Home Blog Page 1909

Yaman Eksekusi Mati di Depan Publik Pria Pedofilia dan Pembunuh Bocah

EpochTimesId
-
0
Yaman Eksekusi Mati di Depan Publik Pria Pedofilia dan Pembunuh Bocah

Jack Phillips

Epochtimes.id- Dua orang pria yang dituduh memerkosa dan membunuh seorang anak dieksekusi secara terbuka di Yaman. Laporan ini berdasarkan foto yang diterbitkan oleh Reuters.

Wadah Refat, 28, dan Mohamed Khaled, 31, keduanya ditahan dan ditembak mati di depan kerumunan massa di kota pelabuhan Aden. Mereka dituduh memperkosa dan membunuh seorang anak laki-laki, Mohamed Saad pada tahun lalu.

Bocah yang menjadi korban awalnya bermain di sebelah rumah tempat salah seorang lelaki tinggal. Keduanya lalu menangkapnya, membawanya ke rumah, sebelum kejahatan itu dilakukan.

“Setelah pemerkosaan, mereka tidak bisa membungkam tangisan anak itu, yang meminta bantuan, jadi salah satu dari mereka mengambil pisau dan [memotong] tenggorokannya,” demikian dokumen pengadilan menyatakan seperti yang dilaporkan El Mundo.

Sementara itu, seorang wanita berusia 33 tahun dihukum karena keterlibatannya dalam kematian anak lelaki sebagaimana dilaporkan Daily Mail. Media ini memuat foto-foto yang diterbitkan oleh Reuters. Wanita itu akan dieksekusi, tetapi ditunda karena sedang hamil.

Mengenai eksekusi publik, “Saya telah menyaksikan eksekusi publik dan orang-orang [Yaman] menikmatinya, meneriakkan‘ keadilan, keadilan,'” kata wartawan Yaman Ahmad al Gohbary kepada El Mundo.

Organisasi hak asasi manusia telah menyatakan bahwa eksekusi publik di Yaman adalah “pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.”

Direktur Human Rights Watch Sarah Leah Whitson mengatakan dalam mengutuk eksekusi: “Eksekusi publik adalah pelanggaran HAM yang bahkan lebih aneh, terutama di negara di mana kemampuan terdakwa untuk mendapatkan perwakilan hukum yang memadai dan cakupan proses sangat terbatas. ”

Reuters pada Desember 2017 melaporkan bahwa seorang pria dieksekusi secara terbuka di ibukota, Sanaa, karena memerkosa dan membunuh seorang anak.

Seorang polisi menembakkan lima peluru dari senapan serbu ke Muhammad al-Maghrabi, 41, ketika ia berbaring dengan tangan diborgol di belakang punggungnya di sebuah selimut di tanah di Lapangan Tahrir Sanaa. Eksekusi dilakukan setelah seorang hakim membacakan hukuman mati sebagaimana dilaporkan oleh Reuters.

Seperti orang-orang yang dieksekusi di Aden minggu ini, Maghrabi dibunuh oleh algojo yang dipersenjatai dengan senapan serbu.

Kantor Berita Saba Yaman mengatakan pada saat itu bahwa eksekusi Maghrabi “dilakukan di tempat umum di Tahrir Square di Sanaa tengah di mana ribuan orang menyaksikan peristiwa itu.”

Perang di Yaman

Pembicaraan mengenai pertukaran tahanan yang disponsori oleh PBB dalam perang Yaman dapat berlangsung selama berbulan-bulan jika pemerintah yang didukung Saudi menyangkal keberadaan ribuan pejuang Houthi dalam penahanan sebagaimana diungkapkan Houthis yang berpihak Iran pada 7 Februari kepada Reuters.

Dua putaran pembicaraan di ibukota Yordania, Amman, pihak-pihak yang bertikai telah membahas rincian pertukaran tahanan yang mereka sepakati Desember lalu sebagai isyarat membangun kepercayaan pada pembicaraan damai dari perang yang berlangsung hampir empat tahun.

Konflik empat tahun telah menyebabkan hampir 16 juta penduduk menghadapi bencana kelaparan.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah berjuang melawan Houthi untuk memulihkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi. Kedua negara ini mendukung dorongan AS agar digelar kesepakatan damai. (asr)

Reuters berkontribusi pada laporan ini.

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=GRsFY9yaw9k

Lingkaran Setan Budaya Korupsi Vs Ratu Shima Way

EpochTimesId
-
0
Lingkaran Setan Budaya Korupsi Vs Ratu Shima Way

Iswahyudi

 “Ketangkap satu tumbuh  seribu.” Itu mungkin ungkapan yang tepat menggambarkan gurita korupsi di Indonesia. Koruptor tak pernah habis. Dulu orang mencuri secara sembunyi-sembunyi, sekarang trennya mencuri secara bersama-sama. Tiga Pilar kekuasaan Montessque (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) tidak luput dari “hama” dan “tikus” korupsi. Tidak ada lembaga negara yang steril dari kasus korupsi.

“KPK bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tiap hari, jika jumlah personelnya cukup.” Ungkap Ketua KPK Agus Raharjo, pada diskusi Publik Review Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) (7/2018). “Para pejabat bisa habis ditangkap KPK jika tidak ada perbaikan”.

Data Tindak Pidana Korupsi Menurut Profesi 2004-2018 yang dirilis KPK baru-baru ini membuka mata publik bahwa budaya korupsi alias kleptomania merambah di berbagai profesi tak pandang bulu.

Ranking tertinggi “diraih” oleh lembaga legislative /DPR-DPRD dengan 247 orang, Swasta 199, lainnya 109, bupati/wakil bupati 101, Pimpinan lembaga dan kementerian 26, hakim 22, gubernur 20, komisioner 7, jaksa 7, duta besar 4, korporasi 5, dan polisi 2. Dan dipastikan akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang, apalagi KPK membuka layanan call center 198 yang memberi ruang bagi masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka temukan.

Posisi puncak yang menjadi sarang koruptor ditempati oleh lembaga legislatif yaitu DPR dan DPRD. Ini disebabkan karena high cost democracy yang terjadi di Indonesia. Money politik dalam kontestasi demokrasi di Indonesia dianggap sebagai hal yang jamak. Jual beli suara sudah dianggap kunci untuk memenangkan kontestasi.

Bahkan tokoh masyarakat setingkat ketua RT pun ketika didatangi oleh para caleg yang menawarkan money politik menawarkan semacam lelang, mana yang memberi uang paling banyak yang akan dicoblos. Peneliti Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan hasil risetnya bahwa sepertiga pemilih Indonesia (sekitar 62 juta orang) terima suap saat pemilu. Muncul istilah pleseten “NPWP”  (Nomer Piro Wani Piro) dan “Golput” (Golongan Penerima Uang Tunai).

Praktik-praktik money politik inilah yang  membuat biaya demokrasi mahal, kualitas demokrasi menurun, integritas pejabat terpilih menjadi buruk, dan budaya korupsi semakin menggurita. Para koruptor akan membentuk kaukus melawan  komisi anti rasuah (KPK).

Pada saat itu tugas membrantas korupsi dari KPK beserta kaukus anti korupsi akan menjadi mission impossible. Bila sebagian besar pejabat terlibat dan terlibat korupsi maka pemberantasan korupsi yang digaungkan hanya sekedar drama, tebang pilih, “tajam ke lawan politik, tumpul ke teman sendiri”. Dan menghabisi budaya korupsi dan koruptor hanya sekedar propaganda dan sinetron yang berjilid-jilid. Pemberantasan korupsi hanya mengenai kelas teri. Mega korupsi yang merampok dana negara super jumbo tak akan terungkap. Karena semua punya kartu untuk saling mengunci. Semua punya dosa. BLBI, Bank Century, dan kasus-kasus mega korupsi lainnya hanya jadi dongeng sebelum tidur. Sang dalang bebas melengang. Dan virus korupsi akan menginfeksi seluruh tubuh kebangsaan Indonesia. Tanpa terasa “mutasi genetik” pada karakter orang Indonesia terjadi, “DNA kleptomania” menginfeksi seluruh elemen bangsa.

Perlawanan terhadap korupsi sudah dimulai sejak tumbangnya Orde Baru 1998, mengamati  data Transparansi Internasional tentang Indeks Persepsi Korupsi  (IPK) mulai 2002-2018 menunjukkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya mengalami kemajuan.

Terbukti skor IPK terus meningkat. Pada tahun 2002 skor Indonesia di posisi 19 dan tahun 2018 di posisi 38. Namun sialnya Indonesia belum menyentuh skor di atas 50. Skor di bawah 50 masuk dalam zona negara yang terpapar berat korupsi. Ini menunjukkan model dan upaya pemberantasan korupsi belum dikatakan memuaskan. Perlu terobosan extraordinary untuk membuat perubahan yang besar dan mendasar. IPK yang dirilis oleh transparansi intenasional menggunakan skor 0 sampai 100, dimana  0 sangat korup dan 100 sangat bersih.

Pelajaran Berharga dari Rilis IPK 2018 oleh Transparancy International

 Awal tahun ini Transparansi  Internasional merilis laporan Indeks Persepsi Korupsi 2018. Laporan ini kalau dicermati dengan teliti bisa mengilhamkan banyak hal.

Pertama, Pada level Global kejahatan korupsi adalah masalah bersama dunia saat ini. Lebih dari dua pertiga negara di dunia mempunyai skor IPK di bawah 50 dengan rata-rata skor 43. Patricia Moreira, Managing Director Transparency International mengungkapkan bahwa korupsi merusak demokrasi dan melahirkan lingkaran setan korupsi. Negara-negara yang skornya di bawah 50 kebanyakan punya masalah dengan demokrasi, kalaupun ada demokrasinya patut dipertanyakan.

Skor terbaik diraih oleh Denmark, New Zealand, Finlandia, Singapura, Swedia dan Swiss, dengan skor antara 88 sd 85. Sementara skor terburuk menimpa Korea Utara, Yaman, Sudan Selatan, Suriah dan Somalia, dengan skor 14 sampai 10. Bila seluruh didunia dipetakan dan diberi warna,  skor diatas 50 di kasih warna kuning dan skor di bawah 50 di beri warna merah, maka secara visual dunia sekarang ini cenderung memerah yang berarti mempunyai masalah korupsi yang berarti mempunyai masalah dengan demokrasi.

Economist Inteligent Unit membuat 4 kategori kualitas demokrasi negara-negara di dunia berdasarkan skor IPK tahun 2018 yaitu Full democracy dengan rerata skor 75, Flawed Democracy  (demokrasi cacat) dengan rata-rata skor 49, Hybrid Regime dengan skor rata-rata 34,  dan Autocratic Ragime.

Kedua, Posisi Indonesia berada pada zona merah, skor pada IPK 2018 Indonesia berada di skor 38. Walaupun ada tren kenaikan dari tahun ke tahun,  tapi belum keluar dari zona merah. Ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia belum sehat dan cenderung memburuk. Demokrasi berbiaya tinggi yang melahirkan lingkaran setan korupsi yang semakin menggurita. Seharusnya ini memicu bangsa Indonesai untuk melakukan terobosan tak biasa, revolusioner dan sampai ke akarnya (radikal).

Ketiga, Dengan adanya laporan IPK ini Indonesia bisa melakukan benchmark kepada negara yang skornya tinggi dan pantas dicontoh. Dengan mengguritanya praktik korupsi di Indonesia, banyak tokoh negeri ini karena begitu mengebu-gebunya memberantas korupsi sampai salah memilih model atau panutan. Semisal tidak sedikit tokoh Indonesia yang meniru Tiongkok dalam memberantas korupsi dengan mengutip slogan salah satu Perdana Menteri Tiongkok Zhu Rongji (1998-2003) “Siapkan aku 100 peti mati, 99 peti mati untuk para koruptor dan satu peti mati buat diri saya sendiri”. Padahal kalau kita lihat IPK RRT  di posisi 39 terpaut satu skor dengan Indonesia. Artinya RRT pun belum selesai dengan dirinya sendiri. Masih menghadapi lingkaran setan korupsi. Yang ada hanyalah “Tajam ke lawan politik, tumpul ke golongan sendiri dan diri sendiri”. Mencontoh negara-negara yang IPK-nya tinggi seperti the best five barulah keputusan yang waras. Jangan hanya termakan propaganda kosong dari rejim hybrid dan autokratik.

Ratu Shima Way: Sebuah Solusi

Segala upaya untuk memutus mata rantai budaya korupsi sudah banyak dilakukan oleh KPK dan segenap elemen bangsa yang peduli, mulai cara yuridis formal dengan banyak melakukan OTT, maupun upaya yang bersifat kebudayaan dan edukasi sejak dini. Rupanya budaya korupsi itu terbentuk lewat waktu yang panjang dan menyejarah, bahkan sebelum bangsa Indonesia itu lahir.

Budaya korupsi bagaikan es di kutub yang sangat tebal, panas sehari tidak akan bisa mencairkan salju dalam semalam. Budaya korupsi sudah menjadi bawaan orok alias genetik. Mutasi genetik menuju “gen anti korupsi“ butuh “radiasi nuklir” yang sangat kuat.

Segala resep dari manca negara untuk memutasi gen korupsi sudah dilakukan, namun budaya korupsi kian marak. Ibarat virus penyakit yang sudah resisten terhadap segala macam bentuk anti-biotik. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar-benar sudah tidak ada solusi?

Pasti ada jalan, walaupun sangat sempit. Kalau budaya korupsi memang genetik alias turunan leluhur yang karena melakukan dosa kolektif secara terus-menerus sehingga terekam dalam setiap sel bangsa ini dari waktu ke waktu sehingga membentuk semacam kutukan atau medan substansi buruk yang sangat kuat sehingga susah terbebas darinya.

Maka dari itu perlu melihat Genealogi (silsilah genetika bangsa ini) agar menelusuri sejak kapan terbentuk gen yang buruk dan menemukan genetika leluhur yang unggul yang kemudian disemaikan (dikultivasikan) dalam relung hati, pikiran dan jiwa bangsa ini lewat pendidikan, keteladanan dan bukti nyata dalam jangka panjang dan terus-menerus dengan intensitas yang tinggi.

Dalam lembaran sejarah bangsa di nusantara banyak ditemukan karakter-karakter yang ungul dalam diri para raja, ratu, resi suci dan panglima yang gagah berani. Untuk  anti korupsi ini sebenarnya leluhur bangsa Indonesia/nusantara mempunyai gen yang unggul untuk anti-korupsi ini.

Adalah ratu Shima istri Raja Kalingga Kartikeyasinga, yang karena Sang Raja wafat, maka Ratu Shima naik tahta Kalingga (674-695 M), karena kedua putranya sebagai penerus kerajaan masih belia. Sang Ratu bukanlah keturunan raja melainkan putri seorang pendeta di wilayah Sriwijaya.

Sebagai seorang ibu dari dua penerusnya, naik tahtanya sebagai seorang ratu diduga memberikan pengajaran, contoh tauladan dan  pondasi pemerintahan yang kuat demi keberhasilan penerusnya di masa mendatang. Keadilan, kejujuran dan toleransi menjadi karakter utama dari Ratu Shima dan itu menjadi jalan dan kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahannya.

Sehingga reputasi kerajaan Kalingga terkenal di Nusantara dan negeri seberang dengan keadilan ratunya, kejujuran penduduknya, rasa aman dan toleransi antar keyakinan yang berbeda.

Reputasi keadilan Ratu Shima, menurut catatan Pendeta I-Tsing dari negeri Tiongkok, membuat seorang raja dari negeri seberang bernama Ta-Shih melakukan pembuktian untuk menguji kejujuran penduduknya dan keadilan ratunya.

Alkisah, ditaruhnya pundi-pundi emas di perbatasan kerajaan. Dalam kurun waktu 3 tahun tidak ada yang mengambil. Suatu hari tanpa disengaja kaki Putra Mahkota Pangeran Narayana tanpa sengaja menyentuh pundi-pundi emas. Sang Ratu murka, dan berencana menghukum mati putranya, namun dicegah para menterinya agar Sang Pangeran dihukum potong jempol kakinya.

Integritas tanpa kompromi dari sang ratu inilah yang mentahbiskannya sebagai Dewi Keadilan Nusantara. Demi tegaknya nilai keadilan, kejujuran dan anti korupsi di masa mendatang, bila perlu mengorbankan orang terdekat dan penerus tahta pun harus ditempuh. Mengorbankan perasaan kasih sayang seorang ibu terhadap putranya demi visi yang lebih besar di masa mendatang.

Pengorbanan Sang Ratu membawa kebajikan besar di masa mendatang kepada penerusnya. Dari cicitnya terlahirlah Rakai Panakaran yang melahirkan raja-raja besar di tanah Nusantara. Jalan keadilan yang ditempuh Ratu Shima menghantarkan dia sebagai “ibu para raja Jawa”

Di tengah  lingkaran setan korupsi yang melanda Indonesia, spirit keadilan dan kejujuran tanpa kompromi Ratu Shima, bisa mengetuk para pemimpin negeri melakukan pengorbanan besar seperti jalan yang ditempuh oleh ratu keadilan ini.

Memberantas korupsi tanpa pandang bulu, tidak tebang pilih, bukan hanya untuk dicitrakan bersih atau demi elektabilitas, tapi demi pondasi moralitas bangsa di masa mendatang. Pengorbanan besar yang akan melumerkan dan memutasikan gen kleptokrasi menjadi gen anti korupsi dan kejujuran.

Membangun tembok besar keadilan, jalan tol kejujuran dan bendungan toleransi adalah jalan satu-satunya terhindar dari kepunahan. Ratu Shima, semoga roh keadilan dan kejujuranmu terlahir kembali di bumi nusantara ini. (Isw/WHS)

Senator Amerika Umumkan RUU Sanksi Fentanyl Sebelum Perundingan Dagang Tiongkok

admin
-
0
Senator Amerika Umumkan RUU Sanksi Fentanyl Sebelum Perundingan Dagang Tiongkok

WASHINGTON – Demokrat tertinggi Senat akan memperkenalkan undang-undang untuk “meminta pertanggungjawaban Tiongkok” dan sanksi-sanksi laboratorium dan pedagang-pedagang lainnya yang mengekspor fentanyl ke Amerika Serikat.

RUU tersebut, yang akan diperkenalkan oleh Senator Charles Schumer, dari New York akhir pekan ini, kemungkinan akan menambah ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, beberapa hari sebelum Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer yang akan memimpin perundingan perdagangan tingkat tinggi di Tiongkok.

Pada bulan Desember, Beijing telah setuju untuk memberi label fentanyl, opioid sintetik mematikan yang bertanggung jawab pada puluhan ribu kematian orang Amerika akibat kecanduan obat setiap tahunnya, sebagai zat yang dikontrol.

Legislasi atau undang-undang Schumer, yang dikenal sebagai Undang-Undang Sanksi Fentanyl (Fentanyl Sanctions Act ), akan mengarahkan para pejabat AS untuk secara terbuka mengidentifikasi para penyelundup opioid asing, akan menolak visa penyelundup di Amerika Serikat dan akan melarang mereka berbisnis menggunakan bank-bank Amerika.

RUU tersebut bertujuan untuk “meminta pertanggungjawaban” para produsen fentanyl di Tiongkok dan negara-negara lain yang secara ilegal meracuni dengan obat terlarang ke Amerika Serikat, kata Schumer. Ini juga dapat digunakan untuk menargetkan geng-geng dan kartel transnasional yang terlibat dalam perdagangan fentanil, serta bank-bank yang membantu organisasi-organisasi itu, katanya.

“Selama bertahun-tahun, laboratorium Tiongkok telah meramu formula-formula kematian dan secara bebas mengekspor fentanyl yang mematikan di New York, dan ke banyak tempat lain di seluruh Amerika, di mana ia akan membunuh puluhan ribu orang dan harus dihentikan,” Schumer kata dalam sebuah pernyataan kepada The Associated Press.

Undang-undang ini juga akan meminta Amerika Serikat membentuk komisi untuk mengawasi perdagangan opioid sintetis, yang akan memantau upaya-upaya memberantas perdagangan fentanyl dari Tiongkok dan Meksiko dan mengeluarkan laporan tentang temuan-temuannya. Ia juga memperlengkapi dana tambahan untuk lembaga-lembaga penegak hukum yang berusaha memerangi perdagangan opioid sintetis.

Schumer berharap RUU tersebut akan menerima dukungan bipartisan, menurut juru bicaranya, Angelo Roefaro.

Schumer mengatakan RUU tersebut penting karena Kongres belum diberi “perjanjian yang telah ditandatangani dan dapat dilaksanakan, sebuah rencana yang kokoh atau komitmen yang tulus” karena Tiongkok telah sepakat untuk memberi label fentanyl suatu zat yang dikontrol setelah pertemuan antara Trump dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping selama KTT G-20 pada bulan Desember.

Pejabat-pejabat AS telah menekan rezim Tiongkok selama bertahun-tahun untuk mengambil sikap lebih keras terhadap fentanyl, yang 50 kali lebih kuat dari heroin. Sebagian besar pasokan obat-obatan AS diproduksi di Tiongkok.

“Kita harus memberi Tiongkok konsekuensi yang sulit tetapi adil ketika ia mendatangkan gelombang fentanyl yang mengalir ke Amerika Serikat,” kata Schumer.

Data awal yang dikeluarkan oleh Badan Pemberantasan Narkoba AS pada November menunjukkan bahwa sekitar 49.060 orang meninggal akibat overdosis terkait opioid pada tahun 2017, kenaikan dari 42.249 kematian overdosis opioid yang dilaporkan pada tahun 2016.

Fentanyl dan opioid-opioid terkait lainnya, yang cenderung lebih murah dan jauh lebih kuat daripada heroin, tetap menjadi salah satu kekhawatiran terbesar bagi agen-agen obat federal. Rencana undang-undang yang telah ditandatangani oleh presiden pada musim gugur mengharuskan Layanan Pos AS untuk menyaring paket-paket luar negeri untung fentanyl. (ran)

Video pilihan:

Senjata Pemusnah Massal yang Mengerikan Dikembangkan Tiongkok dan Sekutunya

https://www.youtube.com/watch?v=toL24dn8wYw

Investasi Tiongkok Memicu Kekhawatiran Keamanan Nasional, Israel Bentuk Badan Pengawasan

EpochTimesId
-
0
Investasi Tiongkok Memicu Kekhawatiran Keamanan Nasional, Israel Bentuk Badan Pengawasan

oleh Wu Ying

Sebagai akibat dari peringatan pejabat keamanan nasional Amerika Serikat, Israel telah meningkatkan upaya untuk membentuk regulator investasi asing antar-departemen untuk memperkuat pemeriksaan terhadap tujuan investasi perusahaan-perusahaan Tiongkok di industri teknologi Israel. Langkah ini guna mengakhiri ancaman terhadap keamanan nasional.

Beberapa bulan terakhir, Israel berencana untuk mendirikan organisasi antar-departemen baru yang mirip dengan Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) dengan peruntukannya adalah mengawasi transaksi bisnis sensitif yang melibatkan perusahaan asing.

Para pejabat AS dan Israel mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Israel telah meningkatkan upayanya untuk mendirikan regulator karena peringatan dari Penasihat Keamanan Gedung Putih John Bolton dan eksekutif intelijen Israel.

Pejabat kedua negara menyebutkan bahwa personel keamanan nasional sangat khawatir terhadap ekspansi investasi komunis Tiongkok di perusahaan-perusahaan Israel, terutama yang menghasilkan produk militer dan komersial, seperti drone dan kecerdasan buatan.

Selain itu, para pejabat keamanan khawatir bahwa pemerintah Tiongkok menggunakan perusahaan-perusahaan Israel untuk memperoleh rahasia tentang Amerika Serikat. Termasuk mentransfer teknologi Israel dan hak kekayaan intelektual ke Iran, musuh negara itu, dan memperoleh informasi sensitif melalui perusahaan-perusahaan yang berinvestasi dan dikendalikan oleh Tiongkok di Israel.

Kantor Perdana Menteri Israel sebagai pihak bertanggung jawab atas pembentukan regulator baru untuk mengawasi perusahaan asing. Akan tetapi mereka menolak mengomentari informasi ini.

Menurut laporan Pusat Penelitian IVC, investasi perusahaan Tiongkok di perusahaan teknologi Israel telah menunjukkan tren pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir.

Dalam tiga kuartal pertama tahun 2018, proporsi perusahaan Tiongkok yang mengakuisisi perusahaan teknologi milik negara mencapai 12%, dan jumlah yang diinvestasikan di perusahaan startup melebihi USD. 20 juta.

John Bolton dan pejabat AS lainnya dalam kunjungan baru-baru ini ke Israel memperingatkan bahwa investasi perusahaan Tiongkok dalam teknologi Israel mungkin menyembunyikan maksud intelijen. Para pejabat AS mengatakan mereka bersedia membantu Israel membentuk badan pengawasan investasi asing.

Seorang pejabat senior AS kepada Wall Street Journal mengatakan : “Kita semua khawatir bahwa komunis Tiongkok akan menggunakan perusahaan telekomunikasi mereka untuk mencuri hak kekayaan intelektual asing dan mengumpulkan informasi intelijen.”

Kekhawatiran Israel tentang investasi Tiongkok sudah mulai tahun 2015, ketika Shanghai International Port Group yang dikuasai komunis Tiongkok memperoleh kontrak 25 tahun untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan Haifa.

Baru-baru ini, pemerintahan Trump menuduh Huawei melakukan kegiatan spionase untuk komunis Tiongkok, serta dugaan penipuan dan pencurian rahasia dagang. Akibatnya, semakin memperburuk kekhawatiran Israel tentang investasi Tiongkok pada industri teknologi negara itu.

Efraim Halevy, mantan direktur Mossad mengatakan bahwa ancaman keamanan negara itu yang berasal dari investasi Tiongkok terutama produk dengan tujuan ganda yang paling mengkhawatirkan. Dia menganjurkan Israel untuk memperketat pengawasan di bidang keamanan nasional terhadap investasi Tiongkok di Israel.

Para pejabat AS telah mendesak Eropa dan negara sekutu lainnya untuk tidak menggunakan peralatan dan layanan Huawei.

Meskipun Huawei belum menduduki posisi penting di pasar Israel, namun Washington khawatir tentang industri teknologi Huawei di Israel. Huawei telah mendaftarkan perusahaannya di Israel yang bernama Toga Networks Ltd untuk mengembangkan beberapa teknologi yang berpotensi sensitif.

Sam Chester, seorang konsultan di Indigo Global di Tel Aviv mengatakan bahwa, beberapa perusahaan Israel tidak yakin apakah mereka akan mendapatkan dana dari Tiongkok, tetapi  yakin bahwa mereka tidak ingin sampai dikucilkan oleh Amerika Serikat. (Sin/asr)

Luncurkan Honeynet Project, Langkah BSSN Deteksi Ancaman Siber

EpochTimesId
-
0
Luncurkan Honeynet Project, Langkah BSSN Deteksi Ancaman Siber

Epochtimes.id- Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN)  telah  menggelar  media  gathering  yang dikemas dalam forum Cyber Corner pada Kamis (7/2/2019) di kawasan  Jakarta  Pusat.

Forum  Cyber  Corner  kali  ini  mengangkat  tema “Indonesia Dalam Melakukan Deteksi Ancaman Siber.” Forum  ini  juga  dilakukan  Launching  Website Honeynet Project dan penyerahan Laporan Tahunan Honeynet Project BSSN-IHP Tahun 2018 kepada perwakilan media.

Laporan   Tahunan   ini   bertujuan   untuk   memberikan   informasi   kepada   publik mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh BSSN dan IHP pada tahun 2018.

Selain itu, dalam  laporan  ini  terdapat  summary  report  mengenai  serangan  siber  yang  terjadi  di Indonesia, hasil pemantauan trafik dan deteksi serangan siber dan malware, analasis terhadap malware terbanyak yang menyerang Indonesia, pengenalan layanan publik portal Honeynet, serta penjelasan mengenai riset dan pengembangan Honeynet Project Indonesia.

Menurut BSSN, ancaman  siber  kini  mempunyai  spektrum  yang  sangat  lebar,  salah  satu  ancaman terbesar adalah malware. Sebagai contoh adalah serangan malware ransomware yang pernah  mengakibatkan  dua  rumah  sakit  di  Indonesia  lumpuh.

“Berkaca  pada  kasus tersebut dibutuhkan sistem maupun perangkat yang mumpuni dalam mendeteksi serta malacak serangan-serangan siber, yakni honeypot,” demikian rilis BSSN.

Honeypot (HP) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memikat penyerang. Sistem ini mempunyai fungsi dan memberikan interaksi yang sama dengan sistem yang aslinya sehingga   penyerang   tidak   menyadari   sudah   masuk   dalam   perangkap.   Penyerang dengan HP akan direkam sehingga informasi tersebut dapat menjadi sumber informasi penting dalam mempelajari teknik yang digunakan penyerang.

Berbeda  dengan  Intrusion  Detection  System  (IDS),  yang  memantau  semua  serangan yang  masuk  dalam  jaringan  (dari  semua  sumber  ke  semua  destinasi),  HP  hanya memantau  serangan  yang  dilakukan  pada  IP  address  yang  dipantau  oleh  HP.  Di Indonesia  terdapat  organisasi  yang  menangani  honeynet  yaitu  Indonesia  Honeynet Project (IHP) yang berdiri sejak 2012.

Sebagaimana  diketahui,  BSSN  merupakan  revitalisasi  dari  Lembaga  Sandi  Negara, Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII), dan Direktorat  Keamanan  Informasi,  Direktorat  Jenderal  Aplikasi  dan  Informatika  (Ditjen Aptika) – Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berkaitan dengan hal tersebut, pada bulan  Agustus  2018  BSSN  diamanatkan  untuk  menjalankan  Honeynet  Project  yang merupakan hasil kerja sama dan joint research BSSN dengan IHP.

Sejak  tahun  2014  hingga  tahun  2018,  sensor  HP  telah  dipasang  pada  21  titik  yang tersebar pada enam provinsi di Indonesia. Pada tahun 2018 juga telah dilakukan kegiatan workshop   dan   seminar   Honeynet   di   Universitas   Syiah   Kuala   di   Nangroe   Aceh Darussalam,  dan  Swiss  German  University  di  Tangerang.

Hingga kini pemasangan 170 titik HP di 34 provinsi sebagai sistem deteksi ancaman siber nasional dilakukan bertahap sampai tahun 2023. Diharapkan dengan adanya pemasangan sensor HP di 170 titik yang tersebar di 34 provinsi tersebut, dapat mengantisipasi bentuk-bentuk serangan siber khususnya perkembangan malware di Indonesia. (asr)

Nikmatnya Masa Pensiun Pejabat Komunis Tingkat Tinggi di Tengah Perlambatan Ekonomi Tiongkok

admin
-
0
Nikmatnya Masa Pensiun Pejabat Komunis Tingkat Tinggi di Tengah Perlambatan Ekonomi Tiongkok

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2018 telah turun ke tingkat tahunan paling lambat sejak tahun 1990. Bahkan media yang dikelola pemerintah Tiongkok telah memuat artikel yang menguraikan kesengsaraan serius ekonomi Tiongkok: penumpukan utang lokal, krisis pinjaman peer to peer (P2P) yang kerap terjadi, pasar perumahan yang goyah, penurunan pasar saham, dan meningkatnya pengangguran.

Pada Januari tahun ini, ketika berbicara pada pertemuan eksekutif Dewan Negara yang mirip kabinet, perdana menteri Tiongkok Li Keqiang memperingatkan bahwa setiap orang harus bersiap-siap untuk “hidup sederhana” dihadapkan pada ekonomi yang keras. Akan tetapi hal itu bukan masalah untuk para pejabat komunis berpangkat tinggi. Mereka telah dijamin kehidupan pensiun yang makmur dan bebas dari rasa khawatir.

Media yang bermarkas di Hong Kong, Phoenix Television, pernah mengungkapkan dalam sebuah segmen di program televisinya, “Pos Pengamatan Situasi Militer” (Observation Post of Military Situation), sebuah daftar tentang tunjangan-tunjungan pensiun yang diterima para pejabat tinggi Tiongkok.

Daftar lengkap tentang tunjangan tersebut mengungkapkan betapa banyak perlakuan khusus yang mereka terima.

Pejabat pemerintah pusat memiliki kehidupan pasca pensiun yang paling nyaman, dengan layanan kesehatan gratis; seorang sopir fulltime, pengawal pribadi (body guard), dan tenaga medis yang ditunjuk; selain liburan resort berbayar empat kali setahun di dalam negeri, masing-masing hingga tiga minggu. Tidak ada batasan jumlah anggota keluarga yang bisa dibawa oleh pejabat pensiunan tersebut.

Saat bepergian dengan pesawat, mereka diperbolehkan dua hingga empat kursi di kelas satu atau kelas bisnis. Bandara diminta untuk menjadwalkan waktu keberangkatan pesawat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan khusus dari pejabat pensiunan tersebut.

Saat bepergian dengan kereta api, mereka dijamin kursi di kompartemen tidur empuk, kemudian ditemani oleh tiga sedan atau dua bus wisata setelah tiba di tujuan.

Mereka dapat menginap di suite hotel mewah, sementara semua biaya makanan dan minuman diganti.

Saat membeli rumah, mereka juga mendapat manfaat, menerima subsidi untuk setiap 220 meter persegi ruang tinggal.

Kader-kader tingkat provinsi dan tingkat kementerian mendapatkan manfaat yang sama, dengan rombongan staf yang sama yang menyertai mereka dan tunjangan perjalanan yang sama. Mereka dijamin menginap di hotel bintang empat atau lima.

Selain manfaat yang tercantum di atas, kader tingkat provinsi dan menteri, rata-rata, semua menerima sekitar 1,12 juta yuan (sekitar US$166.000) kesejahteraan dan tunjangan-tunjangan tambahan (tidak termasuk pensiun mereka dan anggaran biaya tambahan yang mereka terima berdasarkan pangkat atau jabatan resmi mereka) . Untuk kader-kader tingkat wakil provinsi dan wakil menteri, rata-rata kesejahteraan dan tunjangan-tunjangan mereka adalah sekitar 930.000 yuan (sekitar US$137.931) per orang.

Menurut statistik resmi, ada total 3.742 kader pensiunan tingkat provinsi dan menteri di Tiongkok, dan 27.435 kader tingkat wakil provinsi dan wakil menteri pensiunan. Banyak dari mereka memilih untuk tinggal di kota-kota tingkat atas seperti Zhuhai, Shenzhen, dan Shanghai, atau kota-kota dengan tempat wisata indah seperti Suzhou dan Hangzhou.

Di Provinsi Guangdong saja, pengeluaran untuk mobil para kader tingkat wakil provinsi dan menteri berjumlah lebih dari 112 juta yuan (sekitar US$16,6 juta) per tahun, menurut Phoenix Television.

Pengeluaran ini menjadi biaya besar bagi otoritas-otoritas pemerintah.

Namun para sarjana yang mengkritik tanggung jawab fiskal Partai Komunis Tiongkok telah dibungkam. Yang Shaozheng, mantan profesor di Universitas Guizhou, telah dipecat pada Agustus tahun lalu setelah menulis di media sosial bahwa para kader Partai tidak menghasilkan kekayaan sosial, akan tetapi mengandalkan pendapatan fiskal Tiongkok untuk menikmati kehidupan yang baik, menurut laporan Radio Free Asia pada 17 Agustus 2018.

Yang telah memperkirakan bahwa karena ada 20 juta pejabat Partai di pemerintahan dan organisasi non-pemerintah, biaya buat masyarakat digunakan untuk membayar gaji mereka dan pengeluaran lain diperkirakan sekitar 20 triliun yuan (sekitar US$2,97 triliun). Jika ini terus berlanjut, masyarakat pada akhirnya akan runtuh, Yang meramalkan.

“Itu setara dengan beban per kapita 15.000 yuan (sekitar US$2.224),” tulisnya dalam sebuah artikel yang ditulisnya untuk NTD, media penyiaran satu group dengan media yang berbasis di New York, The Epoch Times. (ran)

Video pilihan:

Senjata Pemusnah Massal yang Mengerikan Dikembangkan Tiongkok dan Sekutunya

https://www.youtube.com/watch?v=toL24dn8wYw

Skandal Medis Kembali Terjadi di Tiongkok

EpochTimesId
-
0
Skandal Medis Kembali Terjadi di Tiongkok

Wailaike.net/ VOA

Skandal medis kembali terjadi di Tiongkok. Menurut laporan, cairan imunoglobulin yang diproduksi oleh Shanghai Xinxing Pharmaceutical Co, Ltd diduga terinfeksi HIV. Jumlah botol cairan untuk suntikan imunisasi yang saat ini terinveksi diketahui mencapai lebih dari 12.000 botol.

Setelah berita itu tersebar, masyarakat yang panik meneruskan berita melalui akun Weibo, tetapi takut dengan penyebaran beritanya yang semakin meluas, pihak berwenang segera melakukan pemblokiran.

Pada saat yang sama, pemerintah Tiongkok mengeluarkan sinyal yang bernada kontradiktif, di satu sisi mengharuskan semua unit yang terkait untuk segera menghentikan dan meretur produk termaksud. Namun, di sisi lain mereka mengatakan bahwa risiko terinfeksi HIV melalui obat ini sangat rendah, tampaknya mereka berusaha untuk menenangkan kepanikan masyarakat.

Mengapa skandal medis semacam ini acap terjadi di Tiongkok, dari vaksin palsu hingga suntikan yang terkontaminasi. Apa dampaknya terhadap kredibilitas pemerintah ?

Tiga orang tamu yang berpartisipasi dalam diskusi masing-masing adalah : Wei Bizhou, wakil pemimpin redaksi ‘World Journal’ AS, Chen Pokong, seorang penulis politik, Xia Ming, profesor ilmu politik di City University of New York, Amerika Serikat.

Chen Pokong mengatakan bahwa cukup dengan 2 kalimat untuk menyimpulkan masalah vaksin, yakni, ada beberapa hal yang dapat dikelola oleh pemerintah, tetapi beberapa hal tidak dapat dikelola oleh pemerintah. Apa pun yang melibatkan kesehatan rakyat, seperti vaksin palsu, susu bubuk beracun, suntikan beracun dan sebagainya, tidak dapat dikelola pemerintah karena tidak membahayakan keamanan rezim.

Oleh karenanya, hal serupa masih akan terus bermunculan di kemudian hari. Selama tidak ada pengawasan dan tidak ada independensi peradilan, masalah seperti itu selamanya tidak dapat diatasi.

Chen Pokong mengatakan bahwa tanggapan dari perusahaan Shanghai Xinxing Pharmaceutical Co., Ltd. hanyalah berupa bersedia mengembalikan secara penuh biaya imunisasi jika pasien nantinya terinfeksi HIV gara-gara menggunakan cairan suntikan mereka.

Tidak diragukan lagi ini adalah lelucon besar bagi 1,3 miliar penduduk Tiongkok. Meskipun begitu, pharmasi tersebut masih menolak mengaku kesalahan dan tidak bersedia menyebutkan masalah tanggung jawab hukum, kompensasi ekonomi, dan tanggung jawab kemanusiaan.

Sekalipun keburukannya sudah terkuak, tetapi mereka masih menolak untuk menerima kesalahan dan menolak untuk menerima tanggung jawab. Organisasi bisnis dengan tujuan semata untuk mendapatkan keuntungan juga telah meniru pemikiran dan perilaku Partai Komunis Tiongkok yang menganggap dirinya paling besar, agung dan benar.

Perusahaan Pharmasi yang didirikan pada tahun 2000 itu dahulunya adalah lembaga penelitian milik Tentara Pembebasan Rakyat yang direstrukturisasi guna kepentingan komersial.

Meskipun pemerintah pernah menolak mereka untuk mengimpor suntikan semacam itu, tetapi akhirnya dihalalkan juga dengan mencampurkan kepentingan internal dan memonopoli keuntungan melalui kekuasaan. Apalagi laba bersih perusahaan bisa mencapai 55 % dengan menggunakan cara monopoli dan memaksimalkan eksploitasi konsumen.

Chen mengatakan bahwa di negara-negara demokratis hampir tidak ada masalah medis berskala besar seperti ini, kecuali di Tiongkok yang acap kali muncul. Kemarahan atau gebrak meja para petinggi dalam menghadapi insiden semacam itu hanyalah sandiwara. Karena masalahnya terletak di kelembagaan.

Di Barat, tidak ada media yang menutup-nutupi, dan peradilan tidak mencakup pemerintah, sebaliknya media secara aktif memberikan laporan, dan pemerintah mendukung kepentingan rakyat, pengadilan memimpin masalah keadilan. Dengan demikian, kepentingan komersial mengikuti aturan yang digariskan, dan stabilitas sosial lebih terjamin.

Tiongkok justru kebalikan, media, pengadilan, dan pemerintah satu nada satu irama. Gembar-gembor independensi peradilan berlawanan dalam praktiknya. Mimpi-mimpi mereka yang berniat  mendukung diktator berulang kali mengalami kehancuran yang secara bertahap membuat mereka untuk berbaris di pihak oposisi dan akhirnya menjadikan mereka objek yang harus ditekan demi stabilitas. Kecuali mereka sepenuhnya sadar, jika tidak mereka hanya bisa menjadi korban jasmani dan rohani yang abadi.

Wei Bizhou mengatakan bahwa sejauh ini, belum diketahui bagaimana kronologisnya sehingga kejadian tersebut terkuak. Jika tidak salah, Jiangxi yang paling awal mengirimkan pesan yang menyebutkan bahwa mereka yang diberitahu oleh Komisi Kesehatan dan Keluarga Berencana Tiongkok bahwa seorang bayi dinyatakan positif HIV setelah menerima suntikan imunisasi.

Suntikan itu kemudian diuji dan juga menunjukkan positif. Namun, tidak diketahui apakah ada hubungan yang diperlukan antara keduanya. Kemudian, dikatakan bahwa keduanya (jarum dan vaksin) tidak terbukti positif setelah dites kembali. Entah pengujian mana yang dianggap tidak benar.

Dikatakan bahwa lebih dari 12.000 produk suntikan itu telah diturunkan dari rak penjualan. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak berwajib tentang bayi itu yang  bermasalah atau cairan injeksi. Jika tidak ada unit netral dan adil yang memberikan klarifikasi. entah kepada pihak mana rakyat Tiongkok harus menaruh kepercayaan dan apa yang harus dipercaya ? Bagaimana cara percaya ? Di mana kredibilitas pemerintah Tiongkok ?

Wei Bizhou mengatakan bahwa masalah dalam industri farmasi Tiongkok telah ada sejak lama karena kurangnya persaingan, dan tidak ada kompensasi hukum, tidak adanya independensi peradilan. Masalah besar di Tiongkok tinggal diatasi dengan membayar ganti rugi berupa uang tanpa harus dengan nyawa. Hal ini menyebabkan perusahaan mana pun menjadi tidak bermoral.

Apalagi Shanghai Xinxing Pharmaceutical Co., Ltd. ini adalah perusahaan nasional, lebih mudah untuk mengabaikan tanggung jawabnya. Pemerintah Tiongkok tidak mengizinkan partisipasi eksternal dalam persaingan.

Jika saja peralatan medis AS dapat memasuki pasar Tiongkok, itu dapat menembus monopoli dan memungkinkan masyarakat untuk menggunakan produk asing secara aman dan tenang, karena perusahaan asing memiliki rasa tanggung jawab, ada jaminan, dan layanan pendukung. Ketika makanan dan perawatan medis suatu negara kehilangan kepercayaan masyarakat berarti pemerintah lalai dan tidak berfungsi.

Wei Bizhou percaya bahwa litigasi medis tidak mungkin dilakukan di Tiongkok karena pengacara telah menjadi objek yang harus ditekan demi stabilitas. Situasi serupa bila terjadi di AS, konsumen individu dengan potensi lemah pasti dapat memenangkan tuntutan terhadap  perusahaan besar sekalipun melalui peradilan independen. Membuat perusahaan itu bangkrut karena membayar ganti rugi. Akibatnya, perusahaan mana pun harus berhati-hati ketika berhadapan dengan kepentingan konsumen.

Apakah insiden di Tiongkok saat ini hanya perbuatan yang membuat kekacauan atau maksud lainnya, masih belum diketahui. Namun, pemerintah belum memberikan tanggapan termasuk jawaban yang jelas tentang sumber masalah.

Xia Ming mengatakan bahwa globulin terinfeksi virus HIV mungkin bukan insiden yang berdiri sendiri. Di masa lalu, ada insiden serupa seperti vaksin beracun dan susu bubuk tercemar. Ini dinilai bahwa masyarakat Tiongkok yang saling merugikan menjadi bahaya bagi semua orang.

Untuk krisis publik semacam ini, model penanganan yang dilakukan pemerintah tidak pernah berubah yakni menutup mulut orang terlebih dahulu, kemudian investigasi kotak hitam, dan akhirnya menarik kesimpulan bahwa itu tidak menyakitkan, dan diam-diam menurunkan produk dari rak penjual, menghancurkan bukti, selesai !

Xia Ming mengatakan bahwa tanggapan Shanghai Xinxing Pharmaceutical Co, Ltd sangat aneh. Dia mengatakan bahwa jika menemukan produk mereka terinfeksi virus HIV maka uangnya akan sepenuhnya dikembalikan. Mereka sama sekali tidak menyinggung soal tanggung jawab pidana. Karena pada dasarnya tidak ada tanggung jawab yang akan dituntut di bawah sistem komunis Tiongkok.

Antar pengurus perusahaan nasional dengan pejabat pemerintah terjadi kongkalikong adalah hal biasa. Jika rakyat protes, maka itu dianggap upaya menghasut, sebagai tindakan subversif terhadap rezim. Insiden seperti susu bubuk tercemar, vaksin beracun, penyalahgunaan hukuman mati, kamp kerja paksa dan lainnya, itu semua bagaikan tekanan yang terus dihimpun ke dalam tangki yang bernama Tiongkok, lambat atau cepat pasti akan meledak. (Sin/asr)

Gugatan Hukum Hong Kong Menantang Ambisi ‘One Belt, One Road’ Tiongkok di Djibouti

admin
-
0
Gugatan Hukum Hong Kong Menantang Ambisi ‘One Belt, One Road’ Tiongkok di Djibouti

Upaya Beijing untuk merebut kendali atas fasilitas pelabuhan utama di Djibouti berada di bawah pengawasan setelah gugatan hukum diajukan di pengadilan Hong Kong yang memperebutkan hak untuk mengoperasikan situs tersebut.

Pelabuhan Doraleh, yang terletak di sepanjang Laut Merah, sangat penting bagi ambisi Tiongkok untuk memperluas pengaruh geopolitiknya di seluruh dunia di bawah inisiatif kebijakan luar negerinya, “One Belt, One Road” (OBOR).

DP World, pengelola pelabuhan global yang berkantor pusat di Dubai, menuntut China Merchants Port Holdings yang berbasis di Hong Kong, anak perusahaan China Merchants Group milik negara, karena diduga sedang menekan pemerintah Djibouti untuk mencabut hak eksekutif perusahaan Dubai dalam menjalankan Terminal Peti Kemas Doraleh tersebut, menurut dokumen pengadilan baru-baru ini yang telah diperoleh FactWire, sebuah kantor berita investigasi yang berbasis di Hong Kong.

DP World, yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tingkat Pertama Hong Kong pada Agustus 2018, berpendapat bahwa perusahaan Tiongkok itu telah menyebabkan pemerintah Djibouti melanggar perjanjian konsesi 30 tahun, efektif sejak 2004, yang memungkinkannya mengoperasikan terminal tersebut, disertai dengan pilihan untuk dua pembaruan 10 tahunan.

Berdasarkan perjanjian itu, sebuah perusahaan patungan bernama Doraleh Container Terminal SA (DCT) telah didirikan untuk mengembangkan dan mengoperasikan terminal tersebut, dengan pemerintah Djibouti memegang 66,66 persen saham DCT dan sisanya dimiliki DP World, melalui anak perusahaannya Dubai International Djibouti FZE (DID).

Menurut FactWire, Djibouti mulai menyatakan ketidakpuasannya dengan DP World pada tahun 2009, dengan mengatakan bahwa perjanjian konsesi tersebut “telah memberi perusahaan asing peluang untuk menentang kepentingan mendasar Republik Djibouti dengan menghambat proses pembangunan ekonomi dan sosialnya.”

Pihak berwenang Djibouti akhirnya menjual 23,5 persen sahamnya di DCT ke China Merchants Port Holdings pada tahun 2013, menurut dokumen pengadilan, sebuah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian konsesi tersebut.

Kemudian, pada tahun 2014, pemerintah Djibouti memberikan izin kepada China Merchants Port Holdings untuk membangun Pelabuhan Multiguna Doraleh baru, yang terletak di sebelah pangkalan militer Beijing yang baru didirikan di Djibouti. Ini adalah pelanggaran yang lain dari perjanjian konsesi, DP World mengatakan. Port serbaguna itu mulai beroperasi pada tahun 2017.

Pelabuhan Multiguna Doraleh adalah bagian penting dari rencana “One Belt, One Road”, yang berfungsi sebagai gerbang perdagangan ke Asia dan Timur Tengah. Inisiatif ini secara keseluruhan bertujuan untuk membangun rute perdagangan yang berpusat di Beijing melalui pembiayaan proyek-proyek infrastruktur seperti pelabuhan, kereta api, dan jembatan di seluruh dunia.

Pada bulan Februari 2018, Djibouti tiba-tiba memerintahkan nasionalisasi Terminal Peti Kemas Doraleh, dengan menempatkan terminal tersebut di bawah kendali perusahaan manajemen milik pemerintah.

Menurut Al Jazeera, Djibouti telah berpendapat bahwa pengalihan kontrol terminal tersebut diperlukan karena perjanjian konsesi dengan DP World berisi unsur-unsur yang melanggar kedaulatan negara.

Namun para pejabat AS khawatir bahwa penyitaan oleh pemerintah tersebut berarti kendali terminal dapat dipindahkan ke Tiongkok, untuk tanggung jawab negara Afrika yang memiliki utang besar.

Senator AS, Chris Coons dan Marco Rubio, mengatakan dalam sebuah surat kepada sekretaris negara dan pertahanan pada November 2018: “Kontrol Tiongkok terhadap Doraleh [Terminal Peti Kemas] dapat memungkinkannya untuk menghalangi operasi-operasi militer AS di Tanduk Afrika, serta sekutu-sekutu AS,” menambahkan bahwa “fasilitas ini sangat penting untuk memastikan aliran bebas perdagangan maritim dan keberhasilan operasi-operasi anti terorisme dan intelijen terhadap kelompok-kelompok ekstremis.”

Djibouti menjadi tuan rumah pangkalan militer negara-negara yang meliputi Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, dan Jepang.

Menanggapi penyitaan Djibouti, DP World mengajukan gugatan terhadap Djibouti di London. Berbulan-bulan kemudian, pada bulan September, Pengadilan Tinggi Inggris dan Wales mengeluarkan perintah yang melarang Djibouti mencampuri manajemen DP World dalam usaha patungan dengan DCT, menurut siaran pers oleh pemerintah Dubai. (ran)

Video pilihan:

Di Balik Gelontoran Dana Tiongkok untuk Afrika, Ekonomi ataukah Politis

https://www.youtube.com/watch?v=abxt-0TXluE&t=7s

Kunjungan Petinggi Pentagon ke Afghanistan di Tengah Dorongan Perdamaian

EpochTimesId
-
0
Kunjungan Petinggi Pentagon ke Afghanistan di Tengah Dorongan Perdamaian

Bowen Xiao

Epochtimes.id- Seorang pejabat tinggi Pentagon menggelar kunjungan mendadak ke Afghanistan pada 11 Februari 2019. Agenda ini bertujuan bertemu dengan para komandan AS dan pemimpin Afghanistan di tengah dorongan baru perdamaian dengan Taliban. Langkah ini bersamaan ketika pemerintahan Trump berusaha untuk mengakhiri perang 17 tahun – yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat.

Sejauh ini belum ada perintah langsung untuk mengurangi pasukan AS di Afghanistan sebagaimana diungkapkan oleh penjabat Menhan AS Patrick Shanahan, yang baru saja menggelar kunjungan. Sejumlah pejabat mengatakan penarikan pasukan adalah rencana teratas dalam daftar tuntutan Taliban dalam perundingan damai.

Washington sedang mencoba untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan Taliban, yang telah menolak untuk bernegosiasi.

“Rakyat Afghanistan harus memutuskan seperti apa rupa Afghanistan. Ini bukan tentang A.S., ini tentang Afghanistan, “Shanahan mengatakan kepada wartawan yang bepergian bersamanya dari Washington.

Presiden Donald Trump telah lama mendorong mengakhiri kehadiran AS yang mahal di Afghanistan. Pada bulan Desember, ia mengumumkan penarikan 2.000 tentara AS dari Suriah, dengan alasan kekalahan kelompok teroris ISIS dan pasukan AS tidak lagi diperlukan di sana. Seorang juru bicara Departemen Pertahanan mengkonfirmasi pada 11 Januari bahwa koalisi telah memulai proses penarikan tentara.

“Saya mewarisi kekacauan total di Suriah dan Afghanistan, ‘Perang Tanpa Akhir’ dari pengeluaran dan kematian tanpa batas,” kata Trump di Twitter pada 1 Februari.

“Selama kampanye saya, saya mengatakan, dengan sangat kuat, bahwa perang ini akhirnya harus berakhir. Kami menghabiskan $ 50 Miliar per tahun di Afghanistan dan telah memukul mereka dengan keras sehingga kami sekarang berbicara tentang perdamaian. ”

Selama kunjungannya, Shanahan terbang ke sebuah pangkalan militer di mana ia bertemu dengan pasukan komando Afghanistan, yang dianggap sebagai elemen yang paling mampu dari militer Afghanistan.

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa pasukan komando yang dilatih AS semakin ofensif terhadap Taliban. Amerika Serikat telah menghabiskan $ 6 triliun untuk perang pasca 11/9 di Timur Tengah, menurut Institut Urusan Internasional dan Publik Watson.

Zalmay Khalilzad, utusan khusus pemerintah untuk pembicaraan damai Afghanistan, mengatakan pada 8 Februari bahwa meskipun pembicaraan masih dalam tahap awal, ia berharap kesepakatan dapat dibuat pada Juli. Saat itulah Afghanistan dijadwalkan mengadakan pemilihan presiden.

Dalam pidato kenegaraannya minggu lalu, Trump mengatakan dia telah “mempercepat” negosiasi untuk mencapai penyelesaian politik di Afghanistan. “Ketika kita membuat kemajuan dalam negosiasi ini, kita akan dapat mengurangi kehadiran pasukan kita dan fokus pada kontra-terorisme,” kata Trump.

“Kami tidak tahu apakah kami akan mencapai kesepakatan – tetapi kami tahu bahwa setelah dua dekade perang, waktunya telah tiba untuk setidaknya mencoba perdamaian.”

Sementara itu, para pejuang ISIS di Suriah timur telah dipaksa ke dalam wilayah titik kecil dengan keluarga mereka. Didukung oleh 2.000 tentara AS, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi mengatakan mereka berada dalam pertarungan terakhir melawan ISIS setelah membantu mengusir kelompok tersebut dari kota-kota dan kota-kota yang pernah membentuk kekhalifahan yang memproklamirkan diri di Suriah timur.

SDF pada akhir bulan lalu mengatakan bahwa kehadiran para istri dan anak-anak para pejuang berarti bagi milisi yang didukung AS. Mereka tidak dapat meluncurkan badai habis-habisan di kantong itu dan sebaliknya harus menggunakan taktik yang lebih terukur dan tepat.

Shanahan mengambil alih sebagai menteri pertahanan sementara pada 1 Januari setelah Jim Mattis mengajukan pengunduran dirinya pada Desember lalu. Pandangan Shanahan tentang perang Afghanistan tidak banyak diketahui. Dia mengatakan akan menggunakan kunjungan minggu ini untuk menginformasikan pemikirannya dan untuk melaporkan kembali ke Trump

Setelah pengunduran diri Mattis, Trump mengatakan dia tidak senang dengan cara Mattis menangani Afghanistan. Sejak itu, pemerintah mengatakan telah mencapai “kerangka kerja” sementara untuk perundingan damai yang lebih penuh dengan Taliban.

Jenderal Joseph Votel, komandan Komando Pusat AS, mengatakan dalam kesaksian di depan Kongres pekan lalu bahwa pembicaraan saat ini antara AS dan negosiator Taliban adalah “peluang nyata pertama kami untuk perdamaian dan rekonsiliasi sejak perang dimulai.” (asr)

Associated Press berkontribusi pada laporan ini/The Epochtimes

Media Tiongkok Secara Tidak Langsung Meragukan Batas Waktu Kesepakatan Perdagangan

admin
-
0
Media Tiongkok Secara Tidak Langsung Meragukan Batas Waktu Kesepakatan Perdagangan

Rezim Tiongkok secara tidak langsung mempertanyakan ketegasan tentang tenggat waktu 1 Maret untuk Beijing dan Washington dalam mencapai kesepakatan perdagangan, ketika babak baru pembicaraan perdagangan antara kedua negara tersebut dimulai.

Pada 10 Februari, beberapa outlet media yang dikelola pemerintah menerbitkan kembali sebuah opini yang mengatakan bahwa tenggat waktu 1 Maret adalah “topik opini publik yang dibuat oleh pihak AS,” dan bahwa itu bisa diundur ke tanggal sesudahnya, seperti 1 Mei.

Artikel opini itu sendiri, bukan pernyataan resmi oleh rezim Tiongkok, pertama kali dipublikasikan di akun media sosial bernama “Taoran Notes” pada aplikasi pengiriman pesan populer WeChat pada 10 Februari. Taoran Notes dioperasikan oleh surat kabar yang dikelola pemerintah, Economic Daily. Artikel tersebut kemudian diposting kembali oleh sejumlah outlet media yang dikelola pemerintah termasuk People’s Daily dan Beijing Daily, yang memberikan isyarat dukungan resmi untuk posisi ini.

Kedua negara saat ini sedang mencoba untuk menegosiasikan kesepakatan perdagangan sebelum 1 Maret, ketika tarif-tarif AS untuk impor Tiongkok senilai US$200 miliar dijadwalkan meningkat menjadi 25 persen dari 10 persen saat ini.

Batas waktu tersebut telah dinegosiasikan antara Presiden Donald Trump dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping setelah menyetujui perdamaian sementara gencatan tarif selama 90 hari saat pertemuan di sela-sela KTT G-20 di Argentina pada 1 Desember.

“Semua orang fokus pada apakah Tiongkok dan Amerika Serikat dapat mencapai kesepakatan atau pemahaman tentang perdagangan menjelang 1 Maret,” bunyi artikel opini tersebut.

“Tetapi pada kenyataannya, pada pertanyaan ini, orang mungkin telah jatuh ke dalam perangkap ‘pengaturan agenda’ oleh Amerika Serikat,” lanjut artikel tersebut. “Gagasan tenggat waktu 1 Maret sebenarnya adalah alat yang digunakan untuk melanjutkan pembicaraan perdagangan Tiongkok-AS.”

Artikel itu masih terus mengecilkan arti penting tenggat waktu tersebut: “Jika pembicaraan berjalan baik, tetapi kesepakatan tidak dapat dicapai pada 1 Maret karena masalah teknis, maka seharusnya tidak ada masalah untuk ditunda selama dua bulan lagi, Umpamanya, seharusnya akan menjadi baik untuk diperpanjang hingga 1 Mei,” bunyi artikel.

Kutipan tersebut beredar di media sosial Tiongkok tepat sebelum kedua negara dijadwalkan untuk melanjutkan pembicaraan perdagangan di Beijing.

Diskusi tingkat kerja antara pejabat-pejabat perdagangan Tiongkok dengan AS dimulai 11 Februari, dengan pihak AS dipimpin oleh wakil perwakilan perdagangan Jeffrey Gerrish.

Diskusi-diskusi tingkat tinggi telah dijadwalkan akhir pekan ini, di mana perwakilan perdagangan AS Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He.

Kedua belah pihak membuat gerakan optimis masuk ke putaran pembicaraan terbaru ini.

Konselor senior Gedung Putih Kellyanne Conway, dalam wawancara dengan Fox News pada 11 Februari, menyatakan keyakinannya bahwa kedua negara semakin dekat dengan perjanjian perdagangan. Sisi Tiongkok juga berharap “untuk melihat hasil yang baik,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying pada konferensi pers di Beijing pada hari yang sama.

Rezim Tiongkok telah berusaha mengecilkan makna batas waktu 1 Maret sejak pertemuan puncak G-20.

Segera setelah KTT, pernyataan-pernyataan resmi dan laporan-laporan dari media pemerintah Tiongkok tidak merujuk pada batas waktu 90 hari untuk negosiasi-negosiasi. Namun, beberapa outlet telah mulai mengarahkan perhatian tentang tenggat waktu tersebut sesudahnya.

Sebaliknya, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan pada 1 Desember yang mengatakan Trump dan Xi telah sepakat untuk mencapai kesepakatan “dalam 90 hari ke depan,” mencatat secara eksplisit bahwa kenaikan tarif AS untuk impor Tiongkok akan mulai berlaku “jika sampai akhir dari periode waktu ini, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan.”

Lighthizer mengklarifikasi pada bulan Desember bahwa 1 Maret adalah “saat terakhir yang sulit.” (ran)

Video pilihan:

Dilema Tiongkok Hadapi Dialog Dagang Amerika Serikat

https://www.youtube.com/watch?v=2dUZ68R81Eg

Perkuat Koordinasi dan Sinkronisasi, Menko Puan Kumpulkan Menteri dan Lembaga Bidang PMK

EpochTimesId
-
0
Perkuat Koordinasi dan Sinkronisasi, Menko Puan Kumpulkan Menteri dan Lembaga Bidang PMK

Epochtimes.id- Tahun 2019 ini, Pemerintah telah menetapkan tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dan memprioritaskan agenda pembangunan manusia dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan terdapat Prioritas Nasional dan 12 Program Prioritas yang terkait dengan bidang Pembangunana Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Tahun 2019 ini juga merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMN 2015-2019, oleh karena itu seluruh Kementerian dan Lembaga, harus dapat memastikan dan menuntaskan capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

“Oleh karena itu, saya mengundang komitmen dan kerja bersama kita, Kementerian-kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, untuk dapat menjalankan RKP 2019, secara efektif dan selalu berkoordinasi, baik dalam lingkup Kementerian maupun lintas Kementerian dan Lembaga,” kata Menko PMK, Puan Maharani, dalam acara Kick Off Meeting Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Tahun 2019 di ruang rapat utama lt.7 gedung Kemenko PMK, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Dalam sambutannya, Menko PMK memaparkan bahwa untuk bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, indikator makro yang digunakan adalah 1) Pengurangan Angka Kemiskinan, 2) Gini Rasio, dan 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat mencakup KIS, KIP, Bidikmisi, Bansos Pangan, PKH, Dana Desa, dan Pelayanan Ibadah Haji.  Untuk angka kemiskinan, telah mengalami penurunan, yaitu dari 11,25% pada tahun 2014 menjadi 9,66% pada tahun 2018.

Capaian pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dapat menyentuh angka 1 digit. Angka Gini Rasio juga turun dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,384 pada tahun 2018. IPM lalu mengalami peningkatan, yaitu dari 68,90 pada tahun 2014, menjadi 70,81 pada tahun 2017, dan untuk pertama kalinya masuk dalam negara dengan kategori “High Human Development.”

“Hal ini menunjukan pemerintah berhasil dalam mengarahkan program perlindungan sosial dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga kesejahteraannya meningkat,” kata Menko PMK lagi.

Program percepatan pembangunan SDM Indonesia lainnya, lanjut Menko PMK, juga dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasional, perluasan sasaran Bidikmisi, pengembangan manfaat LPDP untuk pelatihan dan riset, serta memperkuat riset dan inovasi nasional. “Kebijakan percepatan pembangunan SDM ini, mulai terlihat hasilnya,” tambah Menko PMK.

Peringkat Indonesia pada Global Talent Competitiveness Index yang diterbitkan INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires) diketahui meningkat dari posisi 86 di tahun 2014 ke peringkat 67 di tahun 2018. Kenaikan peringkat ini dipengaruhi nilai pada aspek akses pendidikan, tingkat keterampilan vokasi dan keahlian teknis.

Acara Kick Off Meeting Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Tahun 2019 ini turut dihadiri oleh K/L yang selama ini berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, antara lain Menkes, MenPPPA, Menpora, Menag, Mendes/PDT, Mendikbud, Kepala BNPB, Kepala LIPI, Kepala LAPAN, Kepala BPOM, Kepala Perpusnas, Kepala Batan, Kepala Arsip Nasional, dan para jajarannya masing-masing.

Acara ditandai pula dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan pencapaian sasaran dan target bidang PMK oleh para sekretaris K/L yang disaksikan langsung Menko PMK. (asr)

Amerika Kontak Pejabat Militer Venezuela Agar Meninggalkan Rezim Diktator

admin
-
0
Amerika Kontak Pejabat Militer Venezuela Agar Meninggalkan Rezim Diktator

EpochTimesId – Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap diktator Venezuela, Nicolás Maduro, Rezim yang ditentang secara luas oleh masyarakat Venezuela. Pemerintahan Donald Trump sudah secara langsung berkomunikasi dengan anggota militer Venezuela, dan mendesak mereka untuk meninggalkan rezim Maduro. Sebab, Amerika Serikat sedang menyiapkan sanksi baru terhadap negara Amerika Latin itu.

“Meskipun hanya dua anggota militer berpangkat tinggi yang telah meninggalkan rezim Maduro hingga saat ini, Amerika Serikat meyakini akan ada lebih banyak pembelotan di masa depan,” kata seorang pejabat senior AS kepada Reuters.

Pemerintahan Trump telah menjadi pendukung setia pemimpin oposisi Juan Guaido, yang mengklaim menjalankan perintah dan ketentuan konstitusi, dengan menyatakan dirinya sebagai presiden sementara negara itu, bulan lalu. Menyusul pengakuan resmi Amerika Serikat terhadap Guaido, hampir semua negara Amerika Latin, negara-negara Eropa utama, dan puluhan negara besar lainnya mengikuti langkah AS.

“Kami percaya ini adalah pasangan kerikil pertama sebelum kita mulai benar-benar melihat batu-batu besar bergulir dari bukit,” kata pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim. “Kami masih melakukan percakapan dengan anggota rezim Maduro sebelumnya, dengan anggota militer, meskipun percakapan itu sangat, sangat terbatas.”

Rincian lebih lanjut tentang tingkat diskusi yang diadakan tidak disediakan oleh pejabat. Militer Venezuela, yang terdiri dari empat cabang utama, Garda Nasional, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sangat penting bagi cengkraman diktator sosialis terhadap negara itu, yang, dalam beberapa tahun terakhir, telah melemah ketika dokumen-dokumen yang baru diperoleh, menunjukkan bahwa ribuan tentara telah meninggalkannya.

Terlepas dari meningkatnya tekanan internasional dan lokal, para pejabat militer Venezuela tetap setia kepada Maduro, karena kekayaan yang mereka peroleh sebagian besar dari korupsi, perdagangan narkoba, pendapatan minyak, dan pendapatan bisnis. Seorang laksamana AS mengatakan pada Komite Layanan Senat Angkatan Bersenjata baru-baru ini bahwa Venezuela memiliki sekitar 2.000 jenderal.

Eric Farnsworth, wakil presiden Dewan think tank Amerika di Washington, mengatakan pasukan keamanan Venezuela khawatir keluarga mereka akan menjadi sasaran jika mereka membelot. Dia mengatakan AS perlu sesuatu untuk mengatasi masalah itu.

“Itu tergantung pada apa yang mereka tawarkan,” kata Farnsworth kepada Reuters. “Apakah ada insentif yang dibangun ke dalam kontak-kontak ini yang setidaknya akan menyebabkan orang mempertanyakan kesetiaan mereka kepada rezim?”

Pendukung oposisi dalam demonstrasi melawan pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, pada 2 Februari 2019. (Carlos Barria/Reuters/The Epoch Times)

Pejabat AS mengatakan pemerintahan Trump menyiapkan lebih banyak kemungkinan sanksi terhadap Venezuela setelah putaran sebelumnya menargetkan puluhan pejabat militer dan pemerintah Venezuela, termasuk Maduro sendiri. Bulan lalu, pemerintah memberlakukan sanksi terhadap perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA, yang menurut Departemen Keuangan telah lama menjadi sarana korupsi bagi pejabat dan pengusaha Venezuela.

Sejauh ini, pemerintahan Trump belum memberlakukan apa yang disebut sanksi ‘sekunder’ yang akan menghukum perusahaan non-AS karena melakukan bisnis dengan pemerintah Venezuela atau perusahaan minyak mereka.

Maduro dilantik untuk masa jabatan ke-dua pada 10 Januari 2019, di tengah kecaman di seluruh dunia bahwa kepemimpinannya tidak sah dan bahwa pemilihan umum yang dimenanginya palsu. Dia pertama kali mendapatkan kekuasaan pada 2013 dan sekarang dalam masa jabatan keduanya. Guaido, sementara itu, telah menjanjikan pemilihan yang adil dan demokratis, serta menawarkan amnesti kepada pasukan militer Maduro.

Hampir 90 persen populasi Venezuela hidup di bawah garis kemiskinan dan lebih dari setengah keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan pokok mereka, menurut kelompok kemanusiaan Mercy Corps. PBB memperkirakan bahwa pada akhir 2019, akan ada 5,3 juta pengungsi dan migran Venezuela. Kebijakan sosialis yang diperkenalkan oleh Maduro dan pendahulunya, Hugo Chavez, telah melumpuhkan ekonomi negara kaya minyak yang pernah berkembang pesat. Jutaan orang eksodus dari negara itu. (BOWEN XIAO/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Bagaimana Nasib Dana Tiongkok yang Dipinjamkan kepada Venezuela yang Menghadapi Krisis Politik ?

EpochTimesId
-
0
Bagaimana Nasib Dana Tiongkok yang Dipinjamkan kepada Venezuela yang Menghadapi Krisis Politik ?

oleh Zhang Ting

Krisis politik di Venezuela tidak hanya mempengaruhi saraf komunis Tiongkok, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran besar dari rakyat Tiongkok.

Bagaimana dengan nasib pinjaman berjumlah puluhan miliar dolar yang diberikan oleh pemerintah kepada negara itu pada akhirnya akan menyusut atau bahkan tak bisa ditarik kembali dengan jatuhnya rezim Maduro.

Majalah online AS ‘The National Interest’ pada 10 Februari menerbitkan sebuah artikel yang menyebutkan pinjaman komunis Tiongkok yang didukung dengan pembayaran melalui minyak Venezuela mungkin akan menyusut seiring perubahan situasi politik negara tersebut.

Menurut laporan itu, secara teori, sumber daya minyak Venezuela yang besar sejak tahun 2007 telah dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh dana pinjaman dari komunis Tiongkok sampai puluhan miliar dolar.

Namun, minyak Venezuela ini bukan jaminan resmi untuk pinjaman, tetapi uang yang dihasilkan dari produksinya yang digunakan untuk membayar kembali pinjaman. Bagi kreditur di pihak Tiongkok yang terpengaruh oleh situasi politik Venezuela, minyak telah menunjukkan bentuk jaminan pinjaman yang semakin lemah.

Situasi politik Venezuela berdampak pada proyek OBOR Tiongkok

Laporan itu juga menyebutkan bahwa situasi ini menjadi contoh klasik dari “geoekonomi sulit” dan menyoroti fakta yakni di tengah kekacauan, bahkan jika Anda menaburkan banyak uang sekali pun, Anda tidak dapat membeli pengaruh strategis yang bertahan lama. Sebaliknya, pengaruh ini hanya bersifat sementara. Jika terjadi suatu peristiwa yang sulit dikendalikan oleh pemberi pinjaman, meskipun pengaruh itu tidak sepenuhnya hilang, ia akan berkurang dengan cepat dan tajam. Selain itu, pelajaran ini mungkin memiliki dampak yang besar terhadap proyek One Belt One Road (OBOR) mereka.

Dampak dari penurunan produksi minyak jangka panjang di Venezuela terhadap pinjaman asing telah diperburuk pula oleh berbagai kekuatan makro. Ketika harga minyak global menurun dan fluktuatif, situasi tersebut jelas memaksa Venezuela untuk menjanjikan lebih banyak minyak untuk membayar pinjaman, atau memaksa kreditur untuk memberikan pinjaman periode toleransi yang menambah biaya modalnya.

Industri minyak Venezuela yang jatuh ke dalam kekacauan sekarang menemui krisis politik yang serius. Pemimpin oposisi Juan Guaido yang diangkat sebagai presiden sementara Venezuela telah memperoleh dukungan penuh dari negara tetangganya Amerika Serikat untuk bersaing dengan Maduro.

Saat ini, komunis Tiongkok telah menemukan dirinya sedang berada dalam posisi yang sangat berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Ketika 10 tahun yang lalu, pinjaman yang diberikan kepada Venezuela itu tampaknya masuk akal dan efektif dalam pertimbangan kebutuhan minyak daratan Tiongkok yang luar biasa besar. Selain untuk membangun hubungan dengan Venezuela yang memungkinkan komunis Tiongkok diam-diam membangun pijakan di halaman belakang AS.

Menurut laporan itu bahwa hutang Venezuela kepada komunis Tiongkok sekarang berjumlah sekitar USD. 20 miliar. Mungkin angka tersebut belum sampai menjadi tantangan keuangan bagi komunis Tiongkok. Tetapi sampai Maduro mundur dari jabatan, dan pemerintah baru Venezuela meminta restrukturisasi hutang, itu akan menjadi peringatan dan pukulan yang menyakitkan bagi komunis Tiongkok, yaitu, memberikan pinjaman kepada negara yang belum stabil secara politik dan kurangnya aturan hukum memiliki risiko yang tinggi.

‘The National Interest’ berpendapat, jika Maduro meletakkan jabatan, kreditor utama Venezuela, terutama komunis Tiongkok dan Rusia, mungkin akan menghadapi penyusutan dana yang dipinjamkan. Pada 4 Februari, duta besar Venezuela untuk Amerika Serikat Carlos Vecchio mengatakan kepada Bloomberg bahwa pemerintah baru akan memenuhi kewajiban Venezuela untuk membayar hutang-hutang yang “legal”, tetapi belum diketahui apakah akan memenuhi ikatan “jaminan dengan minyak” itu.

Menurut Torino Capital, Hutang Venezuela sudah menumpuk, jumlah hutang dari kreditur asing pada akhir tahun 2018 diperkirakan mencapai USD. 157 miliar, atau sekitar 150 % dari PDB negaranya.

Komunis Tiongkok adalah salah satu kreditor asing terbesar di Venezuela dan menemukan dirinya sedang berada di persimpangan yang bakal menghantarkannya ke jalan restrukturisasi hutang. Pemerintah Venezuela yang baru bisa saja menganggap pinjaman yang diberikan komunis Tiongkok dengan menjaminkan sumber minyaknya adalah bentuk eksploitasi sumber daya yang merugikan rakyat Venezuela.

Oleh karena itu, komunis Tiongkok tidak ingin Venezuela berganti pemerintahan. Sejauh ini, ia telah secara terbuka mendukung rezim Maduro.

“Mereka khawatir setelah oposisi berkuasa maka mereka belum tentu mau mengakui perjanjian (masa lalu), atau mencari celah yang bisa dimanfaatkan”, kata Russ Dallen, managing partner Caracas Capital Markets.

Namun, Russ Dallen juga mengatakan bahwa dukungan Beijing untuk Maduro mungkin tidak bertahan lama. “Pihak komunis Tiongkok tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak mendapatkan tanggapan dari Maduro, dan situasinya masih terus memburuk,” katanya. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=-awjffyF_Ds

Turki Himbau Tiongkok Menutup Kamp Penahanan Warga Muslim Uighur

admin
-
0
Turki Himbau Tiongkok Menutup Kamp Penahanan Warga Muslim Uighur

ISTANBUL – Turki meminta Tiongkok untuk menutup kamp-kamp penahanan umat Islam, dengan mengatakan kamp-kamp itu, yang kabarnya menampung jutaan orang etnis Uighur, adalah “penghinaan besar bagi umat manusia.”

Pekan lalu, para aktivis hak-hak asasi manusia mendesak negara-negara Eropa dan Muslim untuk memimpin dalam penyelidikan PBB ke bagian dalam penahanan Tiongkok dan “indoktrinasi paksa” terhadap orang-orang Uighur, yang berbicara bahasa Turki, dan Muslim lainnya di wilayah jauh di barat laut Tiongkok dikenal sebagai Xinjiang.

“Kebijakan asimilasi sistematis terhadap orang-orang Turk Uighur yang dilakukan oleh pihak berwenang Tiongkok adalah penghinaan besar bagi umat manusia,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy dalam sebuah pernyataan pada 9 Februari.

“Bukan lagi rahasia bahwa lebih dari 1 juta tahanan bangsa Turk Uighur yang diberlakukan sewenang-wenang menjadi sasaran penyiksaan dan pencucian otak politik di kamp-kamp penahanan dan penjara-penjara,” kata Aksoy.

Mantan-mantan tahanan telah menceritakan pelanggaran hak asasi manusia di dalam fasilitas-fasilitas tersebut, seperti penyiksaan, narkoba, dan pemerkosaan.

Tanggapan Turki dilakukan setelah kematian dalam tahanan seorang penyair dan musisi Uighur Abdurehim Heyit, yang menurut Aksoy adalah sebuah tragedi yang telah “memperkuat reaksi opini publik Turki terhadap pelanggaran serius hak asasi manusia yang dilakukan di wilayah Xinjiang. Kami berharap tanggapan sah ini diperhitungkan oleh otoritas Tiongkok.”

“Pada kesempatan ini, kami meminta otoritas Tiongkok untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia etnis Turk Uighur dan untuk menutup kamp-kamp penahanannya,” katanya.

Kedutaan besar Tiongkok di Ankara memposting tanggapan panjang di situs webnya yang mengatakan tuduhan Aksoy itu salah dan mendesak pemerintah tersebut untuk mencabutnya.

“Tuduhan-tuduhan bahwa pemerintah Tiongkok berusaha untuk ‘menghilangkan’ etnis, agama, dan identitas budaya Uighur dan Muslim lainnya sama sekali tidak berdasar,” katanya.

Beijing sedang menghadapi tekanan internasional yang terus meningkat karena ia masih terus menggunakan alasan memerangi terorisme dan radikalisasi untuk menganiaya umat Islam Uighur.

Ankara meminta komunitas internasional dan sekretaris jenderal PBB untuk mengambil tindakan.

Baru-baru ini, warga Xinjiang mengatakan kepada media bahwa beberapa pejabat setempat telah mengundang orang-orang Uighur ke jamuan Tahun Baru Imlek di mana daging babi dan alkohol disajikan, dan mengancam akan mengirim para undangan tersebut ke “pusat pendidikan ulang” jika mereka menolak. Mengkonsumsi keduanya sangat dilarang dalam Islam.

Dilxat Raxit, juru bicara World Uighur Congress, sebuah organisasi untuk orang-orang Uighur di pengasingan, baru-baru ini mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa upaya-upaya yang baru terjadi tersebut adalah percobaan terbaru rezim Tiongkok untuk memaksa Uighur menyerahkan budaya dan adat mereka.

“Menurut informasi kami, pemerintah Tiongkok sedang meningkatkan kampanye untuk mengasimilasi orang-orang Uighur ke dalam budaya etnis Han Tiongkok,” katanya. Etnis Han adalah kelompok etnis mayoritas di Tiongkok. (ran)

Video pilihan:

Tiongkok Memoles Kamp Penahanan Uighur, untuk Hindari Inspeksi Internasional

https://www.youtube.com/watch?v=Uv1RJYlnXnE&t=40s

Militer AS Menguji Rudal di Pangkalan Rahasia China Lake

EpochTimesId
-
0
Militer AS Menguji Rudal di Pangkalan Rahasia China Lake

oleh Chen Juncun

China Lake (Danau Tiongkok) yang terletak di California, AS tidak ada setitik air pun. ia adalah nama sebuah gurun pasir yang cukup luas. Militer AS telah mendirikan pangkalan untuk menguji senjata militer yang baru dikembangkan.

Tahun lalu, militer AS mengumumkan buhwa lokasi tersebut digunakan untuk menguji senjata rudal dan mengedarkan video yang berkaitan dengan pengujiannya. Dengan demikian, semua orang dapat menyaksikan pengujian tersebut.

Naval Air Weapons Station China Lake (Pangkalan Senjata Udara Angkatan Laut AS China Lake) berada di sebelah barat Mojave Desert. Di sana merupakan lokasi untuk pengembangan dan pengujian senjata milik Naval Air Warfare Center Weapons Division, NAWCWD (Pusat Perang Udara Angkatan Laut Divisi Persenjataan).

NAWCWD pada November tahun lalu telah mengedarkan video uji coba senjata tahun 2017 dan 2018 yang mereka lakukan di China Lake. Isinya mencakup berbagai rudal darat-ke-udara dan udara-ke-darat yang mengenai sasaran seperti drone atau kendaraan. Semua tes ini dilakukan dalam kondisi pengujian yang sangat aman.

Salah satu misi NAWCWD adalah mengembangkan dan menerapkan teknologi baru untuk memastikan keunggulan di medan perang. Selain rudal, divisi ini juga mengembangkan bom yang dipandu dengan presisi.

Persenjataan yang dikembangkan di China Lake meliputi : Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, High-speed anti-Radiation Missile, Hellfire, Joint Direct Attack Munition, Joint Standoff Weapon, Sidewinder, Vertical Launch Anti-submarine Rocket dan lain-lain.

Bahkan, China Lake yang mencakup lebih dari 1,1 juta hektar dan memiliki lebih dari 2.000 bangunan serta berbagai sasaran, juga mendukung kegiatan pengujian pertempuran yang dilakukan untuk negara sekutu AS. (sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=1rXizO3ZGSc

 

1...1,9081,9091,910...2,333Page 1,909 of 2,333
Versi Koran

36 BAHASA 22 NEGARA

Contact us: [email protected]

WordPress Theme by ET Indonesia.com