Page 2 – EtIndonesia

Rusia Gempar: 40 Bomber Nuklir Dihancurkan Ukraina Hanya dalam Semalam!

ET Indonesia

-

June 2, 2025

Rusia Gempar: 40 Bomber Nuklir Dihancurkan Ukraina Hanya dalam Semalam!

EtIndonesia. Jelang perundingan damai yang sangat dinanti di Istanbul, Turki, antara Ukraina dan Rusia, konflik kedua negara justru mencapai titik eskalasi baru yang menggegerkan dunia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengonfirmasi bahwa delegasi negaranya telah menerima undangan Rusia untuk bernegosiasi di Turki. Namun, di saat yang sama, Ukraina melancarkan serangan drone paling dahsyat sepanjang sejarah perang modern ke jantung pertahanan udara Rusia—menghancurkan lebih dari 40 pesawat bomber strategis milik Kremlin, termasuk sejumlah pesawat berkemampuan nuklir.

“Operasi Jaring Laba-laba”: Serangan Drone Paling Spektakuler

Serangan yang dijuluki “Operasi Jaring Laba-laba” ini sudah dipersiapkan dengan sangat matang selama lebih dari 18 bulan oleh militer Ukraina dan jaringan intelijen rahasianya. Sumber-sumber independen serta akun pro-Rusia di media sosial mengonfirmasi, serangan ini tidak hanya menyasar pangkalan udara di sekitar zona perang Donbas, tetapi juga menghantam fasilitas strategis jauh di kedalaman Rusia—termasuk di wilayah Siberia yang selama ini dianggap “kebal” dari serangan langsung.

Berdasarkan laporan yang beredar, “Operasi Jaring Laba-laba” menggunakan taktik infiltrasi canggih: puluhan drone quadcopter kecil diselundupkan ke wilayah Rusia dengan cara dimasukkan ke dalam kontainer kargo biasa. Kontainer ini kemudian diangkut truk logistik sipil ke dekat pangkalan udara militer—tanpa sepengetahuan sopir. Pada waktu yang sudah ditentukan, penutup kontainer dibuka secara remote, dan kawanan drone itu langsung terbang serempak ke sasaran.

Detik-Detik Serangan: Rekaman Dramatis dari Medan

Video-video yang beredar di platform X (dulu Twitter) dan Telegram memperlihatkan momen dramatis ketika drone-drone Ukraina keluar dari kontainer, disambut tembakan membabi buta oleh tentara Rusia yang panik. Beberapa drone berhasil ditembak jatuh, namun sebagian besar menembus pertahanan dan menghantam pesawat di landasan, hanggar, bahkan fasilitas bahan bakar.

Salah satu rekaman memperlihatkan ledakan dahsyat yang menghancurkan pesawat di bandara militer, dengan api membumbung tinggi. Terdengar teriakan dan kepanikan dari tentara Rusia, menandakan betapa tak terduga dan mematikan serangan ini. Media-media pro-Kremlin mengakui bahwa sistem pertahanan udara mereka kecolongan akibat taktik kamuflase dan waktu serangan yang presisi.

Kerugian Strategis: Bomber Nuklir Rusia Lumpuh

Data awal yang dihimpun dari berbagai sumber memperkirakan sedikitnya 40 unit pesawat bomber jarak jauh milik Rusia hancur atau mengalami kerusakan berat. Di antara pesawat yang terkena serangan terdapat model Tu-22M3 dan Tu-95M—dua tipe pesawat pembom strategis yang menjadi tulang punggung armada udara Rusia, khususnya dalam misi serangan jarak jauh dan membawa senjata nuklir.

Pakar militer menegaskan bahwa kedua tipe bomber tersebut tidak lagi diproduksi massal di Rusia, sehingga setiap kerusakan atau kehancuran sangat sulit digantikan dalam waktu singkat.

“Ini adalah salah satu kerugian terbesar bagi kekuatan udara strategis Rusia sejak Perang Dunia II,” ujar seorang analis pertahanan dari Ukraina.

Pihak Ukraina sendiri merayakan keberhasilan ini sebagai tonggak sejarah baru dalam perang teknologi drone.

Menurut pejabat senior militer Ukraina yang enggan disebutkan namanya mengatakan: “Serangan ini membuktikan, tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi mesin-mesin perang Rusia, bahkan di wilayah terdalam mereka sendiri.”

Respons Rusia: Minimalisasi Kerugian, Penangkapan Pelaku

Hingga hari perundingan di Istanbul, pihak Pemerintah Rusia memilih merespons serangan ini dengan narasi yang cenderung meremehkan. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut kebakaran dan ledakan di pangkalan udara sudah berhasil dipadamkan, serta tidak ada korban jiwa dari kalangan militer maupun sipil. Selain itu, disebutkan beberapa pelaku “sabotase” telah berhasil ditangkap.

Namun, sejumlah analis menilai respons Rusia kali ini sangat hati-hati dan defensif. Banyak yang percaya, Kremlin berupaya keras menutupi besarnya kerugian guna menjaga moral pasukan dan citra militer di mata publik Rusia maupun dunia internasional.

Imbas Terhadap Negosiasi Damai

Serangan besar-besaran ini terjadi hanya beberapa hari sebelum negosiasi damai di Istanbul, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait suasana dan hasil perundingan. Sementara pihak Ukraina menunjukkan kekuatan dan inovasi militernya, Rusia dihadapkan pada tekanan psikologis dan kerugian strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Beberapa pengamat memprediksi, keberhasilan operasi drone Ukraina akan menjadi “kartu tawar” dalam negosiasi, menambah tekanan kepada Rusia untuk bersikap lebih realistis dalam agenda damai.

Penutup

Operasi spektakuler ini kembali menegaskan perubahan besar dalam strategi perang modern, di mana teknologi drone dan kecerdasan buatan telah menggeser peta kekuatan militer global. Dunia kini menunggu kelanjutan drama diplomasi di Istanbul, yang akan menjadi panggung penentu bagi masa depan perang Rusia-Ukraina.

Dari Neptunus hingga Alien: Teori Konspirasi yang Bikin Ilmuwan Ketakutan!

ET Indonesia

-

June 2, 2025

0

Dari Neptunus hingga Alien: Teori Konspirasi yang Bikin Ilmuwan Ketakutan!

Utusan Khusus Trump Dukung Putin? Keith Kellogg: Kekhawatiran Rusia soal Ekspansi NATO ke Timur adalah Hal yang Masuk Akal

ET Indonesia

-

June 2, 2025

0

Utusan Khusus Trump Dukung Putin? Keith Kellogg: Kekhawatiran Rusia soal Ekspansi NATO ke Timur adalah Hal yang Masuk Akal

EtIndonesia. Negosiasi antara Rusia dan Ukraina saat ini berada dalam kebuntuan. Tiga narasumber dari pihak Rusia yang mengetahui jalannya perundingan mengungkapkan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin telah menetapkan sejumlah syarat untuk mengakhiri perang di Ukraina. Salah satunya adalah permintaan kepada para pemimpin Barat agar secara tertulis berkomitmen untuk menghentikan ekspansi NATO ke arah timur dan menjamin bahwa Ukraina akan tetap bersikap netral. Menanggapi hal ini, Keith Kellogg—utusan khusus Presiden AS, Donald Trump untuk urusan Ukraina—menyatakan bahwa kekhawatiran Rusia terhadap perluasan NATO adalah sesuatu yang wajar.

Kellogg: Kekhawatiran Rusia terhadap Ekspansi NATO ke Timur itu Masuk Akal

Keith Kellogg menyampaikan bahwa keberatan Rusia terhadap perluasan keanggotaan NATO memang masuk akal. Menurutnya, Amerika Serikat sendiri juga tidak menginginkan Ukraina bergabung ke dalam aliansi militer yang dipimpin oleh Washington itu.

Dalam wawancara dengan ABC News, ketika diminta tanggapannya mengenai tuntutan Rusia atas komitmen tertulis dari Barat untuk menghentikan ekspansi NATO, Kellogg menjawab: “Itu adalah kekhawatiran yang masuk akal.”

Dia menambahkan: “Kita sudah menyatakan bahwa dari perspektif kita, memasukkan Ukraina ke dalam NATO bukanlah sesuatu yang kita pertimbangkan saat ini—dan bukan hanya kita yang berpandangan seperti itu. Saya kira saya bisa menyebutkan setidaknya empat negara anggota NATO lainnya yang sependapat.”

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa isu ini bukan hanya menyangkut Ukraina, tetapi juga melibatkan negara-negara seperti Georgia dan Moldova.

Namun Kellogg menekankan bahwa pada akhirnya, keputusan mengenai posisi Amerika Serikat terhadap ekspansi NATO akan diambil langsung oleh Donald Trump.

Putin Ajukan Syarat Gencatan Senjata: NATO Harus Berkomitmen Tertulis Hentikan Ekspansi

Putaran kedua perundingan langsung antara Rusia dan Ukraina dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni di Istanbul, Turki. Diketahui, pihak Rusia telah menyerahkan sebuah memorandum kepada Ukraina yang secara garis besar memuat syarat-syarat penghentian konflik.

Keith Kellogg mengonfirmasi bahwa penasihat keamanan nasional dari Jerman, Prancis, dan Inggris akan bergabung dengan Amerika Serikat dalam proses diskusi mengenai memorandum tersebut.

Menurut laporan dari Reuters dan media internasional lainnya, tiga narasumber dari Rusia menyebut bahwa Putin melakukan pembicaraan lewat telepon selama dua jam dengan Donald Trump pekan lalu. Dalam pembicaraan itu, Putin menyatakan kesediaannya untuk menyusun sebuah memorandum bersama Ukraina guna menjadi kerangka dasar kesepakatan damai, termasuk penetapan jadwal gencatan senjata. Namun hingga kini, versi dokumen dari pihak Rusia masih dalam proses penyusunan dan belum diketahui kapan akan selesai.

Pihak Kiev dan beberapa negara Eropa mencurigai bahwa Rusia sengaja memperlambat proses ini demi memberi waktu tambahan bagi pasukan Rusia untuk memperluas cengkeraman militernya di Ukraina timur. Terlepas dari itu, perkembangan dalam dialog ini bisa berdampak besar terhadap arah konflik ke depan.

Seorang narasumber dari Rusia yang memahami dinamika internal Kremlin mengatakan: “Putin ingin perdamaian, tetapi bukan dengan mengorbankan semua hal.”

Tiga narasumber lainnya mengungkapkan bahwa Putin menuntut jaminan tertulis dari kekuatan-kekuatan besar Barat bahwa NATO tidak akan melakukan ekspansi ke arah timur, yang berarti secara resmi menutup pintu keanggotaan untuk Ukraina, Georgia, Moldova, dan bekas republik Uni Soviet lainnya.

Selain itu, Rusia juga mengajukan beberapa syarat lainnya, seperti:

· Ukraina tetap bersikap netral;

· Barat mencabut sebagian sanksi terhadap Rusia;

· Aset-aset Rusia yang dibekukan di negara-negara Barat dikembalikan;

· Hak-hak warga berbahasa Rusia di Ukraina dilindungi.

Salah satu sumber menegaskan, jika Putin menyadari bahwa perdamaian tidak bisa dicapai dengan syarat-syarat tersebut, dia akan memilih jalan militer.

Pesannya ke Ukraina dan negara-negara Eropa: “Jika perdamaian tidak bisa dicapai sekarang, maka kedamaian di masa depan akan lebih menyakitkan.”

Kremlin tidak memberikan tanggapan resmi terhadap permintaan konfirmasi dari Reuters.

Putin: Akar Konflik Harus Diselesaikan – NATO adalah Pemicu

Putin dan para pejabat Rusia secara konsisten menyatakan bahwa setiap kesepakatan damai harus menyentuh “akar konflik”. Dalam hal ini, yang mereka maksud adalah ekspansi NATO dan dukungan Barat terhadap Ukraina.

Riwayat 5 Kali Ekspansi NATO ke Timur

· 24 Februari 2022, Putin menginstruksikan operasi militer skala besar ke Ukraina—serangan terbesar yang dilakukan Rusia sejak awal tahun 2000-an. Kolumnis politik AS Thomas L. Friedman menyebut, “Dalam perang ini, Amerika Serikat dan NATO bukanlah pihak yang sepenuhnya tidak bersalah.”

NATO, aliansi militer yang dibentuk pada tahun 1949 oleh AS dan negara-negara Eropa Barat, awalnya memiliki 12 anggota. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an, NATO tidak bubar, melainkan terus berkembang untuk mengisi kekosongan keamanan di Eropa Timur dan mulai menerima negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa.

5 Gelombang Ekspansi NATO:

1. 1999 – Polandia, Hongaria, dan Ceko bergabung. (Gelombang 1)

2. 2004 – Slovakia, Slovenia, Rumania, Bulgaria, Lithuania, Latvia, dan Estonia bergabung. Ini merupakan ekspansi terbesar NATO. (Gelombang 2)

3. 2009 – Kroasia dan Albania masuk NATO. (Gelombang 3)

4. 2017 – Montenegro bergabung. (Gelombang 4)

5. 2020 – Makedonia Utara resmi menjadi anggota ke-30. (Gelombang 5)

Negara-negara seperti Ukraina, Bosnia-Herzegovina, serta Georgia juga memiliki keinginan untuk bergabung. Sikap ambigu NATO yang tidak menutup kemungkinan keanggotaan bagi mereka terus memicu kekhawatiran Moskow.

Pada akhir 2021, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko, menyatakan bahwa keanggotaan Georgia di NATO, ditambah dengan kemungkinan penempatan senjata ofensif di wilayah tersebut, akan melanggar “garis merah” Rusia.

Kesalahan Strategis Barat di Awal 1990-an?

Setelah Uni Soviet bubar, banyak pakar kebijakan luar negeri menyerukan agar Barat membentuk kerangka keamanan baru dan mendefinisikan ulang hubungannya dengan Rusia. Profesor Dan Plesch dari SOAS, Universitas London, mengatakan kepada Deutsche Welle bahwa pada tahun 1990–1991, telah terjadi serangkaian dialog tingkat tinggi antara Rusia dan Barat. “Namun, kami tidak pernah benar-benar berusaha untuk mengajak Rusia bergabung.”

Presiden pertama Rusia yang sangat pro-Barat, Boris Yeltsin, bahkan pernah menandatangani pernyataan pengendalian senjata dengan Presiden AS saat itu, Bill Clinton, pada tahun 1997. Dalam konferensi pers, Yeltsin menyatakan: “Kami percaya bahwa ekspansi NATO adalah kesalahan besar, dan ini adalah kesalahan serius.”

Lebih jauh lagi, sebuah memorandum dari Departemen Luar Negeri AS pada 1990 menyebut: “Dalam kondisi saat ini, memberikan status keanggotaan NATO dan jaminan keamanan kepada negara-negara Eropa Timur bukanlah pilihan terbaik bagi NATO atau AS.”

Dalam dokumen itu juga dituliskan: “Dalam keadaan apa pun, kami tidak ingin membentuk aliansi anti-Soviet yang menempatkan perbatasan Uni Soviet sebagai garis depan, karena itu akan dilihat sangat negatif oleh pihak Soviet.”

Namun kini, setelah lebih dari tiga tahun perang, Kiev tetap menegaskan bahwa Ukraina harus menjadi anggota NATO—dan bahwa Rusia tidak berhak memiliki hak veto atas keputusan tersebut.(jhn/yn)

Trump Naikkan Tarif Impor Baja dan Aluminium Jadi 50%, Uni Eropa Beri Peringatan Keras

ET Indonesia

-

June 2, 2025

0

Trump Naikkan Tarif Impor Baja dan Aluminium Jadi 50%, Uni Eropa Beri Peringatan Keras

EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump secara resmi mengumumkan bahwa tarif impor untuk baja dan aluminium akan dinaikkan dari 25% menjadi 50%. Langkah ini langsung memicu ketegangan dengan Uni Eropa, yang menyatakan kekecewaan mendalam dan mengancam akan mengaktifkan kembali langkah-langkah pembalasan paling lambat 14 Juli, atau bahkan lebih awal jika diperlukan.

UE Kecam Kebijakan Trump: Timbulkan Ketidakpastian dan Ancaman Baru

Dalam pernyataan yang diberikan kepada Reuters dan NBC News pada Sabtu (31/5), juru bicara Komisi Eropa menyampaikan bahwa pihak Uni Eropa “sangat menyesalkan” keputusan Pemerintah AS untuk menggandakan tarif impor baja dan aluminium. Ia menekankan bahwa langkah tersebut akan:

· Menambah ketidakpastian terhadap perekonomian global,

· Meningkatkan biaya bagi konsumen dan pelaku usaha di kedua sisi Atlantik, dan

· Melemahkan upaya diplomatik untuk menyelesaikan sengketa perdagangan melalui dialog.

Pihak Uni Eropa menjelaskan bahwa langkah pembalasan sebelumnya telah ditangguhkan sejak 14 April, dengan harapan membuka ruang negosiasi bersama Amerika Serikat. Namun, jika tidak ada kesepakatan tercapai, UE menyatakan siap untuk memberlakukan kembali langkah-langkah pembalasan tersebut.

“Komisi Eropa saat ini sedang merampungkan konsultasi akhir mengenai cakupan langkah balasan yang diperluas. Jika tidak tercapai solusi yang dapat diterima bersama, maka sanksi pembalasan yang ada—beserta perluasannya—akan otomatis diberlakukan pada 14 Juli, atau bahkan lebih awal tergantung situasi,” jelas juru bicara tersebut.

Pada hari Jumat (30/5), Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor baja dan aluminium pada rapat umum di U.S. Steel di Pennsylvania untuk melindungi industri dan pekerja Amerika. Dia mengatakan di tempat: “Kami akan menaikkan tarif baja dan aluminium hingga 50%. Kami tidak akan lagi menoleransi perdagangan yang tidak adil.”

Dia juga menekankan bahwa dia mendukung kesepakatan Nippon Steel untuk mengakuisisi U.S. Steel dan berjanji bahwa kesepakatan itu tidak akan menyebabkan PHK atau alih daya bisnis, tetapi juga mengakui bahwa kesepakatan itu belum dirampungkan secara resmi.

Serikat Pekerja Baja Amerika Serikat (USW), sebuah federasi pekerja dari Kanada, Karibia, dan Amerika Serikat, mengkritik keputusan Trump untuk menaikkan tarif, menyebutnya sebagai “serangan langsung” terhadap industri dan pekerja Kanada.

“Ribuan pekerjaan Kanada terancam, dan masyarakat yang bergantung pada industri baja dan aluminium terancam,” kata Direktur Nasional USW Kanada Marty Warren dalam sebuah pernyataan. “Kanada harus segera menanggapi dan tegas untuk membela pekerjanya.”

Trump mengatakan tarif baru akan berlaku pada 4 Juni.

Seorang juru bicara UE menambahkan bahwa UE siap mengambil tindakan balasan “termasuk terhadap kenaikan tarif terbaru oleh Amerika Serikat.” (jhn/yn)

Parlemen Ceko Sahkan RUU Pelarangan Propaganda Komunisme, Disamakan dengan Kejahatan Nazi

ET Indonesia

-

June 2, 2025

0

Parlemen Ceko Sahkan RUU Pelarangan Propaganda Komunisme, Disamakan dengan Kejahatan Nazi

EtIndonesia. Parlemen Ceko (Dewan Perwakilan Rakyat) baru-baru ini mengadopsi amandemen Pasal 403 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menetapkan bahwa dukungan dan propaganda terhadap gerakan komunisme akan dikenai hukuman pidana penjara selama satu hingga lima tahun.

Komunisme dan Nazisme: Dua Ideologi yang Sama-sama Menindas

Salah satu pengusul RUU ini, anggota parlemen dari Partai Persatuan Demokrat Kristen (KDU-ČSL), Šimon Heller, menyatakan bahwa komunisme dan nazisme memiliki banyak kesamaan, seperti kamp konsentrasi, pembunuhan massal, dan pemerintahan totaliter.

Šimon Heller mengatakan: “Kalau kita mengutuk nazisme karena kejahatannya, mengapa kita memperlakukan komunisme secara berbeda padahal sama-sama menindas?”

Dia menambahkan bahwa siapa pun yang hari ini masih mengaku sebagai seorang komunis, sesungguhnya sedang meremehkan atau bahkan menyangkal kejahatan komunisme, yang dalam pandangannya tak berbeda dari kejahatan Nazi.

Dukungan Luas di Parlemen

Dari 160 anggota parlemen yang hadir, sebanyak 86 orang memberikan suara dukungan, sementara tidak ada satu pun yang menolak.

Anggota parlemen dari Partai TOP09, Michal Zuna, dalam sesi debat menegaskan bahwa larangan terhadap propaganda komunisme bukan hanya “urusan menyelesaikan utang sejarah,” tetapi juga langkah pencegahan terhadap munculnya kembali ideologi komunisme yang mengerikan di masa depan.

Kritik Terhadap Narasi “Komunisme Itu Sebenarnya Baik”

Dalam konferensi pers setelah pemungutan suara, sejumlah narasumber mengkritik keras narasi populer yang mengatakan bahwa “komunisme pada dasarnya adalah ide yang baik, hanya saja telah disalahgunakan.”

Wakil Direktur Institut Penelitian Totalitarianisme, Kamil Nedvědický, menyatakan: “Sejak akar ideologinya, baik komunisme maupun Marxisme sudah mengandung satu elemen utama—kekerasan. Sejak masa Marx sendiri, ia dan para pengikutnya percaya bahwa tanpa kekerasan, revolusi atau perubahan tidak akan pernah terjadi.”

Masih Perlu Persetujuan Senat dan Presiden

Meski telah disahkan di Dewan Perwakilan, RUU ini masih harus disetujui oleh Senat dan ditandatangani oleh Presiden Ceko agar dapat diberlakukan sebagai hukum yang sah.

Tujuan Utama: Perlindungan Prinsip Negara Hukum Demokratis

Juru bicara Institut Penelitian Totalitarianisme, Kamila Nedvědická, menyampaikan kepada media The Epoch Times bahwa inisiatif ini bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap dua ideologi totaliter utama abad ke-20, yaitu Nazisme dan Komunisme.

“Kedua ideologi ini secara nyata bertujuan untuk menindas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Oleh karena itu, hukum pidana Republik Ceko harus mencerminkan fakta ini secara eksplisit. Ini bukan soal ideologi, tapi soal melindungi nilai-nilai dasar negara demokratis yang menjunjung supremasi hukum,” katanya.

Dia menambahkan: “Kami mendukung agar propaganda komunisme—beserta simbol-simbolnya—dikenakan sanksi hukum setara dengan propaganda Nazisme. Keduanya adalah sistem totaliter yang telah menimbulkan penderitaan luar biasa bagi jutaan orang. Dalam negara hukum yang demokratis, tidak boleh ada standar ganda—satu dihukum, satu dibiarkan bebas.”

Isi Amandemen Pasal 403 KUHP: Sebelum dan Sesudah

Sebelum Amandemen:

Pasal 403 KUHP Ceko

Siapa pun yang mendirikan, mendukung, atau menyebarkan gerakan yang secara jelas bertujuan menekan hak asasi manusia dan kebebasan, atau menyebarkan kebencian berdasarkan ras, etnis, kebangsaan, agama, kelas sosial, atau kebencian terhadap kelompok tertentu, akan dikenai hukuman penjara 1 hingga 5 tahun.

Setelah Amandemen (yang diusulkan):

Pasal 403 (versi baru)

Siapa pun yang mendirikan, mendukung, atau menyebarkan gerakan komunis, Nazi, atau gerakan lain yang secara jelas bertujuan menekan hak asasi manusia dan kebebasan, atau menyebarkan kebencian berdasarkan ras, etnis, kebangsaan, agama, kelas sosial, atau kebencian terhadap kelompok tertentu, akan dikenai hukuman penjara 1 hingga 5 tahun.(jhn/yn)

Kesimpulan

Langkah tegas parlemen Ceko ini menandai pergeseran penting dalam sikap Eropa Tengah terhadap warisan komunisme, yang selama beberapa dekade sering kali diperlakukan lebih lunak dibandingkan ideologi fasis. Dengan menempatkan komunisme dan nazisme dalam kerangka hukum yang setara sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, Ceko berupaya menutup celah hukum sekaligus mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di tengah arus populisme dan ekstremisme yang kembali mencuat di banyak negara.(jhn/yn)

Media Asing Ungkap Jerat Utang Inisiatif “Belt and Road” Tiongkok: Negara Berkembang Kian Tertekan Secara Ekonomi

ET Indonesia

-

June 2, 2025

0

Media Asing Ungkap Jerat Utang Inisiatif “Belt and Road” Tiongkok: Negara Berkembang Kian Tertekan Secara Ekonomi

EtIndonesia. Belt and Road Inisiatif (BRI) yang diluncurkan oleh Tiongkok telah berjalan lebih dari satu dekade. Baru-baru ini, Presiden Tiongkok, Xi Jinping menyatakan bahwa, “Menganggap pembangunan negara lain sebagai ancaman dan melihat ketergantungan ekonomi sebagai risiko tidak akan membuat suatu negara menjadi lebih baik atau berkembang lebih cepat.” Namun, sejumlah media internasional justru menilai bahwa Tiongkok belum benar-benar mewujudkan prinsip “keuntungan bersama dan saling menguntungkan” sebagaimana yang diklaim. Sebaliknya, mereka mengkritik Tiongkok karena telah menjebak banyak negara dengan ekonomi lemah dalam beban utang besar—disebut sebagai praktik “diplomasi perangkap utang”.

Proyek Bernilai Triliunan Dolar, Tapi Tidak Simetris

Menurut data yang dihimpun, total kontrak konstruksi dan investasi non-keuangan yang dilakukan Tiongkok dalam kerangka BRI telah melampaui 1,175 triliun dolar AS. Media asing mencatat bahwa hubungan dalam proyek BRI tidak bersifat setara atau simetris, melainkan sangat bergantung pada ekspor modal besar-besaran dari Tiongkok ke negara-negara penerima.

Sebuah analisis dari Lowy Institute, lembaga kajian strategis asal Australia, memperkirakan bahwa hingga tahun 2025, negara-negara berkembang akan menghadapi kewajiban pembayaran utang ke Tiongkok sebesar 35 miliar dolar AS. Yang mencemaskan, lebih dari 60% dari jumlah tersebut—sekitar 22 miliar dolar AS—ditanggung oleh 75 negara termiskin dan paling rentan di dunia. Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin mempersempit anggaran penting seperti sektor kesehatan dan pendidikan di negara-negara tersebut.

Proyek “Kecil Namun Indah”: Strategi Baru, Tapi Tantangan Tetap Ada

Laporan The Indian Express menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, strategi BRI mulai bergeser dari proyek-proyek raksasa ke pendekatan yang lebih terkonsentrasi pada proyek “kecil namun indah” (small but beautiful). Pergeseran ini mencerminkan keprihatinan Beijing atas meningkatnya tekanan internasional, lambatnya progres di lapangan, serta naiknya risiko kredit dan pinjaman. Xi Jinping sendiri telah beberapa kali mengakui tantangan-tantangan tersebut dalam berbagai pernyataannya sejak tahun 2023.

Contoh Kasus: Pakistan dan Sri Lanka

Pakistan: Investasi Besar, Hasil Minim

Pakistan merupakan salah satu negara yang utangnya paling banyak berasal dari Tiongkok. Dalam proyek unggulan BRI bernama Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC), Tiongkok menjanjikan total investasi sebesar 62 miliar dolar AS. Namun hingga kini, hanya sekitar 26,6 miliar dolar AS yang telah terealisasi.

Sayangnya, proyek ini belum mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan. Para pengamat menilai bahwa hambatan utama berasal dari ketidakstabilan politik, krisis energi, serta korupsi sistemik di dalam negeri Pakistan.

Sri Lanka: Proyek Mangkrak dan Krisis Utang

Kasus serupa terjadi di Sri Lanka, terutama terkait proyek pelabuhan Hambantota, yang saat ini dikelola oleh China Merchants Port Holdings. Meski secara strategis dianggap sebagai “pijakan Tiongkok” di Samudra Hindia, proyek inti berupa pembangunan kilang minyak yang direncanakan sejak 2019 belum menunjukkan perkembangan berarti.

Sri Lanka kini sedang mengalami krisis ekonomi yang parah, dan sekitar 10% dari total utang luar negerinya berasal dari Tiongkok. Akibat beban tersebut, proyek kilang minyak telah berulang kali dihentikan sejak 2020.

Investasi Tiongkok Terus Berlanjut Meski Dihantam Kritik

Walau menghadapi berbagai tantangan dan kritik internasional, investasi Tiongkok dalam kerangka BRI tetap berjalan. Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2024 saja, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah mengucurkan investasi langsung non-keuangan senilai 63,63 miliar yuan ke negara-negara sepanjang jalur BRI—angka ini mencatat kenaikan tahunan sebesar 16,8%. Selain itu, nilai kontrak proyek pembangunan yang ditandatangani pada periode yang sama mencapai 338,27 miliar yuan.

Risiko Jangka Panjang bagi Negara Ekonomi Lemah

Meskipun sejumlah negara dengan struktur ekonomi yang lebih kuat mungkin masih bisa mendapatkan manfaat dari proyek BRI, laporan tersebut memperingatkan bahwa bagi negara-negara di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika, ketergantungan utang terhadap Tiongkok bisa membawa risiko jangka panjang yang serius.

Sebagian besar negara tersebut memiliki institusi internal yang lemah, sistem pemerintahan yang rentan, serta daya tahan fiskal yang terbatas, sehingga tidak mampu menyerap guncangan ekonomi besar jika proyek BRI tidak berjalan sesuai harapan.

Kesimpulan

Inisiatif Belt and Road yang digadang sebagai proyek kerja sama global justru semakin dicurigai sebagai alat ekspansi ekonomi dan geopolitik Beijing. Di balik slogan “saling menguntungkan”, tersembunyi pola ketergantungan finansial yang dalam jangka panjang bisa menjebak banyak negara berkembang dalam krisis utang dan keterikatan strategis. Dunia internasional kini terus menyoroti bukan hanya manfaat, tetapi juga dampak laten dari investasi besar-besaran Tiongkok, terutama terhadap kedaulatan ekonomi dan stabilitas sosial negara penerima.(jhn/yn)

Macron Peringatkan Beijing: Jika Korea Utara Terlibat di Ukraina, NATO Akan Terjun Lebih Dalam ke Asia

ET Indonesia

-

June 2, 2025

0

Macron Peringatkan Beijing: Jika Korea Utara Terlibat di Ukraina, NATO Akan Terjun Lebih Dalam ke Asia

EtIndonesia. Pada 30 Mei, Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyampaikan pidato dalam sebuah forum pertahanan di Singapura, di mana dia secara terbuka memperingatkan Beijing: jika Tiongkok tidak mengambil langkah-langkah nyata untuk mencegah Korea Utara terlibat dalam perang Rusia-Ukraina, maka NATO bisa saja meningkatkan kehadirannya di kawasan Asia.

Menurut laporan Politico, dalam pidatonya di forum Dialog Shangri-La ke-22, yang merupakan salah satu konferensi pertahanan terpenting di kawasan Indo-Pasifik, Macron menyebut secara langsung Pemerintah Tiongkok.

Dia mengatakan: “Kehadiran Korea Utara di Ukraina merupakan masalah besar bagi kita semua. Jika Tiongkok tidak ingin NATO terlibat lebih dalam di Asia Tenggara, maka mereka harus menghentikan keterlibatan militer Korea Utara di tanah Eropa.”

Konferensi Pertahanan Terbesar di Asia

Dialog Shangri-La yang berlangsung selama tiga hari dari 30 Mei hingga 1 Juni, dikenal sebagai “forum pertahanan tingkat tinggi” di kawasan Indo-Pasifik. Lebih dari 550 perwakilan militer dan keamanan dari lebih dari 40 negara dan wilayah menghadiri forum ini.

Selain Macron yang menyampaikan pidato utama, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dijadwalkan berbicara pada hari Sabtu. Namun, Menteri Pertahanan Tiongkok, Dong Jun, dilaporkan tidak hadir dalam forum ini.

Macron: Prancis Awalnya Menolak Ekspansi NATO ke Asia, Tapi…

Selama ini, Prancis dikenal menentang perluasan pengaruh NATO ke Asia, dan pada tahun 2023 bahkan memimpin upaya menghentikan pembukaan kantor penghubung NATO di Jepang.

Dalam pidatonya, Macron menegaskan: “Saya dulunya menentang keterlibatan NATO di Asia karena saya tidak ingin Prancis terseret dalam konfrontasi strategis antar negara lain.”

Namun, dia juga memberikan peringatan halus: jika Beijing terus membiarkan Korea Utara ikut campur dalam perang di Ukraina, maka Prancis bisa saja meninjau kembali sikapnya terhadap kehadiran NATO di Asia.

Bukan Pertama Kali Macron Menegur Beijing

Ini bukan kali pertama Macron menyampaikan peringatan keras kepada Tiongkok. Pada 20 Februari, sebelum kunjungannya ke Washington, dia sempat menyerukan kepada Presiden Donald Trump agar tidak bersikap lemah terhadap Vladimir Putin.

Menurut Macron: “Jika Ukraina jatuh ke tangan Rusia, maka itu akan mengirimkan sinyal kepada Tiongkok bahwa mereka juga punya hak untuk menginvasi Taiwan.”

Dia juga menegaskan bahwa bersikap lemah terhadap Putin hanya akan:

· Membuat Ukraina tunduk pada kesepakatan yang buruk,

· Merusak kredibilitas AS dalam menghadapi Tiongkok,

· Melemahkan upaya pencegahan terhadap program nuklir Iran, dan

· Menjadi kesalahan strategis besar dalam jangka panjang.

Korea Utara Dukung Rusia Secara Terbuka

Sejak awal tahun 2024, telah beredar laporan bahwa Korea Utara mengirimkan pasukan dan peralatan militer ke Rusia untuk mendukung invasi ke Ukraina. Pada April 2025, Moskow dan Pyongyang secara terbuka mengakui kerja sama mereka, dengan mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan kehadiran pasukan Korea Utara di garis depan pertempuran melawan militer Ukraina.

Ancaman Nuklir dan Runtuhnya Tatanan Internasional

Dalam pidatonya, Macron juga memperingatkan dunia mengenai:

· Ancaman proliferasi senjata nuklir, dan

· Potensi runtuhnya tatanan internasional yang dibangun sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Dia kembali menekankan posisi tradisional Prancis yang mendukung kedaulatan strategis dan kemerdekaan pengambilan keputusan di tengah konflik geopolitik antara kekuatan besar dunia.

“Kami, Prancis, akan terus membela prinsip kebebasan dan kedaulatan strategis. Bukan hanya untuk Eropa, tetapi juga untuk kawasan Indo-Pasifik,” ujar Macron.(jhn/yn)

Varian COVID Baru NB.1.8.1 Mulai Menyebar ke Seluruh Dunia: Apa yang Kita Ketahui Sejauh Ini

EpochTimesId

-

June 2, 2025

0

Varian COVID Baru NB.1.8.1 Mulai Menyebar ke Seluruh Dunia: Apa yang Kita Ketahui Sejauh Ini

Pejabat di beberapa negara dekat Tiongkok menyatakan kekhawatiran terhadap varian ini

EtIndonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa varian virus penyebab COVID-19 yang disebut NB.1.8.1 menyebabkan peningkatan infeksi di seluruh dunia, seiring dengan pernyataan badan kesehatan Tiongkok bahwa varian ini menjadi varian yang paling dominan.

Varian baru ini telah diklasifikasikan sebagai “varian dalam pemantauan” oleh badan kesehatan PBB pekan lalu, dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat mengonfirmasi sejumlah kecil kasus telah terdeteksi di AS.

WHO Menyatakan Varian Baru Mulai Menyebar

WHO dalam pembaruan tanggal 28 Mei menyatakan bahwa varian ini menyebabkan peningkatan kasus di beberapa wilayah dunia dan saat ini menyebar di Asia Tenggara, kawasan Pasifik barat, dan Mediterania.

“Kenaikan terbaru telah diamati di empat negara dan wilayah sejauh ini: Kamboja, Tiongkok, Hong Kong … dan Singapura,” kata WHO.

Varian LP.8.1 saat ini menjadi varian dominan secara global, menurut WHO. Namun baik LP.8.1 maupun NB.1.8.1 tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyebabkan “risiko kesehatan masyarakat yang meningkat” dibandingkan dengan varian lain yang beredar, menurut pernyataan badan kesehatan PBB tersebut.

Laporan dari Tiongkok

Dalam pembaruan terbaru, CDC Tiongkok menyatakan bahwa NB.1.8.1 merupakan mayoritas kasus di Tiongkok, sementara beberapa dokter di Tiongkok menyebutkan lewat media milik pemerintah bahwa salah satu gejala yang banyak dilaporkan adalah sakit tenggorokan yang sangat nyeri.

CDC Tiongkok telah dikritik selama bertahun-tahun karena dianggap tidak transparan dalam melaporkan angka kasus dan kematian selama pandemi COVID-19. Pemerintahan Trump dan beberapa pejabat intelijen AS menyatakan bahwa virus penyebab penyakit ini kemungkinan besar berasal dari laboratorium tingkat tinggi di Wuhan, Tiongkok, pada akhir 2019, sebelum Partai Komunis Tiongkok (PKT) mencoba menutup-nutupi dan meremehkan dampaknya.

Beberapa pakar luar negeri juga mempertanyakan keakuratan jumlah kematian dan kasus yang dilaporkan oleh rezim sejak awal pandemi pada awal 2020.

Dr. Jonathan Liu, profesor di Canadian College of Traditional Chinese Medicine dan direktur Klinik Kang Mei TCM, mengatakan bahwa data resmi pada Maret menunjukkan hanya tujuh orang meninggal dunia akibat COVID-19 pada bulan tersebut.

“Dengan tingkat penyebaran wabah normal, angka serendah itu tidak masuk akal,” kata Liu kepada The Epoch Times. “Kanada, dengan populasi yang jarang dan sanitasi yang baik, mencatat 1.915 kematian akibat COVID dari Agustus tahun lalu hingga Mei tahun ini—lebih dari 200 per bulan. Bagaimana mungkin Tiongkok, dengan kepadatan penduduk yang tinggi, hanya memiliki tujuh kematian per bulan?”

CDC Tiongkok juga “belum melaporkan tingkat kasus parah, tingkat rawat inap, atau tingkat kematian,” menurut Sean Lin, asisten profesor di Departemen Ilmu Biomedis Fei Tian College, mantan ahli mikrobiologi Angkatan Darat AS, dan kontributor The Epoch Times.

Negara-negara lain “tidak bisa mengetahui situasi sebenarnya” di Tiongkok karena upaya PKT untuk meremehkan kondisi nyata COVID-19 di dalam negeri, tambahnya.

Pembaruan terbaru WHO mencatat bahwa kasus varian baru meningkat di wilayah Pasifik Barat, yang mencakup Tiongkok.

Respon dari Pemerintah Negara Lain

Pejabat di Korea Selatan pada 30 Mei mengatakan bahwa pemerintah mereka sedang memantau dengan ketat kasus COVID-19 di Tiongkok dan Hong Kong, sementara Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Nasional negara itu mengadakan pertemuan pada pagi hari mengenai situasi tersebut.

“Kasus COVID-19 meningkat di beberapa negara tetangga, termasuk Hong Kong, Tiongkok, dan Thailand, yang mengkhawatirkan,” kata Wakil Direktur Jenderal II Lee Han-kyung dari Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan kepada JoongAng Daily. “Orang-orang berusia 65 tahun ke atas, serta penghuni fasilitas berisiko tinggi, harus segera divaksin untuk mencegah sakit parah dan kematian.”

Asosiasi Medis Korea juga menyatakan adanya “kekhawatiran” karena fluktuasi besar dalam suhu harian dan “peningkatan mobilitas penduduk akibat perjalanan domestik dan internasional.”

“Ada kekhawatiran besar akan kebangkitan COVID-19, dan dengan meningkatnya aktivitas di dalam ruangan akibat cuaca panas, risiko penyebaran infeksi pernapasan mungkin meningkat,” kata asosiasi itu kepada JoongAng Daily.

Di India, Menteri Kesehatan Delhi Pankaj Singh mengatakan kepada kantor berita PTI pada 26 Mei bahwa tidak perlu panik terhadap varian ini.

“Kami telah mengarahkan rumah sakit untuk bersiap dengan tempat tidur, oksigen, obat-obatan esensial, dan peralatan, sebagai bagian dari kesiapsiagaan standar,” katanya. “Tidak perlu khawatir. COVID akibat varian baru ini mirip dengan penyakit virus biasa. Pasien yang datang sejauh ini mengalami gejala ringan seperti demam, batuk, dan pilek.”

Pekan ini, pejabat di Taiwan mengeluarkan peringatan tentang COVID-19 dan menyatakan bahwa masyarakat di negara itu harus memakai masker dan mencuci tangan. Pejabat Taiwan sebelumnya pada bulan ini juga melaporkan adanya peningkatan kasus.

CDC AS : Jumlah Kasus Masih Rendah

Pejabat AS tampaknya meremehkan pentingnya varian baru ini, dengan menyatakan bahwa varian ini tidak lebih buruk dibandingkan dengan varian lain yang saat ini beredar.

Dalam pernyataannya kepada The Epoch Times, juru bicara CDC AS mengatakan bahwa lembaga kesehatan tersebut “sadar akan laporan kasus COVID-19 NB.1.8.1 di Tiongkok dan sedang menjalin kontak rutin dengan mitra internasional.”

Varian ini belum memenuhi ambang batas untuk dimasukkan ke dalam pelacak data COVID di situs CDC. “Kami memantau semua urutan SARS-CoV-2, dan jika jumlahnya meningkat secara proporsional, varian ini akan muncul di dasbor Data Tracker,” tambah juru bicara itu, sambil mencatat bahwa sejauh ini kurang dari 20 urutan varian tersebut telah ditemukan. (asr)

Sumber : Theepochtimes.com

Kisah Seorang Nenek dan Penjual Kue: Sebuah Balasan Tak Terlihat oleh Mata

ET Indonesia

-

June 2, 2025

0

Kisah Seorang Nenek dan Penjual Kue: Sebuah Balasan Tak Terlihat oleh Mata

EtIndonesia. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang wanita tua yang setiap hari membuat kue tipis untuk keluarganya. Dia memiliki seorang anak laki-laki yang merantau jauh dan sudah lama tak ada kabar. Hatinya penuh rindu dan cemas. Namun, setiap pagi saat membuat kue, dia selalu menyisihkan satu lembar lebih banyak dan meletakkannya di depan pintu rumah, agar siapa pun yang membutuhkan bisa mengambilnya.

Hari demi hari berlalu, dan yang selalu datang mengambil kue itu adalah seorang kakek bungkuk. Anehnya, dia tidak pernah mengucapkan terima kasih. Sebaliknya, setiap kali mengambil kue itu, dia selalu bergumam lirih: “Perbuatan jahat akan kembali pada diri sendiri; perbuatan baik juga akan kembali pada diri sendiri.”

Kalimat itu diulanginya setiap hari, dan semakin sering wanita itu mendengarnya, semakin dia merasa kesal.

Dalam hatinya dia bertanya-tanya: “Apa maksud kakek ini? Kenapa dia selalu menggumamkan kalimat itu? Bahkan mengucapkan ‘terima kasih’ pun tidak. Sungguh orang yang aneh!”

Sampai suatu hari, perasaan jengkel itu memuncak. Dia berpikir:“Aku harus menghentikan orang ini!”

Dengan dorongan emosi, dia meracuni selembar kue dan bersiap meletakkannya seperti biasa di depan pintu.

Namun, saat hendak mengulurkan tangan untuk menaruh kue beracun itu, tiba-tiba tangannya gemetar hebat. Hatinya bergejolak.

Dia berkata dalam hati: “Apa yang sedang aku lakukan ini?”

Dalam sekejap, dia sadar, lalu melemparkan kue itu ke dalam api dan membakarnya. Dia pun membuat kue yang baru, bersih dan tanpa niat jahat, lalu meletakkannya di luar seperti biasa.

Pagi itu, kakek bungkuk datang lagi, mengambil kue, dan seperti biasa, menggumamkan kalimat yang sama: “Perbuatan jahat akan kembali pada diri sendiri; perbuatan baik juga akan kembali pada diri sendiri.”

Yang tak dia ketahui, wanita itu baru saja melewati sebuah pertarungan batin antara kejahatan dan nurani.

Wanita itu memang selalu menyelipkan doa dalam tiap kue yang dia buat.

Setiap hari dia berharap: “Semoga anakku di perantauan tetap selamat dan segera kembali.”

Namun, sudah berbulan-bulan berlalu tanpa kabar sedikit pun. Dia hidup dalam kecemasan dan penantian yang menyiksa.

Hingga suatu malam, terdengar ketukan di pintu.

Dia membukanya, dan terkejut melihat anak laki-lakinya berdiri di sana! Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan pakaiannya compang-camping. Anak itu tampak begitu lemah, tetapi senyumnya begitu hangat.

Dengan suara lirih, si anak berkata: “Ibu… bisa sampai di rumah hari ini benar-benar keajaiban. Tidak jauh dari rumah, aku sempat pingsan karena kelaparan. Aku kira hidupku akan berakhir di situ. Tapi kemudian, seorang kakek bungkuk lewat. Aku memohon padanya untuk memberiku sedikit makanan, sekecil apa pun. Dia sangat baik… dia memberikan seluruh kue yang dia punya dan berkata: ‘Ini makananku hari ini, tapi kamu lebih membutuhkannya daripada aku.’”

Seketika, wajah sang ibu pucat pasi. Lututnya lemas, tubuhnya nyaris roboh, dan dia bersandar ke pintu untuk tetap berdiri.

Matanya membelalak saat menyadari satu hal mengerikan: Jika tadi pagi dia tidak membuang kue beracun itu ke dalam api, yang memakannya… mungkin saja adalah anaknya sendiri!

Di momen itulah, kalimat yang selama ini hanya terdengar seperti gumaman kosong dari si kakek bungkuk, kini menghantam jiwanya: “Perbuatan jahat akan kembali pada diri sendiri; perbuatan baik juga akan kembali pada diri sendiri.”

Makna Mendalam dari Balasan Tak Kasat Mata

Hidup di dunia ini, saat kita menyakiti orang lain, pada akhirnya kita akan menyakiti diri sendiri. Namun saat kita menolong orang lain, pada akhirnya kita juga sedang menyelamatkan diri kita sendiri.

Banyak hal dalam hidup ini mungkin tak bisa dijelaskan secara logika, tetapi hukum sebab-akibat senantiasa bekerja, meski mata kita tak melihatnya.

Satu niat baik, sekecil apa pun, bisa menjadi pelindung besar di waktu yang tak terduga.

Semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa setiap perbuatan, sekecil apa pun, akan kembali kepada diri kita sendiri. (jhn/yn)

Lonjakan Kasus Covid-19 di Thailand: 67.484 Kasus dalam 7 Hari

EpochTimesId

-

June 2, 2025

0

Lonjakan Kasus Covid-19 di Thailand: 67.484 Kasus dalam 7 Hari

EtIndonesia. Baru-baru ini, otoritas kesehatan Thailand melaporkan terjadinya ledakan kasus COVID-19 di negeri gajah putih itu. Laporan ini disampaikan oleh Departemen Pengendalian Penyakit (DDC) Thailand.

Otoritas Thailand menyebutkan ada sebanyak 67.484 kasus baru dan delapan kasus kematian, yang mana semuanya tercatat dalam tujuh hari yakni 18–24 Mei 2025.

Dikutip dari nationthailand.com, varian dominan saat ini adalah Omicron JN.1, dengan total kumulatif 211.717 kasus dan 51 kematian sepanjang tahun ini. Lembaga ini juga mengdiidentifikasi 14 klaster penyebaran kasus COVID-19.

Juru bicara DDC, Dr. Jurai Wongsawat, tingkat kematian akibat Covid-19 tetap rendah, yakni 0,02% sejak setelah festival Tahun Baru tradisional Thailand, dengan sebagian besar pasien hanya mengalami gejala ringan. Namun, selama minggu ke-19 hingga ke-21 tahun 2025, jumlah infeksi melebihi median lima tahun terakhir dan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

Lembaga ini juga mencatat 10 provinsi di Thailand dengan Kasus Tertinggi. Provinsi tersebut adalah :

Rayong – 1.073 kasus
Bangkok – 976 kasus
Chonburi – 914 kasus
Phuket – 911 kasus
Nonthaburi – 817 kasus
Pathum Thani – 650 kasus
Nakhon Pathom – 639 kasus
Samut Prakan – 609 kasus
Trat – 585 kasus
Prachuap Khiri Khan – 548 kasus

Adapun Klaster Covid-19 (14 yang dilaporkan):

6 lembaga pemasyarakatan – 198 kasus
5 institusi pendidikan – 258 kasus
2 kamp militer – 178 kasus
1 rumah sakit – 35 kasus

Data dari Departemen Ilmu Kedokteran menunjukkan bahwa dari Januari 2024 hingga 6 Mei 2025, varian Omicron JN.1 menyumbang 63,92% dari total kasus di Thailand, sementara varian XEC menurun menjadi 3,07%. Varian lain yang dianggap mengkhawatirkan masih terus dipantau.

Meski varian-varian baru tidak menyebabkan gejala yang lebih parah, tingkat penyebarannya lebih cepat dibandingkan sebelumnya, tambah DDC.

Antara tanggal 18 hingga 24 Mei, tercatat 67.484 kasus baru dan 8 kematian. Hingga 27 Mei, jumlah kumulatif kasus sepanjang tahun ini mencapai 211.717 dengan total 51 kematian. (asr)

Sumber : nationthailand.com

Universitas New York : Bahan Kimia Umum dalam Plastik Tewaskan 350 Ribu Orang Setiap Tahun

EpochTimesId

-

June 1, 2025

0

Universitas New York : Bahan Kimia Umum dalam Plastik Tewaskan 350 Ribu Orang Setiap Tahun

Sedotan minuman, kotak plastik untuk makanan siap saji, bahkan kantong pembungkus makanan yang tampak tidak berbahaya—semua benda ini sebenarnya mengandung racun mematikan tersembunyi. Racun itu adalah bahan tambahan plastik yang umum digunakan, bernama Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP). Menurut studi terbaru, bahan ini dapat menyebabkan lebih dari 350.000 kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah setiap tahun. Hari ini, mari kita ungkap badai diam-diam ini.

EtIndonesia. Beberapa tahun terakhir, angka kematian akibat penyakit kardiovaskular terus meningkat secara global, memicu keprihatinan di kalangan medis. Penelitian terbaru dari Universitas New York (NYU) menunjukkan bahwa DEHP memiliki korelasi signifikan dengan meningkatnya angka kematian kardiovaskular.

DEHP banyak digunakan dalam kosmetik, detergen, selang plastik, peralatan medis, dan wadah makanan, karena sifatnya yang membuat plastik lebih fleksibel dan elastis. Namun, setelah masuk ke dalam tubuh manusia, zat ini bisa menyebabkan obesitas, diabetes, gangguan kesuburan, dan bahkan meningkatkan risiko kanker.

Penelitian ini dipimpin oleh NYU Langone Health dan Grossman School of Medicine, dengan menganalisis data lingkungan dan kesehatan dari 200 negara. Hasilnya menunjukkan bahwa 356.238 orang meninggal akibat paparan DEHP, yang menyumbang lebih dari 13% kematian akibat penyakit kardiovaskular di seluruh dunia. Bahkan, 98% dari kematian tersebut berkaitan langsung dengan penggunaan plastik.

Secara geografis, Asia Selatan dan Timur Tengah mencatat jumlah kematian tertinggi akibat DEHP, mencapai 41,7%, diikuti oleh Asia Timur dan kawasan Pasifik sebesar 31,5%. Artinya, lebih dari 73% dari total kematian global akibat DEHP terjadi di Asia, dengan India mencatat lebih dari 100.000 kematian, dan Tiongkok lebih dari 60.000 kematian.

Hasil studi ini telah dipublikasikan pada 29 April dalam jurnal medis bergengsi The Lancet Planetary Health.

Leonardo Trasande, Direktur Pusat Riset Bahaya Lingkungan di NYU, menyatakan bahwa bahan kimia beracun kronis seperti DEHP harus dipertimbangkan sebagai isu penting dalam kebijakan kesehatan masyarakat.

Krisis kesehatan masyarakat yang diam-diam ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk meninjau kembali harga yang harus dibayar demi kehidupan yang serba praktis. (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Menhan AS Pete Hegseth Janjikan Dukungan untuk Sekutu Indo-Pasifik, Peringatkan Ancaman Partai Komunis Tiongkok yang ‘Segera Terjadi’

EpochTimesId

-

June 1, 2025

0

Menhan AS Pete Hegseth Janjikan Dukungan untuk Sekutu Indo-Pasifik, Peringatkan Ancaman Partai Komunis Tiongkok yang ‘Segera Terjadi’

Pete Hegseth Tegaskan Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Tiongkok, tetapi akan ‘bertarung dan menang secara tegas’ jika upaya pencegahan gagal

EtIndonesia. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth pada Sabtu (31/5/2025) berjanji bahwa Amerika Serikat akan terus mendukung para sekutunya di kawasan Indo-Pasifik demi menjaga perdamaian dan stabilitas, seraya memperingatkan adanya ancaman militer dari partai komunis Tiongkok yang segera terjadi.

Berbicara dalam acara Shangri-La Dialogue di Singapura, Hegseth mengatakan bahwa Tiongkok sedang melakukan persiapan yang kredibel untuk menggunakan kekuatan militer guna mengubah “keseimbangan kekuatan” di kawasan Indo-Pasifik. Ia mencatat bahwa meskipun tidak ada yang mengetahui apa yang akan dilakukan Partai Komunis Tiongkok (PKT) terkait Taiwan dan tetangganya di kawasan, “AS dan sekutu-sekutunya tetap harus siap dengan rasa urgensi dan kewaspadaan.”

PKT, yang belum pernah memerintah Taiwan, menganggap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai provinsi yang membangkang dan tidak pernah menutup kemungkinan untuk menggunakannya kekuatan guna menguasainya.

Hegseth memperingatkan bahwa setiap upaya Beijing untuk merebut pulau yang diperintah secara demokratis tersebut dapat berakibat “bencana” bagi kawasan dan dunia.

“Tidak ada alasan untuk menutup-nutupi: ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok itu nyata, dan bisa saja segera terjadi,” katanya.

Hegseth mendesak negara-negara di Indo-Pasifik untuk meningkatkan anggaran pertahanan guna memperkuat kemampuan militer mereka, dengan mengutip komitmen anggota NATO yang mengalokasikan 5 persen dari produk domestik bruto mereka untuk pertahanan.

“Bagaimana bisa masuk akal jika negara-negara di Eropa melakukan itu, sementara sekutu dan mitra utama di Asia justru mengeluarkan jauh lebih sedikit, padahal mereka menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari Komunis Tiongkok—belum lagi Korea Utara,” ujarnya.

Hegseth mengatakan bahwa pemerintahan Trump bertujuan untuk membangun kembali pencegahan di kawasan Indo-Pasifik dengan meningkatkan “postur kekuatan maju” di Pasifik Barat, membantu sekutu memperkuat kemampuan pertahanan mereka, serta membangun kembali basis industri pertahanan Amerika.

Kepala Pentagon itu mengatakan bahwa Presiden Donald Trump telah bersumpah tidak akan membiarkan Tiongkok menginvasi Taiwan selama masa kepemimpinannya, dan menyerukan agar sekutu regional bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam upaya mencegah perang yang berpotensi terjadi.

Ia kembali menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak berniat untuk berkonflik dengan Tiongkok. Namun Washington menolak untuk “terusir dari kawasan penting ini” dan tidak akan membiarkan sekutu-sekutunya didominasi, tambahnya.

“Izinkan saya tegaskan kembali: Amerika Serikat tidak mencari perang. Kami tidak berniat mendominasi atau mencekik Tiongkok,” ujarnya. “Namun kami harus memastikan bahwa Tiongkok tidak bisa mendominasi kami—atau sekutu dan mitra kami.”

Hegseth mengatakan bahwa jika pencegahan gagal, Amerika Serikat “akan siap melakukan apa yang paling dikuasai oleh Departemen Pertahanan AS—bertarung dan menang—secara tegas.”

Menteri Pertahanan partai Komunis Tiongkok, Dong Jun, tidak menghadiri forum keamanan tersebut tanpa alasan yang dijelaskan, namun Beijing mengirim delegasi dari Universitas Pertahanan Nasional Tentara Pembebasan Rakyat sebagai gantinya.

Awal bulan ini, Hegseth mengeluarkan memo yang memerintahkan Angkatan Darat untuk memangkas 1.000 pekerjaan dalam apa yang ia sebut sebagai “transformasi menyeluruh” guna membangun kekuatan yang lebih ramping dan mematikan, yang memprioritaskan pertahanan Amerika Serikat dan pencegahan terhadap Tiongkok di Indo-Pasifik.

Dalam memo tersebut, Hegseth menyatakan bahwa Angkatan Darat harus memprioritaskan investasi yang selaras dengan strategi pemerintahan Trump dan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan untuk meningkatkan kemampuan seperti tembakan presisi jarak jauh, pertahanan udara dan rudal, perang siber dan elektronik, serta kemampuan kontra-ruang angkasa.

PKT meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah kampanye intimidasi militer yang terus berlangsung, Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan telah mendeteksi 31 pesawat tempur Tiongkok, sembilan kapal, dan satu kapal resmi yang beroperasi di sekitar pulau tersebut pada 28 Mei. Kementerian menyatakan bahwa 22 dari pesawat tersebut melintasi garis median dan memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, yang mendorong Taiwan mengerahkan pesawat-pesawatnya untuk memantau pergerakan tersebut.

Beijing juga mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayahnya, termasuk terumbu karang yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif milik Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Filipina. (asr)

Katabella Roberts turut berkontribusi dalam laporan ini

Sumber : Theepochtimes.com

Lebih dari 170 Kebakaran Hutan di Kanada, Lebih dari 10 Ribu Orang Dievakuasi

EpochTimesId

-

June 1, 2025

0

Lebih dari 170 Kebakaran Hutan di Kanada, Lebih dari 10 Ribu Orang Dievakuasi

EtIndonesia. Kebakaran hutan di berbagai wilayah Kanada pada akhir Mei 2025 sulit dikendalikan. Dua provinsi telah menyatakan keadaan darurat dan ribuan warga terpaksa mengungsi.

Berikut laporan terkini:

Provinsi Manitoba
Api dengan cepat menyebar ke wilayah utara dan timur dalam pekan ini. Pemerintah provinsi Rabu lalu menetapkan keadaan darurat untuk seluruh Manitoba. Sekitar 17 000 orang dievakuasi—menjadikannya salah satu operasi evakuasi kebakaran hutan terbesar dalam sejarah provinsi tersebut.
Provinsi Saskatchewan
Kebakaran “Shoe” telah melahap lebih dari 300 000 hektare—kira-kira 13 kali luas Kota Saskatoon. Enam belas komunitas, melibatkan 4 300+ penduduk, telah diperintahkan mengungsi. Environment Canada mengeluarkan peringatan kualitas udara untuk wilayah tengah dan utara Saskatchewan, mengimbau warga membatasi aktivitas luar ruang.
Provinsi Alberta
Sejumlah fasilitas minyak dan gas terpaksa menghentikan operasi, dan setidaknya satu kota kecil telah dievakuasi akibat ancaman api.
Provinsi British Columbia
Kebakaran Kiskatinaw River meluas empat kali lipat dalam semalam, kini membakar area seluas 46 km². Penduduk di Kelly Lake telah menerima perintah evakuasi, meski sebagian memilih bertahan.

Akibat sebaran asap, Environment Canada juga mengeluarkan peringatan kualitas udara untuk Windsor, Leamington, dan Essex. Badan meteorologi memperingatkan bahwa pita asap sepanjang 3 000 mil (± 4 800 km) diperkirakan bergerak ke arah timur Amerika Serikat dan dapat memengaruhi jutaan orang. Otoritas meminta masyarakat terus memantau informasi resmi dan mengikuti panduan keselamatan. (Hui)

Laporan disusun oleh Li Wei dan Shu Can untuk NTDTV, Kanada.

Pemulihan Tarif: Trump Sebut Tiongkok “Kacau Balau”, Partai Komunis Tiongkok Langgar Kesepakatan

EpochTimesId

-

June 1, 2025

0

Pemulihan Tarif: Trump Sebut Tiongkok “Kacau Balau”, Partai Komunis Tiongkok Langgar Kesepakatan

Kebijakan tarif timbal balik pemerintahan Trump kembali mengalami perkembangan besar. Pada Kamis (29 Mei), Pengadilan Banding Federal AS menyetujui permintaan pemerintahan Trump untuk sementara menangguhkan keputusan Pengadilan Perdagangan Internasional yang sebelumnya membatalkan tarif tersebut. Dengan keputusan ini, tarif komprehensif Trump resmi diberlakukan kembali.

EtIndonesia. Pada Jumat (30 Mei), Presiden Trump menulis di media sosial “Truth Social”, menegaskan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah melanggar kesepakatan tarif cepat yang ditandatangani awal bulan ini.

Trump menulis: “Bagi sebagian orang mungkin tidak mengejutkan, berita buruknya adalah PKT benar-benar telah melanggar kesepakatan yang telah kami capai.”

Trump juga mengonfirmasi bahwa karena tarif tinggi yang ia tetapkan, Tiongkok mengalami kekacauan internal.

Ia melanjutkan: “Dua minggu lalu, Tiongkok mengalami krisis ekonomi yang parah! Tarif sangat tinggi yang saya tetapkan membuat Tiongkok hampir mustahil untuk masuk ke pasar AS—yang saat ini merupakan pasar terbesar di dunia. Faktanya, kami benar-benar telah memutus hubungan dengan PKT, dan itu sangat menghancurkan bagi mereka. Banyak pabrik tutup, dan—untuk menyampaikannya secara halus—terjadi ‘kerusuhan dalam negeri’.”

Reporter NTD, Jack Bradley, melaporkan: “Pada Kamis malam, pengadilan banding mengembalikan wewenang Trump untuk mengenakan tarif terhadap negara lain. Sehari sebelumnya, pengadilan tingkat bawah menyatakan semua tarif tersebut harus ditangguhkan, dengan alasan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya saat menerbitkan kebijakan itu. Pada 2 April, Presiden Trump menerapkan tarif menyeluruh terhadap negara-negara lain, menyebutnya sebagai ‘Hari Pembebasan’. Hampir semua barang impor ke AS dikenakan tarif dasar 10%, dengan maksimum 50%. Gedung Putih menganggap keputusan pengadilan sebelumnya sebagai bentuk pelampauan kekuasaan yudisial.”

Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt: “Pengadilan seharusnya tidak ikut campur dalam urusan ini. Hakim yang tidak dipilih rakyat tidak seharusnya mencampuri proses pengambilan keputusan presiden. Tren ini mengkhawatirkan dan berbahaya. Jika negosiasi perdagangan atau diplomatik yang sensitif dihambat oleh hakim-hakim radikal, maka negara ini tidak akan dapat berjalan dengan normal.”

Jack Bradley melanjutkan: “Leavitt juga menyatakan bahwa pemerintahan Trump sedang mencari cara lain untuk menjamin pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Tujuan utama dari tarif ini adalah untuk menekan masuknya fentanyl ke AS dan menyeimbangkan kembali tatanan perdagangan global—termasuk membangkitkan kembali industri manufaktur AS dan mengurangi defisit perdagangan.”

Leavitt menambahkan: “Kebijakan perdagangan Presiden akan terus dijalankan. Kami akan mematuhi keputusan pengadilan, tetapi presiden tetap memiliki dasar hukum lain untuk menerapkan tarif. Selain itu, deklarasi darurat nasional terkait fentanyl memang layak dilakukan, mengingat saat itu kita menghadapi defisit perdagangan yang besar dan kekurangan rantai pasokan penting dalam negeri. Inilah alasan mengapa presiden menetapkan tarif. Patut dicatat, pengadilan tidak membantah fakta-fakta tersebut.”

Reporter Jack Bradley menutup laporan dari luar pabrik baja Amerika di Mifflin, pinggiran Pittsburgh, tempat Trump dijadwalkan menggelar rapat umum pada Jumat malam.

Trump diperkirakan akan mengumumkan kerja sama antara Nippon Steel Jepang dan U.S. Steel. Pada 2023, Nippon Steel berencana mengakuisisi U.S. Steel senilai US$15 miliar tunai. Meski seluruh pemegang saham telah menyetujui, Presiden Biden sempat membatalkan kesepakatan itu menjelang akhir masa jabatannya, dengan alasan keamanan nasional dan pentingnya menjaga basis produksi baja domestik.

Saat kampanye, Trump mendukung keputusan Biden, tetapi setelah menjabat kembali, ia mengubah sikap dan mengatakan telah menemukan bentuk kemitraan alternatif. Hari ini, Nippon Steel akan berinvestasi di U.S. Steel untuk mempertahankan lapangan kerja di AS dan menciptakan sekitar 14.000 pekerjaan baru, dengan nilai investasi mencapai US$14 miliar, menurut Trump. (Hui)

Reporter New Tang Dynasty Television Jack Bradley melaporkan dari pinggiran kota Pittsburgh

AS Cabut Visa “Mahasiswa Merah”, Warga Tionghoa Harap Dilakukan Pemeriksaan dengan Teliti

EpochTimesId

-

June 1, 2025

0

AS Cabut Visa “Mahasiswa Merah”, Warga Tionghoa Harap Dilakukan Pemeriksaan dengan Teliti

EtIndonesia. Baru-baru ini (28 Mei), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mengumumkan penangguhan semua wawancara untuk permohonan visa pelajar. Selain itu, AS juga mulai mencabut visa pelajar asal Tiongkok yang “berkaitan dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan belajar di bidang-bidang sensitif.” Bagaimana reaksi para pelajar dan warga Tionghoa di AS?

“Ini di luar dugaan, tapi kalau dipikir-pikir memang masuk akal,” kata mahasiswa Tionghoa di AS, Alick Li.

Mahasiswi Tionghoa, Alice, menambahkan: “(Kalau benar-benar) begitu banyak orang dideportasi, saya rasa jumlah mahasiswa di kampus kami pasti akan jauh berkurang.”

Banyak pelajar Tionghoa yang sedang menempuh studi di Amerika Serikat merasa terkejut dan tidak percaya saat mendengar rencana pencabutan visa secara besar-besaran tersebut.

Sejak tahun 2008, pemerintah PKT meluncurkan program “Rencana Seribu Orang”, yang bertujuan menarik kembali para profesional Tionghoa dari luar negeri untuk membawa pulang ilmu pengetahuan dan teknologi demi pengembangan industri di Tiongkok.

Sejumlah pakar telah menunjukkan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) melakukan pencurian kekayaan intelektual Amerika Serikat, yang menyebabkan kerugian hingga 600 miliar dolar AS per tahun bagi AS.

Alick Li menanggapi: “Perilaku seperti pencurian teknologi jelas salah, apalagi kalau PKT malah menyangkal keberadaan praktik seperti itu.”

Evan Xiao, warga Tionghoa di AS, menyatakan: “Tindakan tidak bermoral seperti itu jelas akan merusak reputasi orang Tionghoa di luar negeri.”

Saat ini terdapat sekitar 275.000 pelajar Tiongkok di Amerika Serikat. Jika mereka terbukti memiliki kaitan dengan PKT atau sedang menempuh studi di bidang-bidang sensitif, mereka bisa terdampak oleh kebijakan ini.

Warga Tionghoa bernama Zhou Xin mengatakan: “Kebanyakan dari mereka adalah orang kaya atau anak pejabat tinggi, dan sebagian lainnya adalah pelajar berprestasi di Tiongkok. Sebagian besar adalah anggota Liga Pemuda Komunis atau anggota partai. Saya rasa keputusan AS mencabut visa ini sangat-sangat rasional.”

Mereka berharap pemerintah AS melakukan pemeriksaan dengan seksama, agar tidak kecolongan dalam menangkap mata-mata sungguhan dan juga tidak mencelakai mahasiswa yang patuh hukum.

Alice berkomentar: “(Pemerintah) tetap harus sangat hati-hati dan teliti. Saya rasa harus ada bukti yang lengkap dan masuk akal untuk bisa mengambil tindakan sebesar ini.”

Zhou Xin menambahkan: “Kalau para pelajar ini benar-benar ingin mengejar demokrasi dan kebebasan, maka mereka harus memutus hubungan dengan para senior ‘merah’ itu dan menjauh dari PKT.” (Hui)

Laporan dari wartawan NTDTV, Li Jiayin dan Zhao Ziting, melaporkan dari Los Angeles