Home Blog Page 2

Tiongkok Akui Kasus Flu Burung Secara ‘Sporadis’ pada Manusia 

Seorang pakar menyebut sungguh tidak bertanggung jawab bagi Beijing jika tidak memberikan rincian tentang tingkat keparahan dan lokasi kasus-kasus tersebut.

EtIndonesia. Kasus “sporadis” infeksi flu burung pada manusia telah diidentifikasi di Tiongkok, menurut rezim tersebut, setelah sebelumnya tetap bungkam mengenai wabah pada unggas.

Pengumuman ini muncul setelah dua pekerja di sektor pencegahan dan pengendalian penyakit di Tiongkok mengatakan kepada The Epoch Times bahwa rezim tersebut telah menutupi tingkat keparahan wabah penyakit pernapasan di negara itu. Salah satu pekerja juga menyatakan bahwa terdapat penularan terbatas dari manusia ke manusia dari virus H5N1, atau flu burung.

Pada 27 Februari, Beijing Daily—yang berada di bawah kendali Komite Partai Komunis Tiongkok (PKT) Kota Beijing—mengutip unit pencegahan dan pengendalian penyakit menular rezim tersebut, yang menyebutkan adanya peningkatan wabah norovirus, penyakit tangan, kaki, dan mulut, tuberkulosis, serta penyakit lainnya.

Laporan tersebut juga menyatakan bahwa COVID-19 menyebar pada tingkat yang “relatif rendah” dan bahwa wabah mpox (sebelumnya dikenal sebagai cacar monyet) serta flu burung pada manusia terjadi secara “sporadis” dan “berinsiden rendah” tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Mikrobiolog Sean Lin, anggota Komite tentang Bahaya Saat Ini: Tiongkok dan mantan peneliti di Walter Reed Army Institute of Research, mengkritik kegagalan PKT dalam mengungkapkan lebih banyak informasi.

“[Rezim] harus mengakui bahwa ada kasus flu burung pada manusia,” katanya kepada The Epoch Times.

 “Mereka menyebut [infeksi ini] ‘sporadis’ dan ‘berinsiden rendah’, tetapi tidak mengungkapkan jumlah pasti kasus, kasus parah, atau kematian. Mereka juga tidak menjelaskan lokasi kasus atau apakah ada area berisiko tinggi. Ini sangat tidak bertanggung jawab.”

Pada 3 Maret, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) kota Chongqing di barat daya Tiongkok memasukkan flu burung pada manusia dalam pemberitahuan risiko kesehatan mereka pada Maret.

CDC kota Huaihua di Provinsi Hunan mengadakan sesi pelatihan pada akhir Februari mengenai respons terhadap penyakit pernapasan, termasuk flu, COVID-19, dan flu burung pada manusia, menurut pemerintah setempat pada 2 Maret.

Otoritas kota Shanghai, yang melarang perdagangan unggas hidup di kota itu pada 2024, telah memperpanjang larangan tersebut hingga akhir 2027.

Seorang penduduk Shanghai mengunggah foto papan pengumuman di media sosial yang dilaporkan diambil di sebuah unit gawat darurat pada pertengahan Februari. Papan itu meminta pasien untuk memberi tahu petugas medis jika mereka telah melakukan kontak dengan burung dalam 10 hari terakhir, berinteraksi dengan pasien COVID-19, atau memiliki riwayat perjalanan ke wilayah tertentu dalam dua minggu terakhir.

Lin mengatakan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa mereka sangat khawatir tentang kemungkinan wabah flu burung berskala besar pada manusia.

Flu burung, yang mencakup beberapa subtipe, adalah penyakit sangat patogen yang disebabkan oleh virus influenza A. Penyakit ini terutama menyerang burung dan hewan lainnya. Manusia dapat tertular virus ini melalui susu, feses, atau cairan tubuh lain dari hewan yang terinfeksi, tetapi penularan dari manusia ke manusia sangat jarang terjadi, dengan hanya beberapa kasus terbatas yang tidak berkelanjutan, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat.

Menurut laporan terbaru yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada 2024 dan tujuh minggu pertama tahun 2025, rezim Tiongkok hanya melaporkan beberapa kasus infeksi flu burung, termasuk satu kasus H5N1 dan satu kasus H10N3 yang terdeteksi pada 2024.

Petugas Kesehatan: Data Resmi Tidak Dapat Dipercaya

CDC Beijing mengatakan bahwa gejala mirip flu pada musim dingin ini sebagian besar disebabkan oleh H1N1. Namun, warga telah menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kecurigaan mereka bahwa PKT mungkin telah meremehkan peran COVID-19 dan penyakit pernapasan lainnya, termasuk flu burung.

Dalam wawancara dengan  The Epoch Times edisi bahasa Tionghoa pada Januari dan Februari, seorang eksekutif di sektor pencegahan dan pengendalian penyakit Tiongkok—yang tidak disebutkan namanya demi alasan keamanan—mengatakan bahwa berbagai penyakit telah menyebabkan peningkatan kematian akibat penyakit pernapasan di Tiongkok, termasuk varian influenza A, varian COVID-19, dan flu burung.

Pada 15 Februari, ia mengatakan bahwa varian H5N1 mulai menular dari manusia ke manusia, meskipun penularan tersebut masih terbatas dan memerlukan kontak fisik.

Ketika kasus flu burung diidentifikasi, CDC kota akan mengisolasi dan menguji keluarga pasien serta memberi tahu mereka bahwa mereka diuji untuk influenza A, katanya.

Pada Januari, eksekutif tersebut mengatakan bahwa area isolasi telah didirikan di seluruh negeri dan sedang diperluas. Ia juga mengatakan bahwa rezim sedang bersiap untuk kemungkinan jumlah kematian yang besar.

Seorang pegawai CDC kota juga mengatakan kepada The Epoch Times bahwa jumlah kasus influenza A yang dilaporkan telah dibesar-besarkan untuk menutupi penyakit lain.

“Banyak informasi yang ditutup-tutupi di sini,” katanya, menambahkan bahwa kasus yang disebut sebagai infeksi influenza A bisa jadi sebenarnya H5N1 atau “kaleng kecil,” salah satu nama sandi yang digunakan untuk COVID-19 demi menghindari sensor.

Antara 2003 dan 2024, sebanyak 954 kasus infeksi H5N1 pada manusia dilaporkan ke WHO, dengan 464 (49 persen) kasus berakibat fatal. Selama periode yang sama, Tiongkok melaporkan 56 kasus, di mana 32 (57 persen) berakibat fatal.

Kematian pertama akibat H5N1 di Amerika Serikat terjadi pada Januari di Louisiana. Pejabat mengatakan pasien tersebut telah terpapar burung liar dan kawanan unggas rumahan yang tidak dikomersialkan.

Bungkamnya Tiongkok Terkait Wabah pada Unggas

Beberapa otoritas lokal di Tiongkok baru-baru ini mulai menyebutkan pencegahan flu burung pada hewan.

Pada 3 Maret, otoritas lokal di Shanghai mengumumkan upaya mereka untuk mencegah penyakit menular pada ternak, termasuk flu burung. Kota Tianjin di utara Tiongkok juga mengumumkan persiapan serupa pada 4 Maret.

Pengumuman ini muncul setelah peternak unggas di Tiongkok menggunakan media sosial untuk mengeluhkan wabah flu burung yang mereka katakan telah menghancurkan kawanan unggas mereka.

Bulan lalu, seorang peternak angsa mengatakan ia mengetahui beberapa peternak yang terkena dampaknya, termasuk dua orang yang kehilangan ribuan angsa. Seorang peternak bebek melaporkan situasi serupa.

Namun, Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok serta media nasional tetap diam mengenai wabah flu burung domestik, meskipun mereka memberikan liputan rinci tentang wabah flu burung di luar Tiongkok.

Lin mengatakan bahwa kegagalan PKT untuk memperingatkan publik tentang wabah H5N1 pada unggas dapat berakibat “sangat serius,” karena semakin banyak orang yang terinfeksi flu burung dari unggas, semakin cepat virus tersebut dapat bermutasi dan berpotensi menjadi lebih mudah menular antar manusia.

Para Pemimpin Uni Eropa Sepakat untuk Meningkatkan Pertahanan, Dukung Ukraina Setelah AS Hentikan Bantuan Militer

Negara-negara Eropa semakin khawatir bahwa Rusia mungkin menjadi lebih berani dan dapat menyerang negara anggota Uni Eropa berikutnya

EtIndonesia. Para pemimpin Uni Eropa (UE) pada 6 Maret mendukung rencana untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan menyatakan bahwa mereka akan tetap mendukung Ukraina setelah pemerintahan Trump membekukan bantuan militer.

Para pemimpin UE bertemu di Brussel pada Kamis untuk mengadakan pembicaraan darurat mengenai penguatan militer di benua itu dan dukungan terhadap Ukraina. 

KTT ini, yang diumumkan pada 27 Februari, menyusul upaya negara-negara Eropa untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan di seluruh benua setelah perubahan kebijakan terbaru di Washington.

Pada 3 Maret, pemerintahan Trump menangguhkan bantuan militer ke Kyiv setelah terjadi ketegangan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Gedung Putih beberapa hari sebelumnya. Zelenskyy kemudian mengatakan bahwa ia akan kembali membahas kesepakatan mineral dengan Amerika Serikat sebagai imbalan atas kelanjutan bantuan tersebut.

Para pemimpin dari blok yang terdiri atas 27 negara itu merayakan usulan Komisi Eropa minggu ini untuk memberikan mereka bantuan keuangan dalam pengeluaran pertahanan. Selain itu, mengucurkan pinjaman bersama hingga $160 miliar bagi pemerintah masing-masing negara UE untuk mendanai militer mereka.

“Eropa harus menghadapi tantangan ini, perlombaan senjata ini. Dan Eropa harus memenangkannya,” kata Perdana Menteri Polandia Donald Tusk dalam KTT tersebut. 

“Secara keseluruhan, Eropa benar-benar mampu memenangkan setiap konfrontasi militer, keuangan, dan ekonomi dengan Rusia—kita jauh lebih kuat.”

Para pemimpin mendesak pemerintah mereka untuk segera meninjau rencana ini secara rinci.

Ada juga kekhawatiran bahwa Rusia mungkin menyerang negara UE berikutnya, dan Eropa mungkin tidak lagi dapat mengandalkan Amerika Serikat untuk turun tangan.

“Saya ingin percaya bahwa Amerika Serikat akan tetap mendukung kita. Tetapi kita harus siap jika itu tidak terjadi,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pidatonya kepada rakyat Prancis menjelang KTT tersebut.

Ia mengatakan bahwa Rusia telah menjadi ancaman bagi seluruh benua Eropa, yang memicu reaksi dari Moskow.

Semua negara anggota UE kecuali satu—Hongaria, yang pemimpinnya, Viktor Orban, adalah sekutu Trump—bersama-sama mengeluarkan pernyataan mendukung Ukraina.

Orban, dalam sebuah surat kepada Presiden Dewan Eropa sekaligus tuan rumah KTT, Antonio Costa, mengatakan bahwa ada “perbedaan strategis dalam pendekatan kami terhadap Ukraina yang tidak dapat dijembatani.”

Ke-26 pemimpin UE lainnya menyatakan bahwa negosiasi mengenai Ukraina tidak dapat berlanjut tanpa partisipasi Ukraina dan berjanji untuk terus memberikan bantuan, menurut rancangan pernyataan mereka.

“Kami ada di sini untuk membela Ukraina,” kata Costa.

Puluhan tahun ketergantungan pada perlindungan militer AS telah membuat Eropa berada dalam posisi sulit untuk mengisi kekosongan tersebut, karena Washington menyumbang lebih dari 40 persen dari total bantuan militer Ukraina tahun lalu, menurut NATO.

Dengan sebagian bantuan itu sulit untuk segera digantikan, beberapa pemimpin tetap berharap bahwa pemerintahan Trump dapat mengubah kebijakan mereka.

“Kita harus memastikan, dengan kepala dingin dan bijaksana, bahwa dukungan AS juga dijamin dalam beberapa bulan dan tahun mendatang karena Ukraina juga bergantung pada dukungan mereka untuk pertahanannya,” kata Kanselir Jerman yang akan segera lengser, Olaf Scholz.

Zelenskyy sebelumnya telah meminta para pemimpin UE untuk mendukung “gencatan senjata untuk rudal, bom, dan drone jarak jauh” antara angkatan udara dan laut Rusia serta Ukraina, tetapi hal itu tidak secara langsung dibahas dalam pernyataan KTT tersebut.

Presiden Ukraina mengatakan bahwa ini akan menjadi kesempatan untuk menguji keinginan Rusia dalam mengakhiri invasi yang telah berlangsung selama tiga tahun.

Guy Birchall dan Reuters berkontribusi dalam laporan ini.

Pria di Thailand Temukan Ular Berbisa Beku di Dalam Es Krim

EtIndonesia. Seorang pria di Thailand hendak menikmati es krimnya ketika dia disambut oleh seekor ular beku di dalamnya.

Dia kemudian mengunggah ke laman Facebook-nya untuk membagikan penemuannya yang mengejutkan itu pada hari Selasa (4/3).

Gambar yang menyertai unggahan tersebut menunjukkan seekor ular kecil berwarna hitam-kuning beku di dalam es krim.

OP membagikan bahwa dia membeli es krim kacang hitam dari sebuah gerobak.

Banyak netizen yang membahas spesies ular yang ditemukan pria itu di dalam es krim di kolom komentar.

“Saya hanya bertanya-tanya apakah ini ular pohon emas atau bayi kobra raja,” kata seorang komentator.

Sebagian besar percaya bahwa itu adalah ular pohon emas atau chrysopelea ornata.

Ular pohon emas ditemukan di beberapa bagian Asia termasuk Thailand, Sri Lanka, Kamboja, Tiongkok, dan Singapura.

Meskipun berbisa ringan, bisa mereka tidak dianggap berbahaya bagi manusia.

Ular-ular ini berukuran antara 11,5 hingga 130 cm. Saat dewasa, panjangnya sekitar satu meter.

Alih-alih menggerutu tentang kejadian mengerikan ini, pria itu tampak agak acuh tak acuh tentang penemuan itu.

Dalam keterangan fotonya dia menuli dengan nada canda, dia menulis: “Matamu sangat imut. Bagaimana bisa kau mati seperti ini?” (yn)

Sumber: mustsharenews

Dokter di India Lakukan Operasi pada Anak Laki-laki dengan 2 Kaki Tambahan yang Menempel di Perutnya

EtIndonesia. Dokter di All India Institute of Medical Sciences di New Delhi, India, telah mencapai prestasi medis dengan melakukan operasi yang sukses pada seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang lahir dengan 2 kaki tambahan. Selain dua kakinya yang normal, remaja itu juga memiliki dua kaki tambahan yang menempel di perutnya.

Operasi semacam itu, kata dokter, dilakukan di rumah sakit utama untuk pertama kalinya.

Dr. Asuri Krishna, profesor tambahan di departemen bedah AIIMS mengatakan kasus seperti itu – yang secara medis dikenal sebagai “kembar parasit tidak lengkap” – hanya terjadi satu dari satu juta orang. Fenomena ini terlihat ketika anak kembar dikandung tetapi tubuh salah satu dari mereka tidak dapat berkembang dan organ-organnya menempel pada rangka anak lainnya.

Sumber mengatakan hanya 42 kasus orang dengan empat kaki telah dilaporkan di seluruh dunia.

Dr. Krishna mengatakan remaja laki-laki berusia 17 tahun asal Balia di Uttar Pradesh itu dibawa ke bagian rawat jalan AIIMS pada 28 Januari. Dia mengatakan perut remaja itu ditutupi kain dan dokter dapat melihat dua kaki menjuntai di bawahnya.

Menurut tim dokter yang melakukan operasi, tubuh remaja itu tidak dapat tumbuh dengan baik karena dua kaki tambahan, yang juga dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuhnya yang lain.

Ketika remaja itu naik ke Kelas 8, dia terpaksa berhenti sekolah karena, selain masalah fisik, orang-orang juga mengejeknya, yang juga berdampak buruk pada mentalnya.(yn)

Sumber: ndtv

Pelari di Tiongkok Kencing di Depan Sekolah Menengah Saat Maraton, Toilet Portabel Hanya Berjarak 20 Meter

EtIndonesia. Sekelompok pelari di Tiongkok memicu kontroversi setelah mereka buang air kecil di depan sekolah menengah saat maraton. Ternyata, mereka hanya berjarak beberapa meter dari deretan toilet portabel.

Awal minggu ini, Maraton Suzhou menjadi topik diskusi hangat setelah foto lima pelari muncul di internet. Para pelari terlihat buang air kecil di depan plakat sekolah menengah yang terletak di pinggir lintasan.

Yang memperburuk keadaan, beberapa netizen juga menunjukkan bahwa ada deretan toilet portabel hanya berjarak 20 meter.

Netizen bahkan menunjukkan bahwa beberapa pelari buang air kecil di semak-semak tepat di samping toilet portabel.

Keesokan harinya, panitia penyelenggara maraton mengecam perilaku tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa insiden tersebut telah dilaporkan ke pihak berwenang terkait dan penyelidikan sedang dilakukan.

Panitia memanfaatkan kesempatan itu untuk mendesak mereka yang memiliki lebih banyak informasi untuk melapor.

Maraton Suzhou bukanlah lomba pertama yang membuat pelari dikritik karena kurang sopan.

Pada tahun 2013, pelari yang berpartisipasi dalam Maraton Beijing tertangkap basah buang air kecil di dinding merah.

Penampakan seperti itu dilaporkan juga terlihat pada lomba-lomba yang lebih baru, seperti Maraton Beijing 2023 dan Maraton Nanjing 2024.

Peraturan Maraton Suzhou menyatakan bahwa pelari yang buang air kecil atau besar di tempat umum akan dihukum.

Bergantung pada seberapa berat tindakannya, panitia dapat membatalkan hasil pelari, mengeluarkan larangan seumur hidup, dan bahkan melaporkan tindakan mereka ke Asosiasi Atletik Tiongkok untuk hukuman tambahan.(yn)

Sumber: mustsharenews

Tensi Global Meningkat: Aksi Brutal Trump, Putin Terperangkap!

EtIndonesia. Dalam suasana yang tegang pasca serangan udara Rusia di Ukraina, Presiden Trump mengeluarkan pernyataan keras yang menegaskan niatnya untuk menekan Presiden Putin. Menurut pernyataan tersebut, serangan besar-besaran di medan perang telah memicu Trump mempertimbangkan penerapan sanksi maksimal—mulai dari sanksi perbankan dan ekonomi hingga tarif tinggi—hingga tercapainya gencatan senjata dan solusi damai final. Trump menegaskan: “Jika tidak, semuanya akan terlambat,” sekaligus menekankan perlunya agar Rusia dan Ukraina segera duduk bersama di meja perundingan.

Respon Putin dan Imbauan Pembicaraan Damai

Dalam perkembangan terbaru, Bloomberg melaporkan bahwa Presiden Putin telah menunjukkan kesediaannya untuk menyetujui gencatan senjata sementara dengan Ukraina, meskipun dengan syarat-syarat tertentu. Rusia menginginkan kendali penuh terhadap rincian misi penjaga perdamaian, termasuk penentuan negara-negara yang diizinkan ikut serta. Sementara itu, Putin menolak keberadaan pasukan NATO di Ukraina namun menyetujui kehadiran pasukan dari Tiongkok. Pernyataan ini tidak hanya menjadi pesan untuk Rusia, melainkan juga sinyal kepada pihak Ukraina.

Di sisi lain, pejabat Ukraina mulai menunjukkan sikap yang lebih lunak. Utusan khusus Trump untuk ukraina, Keith Kellogg, mengungkapkan bahwa perwakilan seperti Rubio dan Waltz akan mengadakan pertemuan awal dengan pejabat Ukraina di Saudi Arabia (Riyadh atau Jeddah) pada pekan depan guna membahas kesepakatan gencatan senjata sementara dan kerangka perdamaian. 

Banyak analis melihat langkah ini sebagai indikasi perbaikan hubungan antara AS dan Ukraina. Sebelumnya, Presiden Zelenskyy pun menyatakan keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan AS, termasuk kesediaannya untuk menandatangani kesepakatan terkait sumber daya mineral, namun Trump menegaskan bahwa perjanjian tersebut hanya akan terjadi jika Ukraina sungguh-sungguh mengadakan perundingan damai.

Isyarat Dukungan PKT dan Dinamika Netizen

Di tengah suasana politik yang memanas, warga Ukraina yang berada di luar Kedutaan Besar PKT di AS menyuarakan seruan agar PKT turut membantu Ukraina. Aksi ini memicu perhatian luas, terutama ketika Ukraina dan PKT baru saja menandatangani kesepakatan untuk memperluas ekspor produk pertanian Ukraina ke Tiongkok. Kebijakan ini menuai beragam komentar, di mana sebagian pihak mempertanyakan apakah kerja sama tersebut merupakan langkah strategis atau justru mengalihkan perhatian dari upaya penyelesaian konflik. Terdapat pula perdebatan mengenai sumber pendanaan untuk mendukung perang yang telah berlangsung selama tiga tahun, dengan kritik mengarah pada kebijakan bantuan militer AS dan peran PKT sebagai alat tawar-menawar dalam perundingan.

Beberapa netizen menyuarakan keprihatinan terkait apakah jika AS menghentikan pengiriman senjata dan terus terjadi kedekatan Trump dengan Putin, Ukraina akan lebih cenderung berpihak pada PKT. Dalam pernyataan gencatan senjata yang dikeluarkan, salah satu syaratnya adalah kehadiran PKT di Ukraina, yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai upaya Rusia untuk mengendalikan dinamika geopolitik dan meredakan kekhawatiran PKT.

Tindakan Tegas terhadap Iran dan Kebijakan Imigrasi AS

Pada hari yang sama, 7 Maret, Presiden Trump juga mengumumkan kebijakan baru terkait Iran dan isu imigrasi. Dalam wawancara bersama Fox News, Trump mengungkapkan bahwa pada tanggal 6 Maret, dia telah mengirim surat kepada pemimpin tertinggi Iran, Khamenei, mendesaknya mencapai kesepakatan mengenai program nuklir Iran. Trump menegaskan bahwa ada dua jalan untuk menyelesaikan persoalan ini: melalui negosiasi atau melalui tindakan militer. Walaupun lebih memilih diplomasi, Trump tidak akan mentolerir jika Iran terus mengembangkan senjata nuklir.

Potensi Tindakan Militer dan Tekanan Ekonomi

Dalam konferensi pers bersama Penasihat Keamanan Nasional Waltz, Trump menhatakan : “Iran akan segera mengalami sesuatu—Anda akan mendengar kabar tentang hal ini dalam waktu dekat. Kami sedang melancarkan serangan terakhir terhadap Iran.” 

Pernyataan ini memicu spekulasi mengenai kemungkinan operasi militer terhadap Iran. Selain itu, pemerintah AS tengah mempertimbangkan penggunaan “Perjanjian Keamanan Non-Proliferasi Internasional” sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan dan penyergapan terhadap kapal pesiar milik Iran di laut, dengan tujuan menurunkan ekspor minyak Iran hingga nol. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan bahwa seluruh instrumen akan digunakan untuk menargetkan rantai pasokan minyak Iran, sehingga setiap pihak yang terlibat akan menghadapi risiko sanksi berat.

Kebijakan Imigrasi dan Pengetatan Visa

Di ranah kebijakan imigrasi, Menteri Luar Negeri AS, Rubio, melalui platform media sosial X, memperingatkan bahwa mahasiswa internasional yang mendukung aktivitas kelompok ekstremis akan berisiko ditolak visa, pencabutan visa, atau bahkan dideportasi. Selain itu, Trump juga mengeluarkan perintah untuk memberantas antisemitisme di kampus. Dalam kebijakan nol toleransi terhadap dukungan bagi kelompok ekstremis, visa bagi orang asing yang mendukung aksi kekerasan—khususnya yang berkaitan dengan Hamas—akan dibatalkan, dan pihak terkait dapat dikenai deportasi. Salah satu kasus mahasiswa yang terlibat dalam aksi protes dilaporkan menjadi korban pertama pencabutan visa.

Menurut laporan Axios, Pemerintah AS tengah memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan mencabut visa bagi pemegang visa mahasiswa internasional yang terlibat dalam demonstrasi pro-Hamas atau aktivitas ekstremis. Selain itu, Departemen Kehakiman memulai penyelidikan hak sipil di beberapa kampus untuk memastikan lingkungan kampus bebas dari praktik antisemitisme. Sebagai langkah nyata, pemerintah Trump juga mengumumkan pencabutan dana federal sebesar 400 juta dolar kepada Universitas Columbia, yang dianggap gagal menangani isu antisemitisme, memberikan pukulan besar bagi institusi di jajaran Ivy League.

Kesimpulan

Serangkaian kebijakan tegas yang dikeluarkan pada 7 Maret ini menunjukkan bahwa pemerintahan Trump tengah berupaya menekan berbagai pihak—baik dari Rusia, Iran, maupun dalam isu imigrasi—dengan tujuan utama mencapai solusi damai, menekan ancaman nuklir, dan menjaga keamanan nasional. Sementara perundingan damai antara Rusia dan Ukraina diprediksi akan dibahas di Saudi Arabia pekan depan, dinamika dukungan PKT dan kerja sama dengan Tiongkok semakin menambah kompleksitas geopolitik yang tengah berlangsung. Di sektor kebijakan dalam negeri, pengetatan visa bagi mahasiswa internasional yang mendukung kelompok ekstremis serta langkah tegas terhadap antisemitisme menunjukkan bahwa pemerintah AS tidak tinggal diam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Di Ambang Krisis: Serangan Energi, Sanksi Gila-Gilaan, dan Misteri Kesehatan Xi Jinping!

Etindonesia. Dalam perkembangan yang mengguncang tatanan internasional, serangan besar-besaran oleh Rusia terhadap fasilitas energi Ukraina menggunakan drone dan rudal menambah eskalasi konflik di kawasan Eropa Timur. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengisyaratkan rencana penerapan sanksi dan tarif baru terhadap Rusia guna menekan terjadinya konflik berkepanjangan. Langkah ini disinyalir sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan momentum menuju perundingan damai antara Rusia dan Ukraina.

Serangan Rusia dan Respons Internasional

Dilansir dari laporan Bloomberg, serangan yang dilakukan Rusia berhasil menekan fasilitas energi di berbagai wilayah Ukraina. Menurut informasi yang diperoleh, dalam serangan tersebut Rusia meluncurkan setidaknya 58 rudal dan hampir 200 drone, yang mengakibatkan kerusakan signifikan pada infrastruktur energi nasional. Sementara itu, laporan AFP menegaskan bahwa serangan ini merupakan salah satu upaya agresif yang dilakukan oleh Moskow di tengah situasi yang semakin memanas.

Di tengah krisis ini, Presiden Trump mengumumkan bahwa pemerintahnya tengah menyiapkan paket sanksi perbankan, ekonomi, dan tarif secara besar-besaran sebagai tekanan agar Rusia segera menghentikan aksi militer. Trump menambahkan bahwa jika tidak tercapai kesepakatan gencatan senjata dan solusi damai secara menyeluruh, langkah tersebut akan ditegakkan dengan segera.

Bantuan Militer dan Harapan Menuju Perdamaian

Dalam upaya mempertahankan kedaulatan Ukraina, Menteri Pertahanan Ukraina mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan militer dari Prancis. Keterlibatan pesawat tempur Mirage dalam operasi pertahanan udara diklaim berhasil menangkis serangan rudal besar-besaran Rusia, yang diyakini telah menyelamatkan banyak nyawa. 

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, melalui media sosialnya, menyatakan kesiapan negaranya untuk mengupayakan perdamaian. 

“Tantangan kita adalah bagaimana memaksa Rusia menghentikan perang,” ujarnya, sambil mengajak dialog bermakna dengan pejabat Amerika.

Rencana pertemuan antara delegasi Amerika dan Ukraina diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 11 Maret di Riyadh, Arab Saudi. Penasehat Keamanan Nasional AS, Michael Waltz, mengonfirmasi bahwa perwakilan kabinet Trump juga akan terlibat dalam pembicaraan tersebut sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama tiga tahun.

Perubahan Strategi dan Penyesuaian Militer Global

Dalam upaya memperkuat posisi strategisnya, Trump juga sedang mempertimbangkan penarikan sekitar 35.000 tentara Amerika dari Jerman. Menurut laporan The Daily Telegraph, sebagian pasukan tersebut akan dialihkan ke wilayah Hungaria serta kawasan Eropa Tengah dan Timur. Langkah ini diprediksi dapat meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa.

Sementara itu, di Polandia, Perdana Menteri Donald Tusk mengumumkan persiapan latihan militer skala besar yang akan melibatkan semua pria dewasa. Rencana ini mencakup peningkatan jumlah personel militer dari 200.000 menjadi 500.000, serta mendukung pengembangan senjata nuklir. Di sisi lain, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mendorong perluasan perlindungan senjata nuklir bagi negara-negara Eropa. Namun, pernyataan ini mendapatkan respons tajam dari Kremlin yang menuding bahwa sikap Macron mengandung unsur ancaman dan pemerasan nuklir.

Upaya Disarmemen Nuklir dan Dialog Global

Di kancah global, Trump mengungkapkan keinginannya untuk mencapai dunia tanpa senjata nuklir. Pada tanggal 6 Maret, ia menyatakan bahwa pembicaraan mengenai pembatasan senjata nuklir bersama pemimpin dunia, termasuk Putin dan Xi Jinping, merupakan langkah ideal untuk mencegah kerusakan yang lebih jauh akibat senjata pemusnah massal.

Kerja Sama Ekonomi dan Politik di Bidang Pertanian

Dalam sektor pertanian, Ukraina dan Tiongkok menandatangani protokol kerja sama yang dikenal dengan “Buku Kacang Polong dan Hasil Perikanan Liar Ukraina”. Kesepakatan ini diharapkan dapat memperluas perdagangan produk pertanian Ukraina, mengingat Tiongkok merupakan importir terbesar produk pertanian dunia. Menteri Kebijakan Pertanian Ukraina menyatakan bahwa peningkatan pendapatan dari ekspor produk pertanian sangat penting untuk mendukung perekonomian nasional dan membiayai upaya pertahanan.

Komentator Tang Jingyuan mencatat bahwa kerjasama ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki pertimbangan politik. Di tengah perundingan damai antara Rusia dan Ukraina, hubungan strategis dengan Tiongkok menjadi salah satu faktor yang harus dikelola dengan cermat untuk meredakan ketegangan regional.

Pergeseran Fokus Strategis Amerika dan Kebijakan Sanksi

Beberapa analis menilai bahwa Amerika Serikat tengah mengalihkan fokus strategis globalnya dari Eropa ke wilayah Pasifik Barat. Dengan menghadapi ancaman dari Tiongkok yang secara ekonomi jauh lebih kuat, AS didorong untuk mengupayakan gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia. Di samping itu, laporan Reuters menyebutkan bahwa Gedung Putih telah meminta Departemen Keuangan untuk mempelajari cara pelonggaran sanksi terhadap sektor energi Rusia pasca-perang. Langkah ini dipandang sebagai inti dari perundingan yang akan diadakan antara Trump dan Putin di Arab Saudi.

Isu Internal di Tiongkok: Kondisi Kesehatan Xi Jinping dan Dinamika Politik

Dalam dua sidang Partai Komunis Tiongkok, sorotan utama tidak hanya tertuju pada kebijakan partai, melainkan juga kondisi kesehatan Presiden Xi Jinping. Cuplikan gambar sidang memperlihatkan wajah Xi yang kusam dengan tanda-tanda kelelahan dan pembengkakan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kondisi kesehatannya. Pengamat politik menilai bahwa penampilan Xi dan detail-detail kecil dalam sidang, seperti penataan dokumen dan posisi duduk pejabat militer, mencerminkan adanya pergeseran kekuasaan internal di Partai Komunis Tiongkok. Beberapa komentator mengungkapkan bahwa kekuasaan di balik layar kini diyakini dipegang oleh tokoh-tokoh senior, sehingga nasib Xi mungkin tidak bertahan lama.

Kontroversi Pelabuhan Darwin dan Strategi Pertahanan Australia

Isu mengenai Pelabuhan Darwin kembali mencuat ketika delegasi pemerintah Wilayah Utara Australia tiba di Canberra untuk membahas pengambilalihan pelabuhan yang selama ini disewa oleh perusahaan Tiongkok, Bluebridge Group. Meski perusahaan tersebut menolak untuk melepaskan hak sewanya, para ahli hukum mendesak agar pemerintah menggunakan kekuatan pertahanan nasional untuk mengambil langkah tegas. Lokasi strategis Pelabuhan Darwin yang dekat dengan kawasan Asia-Pasifik menjadikannya titik penting bagi penempatan pasukan marinir dan pangkalan udara Amerika Serikat, terutama mengingat sejarah serangan Jepang di wilayah tersebut pada masa Perang Dunia II.

Pengembalian Pengungsi dan Kebijakan Imigrasi AS

Di Semenanjung Turki, Presiden Erdogan mengumumkan bahwa lebih dari 130.000 warga Suriah telah kembali ke tanah air mereka tiga bulan setelah penggulingan rezim Assad. Sejak Desember tahun lalu, inisiatif sukarela ini diharapkan terus berlanjut seiring dengan stabilisasi situasi di Suriah. Di sisi lain, Presiden Trump mengundang para petani dari Afrika Selatan—yang mengalami perampasan lahan—untuk segera meraih kewarganegaraan Amerika melalui jalur cepat. Sementara itu, Badan Imigrasi AS mengusulkan pemeriksaan ketat terhadap akun media sosial para pemohon kewarganegaraan, green card, suaka, dan visa, sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan nasional.

Trump: Masih Mempertimbangkan Apakah Akan Mendukung NATO, “Tidak Bayar, Tidak Dibela”

EtIndonesia. Pada 6 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan bahwa dia masih mempertimbangkan apakah akan tetap mendukung NATO atau tidak. Trump juga menegaskan bahwa negara-negara yang tidak memberikan kontribusi anggaran pertahanan yang layak tidak seharusnya mendapatkan perlindungan militer dari Amerika Serikat.

Trump mengatakan kepada media: “Jika mereka tidak membayar, saya tidak akan membela mereka.”

Pertanyaan Lama: Haruskah AS Tetap Menjadi Tulang Punggung NATO?

Menurut laporan AFP, Trump sering mempertanyakan apakah Amerika Serikat seharusnya tetap memainkan peran utama di NATO. Amerika Serikat adalah kekuatan militer terbesar dalam aliansi transatlantik ini dan telah menjadi penjamin utama keamanan Eropa sejak akhir Perang Dunia II.

Presiden dari Partai Republik yang memulai masa jabatan keduanya pada Januari ini melanjutkan kritiknya terhadap negara-negara anggota NATO yang dianggapnya tidak mengeluarkan anggaran pertahanan yang cukup dan terlalu bergantung pada perlindungan Amerika.

“Mereka seharusnya membayar lebih banyak,” tegas Trump.

Pertimbangan Kebijakan Baru: Lebih Banyak Dukungan untuk Negara dengan Anggaran Pertahanan Besar

Pernyataan ini disampaikan Trump sebagai tanggapan atas laporan dari NBC News sebelumnya. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Trump sedang mempertimbangkan rencana untuk menyesuaikan dukungan militer Amerika Serikat berdasarkan persentase anggaran pertahanan negara anggota terhadap Produk Domestik Bruto (GDP).

Dalam rencana tersebut, negara-negara yang dianggap tidak memberikan kontribusi anggaran pertahanan yang cukup mungkin tidak akan mendapatkan perlindungan dari Amerika Serikat jika diserang.

Efek Terhadap Pasal 5 NATO: Ancaman terhadap Prinsip Pertahanan Bersama

Rencana ini berpotensi melemahkan kekuatan Pasal 5 (Article 5) dalam Piagam NATO, yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Pasal 5 ini adalah fondasi utama dari konsep pertahanan kolektif NATO.

Jika Amerika Serikat benar-benar menerapkan kebijakan ini, maka akan menciptakan celah dalam pertahanan bersama NATO. Negara-negara yang tidak memenuhi ambang batas pengeluaran militer yang ditetapkan mungkin akan dibiarkan tanpa bantuan militer Amerika jika mereka menjadi target serangan. Hal ini berpotensi menggoyahkan stabilitas keamanan di Eropa, khususnya di tengah meningkatnya ancaman dari Rusia dan krisis di Ukraina.

Trump sebelumnya telah mendesak semua anggota NATO untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka menjadi setidaknya 2% dari GDP, namun kali ini dia tampaknya mengambil langkah lebih jauh dengan mengaitkan perlindungan militer langsung dengan kontribusi finansial negara-negara tersebut.

Apakah NATO Akan Tetap Kuat di Bawah Kebijakan Baru Trump?

Banyak pengamat internasional khawatir bahwa jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, solidaritas dalam NATO dapat terancam. Negara-negara Eropa Timur yang berada di garis depan ancaman Rusia mungkin akan merasa tidak terlindungi. Sementara itu, negara-negara besar seperti Jerman dan Prancis mungkin harus meningkatkan kontribusi mereka secara signifikan atau menghadapi risiko dikucilkan dalam sistem pertahanan bersama tersebut.

Keputusan akhir mengenai kebijakan ini masih belum jelas, tetapi pernyataan Trump telah memicu perdebatan di kalangan sekutu Amerika di Eropa dan memunculkan pertanyaan apakah NATO akan tetap menjadi aliansi militer terkuat di dunia di bawah kepemimpinan Trump.(jhn/yn)

Pengambilan Organ Secara Paksa oleh Tiongkok Dibahas dalam Pertemuan Dewan HAM PBB

Dua praktisi Falun Gong berbicara dalam pertemuan badan PBB tersebut, meningkatkan kesadaran akan penderitaan kelompok keyakinan mereka akibat penganiayaan tanpa henti oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT)

Frank Fang

Praktik rezim Tiongkok dalam mengambil organ tubuh manusia secara paksa untuk dijual dan ditransplantasikan disoroti dalam pertemuan terbaru Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Pada kesempatan itu, dua praktisi Falun Gong mengungkapkan penganiayaan yang terus berlangsung terhadap kelompok mereka.

Dalam pertemuan dewan HAM PBB pada 4 Maret, penduduk Berlin, Ding Lebin, menyatakan bahwa 164 orang diketahui meninggal dunia di Tiongkok pada tahun 2024 akibat penganiayaan ini, sementara 764 orang lainnya didokumentasikan telah menerima hukuman penjara baru.

Ia menyerukan pembebasan ayahnya, Ding Yuande, yang dijatuhi hukuman tiga tahun penjara pada Desember 2023. 

Tahun lalu, Ding Lebin mengatakan kepada The Epoch Times bahwa ia khawatir akan keselamatan ayahnya dan takut bahwa ia bisa disiksa, dipaksa bekerja, atau bahkan dibunuh untuk diambil organnya.

Berbicara dalam pertemuan itu, Ding Lebin berkata, “Kami ingin mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menunjuk pelapor khusus mengenai pengambilan organ paksa di Tiongkok; mendesak pemerintah Tiongkok untuk segera membebaskan [ayah saya], semua praktisi Falun Gong, dan semua tahanan hati nurani lainnya; serta menyelidiki represi transnasional Tiongkok terhadap praktisi Falun Gong dan semua pembela hak asasi manusia di luar negeri.”

Ia menyampaikan pernyataan tersebut atas nama Society for Threatened Peoples, sebuah organisasi hak asasi manusia berbasis di Jerman.

Sesi reguler ke-58 Dewan Hak Asasi Manusia PBB dimulai pada 24 Februari dan dijadwalkan berakhir pada 4 April. Setiap tahun, organisasi nonpemerintah, organisasi antar pemerintah, dan lembaga hak asasi manusia nasional dapat memilih untuk berpartisipasi dalam sesi bersama dengan negara anggota dewan.

Penganiayaan terhadap Falun Gong

Falun Gong, juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah disiplin meditasi yang berlandaskan prinsip Sejati-Baik-Sabar. Diperkirakan pada tahun 1999, sekitar 70 hingga 100 juta orang di Tiongkok telah mempraktikkan Falun Gong.

Melihat popularitas ajaran spiritual ini sebagai ancaman, Partai Komunis Tiongkok melancarkan kampanye nasional untuk memberantas kelompok tersebut pada Juli 1999. Sejak saat itu, jutaan praktisi Falun Gong telah ditahan di dalam penjara, kamp kerja paksa, dan fasilitas lainnya, dengan ratusan ribu mengalami penyiksaan saat berada dalam tahanan, menurut Falun Dafa Information Center.

Bukti mengenai praktik pengambilan organ paksa oleh PKT pertama kali muncul pada tahun 2006.

Pada tahun 2019,  Tribunal Tiongkok, sebuah pengadilan independen berbasis di London, menyimpulkan bahwa rezim Tiongkok telah melakukan pengambilan organ secara paksa dari tahanan hati nurani selama bertahun-tahun, dengan korban utama adalah praktisi Falun Gong.

Pengadilan tersebut menyatakan bahwa tes medis yang dilakukan terhadap praktisi Falun Gong dan tahanan Uyghur—tetapi tidak terhadap tahanan lainnya—sangat menunjukkan adanya metode yang digunakan untuk menilai fungsi organ mereka.

Dalam sesi reguler ke-55 badan PBB itu pada tahun 2024, Society for Threatened Peoples mendesak para diplomat di Kedutaan Besar negara-negara anggota PBB di Tiongkok untuk mengunjungi para tahanan hati nurani rezim tersebut.

Pernyataan dari Praktisi Falun Gong di Belanda

Dalam pertemuan dewan yang berbeda pada 5 Maret, Wong Kayan, juru bicara komunitas Falun Gong di Belanda, menyatakan bahwa industri transplantasi organ di Tiongkok telah mendapatkan keuntungan dari praktik keji rezim tersebut.

“Partai Komunis Tiongkok secara sistematis menyembunyikan dan menyangkal kejahatan ini, memanipulasi data transplantasi dan menyesatkan lembaga-lembaga internasional,” kata Wong. “Praktik ini melanggar hak asasi manusia yang fundamental, etika medis, dan hukum internasional, sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Genosida.”

Wong menyampaikan pernyataan ini atas nama Stichting Global Human Rights Defence, sebuah LSM berbasis di Den Haag. Ia juga mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk mendukung komunitas Falun Gong dengan menandatangani Universal Declaration on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting, sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh lima LSM, termasuk Doctors Against Forced Organ Harvesting yang berbasis di AS.

Di Amerika Serikat, sebuah rancangan undang-undang bipartisan yang menargetkan praktik pengambilan organ paksa oleh PKT diperkenalkan kembali awal bulan ini. Legislasi yang secara resmi dikenal sebagai Falun Gong Protection Act tersebut akan mewajibkan pemberian sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab atau terlibat dalam pelanggaran ini.

Di bawah undang-undang ini, Menteri Luar Negeri AS diwajibkan untuk menyusun laporan tentang kebijakan transplantasi organ di Tiongkok bagi komite kongres yang relevan. (asr)

Trump Meragukan Kesepakatan Pertahanan Bersama NATO

EtIndonesia. Pada Kamis, 6 Maret, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat mungkin tidak akan melindungi sekutu NATO yang kontribusi belanja pertahanannya tidak memadai. Selain itu, Trump juga meragukan apakah negara-negara anggota NATO akan membela AS jika negara tersebut diserang.

Menurut laporan The Hill pada hari yang sama, saat ditanya tentang kemungkinan perubahan kebijakan tersebut, Trump mengatakan kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih.

“Saya sudah mengatakan ini kepada mereka. Saya bilang: ‘Jika kalian tidak membayar, kami tidak akan melindungi kalian.’ Saya sudah mengatakan ini tujuh tahun yang lalu, dan karena itu, mereka membayar ratusan miliar dolar,” kata Trump.

Meragukan Komitmen NATO terhadap Amerika Serikat

Pasal 5 Piagam NATO menetapkan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Klausul ini pertama kali diaktifkan setelah serangan teroris pada 11 September 2001 di Amerika Serikat.

Ketika ditanya apakah ini akan menjadi kebijakan resmi AS, Trump menjawab: “Saya rasa ini adalah akal sehat. Jika mereka tidak membayar, saya tidak akan membela mereka.”

Trump menambahkan bahwa pernyataannya ini telah menuai banyak kritik.

Trump juga mempertanyakan apakah negara-negara anggota NATO akan benar-benar melindungi Amerika Serikat jika negara tersebut berada dalam masalah.

“Kalian tahu, masalah terbesar saya dengan NATO adalah… Saya sangat mengenal orang-orang itu. Mereka adalah teman-teman saya. Tetapi jika Amerika Serikat menghadapi masalah dan kami menelepon mereka, ‘Kami punya masalah. Prancis, kami punya masalah.’… Kalian pikir mereka akan datang melindungi kami? Seharusnya begitu, tetapi saya tidak yakin,” kata Trump.

Trump Mengkritik Ketidakadilan dalam Kontribusi Belanja Pertahanan

Ketika ditanya mengapa Amerika Serikat tetap berada dalam NATO, Trump mengatakan bahwa dia merasa NATO “mungkin memiliki manfaat,” tetapi juga “sangat tidak adil.”

Selama ini, Trump terus mendorong sekutu-sekutu NATO untuk meningkatkan belanja pertahanan mereka. Menurutnya, Amerika Serikat menanggung beban yang jauh lebih berat dibandingkan anggota lainnya.

Sesuai kesepakatan, negara-negara anggota NATO diharapkan mengalokasikan 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka untuk pertahanan. Namun, Trump mengusulkan untuk menaikkan target tersebut menjadi 5%.

Saat ini, belanja pertahanan Amerika Serikat mencapai sekitar 3% dari PDB. Untuk mencapai target Trump, Pentagon harus meningkatkan anggarannya secara signifikan.

Hingga tahun lalu, dari 32 negara anggota NATO, 23 negara telah mencapai ambang batas 2% PDB untuk anggaran pertahanan mereka.

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Trump sedang mempertimbangkan untuk mengubah sikap Amerika Serikat terhadap NATO, dengan memberikan keuntungan lebih kepada negara-negara anggota yang berinvestasi lebih banyak dalam pertahanan.

Sekitar tiga tahun yang lalu, pecahnya perang Rusia-Ukraina menarik perhatian besar terhadap NATO. Para pendukung NATO berpendapat bahwa perjanjian pertahanan bersama dapat mencegah Rusia melakukan invasi lebih lanjut ke negara-negara anggota NATO, seperti Polandia. Tahun lalu, Swedia dan Finlandia resmi bergabung dengan aliansi tersebut.

Janji Kuat dari Calon Duta Besar NATO

Dalam perkembangan terkait, Matthew Whitaker, calon Duta Besar untuk NATO yang diusulkan oleh Trump, pada sidang konfirmasi di hadapan Senat pekan ini menyatakan bahwa komitmen Amerika Serikat terhadap NATO akan tetap “kokoh sekuat batu karang.”

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang masa depan NATO dan solidaritasnya dalam menghadapi ancaman global, khususnya dari Rusia. (jhn/yn)

Trump Mengutus Orang Kepercayaannya untuk Bertemu Oposisi Ukraina, Mendorong Pemilu Cepat

EtIndonesia. Pada 6 Maret, situs berita politik Amerika Serikat, Politico, mengutip tiga anggota parlemen Ukraina dan seorang ahli kebijakan luar negeri Partai Republik, melaporkan bahwa empat orang kepercayaan Presiden AS, Donald Trump baru-baru ini diam-diam bertemu dengan lawan politik Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Pertemuan tersebut melibatkan tokoh oposisi, termasuk pemimpin partai oposisi Yulia Tymoshenko dan para petinggi partai mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko, untuk membahas kemungkinan percepatan pemilihan presiden di Ukraina.

Perseteruan di Gedung Putih dan Tersendatnya Kesepakatan

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa kunjungan Zelenskyy ke Gedung Putih pekan lalu berakhir dengan pertengkaran sengit dengan Trump. Akibatnya, tidak ada kesepakatan terkait pertambangan yang ditandatangani. Setelah itu, Penasihat Keamanan Nasional AS, Michael Waltz, mengisyaratkan bahwa untuk mencapai kesepakatan damai, Zelenskyy mungkin perlu mundur dari jabatannya. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh para petinggi Partai Republik.

Inti dari pembicaraan rahasia ini adalah mempercepat pemilu presiden sebelum gencatan senjata sementara Rusia-Ukraina diberlakukan dan pembicaraan damai penuh dimulai.

Elon Musk dan Trump Mendesak Pemilu di Ukraina

Pada 6 Maret, orang terkaya di dunia, Elon Musk, mengomentari berita tersebut di media sosial X dengan mengatakan: “Ukraina perlu mengadakan pemilu. Zelenskyy akan kalah telak.” 

Sebelumnya, Trump juga telah menyerukan agar Ukraina segera mengadakan pemilu. Sementara itu, Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, menuduh Kyiv membatalkan pemilu.

Namun, menurut Sky News Inggris, konstitusi Ukraina tidak mengizinkan pemilu diadakan selama darurat militer, dan sulit bagi warga di wilayah pendudukan dan tentara di garis depan untuk memberikan suara.

Negosiasi AS-Rusia Tanpa Melibatkan Ukraina dan Eropa

Menurut laporan CNN dan media lainnya, pemerintahan Trump baru-baru ini memulai pembicaraan dengan Rusia, tetapi tidak melibatkan Ukraina dan Eropa. Langkah ini memicu ketidakpuasan. Pada 6 Maret, Uni Eropa mengadakan KTT khusus di Brussels untuk secara khusus membahas pertahanan Eropa dan masalah Ukraina.

Pernyataan Penasihat Keamanan Nasional: Zelenskyy Mungkin Harus Mundur

Pemerintah Trump baru-baru ini menangguhkan semua bantuan militer dan berbagi intelijen dengan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz, menyiratkan bahwa untuk mencapai kesepakatan damai, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mungkin harus mundur.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, Mike Johnson, juga menyatakan bahwa Zelenskyy harus kembali ke meja perundingan dengan sikap yang lebih rasional dan bersyukur, jika tidak, Ukraina perlu menemukan pemimpin baru.

Senator Partai Republik dari Carolina Selatan, Lindsey Graham, menambahkan bahwa jika Zelenskyy tidak dapat memperbaiki hubungannya dengan Trump, maka Ukraina membutuhkan pemimpin baru.

Calon Pengganti Zelenskyy: Vitali Klitschko dan Valery Zaluzhny

Pada 25 Februari, parlemen Ukraina mengesahkan resolusi yang menegaskan kembali kewenangan Presiden Zelenskyy dan menekankan bahwa pemilu tidak boleh diadakan selama masa perang. Meskipun demikian, diskusi mengenai kemungkinan pengganti Zelenskyy sudah mulai muncul di dalam negeri.

Salah satu tokoh yang mendapat sorotan adalah Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko. Mantan petinju profesional ini telah menjadi wali kota sejak 2014 dan kerap menentang perintah Zelenskyy selama perang berlangsung. Pada 2023, Klitschko bahkan secara terbuka mengkritik Zelenskyy karena dianggap tidak jujur mengenai situasi perang dan terlalu optimis dalam menggambarkan kondisi di medan pertempuran. Dia juga memuji Jenderal Valery Zaluzhny sebagai orang yang “mengatakan kebenaran”.

Valery Zaluzhny, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina dan saat ini menjabat sebagai Duta Besar Ukraina untuk Inggris, dianggap sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Zelenskyy. Dia terkenal karena keberhasilannya dalam menggagalkan serangan pertama Rusia pada 24 Februari 2022. Namun, setelah serangan balik pada 2023 gagal, posisinya digantikan oleh Oleksandr Syrskyi. Ketidakharmonisan hubungan antara Zaluzhny dan Zelenskyy pun menjadi perbincangan hangat.

Menurut survei yang dilakukan oleh media Ukraina, Dzerkalo Tyzhnia pada November 2024, popularitas Zaluzhny mencapai 27%, lebih tinggi dari Zelenskyy yang hanya 16%.

Petro Poroshenko Mengungkap Waktu Pemilu Ukraina

Bulan lalu, Zelenskyy mengumumkan sanksi terhadap mantan Presiden Ukraina dan pemimpin European Solidarity Party, Petro Poroshenko. Dalam wawancara dengan Censor.NET pada 16 Februari, Poroshenko menyebut sanksi tersebut sebagai “inkonstitusional” dan “ilegal”. Dia juga menuduh bahwa Zelenskyy telah membenci dirinya selama enam tahun.

Poroshenko menuduh tindakan Zelenskyy didorong oleh dendam pribadi dan motif politik. Menurutnya: “Zelenskyy takut tidak bisa menang dalam pemilu melawan lawan-lawannya, sehingga ia mencoba menyingkirkan pesaingnya.” Poroshenko juga mengatakan bahwa pengumuman sanksi tersebut sebenarnya merupakan sinyal dimulainya kampanye pemilu.

Ketika ditanya mengenai kapan pemilu Ukraina akan dilaksanakan, Poroshenko menjawab: “Catat ini, 26 Oktober tahun ini.” 

Dia menyebutkan bahwa informasi ini didapatkan dari berbagai media Ukraina dan Komisi Pemilihan Pusat Ukraina. Selain itu, dia juga mendapatkan informasi dari pabrik percetakan di Ukraina yang sedang mempersiapkan pencetakan surat suara.

Dalam wawancara terpisah dengan Ukrainska Pravda di hari yang sama, Poroshenko menegaskan bahwa Zelenskyy berencana untuk mengadakan pemilu presiden, parlemen, dan lokal secara bersamaan, sambil melakukan “penganiayaan politik” terhadap dirinya untuk sepenuhnya membersihkan oposisi demi melanjutkan kekuasaannya.

Trump Mendorong Pemilu di Ukraina Setelah Pertemuan dengan Rusia

Pada 18 Februari, delegasi AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi dalam pertemuan pertama sejak Trump menjabat kembali sebagai presiden. Menurut perwakilan kedua negara, setelah lebih dari empat jam pembicaraan, keduanya mencapai setidaknya empat kesepakatan, termasuk memperbaiki hubungan diplomatik AS-Rusia, menemukan solusi untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina, mengevaluasi kerja sama geopolitik dan ekonomi pascakonflik, serta memastikan proses ini berjalan secara efektif.

Setelah pertemuan tersebut, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa pembicaraan dengan Rusia berjalan sangat baik dan dia kembali mendesak Ukraina untuk mengadakan pemilu.

Trump berkata: “Situasinya sekarang adalah Ukraina belum mengadakan pemilu. Ukraina memberlakukan darurat militer, meskipun saya tidak suka mengatakannya, namun tingkat dukungan untuk pemimpin Ukraina hanya 4%. Mereka ingin mendapatkan posisi di meja perundingan… tetapi apakah rakyat Ukraina tidak seharusnya berkata, ‘Sudah berapa lama kita tidak mengadakan pemilu?’” (jhn/yn)

Trump Berbalik Hantam Rusia! Ancam Sanksi dan Tarif Tinggi, Dunia Heboh

EtIndonesia. Menurut laporan The Guardian Inggris, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui platform media sosial pribadinya, Truth Social, mengumumkan bahwa dia sedang “mempertimbangkan dengan serius” untuk menjatuhkan sanksi berat dan meningkatkan tarif terhadap Rusia. Langkah ini bertujuan untuk mendorong Rusia agar menyetujui gencatan senjata di Ukraina. Trump juga menyoroti bahwa Rusia telah meningkatkan serangan terhadap Ukraina dalam beberapa waktu terakhir.

Trump mengeluarkan ancaman ini setelah Rusia melakukan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur Ukraina. 

Dalam unggahannya, Trump menulis: “Berdasarkan fakta bahwa Rusia saat ini sedang ‘menghantam’ Ukraina di medan perang, saya serius mempertimbangkan untuk memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap sektor perbankan Rusia, sanksi lainnya, dan menaikkan tarif terhadap Rusia, hingga tercapai kesepakatan gencatan senjata dan perdamaian abadi. Kepada Rusia dan Ukraina, duduklah di meja perundingan sekarang sebelum semuanya terlambat. Terima kasih!”

Sikap Trump Berubah Drastis terhadap Rusia

Pernyataan ini tampaknya bertolak belakang dengan sikap damai Trump terhadap Rusia dalam beberapa waktu terakhir. Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin diketahui telah berbicara melalui telepon dalam beberapa minggu terakhir. Keduanya bahkan berjanji untuk bekerja sama erat dan sedang mendiskusikan kemungkinan pertemuan puncak untuk memperbarui hubungan dan membahas kerja sama ekonomi potensial antara kedua negara.

Namun, laporan dari NBC News pada 6 Maret mengungkapkan bahwa sikap lunak Trump terhadap Rusia telah membuat beberapa sekutu AS mempertimbangkan untuk mengurangi berbagi intelijen dengan Washington. Kekhawatiran muncul bahwa pendekatan damai ini mungkin membahayakan keamanan nasional dan internasional.

Analisis: Dampak Ancaman Trump terhadap Rusia

Pernyataan tegas Trump ini bisa menjadi titik balik dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Jika sanksi besar-besaran benar-benar diberlakukan, hal ini akan meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia. Namun, perubahan sikap yang mendadak ini juga dapat membingungkan sekutu-sekutu AS, terutama di tengah perang Rusia-Ukraina yang masih berkecamuk.

Pengamat politik internasional menilai bahwa langkah ini mungkin merupakan upaya Trump untuk menunjukkan kekuatan diplomatiknya, baik kepada Rusia maupun sekutu-sekutu NATO. Namun, bagaimana respons Rusia terhadap ancaman ini masih menjadi tanda tanya besar.

Saat ini, dunia tengah menunggu apakah Trump akan benar-benar mengambil langkah keras tersebut atau apakah ini hanya manuver politik untuk meningkatkan posisinya dalam negosiasi internasional. Yang jelas, pesan Trump untuk segera melakukan negosiasi damai tidak hanya ditujukan kepada Rusia dan Ukraina tetapi juga kepada komunitas internasional yang berharap konflik ini segera berakhir.(jhn/yn)

Kapan Anda Paling Bahagia? Penelitian Baru Melacak Variasi Suasana Hati

0

Sebuah studi baru meneliti bagaimana waktu dalam sehari, hari dalam seminggu, dan musim memengaruhi kesehatan mental, mengungkap wawasan mengejutkan tentang pola emosi manusia

George Citroner

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kita memulai hari dengan kondisi mental terbaik, tetapi pada tengah malam, kita mengalami kondisi terburuk. Studi ini juga menemukan bahwa hari dalam seminggu dan bahkan musim berpengaruh terhadap kesehatan mental kita.

Ritme Harian dan Musiman dalam Kesejahteraan Mental

Sebuah studi baru yang diterbitkan di BMJ Mental Health mengungkap pola signifikan dalam fluktuasi kesejahteraan mental sepanjang hari, minggu, dan tahun.

Penelitian ini, yang melibatkan hampir 50.000 peserta—mayoritas perempuan—menunjukkan bahwa pola ini dapat berdampak pada layanan kesehatan mental dan strategi perawatan diri individu.

Studi ini menggunakan data dari University College London COVID-19 Social Study, yang melacak kesehatan mental peserta selama dua tahun (Maret 2020 hingga Maret 2022).

Peserta menjawab pertanyaan survei seperti: “Dalam seminggu terakhir, seberapa bahagia Anda?” “Seberapa puas Anda dengan hidup Anda?” dan “Sejauh mana Anda merasa bahwa hal-hal yang Anda lakukan dalam hidup ini bermakna?” Para peneliti mempertimbangkan faktor seperti usia, kondisi kesehatan, dan status pekerjaan. Waktu pengisian survei dicatat untuk mendapatkan data terkait waktu dalam sehari, seminggu, semusim, dan tahun (2020, 2021, atau 2022).

Senin dan Jumat yang Bahagia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan, kepuasan hidup, dan perasaan bahwa hidup memiliki makna lebih tinggi pada hari Senin dan Jumat dibandingkan hari Minggu. Kebahagiaan juga meningkat pada hari Selasa. Namun, tidak ditemukan bukti bahwa kesepian bervariasi tergantung pada hari dalam seminggu.

Peserta melaporkan merasa paling baik di pagi hari, dengan tingkat gejala depresi dan kesepian terendah, serta tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup tertinggi. Sebaliknya, tengah malam adalah waktu di mana peserta melaporkan perasaan terburuk mereka.

Studi ini juga menemukan bahwa musim berpengaruh pada suasana hati. Tingkat depresi, kecemasan, dan kesepian lebih rendah, sementara kebahagiaan, kepuasan hidup, dan perasaan bahwa hidup bermakna lebih tinggi selama musim semi, musim panas, dan musim gugur dibandingkan dengan musim dingin.

Secara keseluruhan, kesehatan mental terbaik terjadi di musim panas.

Merasa lebih buruk pada hari Minggu bisa disebabkan oleh kecemasan menjelang minggu kerja yang akan datang, yang sering disebut sebagai Sunday Scaries, kata Sanam Hafeez, seorang neuropsikolog di New York City dan direktur Comprehend the Mind, yang tidak terlibat dalam studi ini, kepada The Epoch Times.

“Tetapi begitu hari Senin tiba, perasaan ini sering kali memudar dan suasana hati cenderung membaik karena struktur kerja dan interaksi sosial meningkatkan kesejahteraan,” katanya.

“Kebutuhan akan keseimbangan antara kerja dan kehidupan menjadi jelas melalui aktivitas hari Minggu yang menyenangkan, yang membantu membuat minggu kerja yang akan datang terasa kurang menakutkan.”

Para peneliti menulis, “Dalam kaitannya dengan kesehatan masyarakat, temuan kami menunjukkan bahwa [kesehatan mental dan kesejahteraan] cenderung berada di titik terendah pada tengah malam, pertengahan minggu, dan musim dingin.”

Penjelasan yang Potensial

Para penulis studi menyarankan bahwa perubahan dalam kesehatan mental dan kesejahteraan sepanjang hari dapat dikaitkan dengan perubahan fisiologis yang terkait dengan jam biologis tubuh.

“Misalnya, kadar kortisol memuncak tak lama setelah bangun tidur dan mencapai tingkat terendah sekitar waktu tidur,” tulis para peneliti.

Kortisol, yang sering disebut sebagai “hormon stres,” memainkan peran penting dalam kesejahteraan mental dengan membantu tubuh merespons situasi stres melalui respons fight-or-flight. Puncak kortisol di pagi hari membantu kita merasa waspada dan berenergi untuk menghadapi tantangan hari itu, sementara penurunan di malam hari memungkinkan kita untuk bersantai dan tidur. Gangguan dalam pola alami ini (seperti kadar kortisol yang kronis tinggi) dapat berdampak negatif pada tidur, suasana hati, dan kesejahteraan mental secara keseluruhan.

Para peneliti juga menekankan pentingnya mempertimbangkan perbedaan antara hari kerja dan akhir pekan—dengan variasi yang mungkin dipengaruhi oleh urutan aktivitas harian.

Meskipun perubahan fisiologis terkait dengan jam biologis tubuh dapat menjelaskan beberapa variasi harian, para peneliti menunjukkan bahwa “faktor lain yang dapat memengaruhi variasi musiman dalam [kesehatan mental dan kesejahteraan] termasuk cuaca (suhu, curah hujan, kelembapan), serta berbagai siklus sosial budaya, seperti hari libur, norma budaya, dan pola pekerjaan.”

Penelitian sebelumnya  menunjukkan bagaimana faktor berikut dapat memengaruhi suasana hati kita:

  • Suhu: Penelitian mengaitkan suhu tinggi dengan peningkatan laporan masalah kesehatan mental, termasuk gejala depresi dan kecemasan.
  • Cahaya matahari: Berkurangnya paparan sinar matahari selama musim dingin dapat menyebabkan gangguan afektif musiman (seasonal affective disorder), sejenis depresi yang terkait dengan kurangnya sinar matahari.
  • Kelembapan: Tingkat kelembapan yang tinggi juga dapat berdampak negatif pada suasana hati dan kesejahteraan.

Dampak terhadap Layanan Kesehatan Mental dan Perawatan Diri

Para peneliti mencatat bahwa temuan ini dapat berdampak pada penyediaan layanan dan penilaian klinis dalam layanan kesehatan.

Hafeez setuju. “Memahami pola ini juga dapat membantu dalam menjadwalkan terapi atau layanan dukungan saat mereka paling dibutuhkan,” katanya.

Untuk mengoptimalkan kesejahteraan mental, Hafeez merekomendasikan untuk menyelesaikan tugas-tugas penting di pagi hari ketika suasana hati dan fokus berada di puncaknya, serta menggunakan malam untuk relaksasi.

“Mengingat kesehatan mental menurun di musim dingin, strategi seperti meningkatkan paparan cahaya dan aktivitas di luar ruangan dapat membantu,” katanya. “Rutinitas yang teratur, dengan tidur dan olahraga yang seimbang sepanjang minggu, membantu menjaga kesejahteraan yang stabil.”

Para peneliti mengakui bahwa studi ini bersifat observasional, sehingga tidak dapat membuktikan hubungan sebab-akibat. Mereka juga mencatat bahwa waktu pengisian kuesioner dapat memengaruhi temuan, serta kurangnya informasi tentang siklus tidur, garis lintang, atau cuaca—faktor yang mungkin memengaruhi hasil penelitian ini.

“Tri Luncurkan Program Sedekah Kuota Ramadan, Dukung Digitalisasi Generasi Muda hingga Pelosok Indonesia”

Surabaya, 7 Maret 2025 – Menyambut bulan suci Ramadan, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui brand Tri kembali menghadirkan program #MudahnyaKebaikan dengan inisiatif Sedekah Kuota. Program ini mengajak pelanggan Tri, yang mayoritas merupakan generasi muda, untuk berbagi kebaikan dengan cara yang mudah dan praktis, sekaligus mendukung digitalisasi pendidikan di daerah pelosok Indonesia.

Berdasarkan data, lebih dari 50% anak muda Indonesia memiliki niat kuat untuk bersedekah selama Ramadan. Namun, keterbatasan anggaran sering menjadi kendala. Melalui program Sedekah Kuota, Tri memberikan solusi yang sesuai dengan gaya hidup digital generasi muda. Cukup dengan mengisi ulang paket data minimal Rp25.000, pelanggan secara otomatis menyumbangkan 25MB kuota tanpa mengurangi kuota paket mereka. Khusus untuk pembelian melalui aplikasi bima+, pelanggan dapat berkontribusi lebih besar dengan menyumbangkan 50MB kuota.

Fahd Yudhanegoro, Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya sekadar inisiatif Ramadan, tetapi juga gerakan kolaboratif untuk menciptakan dampak nyata bagi generasi muda. “Sedekah Kuota menjadi cara mudah untuk berbagi, bahkan lebih mudah dari aktivitas sehari-hari seperti membuka selotip toples atau memakai eyeliner. Kuota yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk router dan kuota internet untuk mendukung pembelajaran digital dan literasi siswa-siswi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga daerah pelosok,” ujar Fahd.

Program Sedekah Kuota pertama kali diluncurkan pada tahun 2024 dan berhasil mengumpulkan lebih dari 250TB kuota, yang kemudian disalurkan dalam bentuk 1.000 router dengan kuota 250GB kepada 588 sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Tahun ini, Tri kembali menargetkan penyaluran router berisi kuota internet ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil, untuk mendukung pemerataan akses internet dan peningkatan literasi digital.

Mekanisme Program Sedekah Kuota:

  • Berlaku untuk seluruh pembelian Perdana Happy dan Paket Isi Ulang Happy minimal Rp25.000 selama periode 18 Februari – 15 April 2025.
  • Setiap isi ulang, pelanggan otomatis menyumbangkan 25MB kuota tanpa mengurangi kuota paket.
  • Pembelian melalui aplikasi bima+ memberikan kontribusi lebih besar, yaitu 50MB kuota.

Selain program Sedekah Kuota, Tri juga menghadirkan Paket Isi Ulang Happy 60GB (2GB/hari) seharga Rp99.000 untuk 30 hari. Pelanggan juga dapat menikmati berbagai hiburan digital dan misi spesial Ramadan melalui aplikasi bima+, dengan kesempatan memenangkan hadiah seperti smartphone, voucher e-Wallet, dan ekstra kuota.

Dukung Digitalisasi Generasi Muda di Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur, dengan lebih dari 12 juta generasi muda, menempati peringkat ketiga tertinggi di Indonesia dalam Digital Competitiveness Index dengan skor 52,3. Melihat potensi ini, Tri berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan literasi digital dan akses internet bagi generasi muda, terutama di daerah yang membutuhkan.

“Kami percaya, kebaikan yang dilakukan bersama ini dapat membawa perubahan lebih besar bagi masa depan generasi muda,” tambah Fahd.

Untuk informasi lebih lanjut tentang program Sedekah Kuota dan produk Tri lainnya, kunjungi media sosial @triindonesia atau website resmi Tri Indonesia di https://tri.co.id/happy.

Dengan program Sedekah Kuota, Tri tidak hanya memudahkan pelanggan untuk berbagi kebaikan di bulan Ramadan, tetapi juga turut berkontribusi dalam memajukan pendidikan digital dan literasi generasi muda Indonesia.