintanya pergi.

Petugas keamanan yang tidak ramah mengatakan kepada Fang untuk pergi ke luar gedung dan masuk kembali dari pintu samping untuk meminta berbicara dengan seseorang yang bertanggung jawab.

Fang dan teman-temannya mengikuti petunjuk itu, dan pergi ke pintu samping, tetapi tidak ada yang menjawab bel pintu, dan tidak ada yang menanggapi ketukan mereka di pintu.

Sejak itu, ibu dan kerabat Fang di Tiongkok, yang tidak yakin bahwa Fang dapat kembali, telah mengkremasi jasad ayahnya. Ibu Fang mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunggu kembalinya Fang untuk mengubur abu ayahnya.

Sampai sekarang, Fang belum menerima penjelasan lebih lanjut dari konsulat.

Ayah Fang berusia 80 ketika dia meninggal. Dia mengunjungi Fang di Amerika Serikat pada tahun 2012. Sejak itu Fang tidak melihat ayahnya.

Fang dan putrinya masih berharap dan menunggu visa untuk dapat pergi ke Tiongkok untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir pada ayah Fang, dan mengubur abunya. (ran)

Video pilihan:

Kita Dukung Kampanye Save Uighur!!! Saya Juga Orang Uighur?

https://www.youtube.com/watch?v=EP75xvwbnYs

Menimbang Proyek OBOR Tiongkok di Indonesia, Mengundang Jebakan Petaka Utang atau Apa?

EpochTimesId
-
0
Menimbang Proyek OBOR Tiongkok di Indonesia, Mengundang Jebakan Petaka Utang atau Apa?

Epochtimes.id- Pasca proyek 0ne Belt One Road (OBOR) diluncurkan oleh rezim Komunis Tiongkok ke seluruh dunia pada 2013 silam, sejumlah negara-negara di dunia awalnya bersepakat dengan Tiongkok. Akan tetapi pada akhirnya negara-negara ini ada yang mulai berani berpikir panjang ke depan.

Kekhawatiran pun tak terbendung dan terus bermunculan mulai dari debt trap (jebakan utang) dan dugaan adanya niatan infilitrasi komunis Tiongkok di negara-negara tersebut. Hingga akhirnya ada yang nekat dengan perkasa me-retur proyek bernilai miliar dollar AS ini.

Laporan The Financial Times dengan judul “China’s Belt and Road difficulties are proliferating across the world” menyebutkan sebanyak 1.674 proyek infrastruktur di 66 negara yang berpartisipasi dalam proyek OBOR Tiongkok ini, sekitar 14 persen atau 234 dari 1.674,  mengalami sejumlah persoalan.

Data The Financial Times yang mengutip dari penelitian perusahaan konsultan RWR Advisory Group yang yang berbasis di Washington, menyebutkan bahwa persoalan ini disebabkan oleh administrasi yang buruk, seperti penentangan publik terhadap proyek-proyek, keberatan atas kebijakan tenaga kerja, penundaan pelaksanaan, dan kekhawatiran atas keamanan nasional negara-negara itu.

Ketika Perdana Menteri Malaysia Mahathir bin Mohamad berkunjung ke Tiongkok tahun lalu. Apa agendanya? PM yang berusia 93 tahun tersebut ternyata me-retur proyek OBOR di Malaysia kepada Beijing. Kabar terbaru lagi dari Malaysia, pada 26 Januari 2019 pemerintahan Malaysia membatalkan rencana Sambungan Kereta Api Pantai Timur yang pelaksanaannya dilakukan oleh kelompok usaha Komunikasi Konstruksi Tiongkok (China Communications Construction Group).

Menteri Urusan Ekonomi Malaysia Mohamed Azmin bin Ali pun menegaskan pemerintahannya membatalkan rencana pembangunan konstruksi perkeretaapian pantai timur setelah melakukan kajian. Proyek senilai USD. 20 miliar atau Rp 281 Triliun ini pun tak terwujud. Apa alasan Malaysia mengakhiri proyek dari CCCG ini? tak lain soal beban utang yang harus ditanggung oleh negara tetangga Indonesia itu. Jika pun terlaksana, Malaysia diharuskan merogoh anggaran kerajaan sebesar RM 500 juta (USD. 121 juta) untuk angsuran pembayaran utang.

Bagaimana rencana pembiayaan proyek OBOR di Indonesia? tulisan jurnalis Pril Huseno yang diterbitkan di Watyutink membeberkan bahwa terdapat belasan proyek di bawah skema pembiayaan OBOR/BRI  yang direncanakan di Indonesia. Proyek ini bakal direncanakan menelan biaya sebesar 201,6 miliar dolar AS atau Rp2,700 triliun. Lokasinya berbeda-beda yakni di Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Kalimantan Utara.  Termasuk diantaranya proyek Bandara baru Yogyakarta di Kulon Progo yang akan menelan biaya sekitar 700 juta dolar AS.

Menurut Pril Huseno, Indonesia semestinya berhati-hati atas adanya jebakan utang. Pasalnya, nominal utang luar negeri di Indonesia yang berasal dari masa ke masa kini sudah berjumlah Rp 5.227 triliun.

Sumber terpercaya lainnya menyebutkan, proyek yang bakal ditawarkan dengan pembiayaan OBOR Tiongkok ini adalah proyek Kuala Tanjung International Hub Port, Kuala Tanjung Industrial Estate, Sei Mangkei Special Economic Zone, New Kuala Namu Industrial Estate (GIIFE) dan Kuala Namu Aerocity di Sumatera.

Calon proyek lainnya adalah proyek Hydropower, Aluminium and Steel Alloy Smelter, Pindada International Port dan INALUM Port di Kalimantan Utara. Adapun di Sulawesi Utara seperti Lembeh International Airport, Likupang Tourist Estate (Casabaio Resort, Sintesa Resort) dan Bitung Industrial Estate. Di Bali adalah proyek Bali Mandara Toll Road dan Kura-Kura Island Tech Park di Bali.

Tawaran pembiayaan proyek OBOR yang diajukan ini dengan skema pendanaan alternatif yakni skema pendanaan campuran (blended finance), kerjasama antara pemerintah dan swasta (public private partnership) dan Non-Government Budget Investment Financing atau Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).

Namun demikian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pernah mengakui calon-calon proyek OBOR tersebut masih belum terwujud di Indonesia hingga saat ini. Artinya, masih sebatas diajukan. Terungkap adanya kendala faktor internal dan eksternal. Faktor yang disoroti BKPM yakni adanya pembatalan proyek OBOR di Malaysia serta nasib proyek OBOR di beberapa negara seperti Pakistan, Nepal dan Myanmar.

Sementara ekonom Faisal Basri menuturkan kini sudah bisa terlihat secara terang benderang catatan buruk proyek OBOR di berbagai negara seperti pembatalan di Malaysia. Apalagi secara hakiki peluncuran proyek OBOR tersebut ke seluruh dunia sejatinya hanya untuk kepentingan Tiongkok semata.

Ekonom Faisal Basri dalam konferensi pers berjudul Pemanasan Debat Capres Kedua: Tawaran INDEF untuk Agenda Strategis Pembangunan SDA dan Infrastruktur di ITS Tower Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis 14 Februari 2019

“Ini kan sudah ketahuan semuanya borok-boroknya di Malaysia dibatalkan, dan intinya OBOR tersebut, ingat yang ingin dibantu China adalah China itu sendiri,” katanya ketika diwawancarai Epochtimes.id serta sejumlah wartawan lainnya usai konferensi pers berjudul Pemanasan Debat Capres Kedua: Tawaran INDEF untuk Agenda Strategis Pembangunan SDA dan Infrastruktur di ITS Tower, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Menurut ekonom Universitas Indonesia ini, ketika Tiongkok kelebihan pasokan semen dan baja, maka harus ada wadahnya sehingga Tiongkok menciptakan proyek-proyek yang membutuhkan semen dan baja mereka.

Apalagi, kata ekonom INDEF ini ditambah adanya terjadinya peningkatan gelombang pengangguran di Tingkok, sehingga pada akhirnya Tiongkok menempuh langkah dengan membuat proyek-proyek di luar negeri yang mana nantinya menyedot pekerja dan bahan-bahan proyek dari mereka.

Ketika pendanaan dari proyek OBOR ingin direalisasikan di Indonesia, Faisal Basri mengajak semuanya bersama-sama memikirkan dampak yang akan terjadi serta konsekuensinya. Dampak yang perlu dipikirkan seperti terhadap PT Krakatau Steel. Apalagi pada kenyataannya realisasi proyek OBOR tersebut nantinya akan membeli semen kepada tiga pabrik semen buatan Tiongkok dengan harga yang lebih mahal.

Lebih jauh Faisal Basri membandingkan dengan realisasi pendanaan proyek yang dibiayai oleh Jepang seperti terkait MRT di Jakarta. Jika dilihat dari proyek pendanaan berasal dari Tiongkok, secara keseluruhan Tiongkok selalu ingin mendominasi mulai dari pekerja, semen, teknologi, besi dan segala macam.

“Jadi harus dihitung untung ruginya dulu dengan proyek OBOR, kalau kita mau seperti itu diketiaknya China ya silakan saja, niscaya proyek-proyek China itu-itu saja, lihat saja yang kerjasama sama China itu-itu saja,” pungkasnya. (asr)

Motif Tersembunyi Penciptaan Istri Robot: Pengembangan AI Terbaru di Tiongkok

admin
-
0
Motif Tersembunyi Penciptaan Istri Robot: Pengembangan AI Terbaru di Tiongkok

Peneliti kecerdasan buatan (AI) Tiongkok telah menciptakan “istri robot” pertama di dunia, yang menggembar-gemborkannya sebagai solusi untuk ketidakseimbangan gender yang parah dalam populasi Tiongkok.

Menurut sebuah laporan oleh media Tiongkok, Sohu, yang diterbitkan pada 5 November tahun lalu, sekelompok insinyur Tiongkok terkemuka baru-baru ini menciptakan “istri AI” pertama di dunia. Judul berita berbunyi, “seorang istri robot telah dicipta, jadi Anda tidak perlu menikahi istri sungguhan di masa depan.” Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan institusi atau perusahaan teknologi apa yang telah menciptakan penemuannya itu.

Laporannya telah menggambarkan istri robot memiliki fitur wajah unik yang menyerupai manusia nyata, dengan “kulit” pada suhu yang mendekati suhu tubuh manusia nyata. Selain itu, “istri-istri” AI ini dapat mengobrol dengan manusia dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.

Pelanggan dapat meminta pesanan khusus untuk robot-robot ini, sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.

Laporan tersebut juga mengklaim bahwa selain menjadi robot seks, “istri” AI dapat menjadi belahan jiwa seseorang yang sesungguhnya. “Sekarang Anda dapat membawa pulang istri robot AI hanya dengan 20.000 yuan lebih sedikit (sekitar US$2.953). Tidak perlu menikahi istri sungguhan,” katanya.

Li Yuanhua, mantan profesor pendidikan di Capital Normal University di Beijing yang sekarang tinggal di Sydney, mengatakan kepada Epoch Times berbahasa Mandarin bahwa ketidakseimbangan serius antara pria dan wanita di Tiongkok disebabkan oleh rejim Tiongkok yang memaksakan penerapan kebijakan satu anak.

Menurut statistik resmi Tiongkok, saat ini ada 104,64 pria banding 100 wanita.

“Karena ketidakseimbangan rasio pria-wanita, sejumlah besar pria Tiongkok tidak dapat menemukan istri,” kata Li.

Tiongkok memiliki masalah bujangan yang besar. Sebuah laporan tahun 2012 oleh People’s Daily yang dikelola pemerintah memperkirakan bahwa ada hampir 12 juta pria bujang (belum nikah) antara usia 30 dan 39 tahun, dibandingkan dengan sekitar 6 juta wanita bujang di kisaran usia yang sama. Dengan kata lain, dalam kelompok ini, setidaknya 6 juta pria diperkirakan tidak menikah.

Menurut Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, pada tahun 2020 akan ada 24 juta pria lajang (bujang) yang mencari seorang istri.

MOTIF TERSEMBUNYI

Pengamat Tiongkok Gu He menduga bahwa rezim Tiongkok mungkin memiliki tujuan-tujuan lain dalam pikiran dengan pengembangan istri robot.

“Jika pengembangan lebih lanjut dari produk ini mencakup fungsi spionase, seperti menguping dan mengambil video, pengguna akan memiliki monitor langsung di dalam rumah kediaman,” kata Gu kepada Epoch Times berbahasa Tiongkok dalam wawancara 17 Februari.

Gu juga menjelaskan bahwa rezim Tiongkok telah mengeluarkan kebijakan baru untuk secara agresif mengembangkan teknologi AI, yang seringkali merupakan alat untuk memantau populasi Tiongkok.

KRITIK NETIZEN

Para netizen Tiongkok sangat tidak setuju dengan gagasan istri robot.

“Kita manusia diciptakan oleh Tuhan, kita memiliki tubuh dan jiwa. Robot diciptakan oleh manusia, dan tidak memiliki jiwa!” seseorang menulis. “Istri AI adalah awal dari kehancuran manusia.”

Li Yuanhua percaya bahwa kemunculan produk jenis ini adalah hasil dari kemerosotan moral.

“Ketika manusia menciptakan istri robot hanya untuk memuaskan hasrat seksual, dan ketika robot secara bertahap menggantikan manusia, keadaan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan akan dihancurkan dan manusia akan berada di ambang kepunahan,” katanya. (ran)

Video pilihan:

Kondisi Lansia Tiongkok Memilukan

https://www.youtube.com/watch?v=y7V8gBbgBYI

Penataan 11 Permukiman Nelayan Menjadi Contoh Pembenahan Kawasan Pesisir

EpochTimesId
-
0
Penataan 11 Permukiman Nelayan Menjadi Contoh Pembenahan Kawasan Pesisir

Epochtimes.id. Kampung Sumber Jaya di Kota Bengkulu yang dikunjungi Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu, merupakan salah satu dari 11 kampung nelayan yang dilakukan penataan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya.

“Indonesia memiliki jumlah kawasan pesisir yang banyak, sehingga penataan 11 kawasan ini akan menjadi contoh bagi Pemerintah Daerah untuk pembenahan kawasan pesisir,” ujar Menteri Basuki dalam siaran pers Kementerian PUPR, Senin (18/2/2019).

Lima diantaranya yakni Kampung Beting Kota Pontianak, Kawasan Sungai Kemuning Kota Banjarbaru, Kampung Nelayan Untia Kota Makassar, Kawasan Dufa-Dufa Kota Ternate dan Kampung Nelayan Hamadi Kota Jayapura.

Pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pada permukiman nelayan dan tepi air serta kawasan kumuh pesisir dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar. Secara umum ruang lingkup pengerjaan adalah pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, promenade, drainase, Ruang Terbuka Publik, MCK Komunal, gazebo, jetty sampan, jembatan, penerangan jalan, pedestrian, dan pembangunan turap (talud).

Di Kawasan Kampung Beting, memiliki bangunan cagar budaya yang erat dengan sejarah perkembangan Kota Pontianak yakni Masjid Jami dan Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Kawasan ini termasuk salah satu kawasan kumuh yang kemudian dilakukan penataan secara bertahap tahun 2017-2018 dengan anggaran Rp 79,18 miliar.

Penataan di Kampung Beting dilakukan terintegrasi dengan penataan tepian Sungai Kapuas di Tambelan Sampit.

Kemudian, Kawasan Sungai Kemuning yang terletak di Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru dengan luas 14,58 Ha dengan tipologi permukiman tepi sungai. Jumlah penduduk di kawasan permukiman kumuh Banjarbaru ini sebesar 46.872 jiwa. Tahun 2017 dilakukan penataan seluas 2,03 hektare dengan anggaran Rp 3,95 miliar.

Di Kota Makasar, penataan dilakukan pada Kampung Nelayan Untia seluas 10 ha dengan anggaran Rp 51,82 miliar. Program ini menyasar penyediaan sistem jaringan air bersih, sarana penyediaan pembuangan air hujan berupa kanal dan sanitasi.

Di Kota Ternate, permukiman kumuh berada di Kawasan Dufa-Dufa yang terdiri dari 4 (empat) lokasi yaitu Dufa-Dufa, Salero, Toboleu, dan Sangaji seluas 12,41 Ha yang berada di tepi laut. Setelah dilakukan penataan, Kota Ternate memiliki Taman Dufa-Dufa sebagai tempat wisata baru dengan kondisi jalan yang baik, adanya trotoar, kursi dan perkuatan tanggul laut. Anggaran berasal dari APBN Tahun 2017 sebesar Rp 8,5 miliar.

Di Kota Jayapura, penataan permukiman Hamadi dilakukan sejak tahun 2017 dengan melakukan pekerjaan fisik meliputi, jalan gertak beton sehingga mempermudah akses menuju pelelangan ikan dan pariwisata di permukiman nelayan dan Ruang Terbuka Publik. Anggaran berasal dari APBN tahun 2017 sebesar 49,46 miliar.

Program penataan kawasan permukiman nelayan dan kampung tepi air Kementerian PUPR tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tapi juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan sehingga meningkatkan derajat kesehatan dan ekonomi lokal. (asr)

Alibaba Kekuatan di Balik Kesuksesan Aplikasi Propaganda Partai Komunis Tiongkok

admin
-
0
Alibaba Kekuatan di Balik Kesuksesan Aplikasi Propaganda Partai Komunis Tiongkok

BEIJING — Aplikasi propaganda pemerintah Tiongkok yang baru-baru ini menjadi sukses besar telah dikembangkan oleh Alibaba, dua orang di perusahaan mengatakan kepada Reuters, pada saat perusahaan-perusahaan teknologi negara tersebut berada di bawah pengawasan global atas hubungan mereka dengan Beijing.

“Xuexi Qiangguo,” yang secara harfiah diterjemahkan sebagai “Belajar untuk membuat Tiongkok kuat” dan merupakan sebuah permainan tentang tema propaganda pemerintah untuk menerapkan pemikiran-pemikiran pemimpin Tiongkok Xi Jinping, telah mengejar Tik Tok versi Tiongkok, Douyin, dan WeChat untuk menjadi aplikasi negara paling populer untuk app store Apple Tiongkok minggu lalu.

Ia dikembangkan oleh tim proyek-proyek khusus yang secara luas tidak dikenal di Alibaba dikenal sebagai unit bisnis “Y Projects Business Unit,” yang mulai menangani proyek-proyek pengembangan di luar perusahaan, kata dua sumber dari Alibaba.

Alibaba yang terdaftar di New York menolak berkomentar apakah unit bisnis itu telah mengembangkan aplikasi tersebut.

Pengembangan aplikasi oleh Alibaba tersebut, yang ketuanya Jack Ma adalah anggota Partai Komunis, merupakan contoh terbaru tentang perusahaan teknologi Tiongkok yang berkolaborasi dengan pemerintah.

Departemen propaganda negara telah merilis aplikasi tersebut menjelang Kongres Rakyat Nasional bulan depan di Beijing, pertemuan tingkat tinggi tahunan parlemen Tiongkok.

aplikasi propaganda partai komunis tiongkok Xuexi Qiangguo
Aplikasi propaganda pemerintah Tiongkok, Xuexi Qiangguo, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai “Belajar untuk membuat Tiongkok kuat,” terlihat di ponsel di depan situs webnya di layar komputer dalam gambar ilustrasi yang diambil pada 18 Februari 2019. (Tingshu Wang / Reuters)

PELUANG KERJA

Aplikasi ini mencakup video pendek, berita pemerintah, dan kuis. Seorang pengguna aplikasi pengiriman pesan milik Alibaba, DingTalk, dapat menggunakan registrasi login mereka untuk masuk ke Xuexi Qiangguo. Alibaba mengatakan aplikasi itu dibuat menggunakan perangkat lunak DingTalk.

Staf di unit Alibaba tersebut bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi yang mencakup berita, video, streaming langsung, dan komentar-komentar komunitas, menurut sumber dan pekerjaan yang diiklankan untuk Xuexi Qiangguo di situs web karier Alibaba.

Unit ini tidak memiliki situs web, tetapi dijelaskan dalam iklan pekerjaan di situs karir terkenal di Tiongkok, Zhipin.com, sebagai proyek tingkat strategis yang berada dalam tahap penyusunan dan menawarkan banyak peluang kerja.

Setidaknya sebagian dari popularitas aplikasi yang dapat dicapai dengan mudah tersebut dapat dikaitkan dengan arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah daerah dan universitas yang mengharuskan orang-orang di dalam jaringan anggota Partai Tiongkok yang luas untuk mengunduh aplikasi tersebut.

Aplikasi ini telah diunduh lebih dari 43,7 juta kali di perangkat Apple dan Android sejak diluncurkan pada bulan Januari, menurut perkiraan oleh perusahaan konsultan statistik Qimai yang berbasis di Beijing.

KOLABORASI YANG LUAS

Tidak segera jelas apakah Alibaba menghasilkan uang dari aplikasi tersebut, atau yang memprakarsai pengembangannya, tetapi perusahaan-perusahaan teknologi besar Tiongkok telah bekerja sama secara luas dengan pemerintah di Tiongkok dalam infrastruktur, komputasi awan, dan keamanan publik sebagai bagian dari penggerak kebijakan “Internet Plus” di negara tersebut untuk meningkatkan industri-industri tradisional.

Kolaborasi dengan media pemerintah juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir, di tengah undang-undang sensor yang lebih ketat yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk mengikuti garis Partai.

Pencipta Tik Tok, Beijing ByteDance Technology Co, dan pencipta WeChat, Tencent Holdings Ltd. adalah beberapa di antara mereka yang telah berkolaborasi dengan outlet-outlet media pemerintah menggunakan platform-platform media sosial mereka.

“Keuntungan bagi perusahaan-perusahaan ini adalah bahwa rekam jejak kerja sama mereka dapat menempatkan mereka pada posisi yang lebih baik untuk mendapatkan lisensi atau peluang utama,” kata Mark Natkin, direktur pelaksana di Marbridge Consulting yang berbasis di Beijing, menambahkan kolaborasi-kolaborasi ini adalah cara Beijing mempertahankan kendali atas perusahaan-perusahaan swasta.

“Kelemahannya adalah mereka mungkin akan dimanfaatkan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek dimana, dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi atau PR saja mereka biasanya bisa menghindar, akan tetapi mungkin menjadi tidak nyaman atau tidak bijaksana untuk menolak.” (ran)

Video pilihan:

Benarkah North University of China, adalah Sekolah Mata mata Tiongkok

https://www.youtube.com/watch?v=ZIIiPOQ22Ag

Trump Akui Ada Kemajuan, Perundingan Perdagangan AS – Tiongkok Tetap Dilanjutkan

EpochTimesId
-
0
Trump Akui Ada Kemajuan, Perundingan Perdagangan AS – Tiongkok Tetap Dilanjutkan

Li Muyang

Sementara masih banyak pihak ramai membahas soal hasil negosiasi perdagangan AS – Tiongkok di Beijing pekan lalu, negosiasi putaran kedelapan sudah dimulai lagi di Washington pada Selasa (19/2/2019).

Pihak Beijing dan Washington masing-masing telah mengeluarkan pernyataannya pada waktu yang hampir bersamaan. Hal ini yang belum pernah terjadi dalam putaran negosiasi sebelumnya.

Jarak waktu menuju batas waktu ‘gencatan senjata’ tinggal kurang dari 10 hari, kedua belah pihak tampaknya telah meningkatkan ritme perundingan demi mengejar waktu dan juga merilis sinyal optimis agar negosiasi dapat berlanjut. Times Ekonomi Hong Kong mengutip berita dari sumbernya melaporkan bahwa Liu He, wakil perdana menteri Tiongkok tiba di Washington pada hari dimulainya perundingan.

Beberapa analis berpendapat bahwa kedua belah pihak tampak jelas sedang mempercepat tempo negosiasi dan semakin banyak perhatian yang diberikan. Isi negosiasi masih tetap difokuskan pada isu-isu inti yang berkaitan dengan struktural Tiongkok. Jadi kemungkinan untuk mencapai kesepakatan sementara yang bersifat memperkecil perbedaan pendapat lebih besar, tetapi jika ingin menyelesaikan seluruh permasalahan kemungkinannya sangat kecil.

Dengan meninjau pernyataan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak diketahui bahwa, bentuk negosiasi kali ini hampir merupakan salinan dari bentuk sebelumnya. Pejabat tingkat wakil menteri dari kedua belah pihak pertama kali yang memimpin rapat, setelah itu dilanjutkan oleh pejabat tingkat tinggi 2 hari kemudian.

Pernyataan dari Gedung Putih mengatasnamakan Presiden Trump

Gedung Putih dalam pernyataannya menyebutkan, Presiden Trump mengumumkan bahwa ia menyambut gembira kedatangan delegasi Tiongkok untuk memulai negosiasi perdagangan di Washington pada hari Selasa.

Pernyataan menyebutkan juga bahwa fokus negosiasi adalah bagaimana pihak Tiongkok menciptakan perubahan struktural yang berdampak positif terhadap perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

Dari pernyataan Gedung Putih terlihat bahwa delegasi AS masih akan dipimpin oleh Perwakilan Perdagangan Robert Lighthizer, dengan anggotanya selain Menteri Keuangan Steven Mnuchin, juga Sekretaris Perdagangan Wilbur Ross, Kepala Penasihat Ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow. Direktur Komisi Perdagangan, Peter Navarro juga akan berpartisipasi dalam negosiasi.

Gedung Putih mengeluarkan pernyataan dengan mengatasnamakan Presiden Trump yang berisi dengan rasa gembira menyambut kedatangan delegasi Tiongkok di Washington. Dari dunia luar, hal ini mencerminkan bahwa Gedung Putih menaruh perhatian tinggi terhadap negosiasi ini.

The Wall Street Journal melaporkan, Trump berharap dapat mencicipi buah kemenangan, mencapai sebuah kesepakatan yang dapat membawa perubahan jangka panjang dan berharap juga dapat membuktikan bahwa tarif adalah godam penjebol tembok yang membatasi masuknya negara ke dalam pasar di mana saja di dunia ini.

Li He yang membawa status sebagai utusan khusus Xi Jinping

Namun, pernyataan dari pihak Beijing terlalu sederhana. Kementerian Perdagangan Tiongkok  hanya mengeluarkan “sepatah kalimat” di situs resmi mereka yang menyebutkan bahwa Liu He, pemimpin dari dialog ekonomi komprehensif Tiongkok – AS yang membawa status sebagai Utusan Khusus Presiden Xi Jinping akan memimpin delegasi untuk mengunjungi Washington, dan akan mengikuti negosiasi putaran baru dengan Lighthizer dan pejabat lainnya pada tanggal 21 dan 22.

Semua orang memperhatikan bahwa meskipun pernyataan Beijing itu sederhana, tetapi tersembunyi sebuah pesan penting di dalamnya. Gelar Utusan Khusus Presiden Xi Jinping kembali disandangkan kepala Liu He. Jika Anda masih ingat, gelar itu pernah disandangkan kepada Liu He pada 16 Mei tahun lalu ketika ia memimpin delegasi untuk mengunjungi Amerika Serikat mengikuti negosiasi putaran kedua.

Setelah selang sembilan bulan, pada saat kritis negosiasi perdagangan dengan AS, Liu He kembali dikirim ke Washington dengan statusnya sebagai Utusan Khusus Xi Jinping yang dirasakan tidak biasa. Akun publik WeChat dari media resmi milik PKT ‘Global Times”  Taoran Biji menyebutkan bahwa ini berarti ia (Liu He) membawa misi khusus Xi, dan memiliki otorisasi khusus. Hu Xijin juga dalam artikel itu mengatakan bahwa pembahasan topik oleh kedua pihak juga makin mendalam dengan tempo yang dipertinggi. Hu berharap perundingan bisa mencapai hasil yang baik.

Tidak sulit terlihat bahwa pihak Tiongkok sangat ingin mencapai kesepakatan. Ini bisa dilihat dari aksi lain mereka.

“Pekan kritis” Trump menyebut “kemajuan yang signifikan”

Seperti yang kita tahu, setelah mendengarkan laporan negosiasi dari Robert Lighthizer dan lainnya pada 16 Pebruari lalu, Trump keesokan harinya mengirim 2 pesannya melalui twitter yang menyebutkan bahwa ia telah mengadakan pertemuan dengan para pejabat AS dan membahas dengan mereka mengenai perbedaan yang ada dalam perundingan dan memperoleh kesimpulan tentang adanya kemajuan signifikan dalam berbagai aspek yang dirundingkan.

Di Twitter Trump menyebut bahwa negosiasi perdagangan berjalan sangat efektif. Dia juga menunjukkan bahwa Tiongkok akan membayar miliaran dolar kepada Amerika Serikat dalam bentuk tarif perdagangan ! Ia juga mengatakan bahwa AS memiliki potensi perkembangan yang sangat besar di masa depan yang dapat membawanya mencapai tingkat yang lebih tinggi untuk mencapai kebesaran bagi Amerika Serikat.

Tidak sulit bagi mereka yang cukup lama mengikuti irama dinamika Trump untuk memahami bahwa ini adalah keterampilan negosiasi seorang Trump. Ia menegaskan kemajuan negosiasi dan meninggalkan harapan bagi Beijing untuk mencapai kesepakatan demi mengakhiri perang dagang yang berdampak pada ekonomi global.

Pada saat yang sama, Trump mengingatkan bahwa AS masih dapat memperoleh pendapatan hingga beberapa miliar dolar melalui pemungutan tarif. Namun, jika komunis Tiongkok “bermain” dengan mengulur-ulur waktu, itu tidak akan menguntungkan pihak Tiongkok.

Berita Tweet tersebut malahan penyebarannya diteruskan oleh ‘Niu Tan Qin’, akun WeChat yang dimiliki Partai Komunis Tiongkok. Ia juga menunjukkan bahwa minggu ini adalah minggu yang “sangat kritis”.

Sebagaimana yang diketahui banyak orang bahwa batas waktu “gencatan senjata” sudah mendekat. Jika kesepakatan tidak tercapai pada 1 Maret, maka AS akan memberlakukan kenaikan tarif atas komoditas impor Tiongkok senilai USD. 200 miliar. Meskipun Trump sebelumnya mengatakan bahwa jika kedua belah pihak mendekati kesepakatan, ia mungkin bisa mempertimbangkan pengunduran waktunya, tetapi ia juga mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin melakukannya.

Apakah Beijing bersedia mengalah dalam arti sesungguhnya ?

Dilihat dari intensifnya pelaksanaan negosiasi, tampaknya kedua belah pihak berharap untuk mencapai kesepakatan demi mengakhiri perang dagang. Wakil Sekretaris Pertanian AS Steve Censky juga berpendapat bahwa, kedua belah pihak telah mempercepat ritme perundingan dan berpotensi membuahkan hasil.

Namun, Steve Censky tidak percaya bahwa putaran negosiasi yang baru ini dapat menyelesaikan semua masalah. Kemarin, ia mengatakan dalam sebuah konferensi industri bahwa meskipun kedua pihak telah membuat beberapa kemajuan dan mempersempit kesenjangan dalam negosiasi perdagangan di sektor pertanian, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Tujuan negosiasi AS tidak hanya untuk mendapatkan komitmen pembelian yang sangat besar, tetapi juga untuk mewujudkan reformasi struktural yang diperlukan dalam jangka panjang.

Qin Peng, seorang analis percaya bahwa situasi ekonomi Tiongkok saat ini memaksa Beijing untuk secepatnya mencapai kesepakatan dengan AS, dan mencari cara yang relatif stabil dari lingkungan eksternal untuk mengatasi masalah kurangnya kepercayaan masyarakat Tiongkok terhadap pemerintah. Jika Beijing memiliki kesungguhan yang cukup, Trump sepertinya bersedia memberikan muka. Kedua belah pihak mungkin dapat mencapai kesepakatan sementara dalam negosiasi ini

Namun, Qin Peng juga menunjukkan bahwa masalah struktural ekonomi Tiongkok sudah berakar sangat mendalam. Meskipun Liu He bertindak dengan status Utusan Khusus Xi Jinping ia juga tidak mungkin menyelesaikan semua masalah, sehingga diprediksikan bahwa kemungkinan kesepakatan nyata antara kedua pihak tidak tinggi. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=bFXyl2pNQXg

Wanita yang Dibebaskan dari Kasus Penodaan Agama Tak Bisa Meninggalkan Pakistan

EpochTimesId
-
0
Wanita yang Dibebaskan dari Kasus Penodaan Agama Tak Bisa Meninggalkan Pakistan

Epochtimes.id- Seorang wanita Kristen di Pakistan yang dibebaskan dari kasus penodaan ​​agama setelah menghabiskan delapan tahun dengan jeratan hukuman mati, kini dipindahkan dari lokasi rahasia di dekat ibukota Karachi. Akan tetapi, dia masih tidak dapat meninggalkan negara itu untuk bergabung dengan putri-putrinya di Kanada. Kabar ini disampaikan oleh seorang temannya pada 9 Februari 2019.

Aman Ullah, yang berbicara dengan Asia Bibi melalui sambungan telepon pada Jumat beberapa waktu lalu mengatakan Bibi yang berusia 54 tahun ditahan di sebuah kamar di kota pelabuhan selatan. Dia mengatakan Bibi, yang menghadapi ancaman pembunuhan oleh kelompok Islam radikal, kini dalam keadaan frustrasi dan ketakutan. Dia tidak pasti kapan akan bisa meninggalkan Pakistan.

“Dia tidak memiliki indikasi kapan dia akan pergi … mereka tidak memberi tahu dia mengapa dia tidak bisa pergi,” kata Ullah, yang melarikan diri dari negara itu setelah menerima ancaman dari para ekstremis yang marah oleh bantuannya kepada Bibi, yang dimulai ketika dia berada di penjara.

Ullah telah menjadi penghubung antara Bibi dan diplomat Eropa, yang berusaha membantunya. Associated Press berbicara kepada Bibi melalui telepon dengan bantuan Ullah setelah pembebasannya pada Oktober, yang dikukuhkan pada bulan lalu.

Cobaan Bibi dimulai pada 2009 ketika dua rekan buruh tani menolak minum dari wadah yang sama dengan seorang wanita Kristen. Terjadi pertengkaran dan dua wanita Muslim itu kemudian menuduh Bibi sebagai penistaan ​​agama. Hakim Mahkamah Agung mengatakan ada banyak inkonsistensi yang meluas dalam kesaksian terhadap Bibi.

Vonis bebas itu seharusnya memberi Bibi kebebasan, tetapi Ullah mengatakan para diplomat diberitahu bahwa kepergiannya dari Pakistan, di mana ia merasa hidupnya akan dalam bahaya, tidak akan datang dalam jangka pendek, tetapi “dalam jangka menengah.”

Dia mengatakan Bibi mengatakan kepadanya bahwa dia dikunci di satu kamar di sebuah rumah.

“Pintu terbuka hanya pada waktu makanan,” kata Ullah. Dia mengatakan dirinya hanya diizinkan untuk melakukan panggilan telepon di pagi hari dan lagi di malam hari. Dia mengatakan dia biasanya memanggil putrinya.

Otoritas setempat menuturkan, bibi tinggal bersama keluarganya.  “Dia tinggal bersama keluarganya dan memberikan keamanan yang diperlukan untuk keselamatan,” kata Menteri Informasi Fawad Chaudhry dalam email.

Dia mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk mengambil “semua tindakan yang mungkin” untuk melindungi dia dan keluarganya, menambahkan bahwa “dia adalah warga negara bebas setelah dibebaskan dari penjara dan dapat pindah ke mana saja di Pakistan atau di luar negeri.”

Kasus Bibi telah menarik perhatian internasional pada hukum penistaan ​​agama Pakistan, yang membawa hukuman mati otomatis karena hukuman menghina Islam. Ada banyak protes bahwa undang-undang tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mengintimidasi kelompok agama minoritas, termasuk Muslim Syiah.

Aksi Massa di Pakistan

Setelah pembebasan Bibi pada Oktober, partai Tehreek-e-Labbaik yang radikal mengajak para pengikutnya turun ke jalan-jalan, di mana mereka memprotes selama tiga hari menuntut eksekusi segera Bibi serta kematian para hakim yang membebaskannya.

Kepemimpinan partai juga menganjurkan menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Imran Khan dan menghasut militer melawan pimpinan militer.

Sejak itu kepemimpinan partai telah ditangkap bersama dengan puluhan pendukung mereka karena menghasut kekerasan.

Ullah, seorang aktivis hak asasi, pertama-tama mulai membantu mereka yang dituduh melakukan penistaan ​​ketika istrinya dituduh secara salah. Sejak itu ia membantu beberapa orang menerima kebebasan. Kasus Bibi menjadikan dirinya sebagai sorotan dari faksi radikal.

Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah diserang secara fisik, orang-orang bersenjata telah menembaki rumahnya. Ullah mengatakan dia takut diserang lagi atau didakwa dengan kasus penistaan.

Bibi berharap dapat bergabung dengan putri-putrinya di Kanada, di mana sebagai tempat yang memberikan kepadanya suaka politik. (asr)

Oleh Kathy Gannon/Reuters/The Epochtimes

843 Hektare Lahan Terbakar di Riau, Pemadaman Kebakaran Lahan Terus Dilakukan

EpochTimesId
-
0
843 Hektare Lahan Terbakar di Riau, Pemadaman Kebakaran Lahan Terus Dilakukan

Epochtimes.id- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis saat ini kebakaran hutan dan lahan terjadi di beberapa tempat di Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir dan Dumai.

Menurut BNPB, sebagian besar kebakaran terjadi di lahan gambut milik masyarakat dengan jenis tanaman semak belukar. Penyebab kebakaran lahan adalah disengaja untuk pembukaan lahan perkebunan dan pertanian.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan selama 2019, dari 1/1/2019 hingga 18/2/2019 tercatat 843 hektar lahan terbakar di Provinsi Riau.

Menurut Sutopo, sebaran dari kebakaran lahan ini adalah di Kabupaten Rokan Hilir 117 ha, Dumai 43,5 ha, Bengkalis 627 ha, Meranti 20,2 ha, Siak 5 ha, Kampar 14 ha, dan Kota Pekanbaru 16 ha.

“Kebakaran lahan telah menyebabkan beberapa daerah terkepung asap, meskipun intensitas, sebaran  dan durasi tidak lama,” ungkap Sutopo dalam rilisnya.

Indek Standar Pencamaran Udara (ISPU) tercatat sedang hingga baik pada 18/2/2019. ISPU di Rumbai Pekanbaru tercatat 55 (sedang), Duri Camp di Bengkalis 55 (sedang), Dumai 71 (sedang), Minas di Siak 45 (baik), Duri Field di Bengkalis 40 (baik), Bangko di Rokan Hilir 13 (baik), Libo di Rokan Hilir 8 (baik) dan Petapahan di Kampar 28 (baik).

Upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan terus dilakukan oleh Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api, karyawan perusahaan perkebunan, aparat kecamatan, kelurahan dan masyarakat.

Satgas udara mengerahkan 3 helikopter yaitu satu helikopter Bell-412 perkuatan KLHK, dan dua helicopter Superpuma bantuan dari Sinarmas. BNPB sedang menyiapkan tambahan dukungan helicopter water bombing untuk memperkuat satgas udara.

Satgas darat saat ini terus berusaha memadamkan dan mendinginkan titik-titik kebakaran lahan. BPBD Bengkalis bersama Damkar, TNI, Polri, Manggala Agni, RPK PT. SRL, MPA, perangkat desa dan masyarakat melakukan pemadaman lanjutan di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

Pada hari kesepuluh masih melakukan pendinginan, di beberapa titik Desa Teluk Lecah dan Desa Sri Tanjung. Pemadaman juga dilakukan di Desa Darul Aman Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Pemadaman dilakukan sore semalam  hingga larut malam.

Pemadaman juga dilakukan di kebakaran lahan gambut seluas 165 hektar, lahan milik masyarakat berupa semak belukar di Kelurahan Telkur Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Riau.

Pemadaman dilakukan oleh Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, karyawan perusahaan dan aparat kecamatan. Begitu juga di lahan gambut seluas 18 hektar dengan vegetasi semak belukar di Kelurahn Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

Kondisi diperkirakan makin kering sehingga potensi kebakaran meningkat. Tim satgas terpadu juga terus meningkatkan sosialisasi, penegakan hukum dan patrol agar kebakaran lahan dapat dicegah. (asr)

Warga Tibet Dihukum karena Mengajar Bahasanya Sendiri oleh Rezim Komunis Tiongkok

admin
-
0
Warga Tibet Dihukum karena Mengajar Bahasanya Sendiri oleh Rezim Komunis Tiongkok

Orang-orang Tibet yang berusaha mengadakan kelas pelajaran bahasa Tibet untuk murid-muridnya telah ditekan oleh Partai Komunitas Tiongkok (PKT).

Sebuah pemberitahuan pemerintah yang diperoleh Tibet Watch pada Desember 2018 telah mengarahkan para pejabat lokal untuk “menghentikan biara-biara yang mengelola sekolah-sekolah” yang tidak disetujui oleh PKT di kota Nangqen di Tibet timur.

PKT telah berupaya untuk memisahkan orang-orang Tibet dari tradisi budaya mereka. John Jones, manajer kampanye Free Tibet, menggambarkan kepada The Epoch Times tentang campur tangan PKT dalam kegiatan sehari-hari di biara-biara Tibet, tempat-tempat yang penting bagi budaya dan kehidupan Tibet.

budaya tibet mau disirnakan oleh partai komunis tiongkok diganti dengan budaya ideologi komunis
Dua biksu berdiri di sebelah Biara Sera di ibukota regional Lhasa, Tibet, pada 11 September 2016. (JOHANNES EISELE / AFP / Getty Images)

“[PKT] telah lama mengidentifikasi biara-biara sebagai sumber perlawanan dan berusaha untuk memutuskan ikatan antara mereka dengan masyarakat-masyarakat sekitar,” kata Jones.

Di masa lalu rezim akan menghancurkan biara-biara, tetapi sekarang, ia menggunakan pengawasan dan penindasan sebagai gantinya. “Biara-biara sekarang sangat dipantau dengan CCTV-CCTV yang dipasang di dalam dan inspeksi-inspeksi rutin,” katanya.

Tiongkok sebenarnya melanggar konstitusinya sendiri dengan perilaku ini.

“Ia juga melanggar konstitusi Tiongkok, Pasal 4 menyatakan bahwa ‘Semua bangsa memiliki kebebasan untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa-bahasa lisan dan tulisan miliknya sendiri,'” kata Jones.

SATU PARTAI, SATU BUDAYA

PKT telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mencabut budaya tradisional Tibet dan perlahan-lahan menggantinya dengan ideologi komunis.

budaya tibet mau disirnakan oleh partai komunis tiongkok diganti dengan budaya ideologi komunis
Seorang peziarah memutar roda doanya di sebelah seorang polisi di depan Kuil Jokhang di ibukota regional Lhasa, Tibet pada 10 September 2016. (JOHANNES EISELE / AFP / Getty Images)

Menurut pemberitahuan PKT, setiap biara atau biarawan yang memiliki kelas pelajaran bahasa Tibet harus dimintai pertanggungjawaban “secara ketat”. Pemberitahuan itu juga menuntut agar “pendidikan ideologis” untuk para orang tua dan murid harus ditingkatkan.

Jones mengatakan bahwa bahasa Tibet sudah dianggap sebagai bahasa asing di sekolah-sekolah.

“Sekolah-sekolah negeri Tiongkok di Tibet hanya tampak mengajarkan bahasa Tibet sebagai mata pelajaran tersendiri,” kata Jones, membandingkannya dengan bagaimana orang bisa belajar bahasa Prancis di sekolah berbahasa Inggris.

“Karena alasan ini, kelas-kelas yang disediakan oleh biara-biara telah menjadi elemen penting dalam pelestarian bahasa Tibet,” kata Jones.

budaya tibet mau disirnakan oleh partai komunis tiongkok diganti dengan budaya ideologi komunis
Sebuah opera terbuka, ‘Puteri Wengcheng,’ dilakukan pada tanggal 27 April 2011 di Lhasa, Tibet. (Foto oleh Wang He / Getty Images)

Di dalam pemberitahuannya rezim juga menyatakan bahwa ada “sifat berbahaya dari biara-biara yang menjalankan sekolah terbuka,” tetapi tidak memberikan rincian spesifik tentang apa bahayanya.

“Biara-biara secara historis adalah pusat kehidupan masyarakat Tibet,” kata Jones. “Para biksu dan biksuni Tibet juga memainkan peran penting dalam menjaga identitas nasional Tibet dan memimpin banyak protes menentang pemerintahan Tiongkok.”

budaya tibet mau disirnakan oleh partai komunis tiongkok diganti dengan budaya ideologi komunis
Para biksu duduk dan berdoa di Biara Sera di ibu kota regional Lhasa, Tibet, pada 11 September 2016. (JOHANNES EISELE / AFP / Getty Images)

Jones menggambarkan larangan pendidikan semacam ini sebagai “kekhawatrian nyata bagi orang-orang Tibet.”

Seorang tahanan politik dan aktivis bahasa Tibet yang terkenal, Tashi Wangchuk, telah mengajukan petisi untuk memastikan bahwa semua anak-anak Tibet memiliki akses ke bahasa ibu mereka, menurut Jones.

DUKUNGAN DARI LUAR NEGERI

Selain organisasi-organisasi seperti Free Tibet, pemerintah-pemerintah dari beberapa negara telah mengambil sikap yang kuat dalam mendukung rakyat Tibet.

budaya tibet mau disirnakan oleh partai komunis tiongkok diganti dengan budaya ideologi komunis
Para pengunjuk rasa berbaris menuju konsulat Tiongkok sambil menyuarakan dukungan mereka untuk kemerdekaan Tibet di New York City pada 10 Desember 2008. (Foto oleh Mario Tama / Getty Images)

Pada bulan Desember 2018, Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sebuah perintah bahwa warga negara Amerika Serikat harus memiliki kualitas perlakuan yang sama untuk melakukan perjalanan ke Tibet karena warga negara Tiongkok memiliki kebebasan bepergian melalui Amerika Serikat.

Di bawah Undang-undang Akses Timbal Balik untuk Tibet (Reciprocal Access to Tibet Act) tersebut, Amerika Serikat akan memberlakukan larangan visa atau mencabut visa aktif pejabat-pejabat Tiongkok yang menolak warga negara Amerika untuk bepergian ke Tibet.

Pada bulan Mei 2018, Kongres menyetujui US$17 juta untuk mendukung warga Tibet yang tinggal di dalam maupun di luar negara asal mereka. Dukungan itu termasuk pemerintah Tibet di pengasingan, yang dipimpin oleh Lobsang Sangay.

Dukungan-dukungan tersebut konsisten dengan kebijakan AS selama beberapa dekade, yang dikecam oleh PKT karena Amerika Serikat ikut campur dalam urusan dalam negerinya. (ran)

Video pilihan:

Menyedihkan!!! Muslim Uighur Dipaksa Makan Babi dan Minum Alkohol Oleh Komunis Tiongkok

Pangeran Saudi Memulai Tur ke Asia dengan Berinvestasi Rp 282,8 Triliun di Pakistan

EpochTimesId
-
0
Pangeran Saudi Memulai Tur ke Asia dengan Berinvestasi Rp 282,8 Triliun di Pakistan

Epochtimes.id- Pangeran Arab Saudi, Mohammed bin Salman pada 17 Februari 2019 mengatakan Arab Saudi telah menandatangani perjanjian investasi senilai $ 20 miliar atau Rp 282,8 Triliun selama kunjungannya ke Pakistan.

Memulai perjalanannya ke Asia Selatan dan Tiongkok dengan investasi di Pakistan yang mana nilainya jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Putra mahkota mengatakan angka $ 20 miliar hanya mewakili awal dari ikatan ekonomi yang membawa sekutu itu lebih dekat.

“Ini besar untuk fase 1, dan pasti akan meningkat setiap bulan dan setiap tahun, dan itu akan bermanfaat bagi kedua negara,” kata putra mahkota.

“Kami telah menjadi negara persaudaraan, negara sahabat Pakistan. Kami telah berjalan bersama di saat-saat yang sulit dan menyenangkan, dan kami (akan) melanjutkan. ”

Perdana Menteri Imran Khan dan Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan Qamar Javed Bajwa menyambut Pangeran Mohammed di karpet merah bandara militer di kota garnisun Rawalpindi, sebelum Khan secara pribadi menyopiri putra mahkota ke ibukota Islamabad.

“Arab Saudi selalu menjadi teman yang membutuhkan, itulah sebabnya kami sangat menghargainya,” kata Khan, sambil duduk di sebelah Pangeran Mohammed.

“Aku ingin mengucapkan terima kasih atas cara anda membantu ketika kami berada dalam situasi yang buruk,” ujarnya.

Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir telah membantu menjaga perekonomian Pakistan tetap bertahan dengan menopang cadangan devisanya yang menyusut dengan pinjaman $ 6 miliar. Saudi memberikan ruang bernafas kepada Islamabad ketika negaranya merundingkan bailout dengan Dana Moneter Internasional.

Islamabad telah menunjukkan penghargaan dengan memperlakukan perjalanan Pangeran Mohammed sebagai kunjungan kenegaraan terbesar sejak pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada 2015. Saat situ Beijing mengumumkan rencana untuk menginvestasikan puluhan miliar dolar pada infrastruktur di Pakistan sebagai bagian dari proyek OBOR Tiongkok.

Pangeran Saudi telah merencanakan untuk mengunjungi Indonesia dan Malaysia, tetapi perjalanan ditunda.

Di Pakistan, sebagian besar perjanjian yang ditandatangani berfokus pada proyek-proyek energi, termasuk kompleks kilang dan petrokimia senilai $ 10 miliar di kota pesisir Gwadar, tempat Tiongkok membangun pelabuhan. Memorandum kesepahaman juga ditandatangani untuk investasi mineral dan pertanian.

Hubungan kedua negara di masa lalu berpusat pada Arab Saudi yang kaya minyak mendukung ekonomi Pakistan selama periode-periode sulit. Sebagai imbalannya, tentara Pakistan yang kuat memberikan dukungan kepada Arab Saudi dan keluarga kerajaan. (asr)

Oleh Drazen Jorgic & Asif Shahzad/The Epochtimes

Penguatan Struktur Ekonomi Masyarakat Pembudidaya Ikan Menjadi Prioritas

EpochTimesId
-
0
Penguatan Struktur Ekonomi Masyarakat Pembudidaya Ikan Menjadi Prioritas

Epochtimes.id- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan program prioritas Tahun 2019 secara langsung diarahkan untuk peningkatan struktur ekonomi masyarakat pembudidaya ikan dan mendorong perekonomian nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/2/2019) usai membuka Rakornas Program Prioritas 2019, mengatakan bahwa program prioritas TA. 2019 masih sama dengan tahun sebelumnya.

Hal ini menurutnya, berdasarkan pertimbangan kinerja program tahun 2018 yang berjalan efektif dan memberikan dampak positif, khususnya terhadap struktur ekonomi pembudidaya ikan.

“Benar, tahun 2019 kita tetap akan alokasikan program sejenis dan langsung bisa dirasakan masyarakat. Tahun ini, kita akan lebih pertajam tolak ukurnya sesuai rencana strategis yang ada. Fokus kita yakni peningkatan produksi untuk suplai pangan domestik dan ekspor; memperbesar kontribusi subsektor budidaya terhadap PDB; dan perbaikan struktur ekonomi,” jelas Slamet.

Slamet juga menyatakan, sasaran target kinerja di tahun 2019 lebih realistis dengan mempertimbangkan    berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Menurutnya, pertimbangan ini penting agar program nantinya lebih terukur karena sejak dini telah terpetakan unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya.

Sepanjang 4 tahun terakhir (2015- angka sementara 2018) tercatat produksi perikanan budidaya tumbuh rata-rata 3,36%, di mana peningkatan signifikan untuk komoditas nila (14 persen) dan lele (43 persen).

Hingga triwulan III tahun 2018 produksi perikanan budidaya mencapai 13,17 juta ton meningkat 4,37 persen dibanding produksi periode yang sama tahun 2017 sebesar 12,61 juta ton. Sementara itu, angka sementara produksi ikan hias tahun 2018 tercatat sebanyak 1,42 miliar, di mana produksi dalam 4 tahun terakhir rata-rata tumbuh sebesar 3,35 persen.

Di sisi lain, dukungan konkret yang langsung menyentuh pembudidaya ikan, juga telah berdampak positif terhadap perbaikan struktur ekonomi pembudidaya ikan.

Indikator keberhasilan tersebut yakni pencapaian nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) selama 4 tahun terakhir (2014 – 2018) yang tumbuh rata-rata pertahun sebesar 0,38 persen.

Tahun 2018 angka NTPi tercatat sebesar 100.8 atau naik sebesar 1,74 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai 99,08. Ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli yang dipicu oleh  kenaikan pendapatan usaha di atas ambang batas kelayakan ekonomi.

Angka NTPi juga akan memicu naiknya nilai saving rate untuk re-investasi, sehingga mendorong kapasitas usaha yang lebih kuat.

Berbagai program prioritas tersebut di antaranya program gerakan pakan mandiri (Gerpari) yang telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi produksi budidaya dan nilai tambah keuntungan usaha. Dengan adanya program pakan mandiri, pembudidaya ikan skala kecil mampu mendapatkan nilai tambah keuntungan minimal 30 persen. Di samping itu program ini juga dapat mendorong penggunaan sumber bahan baku lokal dan menekan impor bahan baku, utamanya tepung ikan dan kedelai.

Program lainya seperti pengembangan usaha budidaya lele sistem bioflok. Inovasi ini terbukti mampu menggenjot produktivitas hingga 10 kali lipat dibanding teknologi konvensional melalui pemanfaatan lahan dan sumber daya air yang sangat efisien. Pengembangan lele bioflok di berbagai daerah juga sangat strategis dalam meningkatkan ketahahan pangan nasional, khususnya dalam mencegah permasalahan stunting pada generasi bangsa. (asr)

Rezim Tiongkok Melacak Sekitar 2,5 Juta Orang di Xinjiang Melalui Pengenalan Wajah

admin
-
0
Rezim Tiongkok Melacak Sekitar 2,5 Juta Orang di Xinjiang Melalui Pengenalan Wajah

Rezim Tiongkok melacak pergerakan lebih dari 2,5 juta orang di Xinjiang, sebuah wilayah di mana Uighur dan Muslim Turki lainnya berada di bawah pengawasan negara yang ketat, menurut sebuah bocoran data yang ditandai oleh seorang ahli siber Belanda.

SenseNets Technology, perusahaan teknologi berbasis di Shenzhen yang mengembangkan perangkat lunak pengenal wajah, mengumpulkan sekitar 6,7 juta koordinat GPS (Global Positioning System) dalam waktu 24 jam melalui sistem kamera pengawasannya, menurut Victor Gevers, salah satu pendiri yayasan keamanan siber nirlaba, GDI Foundation.

Gevers pertama kali mengingatkan kerentanan tersebut dalam serangkaian posting online di akun Twitter-nya pada 13 Februari.

Titik-titik data lokasi itu telah terhubung dengan nama, nomor KTP, tanggal lahir, alamat, foto, dan pengusaha, dan juga ditandai dengan deskripsi seperti “masjid,” “hotel,” “warnet,” dan tempat-tempat lain di mana kamera pengintai kemungkinan ditemukan.

“Solusi pengenalan wajah / verifikasi pribadi yang tidak aman ini dibangun dan dioperasikan hanya untuk satu tujuan,” tulis Gevers di Twitter. “Ini adalah ‘pelacak Muslim’ yang didanai oleh otoritas-otoritas Tiongkok.”

Informasi tersebut disimpan pada database SenseNets yang dapat diakses selama berbulan-bulan dan ditemukan oleh Gevers.

“Itu sepenuhnya terbuka dan siapa pun tanpa otentikasi memiliki hak administratif penuh. Anda bisa masuk dalam database dan membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus apa saja,” kata Gevers.

Menurut situs webnya, SenseNets adalah kontraktor untuk polisi Tiongkok di beberapa kota. Perusahaan induknya yang terdaftar di Shenzhen, NetPosa Technologies, memiliki kantor di sebagian besar provinsi dan wilayah Tiongkok, termasuk Xinjiang.

Gevers telah mengatakan pada yayasan secara langsung telah memberi tahu SenseNets tentang kerentanan tersebut, sesuai dengan protokol GDI. Dia mengatakan SenseNets tidak merespons, tetapi sejak itu diambil langkah-langkah untuk mengamankan basis datanya, karena dia tidak dapat lagi mengaksesnya.

PENGAWASAN MASSAL

Rezim Tiongkok, dalam beberapa tahun terakhir, telah menahan sekitar 1 juta Uighur dan minoritas Muslim lainnya di kamp-kamp penahanan di wilayah barat laut Xinjiang, di mana mereka menjalani indoktrinasi politik dan dipaksa untuk mengecam keyakinan mereka. Para mantan tahanan telah melaporkan kasus-kasus penyiksaan, pengobatan paksa, dan pemerkosaan.

Di luar kamp, lebih dari 10 juta Uighur dan minoritas Turki lainnya di Xinjiang harus diawasi melalui jaringan padat sistem pengawasan dan pos pemeriksaan keamanan, tempat KTP-KTP elektronik mereka dipindai.

Wilayah ini telah berfungsi sebagai tempat uji coba untuk bentuk pengawasan dan pengendalian massa yang canggih, yang dimungkinkan oleh adanya pasokan perkembangan terbaru dalam teknologi digital.

Perangkat lunak pengenal wajah yang canggih memberi kemudahan otoritas kepolisian untuk melacak pergerakan hampir setiap orang melalui sistem kamera keamanan yang luas. Ada juga laporan otoritas Tiongkok yang mengumpulkan sampel darah dan air liur dari warga Xinjiang untuk disimpan dalam database DNA negara, serta sidik jari dan sampel suara.

Pada tahun 2017, pihak berwenang memaksa penduduk untuk mengunduh aplikasi pengawasan bernama Jingwang Weishi, yang diterjemahkan menjadi “pembela internet bersih” dalam bahasa Mandarin. Para peneliti dari Open Technology Fund, sebuah program yang didanai pemerintah AS, telah menemukan bahwa aplikasi tersebut mentransfer semua file yang pada ponsel pintar untuk pemantauan pemerintah.

Rezim komunis telah menggunakan dalih “ancaman ekstremis” untuk membenarkan kontrol ketat atas wilayah tersebut.

Pemerintahan Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan sanksi-sanksi terhadap para pejabat dan perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Tahun lalu, Kongres AS telah melarang kantor-kantor pemerintah membeli produk-produk pengawasan yang dibuat oleh Hikvision, produsen kamera pengintai terkemuka di Tiongkok. Hikvision telah bekerja sama secara mendalam dengan Beijing untuk mengembangkan teknologi yang diperlengkapi kecerdasan buata (AI) untuk memantau warganya, termasuk di Xinjiang.

Perusahaan-perusahaan AS juga telah diundang untuk membantu rezim tersebut dalam membangun infrastruktur pengawasan yang dapat digunakan untuk pengekangan. Senator Marco Rubio, Pada sidang kongres Juli lalu, telah mengkritik Google karena membuka pusat penelitian AI di Tiongkok, dan Thermo Fisher Scientific karena memasok peralatan sekuaensing atau pengurutan DNA ke polisi Xinjiang. (ran)

Video pilihan:

Alat Huawei Dikembangkan untuk Menindas Falun Gong yang Mencekam di Seluruh Tiongkok

https://www.youtube.com/watch?v=l4yQjS1MqNA&t=347s

Benda Mirip UFO Muncul Ketika Polisi Australia Berbagi Video Badai Petir

admin
-
0
Benda Mirip UFO Muncul Ketika Polisi Australia Berbagi Video Badai Petir

EpochTimesId – Polisi di Broome, Australia, membagikan rekaman video yang tidak biasa ketika terjadi badai petir. Foto menunjukkan keberadaan objek terbang mirif UFO di langit, dan mereka tidak yakin apa itu.

“Setelah meninjau CCTV di kota pantai ketika badai tadi malam, tampaknya kita tidak sendirian,” tweet Polisi Broome, termasuk emoji piring terbang.

Dalam video, di sisi kiri bingkai, bentuk lingkaran putih yang tidak biasa dapat dilihat sebelum bergerak keluar dari gambar.

https://twitter.com/BroomePol/status/1097000085920014337

Rekaman itu ditangkap saat badai petir, tetapi benda putih itu tampaknya bukan kilat. Pengguna media sosial mengatakan bahwa itu adalah pesawat ruang angkasa alien, akan tetapi netizen yang lain tidak begitu yakin.

“Itu alien,” tulis seorang pengguna di Twitter, seperti dikutip dari Newshub.

“Video yang cukup bagus! Bagaimana ilusi optik ini terjadi? Refraksi, refleksi, ionosfer?” Warganet lain bertanya, seperti dikutip dari Daily Mail.

Warganet mengatakan bahwa itu adalah pesawat ruang angkasa alien, tetapi yang lain tidak begitu yakin. (Foto : Broome Police/Twitter)

“Ini adalah artefak optik yang disebabkan oleh pantulan internal cahaya di dalam elemen kaca lensa,” kata yang lain. “Ini disebabkan oleh mobil terbalik di sudut kanan bawah. Itu persis mencerminkan pergerakannya.”

Orang itu berkata, “Alien mungkin ada, tetapi ini bukan hal seperti itu.”

Awal bulan ini, seorang pria di North Carolina, mengaku melihat UFO ‘berbentuk tablet obat tipis’.

Bret Harrison Jones, seorang fotografer, keluar dengan kameranya ketika dia melihat objek itu muncul dari fokus di Guilford County, menurut Daily Mail.

Rekaman menunjukkan bentuk di kejauhan, dan Jones berpikir bahwa itu adalah ukuran pesawat komersial atau lebih besar.

Jones, 34, mengatakan dia ‘terpesona’ oleh temuan itu. Dia mengatakan itu adalah kemunculan ‘dunia lain’.

Ilmuwan Harvard mengklaim Objek Antarbintang mungkin menjadi penyebabnya.

Ketua Departemen Astronomi Universitas Harvard, Avi Loeb, baru-baru ini membela hipotesisnya bahwa benda aneh, Oumuamua, yang ditemukan di tata surya mungkin merupakan penyelidikan alien.

“Begitu kita meninggalkan tata surya, saya yakin kita akan melihat banyak lalu lintas di luar sana,” kata Loeb kepada surat kabar Israel Haaretz.

“Mungkin kita akan mendapatkan pesan yang mengatakan, ‘Selamat datang di klub antar-bintang.’ Atau kita akan menemukan banyak peradaban mati, yaitu, kita akan menemukan sisa-sisa dari peradaban mereka.”

Loeb, 56, dan rekan peneliti Shmuel Bialy menerbitkan sebuah makalah yang mengatakan bahwa benda itu bukan komet atau asteroid. Karena lintasannya yang aneh, itu mungkin merupakan layar cahaya buatan.

Menurut laporan itu, Pencarian untuk data Intelijen Luar Angkasa diperiksa untuk melihat apakah objek tersebut memancarkan pesan atau frekuensi radio. Namun, tidak ada frekeuensi atau bentuk komunikasi lain yang ditemukan.

Loeb mengatakan dia tidak berkecil hati dengan temuan itu.

“Saya tidak peduli apa yang orang katakan,” katanya.

“Saya mengatakan apa yang saya pikirkan, dan jika masyarakat luas menaruh minat pada apa yang saya katakan, itu adalah hasil yang disambut sejauh yang saya ketahui, tetapi hasil yang tidak langsung. Sains tidak seperti politik: Itu tidak didasarkan pada jajak pendapat popularitas.” (JACK PHILLIPS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Bulgaria Didesak Berhenti Kunci Stateless

admin
-
0
Bulgaria Didesak Berhenti Kunci Stateless

EpochTimesId — Seorang spesialis jantung, Sager Al-Anezi, dikurung di Bulgaria selama enam minggu, karena dia tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless. Dia meminta pemerintah untuk berhenti memperlakukan orang tanpa kewarganegaraan seperti penjahat.

Sager Al-Anezi berasal dari populasi besar yang tidak memiliki kewarganegaraan di Kuwait, yang disebut Bidoon. Dia memenuhi syarat sebagai dokter setelah pindah ke Bulgaria pada 2007, dan dilatih untuk menjadi ahli bedah jantung.

Dokter mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke universitas di Kuwait. Akan tetapi Dia dapat memperoleh paspor dari negara ketiga, yang tidak ingin dia sebutkan, berkat Kuwait, yang memungkinkannya untuk belajar di luar negeri dan membawanya ke Bulgaria.

Namun, ketika dia mencoba memperbarui paspor itu, negara ketiga menolak dan dia mengajukan pengakuan formal sebagai orang tanpa kewarganegaraan di Bulgaria. Dia ditahan pada 3 Januari 2019, ketika menindaklanjuti aplikasi itu.

“Saya telah diperlakukan lebih buruk daripada penjahat, tetapi saya tidak tahu apa kejahatan saya,” Al-Anezi mengatakan kepada Thomson Reuters Foundation melalui saluran telepon dari ibukota Bulgaria, Sofia.

“Bagaimana kamu bisa mengunci orang hanya karena tidak memiliki kewarganegaraan?” sambungnya.

Kementerian Dalam Negeri Bulgaria tidak menanggapi permintaan komentar pada 15 Februari 2019.

Pria berusia 29 tahun itu kemudian dibebaskan pada 15 Februari 2019. Dia mengatakan harus melapor ke polisi setiap minggu dan tidak dapat kembali bekerja.

Pengacaranya, Valeria Ilareva mengatakan ada perintah untuk mendeportasi Al-Anezi. Akan tetapi dia dibiarkan terombang-ambing karena tidak menyebutkan tujuan.

Bulgaria memperkenalkan prosedur terbaru beberapa tahun yang lalu, untuk memungkinkan orang tanpa kewarganegaraan mengajukan permohonan pengakuan resmi atas status mereka, yang berpotensi mengarah pada hak tempat tinggal dan dokumen perjalanan.

Angka-angka pemerintah menunjukkan lebih dari 130 orang tanpa kewarganegaraan ditahan dalam satu dekade terakhir. Jumlah sebenarnya mungkin lebih tinggi karena orang tanpa kewarganegaraan sering keliru dianggap sebagai memiliki kewarganegaraan, kata Ilareva.

“Bulgaria harus berhenti mengunci orang tanpa kewarganegaraan. Tidak ada prospek yang masuk akal untuk ‘penghapusan’ (dakwaan) mereka sehingga penahanan sama seperti hukuman,” katanya.

Pakar hukum dengan pengetahuan tentang kasus Al-Anezi mengatakan hal itu menggarisbawahi kerentanan jutaan orang tanpa kewarganegaraan global yang kadang-kadang disebut ‘hantu hukum’. Karena mereka tidak diakui oleh negara mana pun dan dirampas hak-hak dasarnya.

Tidak ada perkiraan yang dapat diandalkan untuk jumlah orang tanpa kewarganegaraan, meskipun PBB sebelumnya mengatakan mungkin ada 10 juta stateless. Amerika Serikat memulai kampanye pada tahun 2014 untuk mengakhiri kewarganegaraan pada tahun 2024.

Jaringan Eropa tentang Statelessness (ENS), sebuah kelompok advokasi, menerbitkan sebuah laporan pada 18 Februari 2019 yang mengkritik Bulgaria karena ‘kekurangan upaya serius’ dalam perlakuannya terhadap orang tanpa kewarganegaraan.

“Dr. Al-Anezi tiba-tiba diambil dari tempat kerjanya yang vital sebagai dokter dan dikurung hanya karena tidak memiliki kewarganegaraan,” kata direktur ENS, Chris Nash. “Ceritanya menggambarkan pemborosan potensi manusia yang disebabkan oleh sistem yang cacat yang perlu segera diperbaiki.”

Diperkirakan ada 100.000 Bidoon di Kuwait, yang mengatakan mereka adalah warga negara dari negara lain. Kelompok hak asasi manusia mengatakan mayoritas tidak memiliki negara. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Trump Pimpin Dunia Halau Sosialisme Internasional

EpochTimesId
-
0
Trump Pimpin Dunia Halau Sosialisme Internasional

Tang Hao

“Bersumpah demi ulang tahun Reagan untuk sekali lagi mengalahkan sosialisme”. Demikian kata putra sulung Presiden AS Ronald Reagan, Michael Reagan.

Tanggal 6 Februari lalu adalah peringatan 108 tahun usia Reagsn. Michael Reagan secara khusus menulis artikel di media untuk massa mengenang sang ayah dan mengingatkan kembali warga AS agar waspada, paham komunis yang pernah dijatuhkan sang ayah Ronald Reagan tengah bangkit kembali dengan sebutan sosialisme, ia menghimbau masyarakat agar bersatu padu, mengalahkan sosialisme dan meruntuhkan kediktatoran totaliter.

Michael Reagan menekankan, keyakinan yang selalu dijaga seumur hidup ayahnya adalah: setiap orang adalah individu yang mandiri, menghormati hukum, melindungi tradisi, segala hak pada setiap manusia adalah pemberian Tuhan dan bukan berasal dari pemerintahan, serta negara bertujuan untuk melayani warga negaranya, bukan malah sebaliknya.

Ternyata Reagan tidak sendirian, seorang pendatang baru di pentas politik yang mewarisi pemikiran Reagan, kini tengah memimpin AS melawan bahaya bangkitnya sosialisme dan melindungi nilai tradisi dan kebebasan AS. “Amerika dibangun di atas pondasi kebebasan dan kemerdekaan”, demikian yang disampaikan Presiden AS Donald Trump dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 5 Februari malam di hadapan Kongres, “Kita terlahir dengan tubuh yang bebas, kita juga akan tetap bebas selamanya. Malam ini, kita harus makin menguatkan tekad, Amerika mutlak tidak akan menjadi negara sosialis.”

Pernyataan tegas Trump itu menyulut gemuruh tepuk tangan meriah dari seluruh anggota kongres, mereka menyerukan: “USA! USA!” Suasana patriotik yang begitu menggelora itu membuat dua orang anggota kongres yang menyebut dirinya sebagai penganut paham sosialis terlihat muram dan tidak berkata sepatah pun.

Lawan Sosialisme, Trump Pimpin Ofensif Ke Seluruh Dunia

Faktanya Trump tidak hanya memimpin AS melawan sosialisme, sejak menjabat ia telah memimpin seluruh dunia dengan menyatakan perang melawan sosialisme. Trump tidak hanya mengecam paham sosialis di mulut saja, terlebih lagi menempuh tindakan nyata melawan sosialisme dan kubu komunis.

Ia yang mengaktifkan kembali larangan embargo terhadap Kuba, memberlakukan sanksi ekonomi paling keras sepanjang sejarah terhadap Korut untuk mematahkan ancaman senjata nuklirnya, dan mengobarkan perang dagang berskala terbesar sepanjang sejarah terhadap rezim Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk meng-counter pencurian kekayaan intelektual dan pemaksaan pengalihan teknologi oleh PKT, dalam rangka mematahkan ambisi PKT menguasai seluruh dunia.

Di saat yang sama, Trump telah mencabut berbagai kebijakan yang cenderung bersifat sosialis di dalam negeri AS, memangkas pengawasan pemerintah dan mengurangi intervensi pemerintah terhadap kehidupan rakyat.

Trump juga berhasil meloloskan dua orang hakim agung konservatif yang menjaga tradisi konstitusi di Mahkamah Agung, telah memutar-balikkan krisis “haluan kiri” pada masyarakat dan hukum AS. Ia juga membangkitkan ekonomi dan mengurangi imigran gelap, menyebarkan berbagai nilai tradisi: agama kepercayaan, keluarga, mau bekerja keras, mandiri, anti-aborsi dan lainnya, mengkritisi pemberitaan dan propaganda miring oleh media massa sayap kiri, membersihkan ruang gelap yang tumbuh subur akibat paham sosialis.

Dengan kata lain, sikap pemerintahan Trump di dalam dan luar negeri adalah berupaya keras menghentikan penyusupan dan perluasan sosialisme dan komunisme di seluruh dunia.

Venezuela Tinggalkan Paham Sosialis, Malaysia Larang Buku-Buku Komunis

Serangan keras Trump terhadap sosialisme, juga berefek menggerakkan masyarakat dunia untuk meresponnya. “Warga Venezuela sedang kelaparan, negara mereka tengah hancur.” Demikian pernyataan Trump dan “Mereka sedang menghancurkan sistem demokrasi.

Kondisi seperti ini sama sekali tidak bisa ditolerir, kita tidak bisa berdiam diri.” Upaya warga Venezuela menyelamatkan diri dengan mengusir paham sosialis, tidak hanya mendapat dukungan dari AS, sejumlah negara penting lainnya juga ikut memberikan dukungan.

Pemerintahan darurat Guaido segera mendapat dukungan AS, Kanada, Brasilia dan Kolumbia, negara Eropa juga mengeluarkan ultimatum terhadap Maduro serta menuntut agar dilakukan pilpres dalam tempo 8 hari, jika tidak akan secara terbuka mengakui Guaido.

Maduro tetap menolak untuk melengserkan diri, sehingga mendesak 15 negara Uni Eropa pada tanggal 4 lalu ikut bergabung dalam barisan pendukung pemerintahan Guaido. Rezim Maduro dalam kondisi kritis.

Dalam menghadang komunisme, negara Asia Tenggara juga tidak mau ketinggalan. Pada Desember tahun lalu, Departemen Dalam Negeri Malaysia mengumumkan bahwa buku “Sejarah Partai Komunis Malaysia” Jilid I ditetapkan sebagai buku terlarang, dilarang untuk diterbitkan dan dicetak atau dimiliki, karena buku itu “menyebarkan fitnah dan mengandung konten yang menyesatkan masyarakat”, serta “berupaya mendistorsikan fakta untuk meraih simpati berikut dukungan bagi partai komunis.”

Sapu Bersih Sosialisme Dunia, Desak Terus PKT

30 tahun silam, Reagan memimpin kubu masyarakat bebas Barat menjatuhkan kubu komunis Uni Soviet. Dan hari ini 30 tahun kemudian, Trump memimpin seluruh dunia untuk kembali melawan komunisme dan sosialisme yang telah menyusup ke berbagai negara Barat dan Timur. Peristiwa Venezuela saat ini tengah membuat seluruh negara menentukan pilihan dan sikap ‘apakah memilih sosialisme/komunisme atau tidak’.

Langkah berikutnya, seiring dengan berkembangnya perang dagang AS-RRT, strategi Trump terhadap Beijing dan perubahan situasi di Tiongkok, mungkin setiap negara harus menentukan pilihan dan sikap ‘apakah menghendaki PKT atau tidak’. (SUD/WHS/asr)

Artikel Ini Terbit di Epochtimes cetak versi Bahasa Indonesia

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=nXlUVxyYY-o

1...1,9051,9061,907...2,335Page 1,906 of 2,335
Versi Koran

36 BAHASA 22 NEGARA

Contact us: [email protected]

WordPress Theme by ET Indonesia.com