Iran Mengklaim Penghentian Program Nuklir Selama 20 Tahun, Trump : Tidak Kredibel

EpochTimesId
-
0
Iran Mengklaim Penghentian Program Nuklir Selama 20 Tahun, Trump : Tidak Kredibel

EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 16 Mei kembali menegaskan di atas Air Force One bahwa jika pihak AS gagal memperoleh uranium yang diperkaya milik Iran, ia akan langsung mengirim pasukan untuk menyerang Iran. Sementara itu, di tengah kebuntuan negosiasi, jalur ekspor minyak Iran di Pulau Khark—urat nadi ekonomi negara itu—tampaknya juga mulai mengalami krisis. Di sisi lain, masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon telah dipastikan diperpanjang selama 45 hari lagi.

“Saya tidak ingin mengatakan hal seperti, ‘Pada tanggal tertentu, operasi pengeboman akan dimulai.’ Saya hanya bisa mengatakan dengan keyakinan yang sangat kuat bahwa Iran sama sekali tidak boleh memiliki senjata nuklir,” ujarnya. 

Trump sebelumnya juga menegaskan bahwa kesabarannya terhadap Iran hampir habis. Sementara itu, proposal perdamaian terbaru yang diajukan Iran dinilai tidak memiliki jaminan yang cukup kuat.

“Saya membaca proposal itu sekali, dan saya langsung tidak menyukai kalimat pertamanya, jadi langsung saya buang,” katanya. 

“Kalimat pertama saja sudah tidak bisa diterima, karena mereka tahu jelas bahwa ‘tidak boleh memiliki senjata nuklir’. Jika proposal Iran meminta bentuk kepemilikan senjata nuklir apa pun, saya bahkan tidak akan melanjutkan membaca sisanya,” tambahnya. 

Pekan lalu, baik AS maupun Iran sama-sama menolak proposal gencatan senjata terbaru dari pihak lawan. Washington menuntut Teheran menyerahkan cadangan uranium yang telah diperkaya dan menghentikan program nuklirnya. Sebaliknya, Iran menuntut pencabutan sanksi, kompensasi kerugian perang, serta kontrol atas Selat Hormuz.

Trump mengatakan: “Menghentikan program nuklir selama 20 tahun itu sudah cukup, tetapi jaminan yang mereka berikan harus benar-benar nyata selama 20 tahun itu.”

Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menyatakan bahwa dalam isu perang melawan Iran, ia “tidak meremehkan apa pun”. Bila diperlukan, militer AS dapat menghancurkan Iran hanya dalam dua hari.

Berdasarkan unggahan Trump di platform Truth Social, militer AS kemungkinan besar akan kembali melancarkan serangan militer terhadap Iran. Sebelumnya ia sempat mengisyaratkan bahwa AS mungkin suatu saat akan masuk ke wilayah Iran untuk membersihkan “debu nuklir”.

Trump mengatakan: “Sekitar 80% hingga 85% fasilitas produksi rudal Iran telah dihancurkan, dan lokasi sisanya juga sudah kami ketahui. Jadi begitu kami bertindak, semuanya akan segera dihancurkan sepenuhnya.”

Ia menambahkan:“Ketika waktunya tepat, kami akan masuk langsung atau mengambil material nuklir itu. Saya pikir kemungkinan besar kami bisa mendapatkannya. Tetapi jika tidak berhasil, kami akan langsung masuk (mengirim pasukan).”

Media penyiaran publik Israel Kan mengutip sumber yang menyebutkan bahwa pejabat militer senior Israel dan Komando Pusat AS baru-baru ini mengadakan pembicaraan. Pihak Israel berharap operasi militer dapat kembali dilanjutkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga berulang kali menegaskan hal tersebut dan mengatakan bahwa mereka sedang menunggu “lampu hijau” dari AS.

Menurut laporan Bloomberg, Pulau Khark—pusat utama ekspor minyak Iran—mengalami kondisi terminal minyak kosong selama beberapa hari berturut-turut sehingga aktivitas pemuatan minyak terhenti. Ini merupakan pertama kalinya sejak konflik dimulai Pulau Khark mengalami penghentian ekspor dalam waktu lama.

Citra satelit Eropa menunjukkan bahwa pada 8, 9, 11, dan Selasa pekan ini (12 Mei), seluruh terminal bongkar muat minyak di Pulau Khark tidak didatangi kapal tanker besar. Karena pulau tersebut menangani sekitar 90% ekspor minyak mentah Iran, jika penghentian aktivitas pemuatan terus berlanjut, pendapatan minyak Iran akan sangat terdampak.

Hingga Kamis (14 Mei), terdapat laporan bahwa Pulau Khark telah kembali melakukan pemuatan untuk satu kapal tanker minyak. Namun, apakah ekspor secara keseluruhan akan kembali normal masih belum dapat dipastikan. Pengamat menilai lumpuhnya mendadak jalur utama minyak Iran tidak hanya menunjukkan efektivitas blokade militer AS, tetapi juga menjadi salah satu sinyal tekanan terbesar terhadap ekspor minyak Iran.

Ada juga laporan yang menyebutkan bahwa pada tahap awal perang, Uni Emirat Arab sempat mencoba membujuk negara-negara tetangga seperti Arab Saudi dan Qatar untuk bersama-sama memberikan respons militer terhadap serangan rudal dan drone Iran. Namun, upaya tersebut akhirnya tidak mendapat dukungan.

Sementara itu, kabar terbaru menyebutkan bahwa di bawah mediasi AS, masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon telah dipastikan diperpanjang selama 45 hari lagi. Departemen Luar Negeri AS juga akan melanjutkan pembicaraan tingkat politik pada 2 dan 3 Juni mendatang.

Sumber : NTDTV.com

Dunia Terkejut! Trump Klaim Xi Jinping Setuju Iran Tak Boleh Punya Senjata Nuklir

EpochTimesId
-
0
Dunia Terkejut! Trump Klaim Xi Jinping Setuju Iran Tak Boleh Punya Senjata Nuklir

EtIndonesia. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping kembali memicu perhatian dunia internasional setelah muncul sejumlah pernyataan mengejutkan terkait Iran, konflik Timur Tengah, hingga hubungan dagang Washington–Beijing.

Dalam wawancara bersama media Amerika, Fox News, pada malam sebelum agenda pertemuan resmi berlangsung di Beijing pada Selasa malam, 12 Mei 2026, Trump mengungkap bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan penting dengan Xi Jinping mengenai situasi geopolitik global yang semakin memanas, khususnya terkait Iran dan keamanan kawasan Teluk.

Menurut Trump, Xi Jinping secara tegas menyatakan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian luas karena selama bertahun-tahun Tiongkok dikenal sebagai salah satu mitra strategis utama Teheran, terutama dalam bidang energi dan perdagangan.

Trump bahkan mengklaim bahwa Beijing berjanji tidak akan lagi memasok perlengkapan militer kepada Iran. Jika benar diterapkan, langkah tersebut dinilai dapat menjadi perubahan besar dalam peta kekuatan geopolitik Timur Tengah.

“Saya menganggap itu sebagai pengumuman besar,” ujar Trump dalam wawancara tersebut kepada media Amerika.

Xi Jinping Disebut Siap Bantu Redakan Konflik AS–Iran

Selain membahas isu nuklir Iran, Trump juga mengatakan bahwa Xi Jinping menawarkan bantuan untuk meredakan konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang dalam beberapa pekan terakhir terus mengalami eskalasi.

Sejak akhir April hingga pertengahan Mei 2026, ketegangan di kawasan Teluk meningkat tajam setelah serangkaian insiden militer, serangan drone, ledakan fasilitas strategis, hingga gangguan jalur pelayaran internasional terjadi di sekitar Selat Hormuz.

Trump menyebut Tiongkok siap membantu membuka kembali jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz yang beberapa waktu terakhir terganggu akibat meningkatnya aktivitas militer di kawasan tersebut.

Menurut Trump, Beijing juga menolak rencana Iran yang disebut ingin mengenakan biaya tambahan kepada kapal-kapal internasional yang melintasi Selat Hormuz.

Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur energi paling penting di dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati jalur sempit tersebut setiap harinya. Karena itu, setiap gangguan keamanan di kawasan tersebut selalu berdampak besar terhadap harga energi dan stabilitas ekonomi global.

Sejumlah analis menilai apabila Tiongkok benar-benar mengambil posisi yang lebih keras terhadap Iran, maka Teheran bisa menjadi pihak yang paling dirugikan dalam perubahan geopolitik terbaru ini.

Tiongkok Disebut Mulai Kurangi Ketergantungan Energi dari Timur Tengah

Selama bertahun-tahun, Tiongkok dikenal sebagai salah satu pembeli utama minyak Iran, bahkan ketika banyak negara Barat menjatuhkan sanksi terhadap Teheran.

Namun dalam wawancara tersebut, Trump mengklaim bahwa Beijing kini mulai mengubah arah strategi energinya.

Menurut Trump, Tiongkok disebut akan meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat, termasuk minyak mentah dari Alaska, sambil secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari Timur Tengah yang dianggap semakin tidak stabil akibat konflik berkepanjangan.

Pernyataan tersebut memunculkan spekulasi bahwa Beijing mulai memprioritaskan stabilitas ekonomi jangka panjang dibanding mempertahankan hubungan strategis penuh dengan Iran.

Jika langkah ini benar-benar diwujudkan, maka Iran berpotensi kehilangan salah satu pasar energi terbesarnya di tengah tekanan sanksi internasional yang terus meningkat.

Trump Klaim Beijing Siap Beli 200 Pesawat Boeing

Di bidang ekonomi, Trump juga mengungkap bahwa Tiongkok berkomitmen meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika Serikat dalam jumlah besar.

Selain itu, Beijing disebut siap membeli sekitar 200 pesawat berbadan besar produksi Boeing sebagai bagian dari kerja sama ekonomi baru antara kedua negara.

Rencana pembelian pesawat tersebut dinilai dapat menjadi dorongan besar bagi industri penerbangan Amerika Serikat yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan global dan persaingan ketat di pasar internasional.

Trump juga menyebut pembicaraan dengan Xi Jinping berlangsung dalam suasana yang cukup positif dan terbuka, meski kedua negara sebelumnya sempat mengalami ketegangan panjang dalam isu perdagangan, teknologi, Taiwan, serta keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Isu Fentanyl Ikut Jadi Fokus Pembahasan

Selain Iran dan perdagangan, Trump mengatakan Tiongkok juga bersedia bekerja sama untuk menghentikan arus penyelundupan fentanyl ke Amerika Serikat.

Fentanyl merupakan opioid sintetis yang selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu sumber krisis kesehatan terbesar di Amerika Serikat akibat tingginya angka overdosis dan kematian.

Washington sebelumnya berulang kali menuduh jaringan pemasok bahan baku fentanyl berasal dari Tiongkok dan digunakan kartel narkoba internasional untuk memproduksi obat ilegal yang kemudian diselundupkan ke Amerika Serikat.

Karena itu, kesediaan Beijing untuk bekerja sama dalam isu tersebut dinilai sebagai salah satu poin penting dalam upaya memperbaiki hubungan kedua negara.

Sorotan Publik Tertuju pada Bahasa Tubuh Delegasi

Di luar isi pembicaraan politik dan ekonomi, publik internasional juga ramai membahas suasana pertemuan antara delegasi Amerika Serikat dan Tiongkok yang dinilai menunjukkan kontras mencolok.

Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan pejabat Tiongkok tampak sangat berhati-hati dan tegang selama acara berlangsung.

Sebaliknya, rombongan Amerika terlihat lebih santai dan percaya diri saat menghadiri rangkaian kegiatan resmi.

Beberapa pejabat AS bahkan terlihat bercanda ringan di sela acara. Miliarder teknologi Elon Musk disebut terlihat berjalan sambil memainkan ponsel dan mengambil gambar di area kegiatan.

Banyak warganet kemudian menilai suasana tersebut mencerminkan dominasi psikologis delegasi Amerika Serikat dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut.

Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Tiongkok yang secara langsung mengonfirmasi seluruh klaim yang disampaikan Trump dalam wawancara tersebut. (***)

Apa Motif Kim Jong-un Mengamandemen Konstitusi dengan Menghilangkan “Unifikasi”?

EpochTimesId
-
0
Apa Motif Kim Jong-un Mengamandemen Konstitusi dengan Menghilangkan “Unifikasi”?

oleh Li Jing

Baru-baru ini Korea Utara mengadakan amandemen terhadap konstitusinya, dan untuk pertama kalinya mereka memperkenalkan klausul teritorial baru yang tidak lagi menyertakan ungkapan-ungkapan bermusuhan terhadap Korea Selatan, seperti dihilangkannya istilah “penyatuan kembali tanah air.” Tetapi konstitusi secara eksplisit memberikan kepada Ketua Dewan Negara yang dijabat Kim Jong-un, wewenang untuk menggunakan senjata nuklir.

Banyak analis percaya bahwa langkah ini menandakan terjadinya pergeseran besar dalam arah strategis Korea Utara, dimana tujuan Kim Jong-un adalah untuk mengkonsolidasikan rezimnya, meletakkan dasar hukum untuk suksesi keluarga, dan membuka jalan bagi tahap negosiasi dengan Amerika Serikat di waktu mendatang.

Penghapusan Bersejarah Istilah Bermusuhan Seperti “Penyatuan” dari Konstitusi Korea Utara 

Menurut Kantor Berita Yonhap dan Chosun Ilbo, yang mengutip teks lengkap dari pemerintah Korea Selatan terkait hasil amandemen konstitusi Korea Utara pada 6 Mei, dilaporkan bahwa Pyongyang telah sepenuhnya menghapus dari mukadimah dan teks utama konstitusi semua ungkapan atau istilah yang berkaitan dengan bangsa dan penyatuan, termasuk “wilayah utara semenanjung,” “penyatuan kembali tanah air,” dan “kemenangan penuh bagi sosialisme.” 

Untuk pertama kalinya pasal 2 konstitusi Korea Utara memperkenalkan klausul teritorial baru, menetapkan “wilayah Republik Demokratik Rakyat Korea berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia di utara, dan Republik Korea di selatan, dan mencakup teritorial perairan dan udara sebagaimana yang didefinisikan oleh wilayah.”

Pada tahun 2023, Kim Jong-un menyatakan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan berada dalam “hubungan yang bermusuhan,” dan pada Januari 2024 mengumumkan rencana untuk mengubah konstitusi untuk mendefinisikan kembali wilayah tersebut.

Hal yang menarik perhatian adalah konstitusi Korea Utara yang direvisi tidak lagi menyebut Korea Selatan sebagai “negara musuh,” bahkan ungkapan-ungkapan permusuhan yang digunakan dalam versi sebelumnya, seperti “agresor imperialis,” “membebaskan rakyat yang tertindas dan dieksploitasi,” dan “konspirasi untuk melakukan sabotase oleh unsur-unsur musuh di dalam dan luar negeri,” telah sepenuhnya hilang dari konstitusi.

Setelah amandemen konstitusi, Korea Utara telah secara signifikan memperluas kekuasaan Kim Jong-un. Konstitusi mengubah definisi Ketua Dewan Negara dari Pemimpin Tertinggi menjadi Kepala Negara, memberinya perwakilan nasional. Untuk pertama kalinya, kedudukan Ketua Dewan Negara berada di depan Majelis Rakyat Tertinggi dalam peringkat konstitusional lembaga negara.

Saat ini Kim Jong-un menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea, Ketua Komisi Militer Pusat, Ketua Dewan Negara, dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Ia menjadi pemimpin tertinggi generasi ketiga Korea Utara dengan pangkat militernya adalah Marsekal Republik.

Untuk pertama kalinya konstitusi yang direvisi secara eksplisit mendefinisikan wewenang Ketua Dewan Negara menggunakan senjata nuklir, memberikan dasar hukum untuk memberikan wewenang penggunaan nuklir kepada komando pasukan nuklirnya.

Lebih lanjut, konstitusi Korea Utara juga menghapus klausul kesejahteraan yang tidak realistis seperti “perawatan kesehatan gratis” dan “negara bebas pajak.”

Sinyal Apa yang Dipancarkan kirimkan Amandemen Konstitusi Korea Utara?

Amandemen konstitusi Korea Utara telah menarik perhatian dunia internasional. Dalam program “Selamat Pagi Tiongkok,” Shi Shan, pakar media senior menjelaskan bahwa langkah Kim Jong-un itu tidak sesederhana cuma ingin penyesuaian dari segi hukum, melainkan sebuah pergeseran besar dalam strategis Korea Utara.

Shi Shan mengatakan bahwa langkah Kim Jong-un itu pada dasarnya adalah persiapan untuk “melanggengkan” kekuasaan rezim keluarga Kim. “Kim Jong-un sekarang sedang mengupayakan agar ‘Garis Keturunan Gunung Paektu’ menjadi negara berdaulat penuh. Dia memulai dari mengubah Korea Utara menjadi negara yang sepenuhnya merdeka secara hukum, untuk kemudian menapak ke langkah berikutnya, yaitu bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan,” kata Shi Shan.

Ia mengatakan bahwa yang benar-benar menjadi kekhawatiran Korea Utara bukanlah soal ideologi, melainkan “keamanan kekuasaan.” Sejak runtuhnya Uni Soviet, Korea Utara menghadapi kecemasan soal keamanan kekuasaannya.

Dengan latar belakang semacam ini, Korea Utara memilih untuk memfokuskan semua upayanya pada pengembangan senjata nuklir. Shi Shan mengatakan: “Logikanya sederhana: jika saya memiliki senjata nuklir, tidak ada yang berani menantang, mengganggu saya. Rezim mengandalkan ini guna menyelamatkan hidup mereka.”

Ia juga mengatakan bahwa pada tahun-tahun awal Perundingan Enam Pihak, Korea Utara berulang kali mengirimkan sinyal kepada Amerika Serikat yang intinya: “Para diplomat Korea Utara pernah secara langsung mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa jika perjanjian perdamaian ditandatangani, Korea Utara bahkan bisa pro-Amerika Serikat melebihi Korea Selatan. Rudalnya tidak harus selalu diarahkan ke timur, tetapi bisa juga ke barat (ke Tiongkok daratan).”

Shi Shan percaya bahwa amandemen konstitusi Korea Utara dan pengabaian narasi reunifikasi kemungkinan akan digunakan untuk membuka jalan bagi tahap selanjutnya dari negosiasi dengan AS dan Korea Selatan.

Zhang Tianliang, seorang profesor Universitas Feitian di AS, menawarkan perspektif yang lebih unik. Dalam program media pribadinya “Tian Liang Time” ia mengungkapkan bahwa langkah Korea Utara mengirimkan sinyal politik penting, yaitu kekuasaan Kim Jong-un saat ini sudah cukup stabil.

“Ia tidak lagi membutuhkan musuh eksternal untuk menyatukan rakyat dalam negerinya, dan ia juga tidak perlu bergantung pada ‘reunifikasi’ untuk mempertahankan legitimasi rezimnya,” ujar Tian Liang.

Zhang Tianliang percaya bahwa pada dasarnya “unifikasi” yang sejak lama ditekankan oleh Korea Utara hanyalah alat mobilisasi untuk mempertahankan struktur politik internal yang sangat tegang. Tetapi sudah jelas bahwa Kim Jong-un sekarang lebih berfokus terhadap kelanjutan dari kekuasaan dan rezimnya.

Ia mengatakan: “Jika target Kim Jong-un adalah ‘dinasti keluarga,’ maka menjalani hidupnya sendiri di balik pintu tertutup adalah hal yang terpenting. Adapun sosialisme dan penyatuan Korea Selatan, itu sudah tidak lagi relevan baginya.”

Analisis: Kim Jong-un Membuka Jalan bagi Suksesi Putrinya

Zhang Tianliang secara khusus menyebutkan bahwa Kim Jong-un amandemen konstitusi Korea Utara besar kemungkinannya terkait dengan pengaturan suksesi putrinya, Kim Ju-ae. “Kim Jong-un sekarang sedang mempersiapkan putrinya untuk menggantikan kedudukannya, karena kesehatannya tidak begitu baik,” kata Zhang Tianliang.

Analisis Zhang Tianliang yaitu, jika kelak yang mewarisi kedudukannya adalah seorang wanita muda, maka melanjutkan garis penyatuan Korea Selatan lewat kekuatan militer sangat berisiko.

“Seorang wanita muda tidak dapat memikul tanggung jawab untuk memulai perang. Karena begitu perang pecah, rezim Kim bisa langsung runtuh.” Oleh karena itu, Zhang Tianliang berpendapat bahwa ini adalah upaya Kim Jong-un untuk “memperkecil risiko.”

Tim Sepak Bola Korea Utara Menginjakkan Kaki di “Negara Musuh” Setelah 8 Tahun Berselang

Saat dunia luar masih mencerna dampak konstitusi baru Korea Utara, sebuah berita olahraga diam-diam mengubah suasana di semenanjung tersebut.

Menurut ungkapan Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan dan Kementerian Unifikasi Korea Selatan pada 4 Mei, klub sepak bola wanita Korea Utara “Naegohyang Women’s Football Club” akan bermain melawan “Suwon Football Club” di partai semifinal yang diselenggarakan di Kompleks Olahraga Suwon pada hari Rabu (20 Mei 2026).

Kunjungan delegasi Korea Utara ke Korea Selatan ini menandai kunjungan pertama mereka setelah 8 tahun berlalu, sejak Final Tur Dunia Federasi Tenis Meja Internasional Incheon (ITTF) tahun 2018. Ini juga merupakan kunjungan pertama mereka sejak Ketua Dewan Negara Korea Utara Kim Jong-un mendefinisikan hubungan antar Korea Utara dan Selatan sebagai “hubungan permusuhan yang agresif” pada akhir tahun 2023.

Mengenai motivasi Korea Utara untuk bertanding di Selatan, analis Korea Selatan percaya bahwa keputusan Kim Jong-un yang tidak biasa untuk mengunjungi Korea Selatan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti hadiah uang sebesar USD 1 juta jika memenangkan turnamen. Jika tim sepak bola wanita Korea Utara dikalahkan oleh tim sepak bola wanita Korea Selatan, mereka akan menerima setidaknya USD 500.000,- sebagai hadiah uang untuk juara kedua. Sebaliknya, jika mereka tidak berpartisipasi, mereka wajib membayar denda uang sebesar USD 100.000,- sesuai peraturan AFC.

Mengenai apakah Korea Utara secara bertahap akan berubah di kemudian hari, Zhang Tianliang percaya bahwa sekarang mungkin merupakan titik awal yang layak untuk kita amati.

Ia mengatakan bahwa jika hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat membaik dan ekonomi secara bertahap terbuka di masa depan, “mungkin Korea Utara akan bergerak menuju negara dengan karakter ‘dikelola keluarga’, tetapi tidak seekstrem sekarang.” Namun, Zhang sendiri juga mengakui bahwa penilaian ini merupakan pandangan subjektifnya yang mengandung angan-angan. (***)

Perdebatan Sengit di Internal AS Terkait Isu Membela Taiwan

EpochTimesId
-
0
Perdebatan Sengit di Internal AS Terkait Isu Membela Taiwan

 oleh Guan Shan

Sejauh mana bermaknanya Taiwan saat ini, yang dahulunya pernah dianggap oleh Presiden Harry S. Truman sebagai negara yang bernilai strategis dalam mencegah penyebaran komunisme, dan bersama Amerika Serikat menyimpulkan perjanjian pertahanan? Apakah Taiwan masih memiliki nilai bagi AS yang 40 lebih tahun lalu melepas perjanjian tersebut? Apakah AS harus mengirim pasukan untuk membantu Taiwan jika diserang oleh Tiongkok Komunis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah memicu perdebatan sengit di kalangan politisi AS.

Pada 15 April, Senator AS dari kedua partai, yakni John Curtis dan Jeff Merkley memperkenalkan versi baru dari “Undang-Undang Penguatan Hubungan Taiwan” (Taiwan Relations Reinforcement Act) yang bertujuan untuk memperdalam hubungan pertahanan dan substantif AS-Taiwan, meningkatkan kemampuan militer Taiwan, dan memperluas partisipasi internasionalnya.

Dalam sebuah pernyataan, kedua senator tersebut menekankan pentingnya aliansi AS-Taiwan bagi Amerika Serikat. “Aliansi kita dengan Taiwan adalah salah satu kemitraan paling strategis dan bermakna secara moral yang dimiliki Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik, dan kita perlu memastikan bahwa kebijakan kita konsisten dengan prinsip-prinsip kita,” kata John Curtis. 

“Sebagai mitra jangka panjang, Amerika Serikat dan Taiwan memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik,” kata Merkley. “Amerika Serikat harus menggunakan semua cara yang tersedia untuk memperkuat hubungannya dengan Taiwan, salah satu demokrasi paling dinamis di Asia Timur, dan bersama-sama memajukan visi bersama kita untuk membangun dunia yang berdasarkan pada pemerintahan demokratis, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.” 

RUU ini diusung menjelang kunjungan Presiden AS Trump ke Beijing, dan 5 hari setelah ketua umum Partai Kuomintang (KMT) Cheng Li-wun bertemu dengan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping di Beijing.

Selama periode ini Partai Komunis Tiongkok (PKT) terus meningkatkan ancaman militer terhadap Taiwan, setiap hari dari 6 hingga 8 April, selalu ada pesawat tempur, kapal perang dan kapal patroli otoritas PKT yang “menunjukkan taring” di sekitar Selat Taiwan. Bahkan pada 10 April saat Cheng Li-wun berjabat tangan dengan Xi Jinping di Aula Timur Balai Agung Rakyat, miter PKT tanpa peringatan mengumumkan latihan militer di Laut Kuning dengan menggunakan peluru tajam.

Dalam situasi seperti ini, sudah barang tentu pertanyaan yang terlintas di benak banyak orang adalah, jika PKT menyerang Taiwan, akankah Amerika Serikat melakukan intervensi militer?

72 tahun yang lalu, jawaban tegasnya adalah “ya”.

Amerika Serikat dan Taiwan Menandatangani Perjanjian Pertahanan Timbal Balik 

Pada 2 Desember 1954, Amerika Serikat dan Republik Tiongkok (Taiwan) menandatangani Perjanjian Pertahanan Imbal Balik antara Amerika Serikat dan Republik Tiongkok (Mutual Defense Treaty between the United States and the Republic of China). Pada saat itu, Taiwan adalah “sekutu perjanjian” Amerika Serikat, Posisi Taiwan dalam sistem keamanan dan pertahanan AS dapat disebut setara dengan Korea Selatan dan Jepang saat ini. Ini berarti bahwa jika PKT menyerang Taiwan, maka AS pasti akan melakukan intervensi.

Alasan AS memasukkan Taiwan sebagai sekutu perjanjian adalah karena, setelah pecahnya Perang Korea pada bulan Juni 1950, Presiden AS Harry S. Truman menyadari nilai strategis Taiwan dan memerintahkan Armada Ketujuh ke Selat Taiwan untuk mencegah militer PKT memanfaatkan situasi kacau dari Perang Korea untuk menyerang Taiwan.

Apa nilai strategis Taiwan di mata Truman? Setelah invasi komunis ke Korea Selatan, Truman menyatakan: “Pendudukan Pulau Formosa (Taiwan) oleh pasukan komunis akan secara langsung mengancam keamanan kawasan Pasifik dan militer AS menjalankan tugas-tugas sah dan perlu di kawasan tersebut.” 

Ely Stefansky Ratner, Asisten Menteri Pertahanan untuk Urusan Keamanan Indo-Pasifik saat ini, lebih lanjut menjelaskan: “Taiwan, yang berada pada titik kritis di Rantai Pulau Pertama, merupakan inti dari jaringan sekutu dan mitra Amerika Serikat—yang membentang dari kepulauan Jepang hingga Filipina dan ke Laut Tiongkok Selatan—hal ini menjadi sangat penting bagi keamanan kawasan dan pertahanan kepentingan vital AS di Indo-Pasifik.”

Sebuah laporan dari Dewan Hubungan Internasional AS (Council on Foreign Relations) yang berjudul “Era Baru untuk Hubungan AS-Taiwan: Menghadapi Tiongkok yang Lebih Agresif” (A New Era for U.S.-Taiwan Relations: Countering a More Assertive China) pada tahun 2023 menyatakan bahwa jika Taiwan tidak berada di bawah kendali militer PKT, dan jika sekutu dan mitra AS tersebar di Rantai Pulau Pertama, maka… militer PKT akan kesulitan untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasan Tiongkok.

Namun, jika PKT mencaplok Taiwan dan mengerahkan pasukan militer seperti peralatan pengawasan bawah air, kapal selam, dan unit pertahanan udara di pulau itu, hal itu dapat membatasi operasi militer AS di kawasan tersebut, sehingga melemahkan kemampuannya untuk membela sekutu-sekutu Asianya. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan AS harus memahami bahwa invasi PKT ke Taiwan tidak hanya menyangkut masa depan Taiwan tetapi juga masa depan Rantai Pulau Pertama dan kemampuan AS untuk mempertahankan pengaruh dan akses di seluruh Pasifik Barat.

Namun, Perjanjian Pertahanan Timbal Balik telah diakhiri pada tahun 1979. Pada 1 Januari tahun itu juga, AS dan PKT memberlakukan Komunike Bersama tentang Pembentukan Hubungan Diplomatik yang ditandatangani 16 Desember 1978. Bersamaan dengan itu, AS mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mengakui Republik Tiongkok. Menurut David Sachs, seorang peneliti di Council on Foreign Relations, bahwa dorongan pemerintahan Nixon untuk normalisasi hubungan AS-Republik Rakyat Tiongkok bertujuan untuk memanfaatkan perpecahan Sino-Soviet untuk memberikan tekanan yang lebih besar kepada Moskow.

Dengan demikian, tangan antara AS dan Republik Taiwan yang sebelumnya bergandengan untuk melawan penyebaran kekuatan komunis di seluruh dunia menjadi terlepas.

Selat Taiwan di Bawah “Strategi Ambiguitas” AS

Setelah Perjanjian Pertahanan Timbal Balik diakhiri, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Hubungan Taiwan (Taiwan Relations Act, TRA). Ini adalah undang-undang dalam negeri AS yang mulai berlaku pada tahun 1979, dirancang untuk melanjutkan hubungan komersial, budaya, dan substantif antara Amerika Serikat dan Taiwan setelah terjalinnya hubungan diplomatik antara AS dan Republik Rakyat Tiongkok, serta untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Pasifik Barat. Meskipun undang-undang tersebut menjanjikan untuk menyediakan senjata pertahanan bagi Taiwan, tetapi undang-undang ini tidak berkomitmen untuk intervensi jika terjadi invasi militer PKT ke Taiwan. Tentu saja, AS juga tidak menyangkal kemungkinan untuk melakukannya.

Sejak saat itu hingga sekarang, cara utama AS membantu Taiwan melawan agresi PKT adalah melalui penjualan senjata, pelatihan militer, dan dukungan diplomatik, yang bertujuan untuk memperkuat “strategi landak”—pertahanan yang asimetris. Inisiatif utama dari strategi ini meliputi penjualan persenjataan canggih seperti jet tempur F-16 dan tank tempur utama Abrams, memasok peralatan pertahanan senilai lebih dari USD 1 miliar setiap tahunnya lewat Otoritas Penarikan Dana Presiden AS (Presidential Drawdown Authority, PDA), juga melalui penguatan kerja sama militer untuk meningkatkan pertukaran intelijen.

Di bawah “strategi ambiguitas” AS, Selat Taiwan telah melewati 46 tahun “rasa damai”. Namun, selama periode tersebut, PKT terus mengumpulkan kehadiran militer demi meningkatkan keunggulan militernya atas Taiwan. Hingga Juni 2025, total kekuatan militer PKT telah mencapai lebih dari 427.000 orang personel, yang 4 kali lipat dari Taiwan. Jumlah artileri PKT juga lebih dari 2 kali lipat Taiwan. Angkatan Laut PKT memiliki 30 unit kapal perusak, yang 8 kali lipat dari Taiwan, dan 39 unit kapal selam, yang 10 kali lipat dari Taiwan.

Seiring PKT mengembangkan kekuatan militernya, mereka menjadi semakin agresif terhadap Taiwan. Jet tempur PKT sering melakukan latihan militer di sekitar Taiwan. Xi Jinping menyatakan pada Kongres Partai tahun 2022 bahwa PKT tidak akan pernah melepaskan haknya untuk menggunakan kekuatan dalam penyelesaian isu Taiwan. Laksamana Philip Davidson, komandan Komando Indo-Pasifik AS, menilai pada tahun 2021 bahwa PKT berharap siap untuk menyerang Taiwan dalam 6 tahun (2027) ke depan.

Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang sering muncul dalam benak pemerhati masalah adalah: “Akankah Amerika Serikat ikut turun tangan jika PKT menyerang Taiwan?” 

Sebagian besar presiden AS tetap bungkam menghadapi masalah ini lantaran keterbatasan dari kebijakan “strategi ambiguitas” tersebut. Kendati mantan Presiden Joe Biden yang memberikan jawaban afirmatif. Presiden Biden telah 4 kali menyatakan secara terbuka bahwa jika PKT melancarkan serangan ke Taiwan, Amerika Serikat akan menggunakan kekuatannya untuk membela Taiwan.

Presiden petahana Trump menyatakan pada Januari tahun ini: “Xi Jinping menganggap (Taiwan) sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok, dan apa yang dia lakukan adalah hak prerogatifnya.” Namun, “Saya telah mengatakan kepadanya bahwa jika dia melakukan hal itu, saya akan sangat tidak senang,” kata Trump melanjutkan.

Trump juga menyatakan dalam sebuah acara penggalangan dana selama kampanye pemilihan ulangnya tahun 2024 bahwa ia telah mengancam Presiden Tiongkok Xi Jinping bahwa Amerika Serikat akan membom Beijing jika Taiwan diserang.

Isu Membela Taiwan Menjadi Perdebatan Sengit di Internal AS

Di kalangan ilmuwan politik Amerika Serikat, juga terdapat perdebatan sengit tentang apakah perlu melakukan intervensi militer untuk membela Taiwan jika PKT menyerang. Salah satu pandangan menyatakan bahwa meskipun AS berkepentingan cukup tinggi terhadap Taiwan, tapi bukan merupakan inti, sehingga intervensi militer untuk membela Taiwan tidaklah bermanfaat.

Michael D. Swaine, seorang peneliti senior di Program Asia Timur Institut Quincy, menulis dalam artikelnya bahwa perang langsung antara Amerika Serikat dan PKT itu bersifat bencana, menyebabkan kerusakan besar pada ekonomi global. Hal itu akan mengakibatkan kerugian militer yang signifikan bagi AS dan berpotensi meningkat menjadi konflik nuklir. Lebih lanjut, kemenangan akhir AS tidak pasti. AS hanya perlu mengambil risiko ini jika Taiwan sangat penting baginya. Swaine berpendapat bahwa Taiwan tidak penting untuk memastikan stabilitas dan kemakmuran di Asia, juga bukan kunci untuk melawan hegemoni PKT di Asia. Oleh karena itu, AS tidak punya alasan untuk berperang dengan PKT untuk membela Taiwan.

Namun, para scholar lain memiliki pandangan yang berbeda.

David Sacks, seorang peneliti di Council on Foreign Relations, menulis dalam artikelnya bahwa nilai militer inheren Taiwan tidak dapat diabaikan. Lokasi geografisnya menentukan bahwa nasibnya sebagian besar akan menentukan keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Jika Taiwan jatuh ke tangan PKT, AS akan kesulitan untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik dan mencegah PKT untuk mencari dominasi regional.

Dalam sebuah artikel tahun 2022, Wakil Menteri Pertahanan AS saat itu, Elbridge Colbe, menulis bahwa jika Beijing dapat mendominasi Asia, mereka akan memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia—dan Amerika Serikat. Namun, PKT harus bergantung pada cara militer untuk mencapai hegemoninya di Asia. Dan Taiwan menempati posisi sentral dalam upaya Beijing untuk mencapai tujuan itu.

Taiwan adalah Benteng Pertahanan Melawan Otoritarianisme Komunis

Di luar nilai militernya bagi AS dalam mempertahankan dominasinya di Asia-Pasifik, Taiwan juga memiliki signifikansi lain yang tak kalah penting bagi dunia.

David Sacks menyatakan bahwa dari perspektif politik, Taiwan adalah salah satu dari sedikit contoh negara di Asia yang sukses mempraktikkan demokrasi, dan dalam beberapa hal, memiliki masyarakat yang paling bebas di kawasan ini. Sistem politiknya yang terbuka menunjukkan kepada warga sipil Tiongkok bahwa ada jalur pembangunan lain bagi masyarakat yang mayoritas beretnis Tionghoa.

Dua pemandangan yang kontras: Sementara rakyat Taiwan dengan antusias berpartisipasi dalam pemilihan lokal dan presiden serta bebas mengkritik pejabat pemerintah mana pun, Balai Agung Rakyat di Beijing dikelilingi oleh anjing penjaga dan mobil polisi bersenjata yang siap menerkam para pemohon petisi dan demonstran kapan saja.

Sementara rakyat Taiwan dapat dengan bebas menjalankan agama Kristen, Buddha, atau menjadi praktisi Falun Gong, penjara-penjara di Tiongkok daratan menahan umat Kristen gereja rumahan dan praktisi Falun Gong, yang mungkin menjadi sasaran pengambilan organ demi keuntungan PKT dan untuk mencapai usia 150 tahun pejabat lewat transplantasi organ.

Kongres AS terus memberikan perhatian khusus kepada Taiwan. Dokumen Perpustakaan Kongres yang berjudul “Taiwan: Latar Belakang dan Hubungan dengan Amerika Serikat” (Taiwan: Background and U.S. Relations), menyatakan bahwa “Taiwan adalah benteng melawan otoritarianisme komunis.”

Pada 12 April tahun ini, anggota Partai Republik dari Komite Hubungan Luar Negeri Kongres AS memposting di situs web X untuk memperingati ulang tahun ke-47 “Undang-Undang Hubungan Taiwan”, ia menyebutkan: “Hingga hari ini, Undang-Undang Hubungan Taiwan tetap menjadi benteng melawan agresi Partai Komunis Tiongkok.”

“Taruhannya jelas, oleh karena itu Amerika Serikat harus melipatgandakan upayanya untuk mencegah PKT menggunakan kekerasan atau paksaan untuk mencapai reunifikasi Taiwan,” demikian David Sachs menambahkan. (***)

Kuba Kehabisan Bahan Bakar, Protes Meletus — Direktur CIA Langka Kunjungi Kuba Bersama Delegasi

EpochTimesId
-
0
Kuba Kehabisan Bahan Bakar, Protes Meletus — Direktur CIA Langka Kunjungi Kuba Bersama Delegasi

EtIndonesia. Sanksi yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Kuba terus memberikan tekanan besar terhadap negara tersebut. Pada Kamis (14 Mei), delegasi pejabat AS yang dipimpin Direktur CIA John Ratcliffe melakukan kunjungan ke Kuba.

Menurut pernyataan resmi pemerintah Kuba, Ratcliffe pada hari itu mengadakan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri Kuba di ibu kota Havana.

Ini merupakan pertama kalinya sejak kunjungan mantan Presiden AS Barack Obama ke Kuba pada tahun 2016, sebuah pesawat pemerintah Amerika mendarat di Kuba — di luar pangkalan militer AS di Guantanamo Bay.

Pihak Kuba mengklaim bahwa Kuba tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat, serta tidak memiliki pangkalan militer atau intelijen asing di wilayahnya. Mereka juga menyatakan tidak pernah mendukung tindakan permusuhan terhadap AS.

Namun sebelumnya, Trump menuduh Kuba menindas dan menyiksa oposisi politik, memberikan perlindungan kepada organisasi seperti Hizbullah dan Hamas, serta mendukung kekuatan yang memusuhi Amerika Serikat. Trump menyebut tindakan Kuba sebagai “ancaman luar biasa” terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS.

Pada Januari tahun ini, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengancam akan mengenakan tarif terhadap negara manapun yang mengirim bahan bakar ke Kuba.

Pada 13 Mei, Menteri Energi dan Pertambangan Kuba, Vicente de la O Levy, mengatakan bahwa Kuba kini telah benar-benar kehabisan solar dan bahan bakar minyak, sehingga sistem kelistrikan negara itu berada dalam kondisi “kritis”.

Ia juga mengatakan bahwa pemadaman listrik besar-besaran setiap hari kini memengaruhi jutaan warga Kuba.

Menurut laporan Reuters, krisis listrik tersebut memicu aksi protes di berbagai wilayah Havana pada malam hari. Ini disebut sebagai demonstrasi terbesar sejak krisis energi meledak pada Januari lalu.

Seorang warga setempat mengungkapkan bahwa wilayah tempat tinggalnya telah mengalami pemadaman listrik selama lebih dari 40 jam tanpa henti. Ia mengatakan banyak lansia di lingkungannya, termasuk beberapa yang sedang sakit di tempat tidur. Pemadaman juga menyebabkan makanan di rumah mulai membusuk.

Warga hanya bisa memukul panci dan wajan sebagai bentuk protes, berharap pemerintah setidaknya memulihkan listrik selama tiga jam. “Ini bukan masalah politik, kami hanya ingin kehidupan dasar bisa tetap berjalan,” ujarnya. 

Sumber : NTDTV.com

Menlu AS Memperingatkan Beijing Soal Serangan Militer terhadap Taiwan akan Menjadi “Kesalahan Besar”

EpochTimesId
-
0
Menlu AS Memperingatkan Beijing Soal Serangan Militer terhadap Taiwan akan Menjadi “Kesalahan Besar”

EtIndonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Kamis (14 Mei) menyampaikan pernyataan tegas bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan tidak berubah. Ia juga memperingatkan PKT bahwa upaya melakukan apa yang disebut “penyatuan” dengan menggunakan kekuatan militer akan menjadi sebuah “kesalahan yang mengerikan”.

Selain itu, terkait situasi di Selat Hormuz, Rubio mengatakan bahwa penyelesaian krisis juga sejalan dengan kepentingan Beijing sendiri.

Dalam wawancara khusus dengan NBC News pada Kamis, Rubio menegaskan bahwa kebijakan AS mengenai Taiwan tidak pernah berubah. Ia juga memperingatkan bahwa jika PKT menyerang Taiwan dengan kekuatan militer, itu akan menjadi kesalahan besar.

“Xi selalu dengan jelas mengatakan bahwa apa yang mereka sebut sebagai ‘penyatuan’ cepat atau lambat harus terjadi. Kami percaya bahwa memaksakan hal itu melalui kekuatan militer atau cara serupa lainnya akan menjadi kesalahan yang mengerikan. Itu akan memicu konsekuensi global, bukan hanya dari Amerika Serikat,” ujarnya. 

Rubio juga menyoroti ambisi strategis Beijing dan mengatakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, militer PKT berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Saya pikir tujuan mereka bukan hanya Taiwan. Saya rasa ambisi mereka pada akhirnya adalah memiliki kemampuan memproyeksikan kekuatan secara global seperti yang dimiliki Amerika Serikat saat ini,” ujarnya. 

Mengenai isu Iran, Rubio mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump memang mengangkat masalah Iran dalam pembicaraan dengan pemimpin PKT Xi Jinping, tetapi tidak meminta bantuan dari Beijing.

Menurut Rubio, Beijing juga menyatakan tidak mendukung militerisasi ataupun pengenaan biaya di Selat Hormuz.

Sehari sebelumnya, saat diwawancarai Fox News di atas Air Force One, Rubio mengatakan bahwa Beijing tidak menginginkan krisis di selat tersebut.

“Jika ekonomi dunia runtuh akibat krisis di selat ini, maka kemampuan negara-negara untuk membeli barang-barang Tiongkok juga akan menurun, dan ekspor Tiongkok akan merosot tajam. Karena itu, menyelesaikan krisis ini sesuai dengan kepentingan mereka sendiri,” ujarnya. 

Dilaporkan oleh reporter NTD, Yi Jing.

Menyindir PKT ? Rubio Tertangkap Kamera Mengedip ke Trump Setelah Berjabat Tangan dengan Xi

EpochTimesId
-
0
Menyindir PKT ? Rubio Tertangkap Kamera Mengedip ke Trump Setelah Berjabat Tangan dengan Xi

EtIndonesia. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang pernah “dijatuhi sanksi” oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), ikut mendampingi Presiden Donald Trump dalam kunjungan ke Tiongkok dan menjadi topik hangat perhatian publik.

Media menangkap momen pada Kamis (14 Mei) ketika Rubio berjabat tangan dengan pemimpin PKT Xi Jinping, lalu menunjukkan senyum khas sambil mengedipkan mata ke arah Trump.

Pada Kamis pagi waktu Beijing, pihak PKT menggelar upacara penyambutan besar-besaran untuk rombongan Trump di luar Aula Besar Rakyat Beijing.

Rekaman dari China Central Television menunjukkan bahwa setelah Trump berjalan di karpet merah, ia berjabat tangan dan berbincang singkat dengan Xi Jinping. Setelah itu, Trump berjabat tangan dengan pejabat PKT, sementara Xi menyapa para pejabat dan pengusaha Amerika yang ikut dalam rombongan.

Dalam tayangan tersebut, Rubio berada di urutan kedua. Xi Jinping tampaknya menunjukkan “perhatian khusus” kepadanya. Setelah berjabat tangan dengan Rubio, Xi bahkan terlihat dua kali menoleh untuk meliriknya kembali.

Sementara itu, Rubio tampak serius saat berjabat tangan dengan Xi. Setelah berjabat tangan, Rubio sempat melihat ke arah Trump yang berjalan di belakang Xi. Keduanya sempat saling berpandangan singkat. Setelah kontak mata itu, ekspresi Trump tidak banyak berubah, tetapi ketika Rubio kembali menghadap kamera, ia memperlihatkan senyum yang dianggap “istimewa”.

Video dari media Amerika yang direkam dari arah depan kemudian mengungkap detail dari kontak mata singkat antara Rubio dan Trump tersebut. Rekaman menunjukkan Rubio sambil tersenyum mengedipkan mata kepada Trump.

Video itu segera viral di media sosial. Banyak netizen meninggalkan komentar bernada bercanda, seperti:“Rubio: Pak Presiden, lihat, Xi lupa kalau dia pernah menjatuhkan sanksi kepada saya.”

“Lihat, dia bahkan tidak berani menangkap saya. Benar-benar lucu.”

“Rubio: Lihat, saya tetap bisa masuk Tiongkok dan bahkan berjabat tangan.”

“Mereka berdua mungkin bertaruh 10 dolar.”

Saat masih menjadi anggota Kongres AS, Rubio dikenal keras terhadap Partai Komunis Tiongkok sehingga dua kali dijatuhi “sanksi” oleh Tiongkok, termasuk larangan memasuki wilayah Tiongkok.

Setelah Rubio diangkat menjadi Menteri Luar Negeri AS, pihak PKT bahkan mengganti transliterasi namanya dalam bahasa Mandarin menjadi “魯比奧” atau Lǔ Bǐ’ào hingga diidentifikasi sebagai Marco Lu  untuk menghindari kesan canggung ketika harus berurusan dengannya.

Kunjungan Rubio ke Tiongkok bersama Trump kali ini mendapat perhatian besar dari publik. Ia sendiri tampaknya juga memberi respons dengan cara yang unik.

Foto yang dirilis The White House menunjukkan bahwa saat menaiki pesawat kepresidenan Air Force One menuju Tiongkok, Rubio mengenakan pakaian olahraga hitam-putih merek Nike yang disebut-sebut mirip dengan pakaian yang dikenakan Presiden Venezuela ketika ditangkap militer AS.

Netizen pun berspekulasi bahwa Rubio sengaja mengenakan pakaian tersebut sebagai bentuk “balasan simbolis” terhadap sanksi PKT. Ada juga yang bercanda bahwa pakaian itu sengaja dipakai untuk diperlihatkan kepada Xi Jinping dengan pesan: “Kali ini kami datang untuk menangkapmu!”

Sumber : NTDTV.com

Israel Pertimbangkan Gugat The New York Times karena Tuduhan Pelecehan Seksual terhadap Tahanan Palestina

EpochTimesId
-
0
Israel Pertimbangkan Gugat The New York Times karena Tuduhan Pelecehan Seksual terhadap Tahanan Palestina

EtIndonesia. Pemerintah Israel baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap media Amerika, The New York Times. Penyebabnya adalah sebuah artikel investigasi-opini yang diterbitkan media tersebut, yang menuduh aparat militer dan kepolisian Israel melakukan pelecehan seksual secara luas terhadap tahanan Palestina.

“Kebohongan paling menjijikkan dalam sejarah media modern,” ujar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam isi laporan itu. 

Beberapa hari lalu, Netanyahu bersama Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengeluarkan pernyataan bersama yang secara resmi meminta agar gugatan pencemaran nama baik diajukan terhadap The New York Times.

Laporan yang memicu kontroversi tersebut adalah artikel investigasi-opini yang ditulis kolumnis The New York Times, Nicholas Kristof, dan diterbitkan pada hari Senin.

Artikel itu mewawancarai 14 pria dan wanita Palestina dari Tepi Barat yang mengaku mengalami pelecehan seksual oleh tentara Israel, sipir penjara, pemukim Yahudi, dan personel badan keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet.

Laporan tersebut menyebut korban mencakup pria, wanita, bahkan anak-anak. Meski artikel itu menyatakan tidak ada bukti bahwa “pemerintah Israel tingkat tinggi secara langsung memerintahkan pemerkosaan”, laporan tersebut tetap memicu reaksi keras dari pemerintah Israel.

Kementerian Luar Negeri Israel membantah isi laporan itu dan mengkritik artikel tersebut karena menggunakan sumber yang belum terverifikasi serta disebut memiliki kaitan dengan Hamas.

Selain itu, pihak Israel juga mempertanyakan waktu penerbitan artikel tersebut. Mereka menuduh The New York Times sengaja menerbitkannya pada hari yang sama ketika Israel merilis “laporan investigasi kekerasan seksual dalam serangan Hamas 7 Oktober”, dengan tujuan melemahkan kredibilitas penyelidikan Israel dan mengalihkan perhatian internasional.

Dalam pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa The New York Times sedang: “Memfitnah tentara Israel” dan berusaha menciptakan:“kesetaraan palsu antara militer Israel dan Hamas.”

Sumber : NTDTV.com

Kunjungan Trump ke Tiongkok Dijaga Ketat : Rombongan Gunakan Ponsel Sekali Pakai Demi Hindari Pengawasan

EpochTimesId
-
0
Kunjungan Trump ke Tiongkok Dijaga Ketat : Rombongan Gunakan Ponsel Sekali Pakai Demi Hindari Pengawasan

Selama kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing, para pejabat dan eksekutif perusahaan yang ikut dalam rombongan diwajibkan memperketat perlindungan keamanan informasi. Langkah-langkahnya termasuk mengganti ponsel dan laptop, tidak menggunakan Wi-Fi hotel, bahkan menghindari penggunaan perangkat pengisian daya lokal. Pihak AS juga kemungkinan menyiapkan “ruang isolasi keamanan” sementara selama kunjungan untuk memastikan informasi sensitif tidak bocor.

EtIndonesia. Saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai kunjungannya ke Tiongkok, perlindungan keamanan siber bagi rombongan AS ditingkatkan secara menyeluruh di tengah situasi diplomatik yang sangat sensitif.

Menurut laporan Fox News, ratusan staf, pejabat pemerintah, dan eksekutif perusahaan diwajibkan meninggalkan ponsel dan komputer pribadi mereka di Amerika Serikat sebelum berangkat. Sebagai gantinya, mereka membawa “ponsel bersih” dan laptop sementara ke Tiongkok.

Perangkat-perangkat tersebut biasanya dibatasi akses login cloud dan data pribadinya untuk mengurangi risiko peretasan atau kebocoran data. Beberapa pejabat bahkan tidak dapat menggunakan akun komunikasi maupun sistem kerja utama mereka selama berada di Beijing, dan hanya bisa berkomunikasi melalui akun sementara atau jalur komunikasi terenkripsi yang diawasi ketat.

Selain itu, pihak AS tetap sangat waspada terhadap lingkungan jaringan internet lokal. Para pejabat disarankan untuk tidak menggunakan Wi-Fi hotel, bahkan menghindari penggunaan perangkat USB pengisian daya yang tidak dikenal, guna mencegah serangan siber seperti “jebakan pengisian daya” (juice jacking).

Sumber tertentu menyebutkan bahwa pemerintah AS juga kemungkinan mendirikan fasilitas sementara bernama SCIF (Sensitive Compartmented Information Facility), atau yang disebut “ruang isolasi keamanan”, selama kunjungan berlangsung. Fasilitas ini memungkinkan pejabat melakukan komunikasi dan pembicaraan rahasia di lingkungan yang terkendali agar informasi sensitif tidak disadap atau dicegat.

Pakar keamanan siber menilai langkah-langkah tersebut mencerminkan tingginya penilaian risiko Amerika Serikat terhadap lingkungan jaringan PKT, dengan anggapan bahwa setiap perangkat elektronik dan koneksi internet berpotensi dipantau atau disusupi.

Dilaporkan oleh reporter NTD, Liu Jiajia, dari AS

“Agen Tidur” Iran Menyusup ke AS, Komunitas Intelijen Khawatir akan Ancaman Terhadap Piala Dunia 2026

EpochTimesId
-
0
“Agen Tidur” Iran Menyusup ke AS, Komunitas Intelijen Khawatir akan Ancaman Terhadap Piala Dunia 2026

Kalangan intelijen Amerika Serikat khawatir bahwa sel-sel tidur Iran yang saat ini berada di AS dapat mengancam penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Sementara itu, setelah beberapa anggota Garda Revolusi Iran ditangkap di Kuwait, negara-negara Teluk juga mencapai kesepakatan untuk bersama-sama melawan aktivitas terorisme.

EtIndonesia. Ajang Piala Dunia sepak bola akan dimulai pada Juni mendatang. Baru-baru ini, mantan agen FBI Jonathan Gilliam menyatakan bahwa Iran mungkin akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengaktifkan “agen tidur” yang ditempatkan di Amerika Serikat.

Ia mengatakan bahwa saat ini sudah ada kelompok-kelompok rahasia Iran yang beroperasi di wilayah AS. Pertanyaan utamanya adalah apakah selama pertandingan berlangsung kelompok-kelompok tersebut akan diaktifkan dan diperintahkan untuk melakukan serangan.

“Pada akhirnya, kuncinya adalah apakah para pejabat tinggi mampu memprediksi siapa yang akan melakukan serangan, apa motifnya, kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Setelah itu, mereka harus melakukan simulasi skenario secara proaktif dan melacak balik sumber ancamannya, menggunakan berbagai sumber intelijen dan metode investigasi untuk mencari apakah ada individu yang diam-diam merencanakan serangan seperti itu. Ini bukan tugas yang mustahil,” kata Jonathan Gilliam. 

Ia berpendapat bahwa Amerika Serikat seharusnya lebih dulu memberi peringatan tegas kepada Iran, bahwa jika berani bertindak, maka AS akan sepenuhnya menghentikan dialog dan menghancurkan rezim Iran.

mantan agen FBI Jonathan Gilliam (tangkapan layar)

Jonathan Gilliam juga mengatakan:“Berikan sinyal tertentu, misalnya menjatuhkan ‘Mother of All Bombs’ di wilayah terpencil Iran, untuk memberitahu mereka bahwa jika berani menyakiti warga Amerika, itulah konsekuensinya. ‘Mother of All Bombs’ adalah bom non-nuklir paling kuat dalam sejarah dunia.”

Pada awal Maret lalu, Presiden AS Donald Trump juga pernah menyinggung ancaman dari “agen tidur” Iran, dan menuduh pemerintahan sebelumnya membiarkan mereka masuk ke Amerika Serikat. Namun pemerintah AS disebut terus memantau pergerakan mereka secara ketat.

Pada Selasa (12 Mei), Kuwait mengumumkan penangkapan empat anggota pasukan komando Islamic Revolutionary Guard Corps. Setelah itu, para menteri dalam negeri negara-negara anggota Gulf Cooperation Council menyerukan peningkatan koordinasi untuk menghadapi ancaman terhadap stabilitas kawasan dan memberantas aktivitas terorisme.

Selain United Arab Emirates, Qatar, dan Bahrain, Saudi Arabia — yang belakangan dikabarkan beberapa kali menyerang Iran selama konflik — juga ikut mengecam tindakan Iran dan menuduhnya merusak stabilitas kawasan.

Kuwait menyatakan bahwa empat warga Iran yang ditangkap berusaha menyusup ke Bubiyan Island, sebuah pulau strategis yang dekat dengan Irak dan pantai Iran. Mereka memasuki perairan Kuwait menggunakan kapal nelayan sewaan dan disebut mendapat perintah untuk melakukan aksi permusuhan setelah masuk ke wilayah Kuwait.

Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan bahwa keempat orang itu tersesat ke wilayah Kuwait akibat kerusakan sistem navigasi, dan menuduh Kuwait mencoba memecah belah hubungan regional.

Sementara itu, UK Maritime Trade Operations (UKMTO) sebelumnya melaporkan bahwa sebuah kapal yang sedang berlabuh di timur laut Pelabuhan Port of Fujairah dibajak oleh pihak tak dikenal dan diarahkan menuju perairan Iran. Namun nama kapal dan jumlah awaknya masih belum diketahui.

Pihak Inggris mengimbau kapal-kapal di sekitar area tersebut agar meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan. Investigasi masih berlangsung.

Pada Kamis, otoritas India juga mengumumkan bahwa kapal barang berbendera India bernama Haji Ali diserang dan terbakar pada Rabu (13 Mei) saat berlayar dari Somalia menuju Sharjah di UEA. Kapal tersebut kemudian tenggelam di dekat pantai Oman. Identitas pelaku serangan masih belum diketahui.

Komandan United States Central Command, Laksamana Brad Cooper mengatakan:“Selama 47 tahun, rezim Iran terus menyebarkan teror di kawasan dan menjadikan ‘permusuhan terhadap Amerika’ sebagai inti ideologi pemerintahannya.”

Dalam sidang dengar pendapat hari itu, Cooper mengatakan bahwa kemampuan ancaman Iran telah melemah secara signifikan akibat serangan militer AS. Iran tidak lagi mampu mengancam mitra regional maupun Amerika seperti sebelumnya, dan juga tidak lagi mampu mengirim senjata serta sumber daya kepada organisasi seperti Hezbollah, kelompok Houthi, dan Hamas.

Laksamana Cooper juga mengatakan:“CENTCOM dibentuk memang untuk secara langsung menghadapi ancaman dari Republik Islam Iran.”

“Dalam pengalaman pribadi saya, dulu dari 100 kali pelayaran melewati Strait of Hormuz, biasanya terlihat 20 hingga 40 kapal cepat Iran. Namun belakangan ini jumlahnya menurun drastis menjadi hanya dua atau tiga kapal,” katanya

Dilaporkan oleh reporter NTD, Wang Ziyi, dari Amerika Serikat.

Sepuluh Kejanggalan dalam Pertemuan Trump-Xi, Analis: Mengungkap Masalah Besar

EpochTimesId
-
0
Sepuluh Kejanggalan dalam Pertemuan Trump-Xi, Analis: Mengungkap Masalah Besar

Selama kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Beijing, “pasukan pendahulu” pengamanannya mengejutkan banyak pihak. Pada 14 Mei, selama pertemuan Trump-Xi, muncul banyak insiden dan detail menarik, terutama terkait sistem pengawasan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan tindakan kasar aparat keamanan PKT yang juga disaksikan media asing. Menurut pengamatan, sedikitnya ada sepuluh detail penting di dalam dan di luar lokasi acara.

EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Beijing pada 13 Mei malam untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama tiga hari ke Tiongkok. Sejak awal Mei, sekitar 70 kendaraan pengamanan Amerika dan lebih dari 10 pesawat angkut militer besar C-17 AS telah tiba di Beijing. Kendaraan kepresidenan lapis baja “The Beast” dan pesawat “Air Force One” juga menjadi pusat perhatian.

Veteran media Yan Chun-gou menulis di Facebook bahwa kunjungan Trump ke Beijing kali ini menunjukkan kekuatan besar dari tim pendahulu presiden: kendaraan kepresidenan yang tak tertandingi, perlindungan ketat Secret Service, ditambah pusat komando satelit terenkripsi dan jaringan komunikasi militer global. Ia menyebutnya seperti “Gedung Putih bergerak” yang dibawa masuk ke jantung Tiongkok.

Menurutnya, selain kebutuhan menghadapi situasi darurat di tengah konflik Timur Tengah saat ini, hal itu juga merupakan bentuk unjuk kekuatan tak langsung terhadap PKT.

Pada 14 Mei, media menangkap banyak detail menarik selama “pertemuan Trump-Xi”.

Pagi hari itu, pembawa acara Fox News, Bret Baier, yang ikut bersama Trump ke PKT, mengalami langsung sistem pengawasan PKT. Ia mengatakan:“Di sini ada kamera di mana-mana, memantau kami setiap detik.”  “Inilah komunisme!”

Pada 14 Mei, rombongan pers Gedung Putih yang mengikuti Trump mengalami sedikitnya tiga bentrokan fisik dengan staf pihak PKT.

Menurut reporter Gedung Putih dari New York Post, Emily Goodin, hanya dalam sehari terjadi beberapa insiden:

  • Seorang staf Gedung Putih diinjak oleh wartawan PKT
  • Seorang agen Secret Service dilarang mengikuti acara resmi
  • Seluruh rombongan media AS dilarang ikut dalam iring-iringan kendaraan presiden

Saat Trump tiba di Temple of Heaven untuk berkunjung, petugas keamanan PKT secara paksa mengurung rombongan pers Gedung Putih di sebuah ruangan kecil. Hal itu memicu kemarahan para wartawan hingga mereka menerobos keluar secara paksa.

Di lokasi Temple of Heaven juga terjadi konfrontasi sengit. Pihak PKT memaksa seorang agen Secret Service AS menyerahkan senjatanya terlebih dahulu sebelum diizinkan masuk, sehingga jadwal kunjungan tertunda setengah jam.

Ketika Trump hendak meninggalkan lokasi, pejabat PKT kembali menolak membiarkan wartawan Amerika bergabung dengan iring-iringan presiden. Akibatnya, para wartawan AS berlari menerobos kerumunan petugas PKT dan akhirnya berhasil masuk kembali ke rombongan kendaraan presiden.

Komentator politik Zhou Xiaohui menulis dalam artikel di Epoch Times bahwa pembukaan pertemuan Trump-Xi pada  Mei pagi sangat menarik. Menurutnya, terlepas dari hasil pembicaraan kedua pihak, berbagai insiden kecil dan detail sepanjang proses justru memperlihatkan masalah yang lebih besar.

Ia merangkum sepuluh detail utama:

  1. Seekor burung murai datang saat Trump turun dari kendaraan
  2. Xi memakai sepatu penambah tinggi agar tampak sejajar dengan Trump
  3. Energi Trump terlihat sama seperti saat kunjungan 2017, sedangkan Xi tampak kurang percaya diri dan kehilangan semangat
  4. Jumlah pejabat tinggi PKT yang ikut upacara penyambutan lebih sedikit
  5. Rombongan AS terlihat santai, sedangkan rombongan PKT tampak tegang
  6. Musik yang dimainkan orkes militer dianggap memiliki makna tersembunyi
  7. Xi masih sangat sering melihat catatan kecil saat pertemuan
  8. Kali ini tidak ada konferensi pers bersama maupun forum pengusaha AS-PKT
  9. Xi hanya menemani Trump mengunjungi Aula Qinian di Temple of Heaven
  10. Durasi berita CCTV mengenai acara ini lebih singkat

Penulis menganalisis bahwa kemunculan burung murai saat menyambut Trump bisa dianggap simbol tertentu. Jika itu menandakan bahwa tekanan Trump akan mempercepat “tenggelamnya kapal merah PKT”, maka banyak rakyat PKT akan merasa gembira dari hati mereka.

Dari tayangan resmi terlihat bahwa suasana rombongan AS selama upacara penyambutan tampak santai, sedangkan pejabat PKT terlihat serius dan kaku. Menurut penulis, mereka sadar bahwa mereka bukan tokoh utama hari itu dan tidak boleh mencuri perhatian.

Penulis juga berpendapat bahwa perbedaan sikap pejabat kedua negara mencerminkan perbedaan sistem politik yang membentuk mereka. Pihak AS dianggap memiliki rasa tanggung jawab dan semangat melayani rakyat, sedangkan pejabat PKT dianggap lebih berorientasi melayani elite kekuasaan dan memuja kekuasaan itu sendiri.

Sumber : NTDTV.com

Dinyatakan Bersalah atas Dua Dakwaan, Mata-mata Partai Komunis Tiongkok Lu Jianwang Divonis Kurungan Hingga 30 Tahun Penjara

EpochTimesId
-
0
Dinyatakan Bersalah atas Dua Dakwaan, Mata-mata Partai Komunis Tiongkok Lu Jianwang Divonis Kurungan Hingga 30 Tahun Penjara

Tokoh komunitas Tionghoa di New York, Lu Jianwang, selama ini menjadi perhatian masyarakat Amerika Serikat karena diduga membantu Partai Komunis Tiongkok (PKT) mendirikan “kantor polisi luar negeri rahasia” di New York.

EtIndonesia. Pada Rabu (13 Mei), kasus Lu Jianwang mengalami perkembangan besar. Dewan juri federal di New York memutuskan bahwa ia bersalah atas dua dakwaan, termasuk menjadi agen ilegal pemerintah PKT. Tokoh komunitas yang membantu tindakan PKT ini kini menghadapi ancaman hukuman maksimum hingga 30 tahun penjara.

Pada 13 Mei, Pengadilan Federal Distrik Timur New York memutuskan mantan ketua Asosiasi Changle, Lu Jianwang, bersalah atas dua dakwaan, yaitu:

  • “Secara ilegal bertindak sebagai agen pemerintah asing”
  • “Menghalangi proses peradilan” karena menghapus riwayat percakapan WeChat dengan polisi PKT

“Putusan atas dakwaan menjadi agen asing secara ilegal ini secara hukum membuktikan bahwa Lu Jianwang adalah agen bawah tanah PKT di luar negeri. Ini juga menegaskan keberadaan ‘kantor polisi rahasia’ ilegal PKT di New York, yang memperpanjang ‘tangan hukum’ PKT ke luar negeri untuk menganiaya para pembangkang yang menentang PKT,” ujar jurnalis senior Tang Hao. 

“Dakwaan menghalangi proses peradilan membuktikan bahwa Lu Jianwang memang menghancurkan catatan percakapannya dengan PKT, karena ia sangat sadar bahwa bukti-bukti itu sangat merugikan dirinya dan PKT sehingga tidak boleh dipublikasikan. Jika terbongkar, bukan saja ia bisa dipenjara, tetapi juga akan membuat komunitas Tionghoa di luar negeri mengetahui fakta bahwa ia membantu PKT memantau warga perantauan dan menganiaya hak asasi manusia,” tambahnya.

Menurut hukum AS, Lu Jianwang dapat menghadapi hukuman maksimum 30 tahun penjara, dengan rincian:

  • Maksimal 10 tahun untuk dakwaan menjadi agen pemerintah asing secara ilegal
  • Maksimal 20 tahun untuk dakwaan menghalangi proses peradilan

Dalam persidangan,  jaksa menunjukkan banyak bukti, termasuk rekaman percakapan yang berhasil dipulihkan antara Lu Jianwang dan aparat keamanan PKT.

Disebutkan bahwa ia pernah diam-diam memotret dan membuntuti praktisi Falun Gong, lalu mengirimkan foto-foto mereka kepada seorang pejabat polisi Fuzhou bernama Huang Jiesheng. PKT juga disebut pernah memerintahkan Lu Jianwang untuk mengumpulkan informasi tentang praktisi Falun Gong.

Jaksa Federal Distrik Timur New York, Joseph Nocella, setelah putusan menyatakan: “Kantor polisi yang beroperasi di New York di bawah arahan pemerintah PKT kini telah terungkap, tujuan jahatnya telah dihentikan, dan para pendirinya dimintai pertanggungjawaban karena mengabaikan hukum dan kedaulatan Amerika Serikat.”

Sementara itu, Asisten Direktur FBI James C. Barnacle menegaskan: “Putusan hari ini mengirimkan peringatan kepada agen-agen asing lainnya.”

Dalam beberapa tahun terakhir, infiltrasi spionase PKT di luar negeri terus terungkap, termasuk kasus “kantor polisi rahasia luar negeri” Lu Jianwang pada 2022, serta kasus terbaru seorang Wali Kota do California, Wang Ailin, yang dituduh bertindak sebagai agen PKT.

Pelanggaran kedaulatan dan upaya subversi politik PKT terhadap negara-negara lain kini semakin mendapat perhatian masyarakat internasional.

Dilaporkan oleh reporter NTD, Meng Yu, dari New York.

AS dan Partai Komunis Tiongkok Berselisih: Gedung Putih Bahas Perdagangan dan Iran, PKT Malah Sibuk Bicara Sendiri 

EpochTimesId
-
0
AS dan Partai Komunis Tiongkok Berselisih: Gedung Putih Bahas Perdagangan dan Iran, PKT Malah Sibuk Bicara Sendiri 

EtIndonesia. Dalam pertemuan Amerika Serikat dan Partai Komunis Tiongkok (PKT), isi ringkasan pertemuan yang dirilis kedua pihak ternyata sangat berbeda, sehingga pengamat menyebutnya “seperti menghadiri dua pertemuan yang berbeda.”

Pihak Gedung Putih memfokuskan pembahasan pada kerja sama perdagangan dan isu Iran, tanpa menyinggung Taiwan. Sementara itu, pihak PKT justru menonjolkan isu Taiwan dan memperingatkan bahwa kesalahan penanganan masalah Taiwan dapat memicu konflik antara PKT dan Amerika Serikat.

Para analis menilai Beijing sengaja meningkatkan sorotan terhadap isu Taiwan untuk mengalihkan perhatian dari tekanan akibat konsesi ekonomi dan perdagangan, sekaligus menstabilkan opini publik domestik.

Pada Kamis (14 Mei), pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin PKT Xi Jinping di Beijing berlangsung selama 2 jam 15 menit. Gedung Putih menggambarkan hasil pembicaraan itu sebagai “berjalan dengan baik.”

Pihak PKT disebut setuju membeli kedelai, energi, dan pesawat dari AS, serta berjanji membantu menyelesaikan masalah Iran.

Setelah pertemuan, Gedung Putih merilis ringkasan yang berfokus pada kerja sama perdagangan, situasi Iran, dan keamanan pelayaran di Selat Hormuz, tanpa menyebut isu Taiwan.

Namun, pihak PKT secara terbuka menyatakan bahwa kedua pihak membahas masalah Taiwan, tetapi tidak menyinggung isu Iran. Xi Jinping juga disebut menyampaikan peringatan keras kepada Trump bahwa jika masalah Taiwan ditangani secara tidak tepat, kedua negara bisa mengalami konflik.

Dua ringkasan pertemuan yang sangat bertolak belakang ini menunjukkan bahwa kedua pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai isu Taiwan.

“Alasan PKT sangat menonjolkan masalah Taiwan sepenuhnya karena kebutuhan politik Xi Jinping,” ujar komentator masalah PKT, Li Linyi. 

Langkah PKT memperbesar gaung isu Taiwan dipandang sebagai bentuk operasi propaganda. Banyak pihak menafsirkan bahwa setelah Beijing membuat sejumlah konsesi besar dalam isu perdagangan, mereka menggunakan isu Taiwan untuk mengurangi kesan bahwa PKT telah terlalu banyak mengalah.

Ada pula pandangan bahwa konflik internal PKT saat ini sedang memanas, sehingga ancaman terkait Taiwan lebih menunjukkan sikap “keras di luar tetapi lemah di dalam.”

Sumber tertentu mengungkapkan bahwa Taiwan memang menjadi salah satu topik pembicaraan kedua pihak. Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam wawancara dengan NBC News di Beijing menyatakan bahwa posisi Amerika Serikat terhadap Taiwan tidak berubah. Ia mengatakan bahwa upaya merebut Taiwan dengan kekuatan militer akan menjadi “kesalahan yang mengerikan.”

Pada saat yang sama, juru bicara Eksekutif Yuan Taiwan, Lee Hwei-chih juga menegaskan bahwa posisi Amerika Serikat terhadap Taiwan tetap tidak berubah.

“Saya percaya respons dari pihak Taiwan juga menunjukkan bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan pada dasarnya tidak akan mengalami perubahan besar. Itu sudah pasti. Jika ada konsesi terhadap Taiwan, hal itu akan sangat merugikan Presiden Trump, baik dalam pemerintahan maupun politik domestik, karena saat ini sikap anti-PKT dan dukungan terhadap Taiwan merupakan arus utama opini publik di Amerika,” kata Li Linyi. 

Seorang akademisi Taiwan menyatakan bahwa kepentingan nasional Amerika Serikat justru merupakan hal-hal yang ingin dirusak oleh PKT, baik keamanan rantai pulau pertama, dominasi Amerika Serikat, maupun keunggulan teknologinya. Karena itu, negosiasi antara AS dan PKT dinilai sulit menghasilkan konsensus mendasar atau terobosan besar.

Ada juga pengamat yang menyebut bahwa karena Xi Jinping sudah sangat menjaga “penampilan luar” dalam pertemuan ini, kemungkinan isi pembicaraan sebenarnya justru tidak berjalan baik bagi pihak PKT.

Terkait isu Iran, pihak PKT disebut menyetujui bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengatakan bahwa PKT  setuju untuk tidak memasok peralatan militer kepada Iran, namun tetap bersikeras membeli minyak dari Iran.

“Terobosan terbesar Trump kali ini adalah membuat Xi Jinping secara terbuka menyetujui bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, yang membuka jalan bagi kemungkinan langkah militer AS terhadap Iran di tahap berikutnya,” kata komentator politik, Lan Shu. 

Dilaporkan oleh reporter NTD, Chen Yue dan Chang Chun.

Kunjungan Trump ke Kuil Surga Berubah Menjadi Konfrontasi Sengit, Rombongan Wartawan Sempat Dikurung Hingga Paspampres AS Diperintahkan untuk Meletakkan Senjata

EpochTimesId
-
0
Kunjungan Trump ke Kuil Surga Berubah Menjadi Konfrontasi Sengit, Rombongan Wartawan Sempat Dikurung Hingga Paspampres AS Diperintahkan untuk Meletakkan Senjata

EtIndonesia. Pada Kamis (14/5/2026) sore, pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT)  Xi Jinping memunculkan sebuah insiden penuh ketegangan.

Saat Presiden Trump tiba di Temple of Heaven atau Kuil Surga untuk berkunjung, petugas keamanan PKT secara paksa mengurung rombongan pers Gedung Putih di sebuah ruangan kecil. Tindakan itu memicu kemarahan para wartawan yang kemudian menerobos keluar secara paksa.

petugas keamanan PKT secara paksa mengurung rombongan pers Gedung Putih di sebuah ruangan kecil (tangkapan layar)

Di lokasi juga terjadi konfrontasi sengit. Pihak keamanan PKT dilaporkan mengabaikan protokol internasional dengan memaksa seorang agen Dinas Rahasia AS atau paspampres AS menyerahkan senjatanya terlebih dahulu sebelum diizinkan masuk. Insiden ini menyebabkan jadwal kunjungan tertunda selama setengah jam. Berbagai hambatan dari pihak PKT membuat seorang fotografer AS kehilangan kesabaran dan melontarkan kata-kata kasar di tempat.

Petugas keamanan PKT berkata: “Rombongan pers Gedung Putih cepat mundur dulu, cepat-cepat, jangan merekam lagi, cepat pergi.”

petugas keamanan PKT secara paksa mengurung rombongan pers Gedung Putih di sebuah ruangan kecil (tangkapan layar)

Pada Kamis sore, ketika Presiden Trump dan Xi Jinping bersiap mengunjungi Aula Qinian di Temple of Heaven, petugas keamanan PKT menghalangi rombongan pers Gedung Putih dan menggiring para wartawan ke sisi kanan.

Tak disangka, para wartawan kemudian dikurung di sebuah ruangan sempit dengan penjaga di depan pintu. Bahkan, pihak PKT sempat mematikan lampu dan menutup pintu sehingga seluruh ruangan gelap gulita. Setelah mendapat protes keras, pintu akhirnya dibuka kembali.

Penerjemah bertanya:“Kapan mereka (rombongan pers Gedung Putih) boleh keluar? Saya hanya ingin tahu kapan mereka bisa pergi.”

Petugas keamanan PKT menjawab: “Katakan kepada mereka, setelah pemimpin kami pergi, baru mereka boleh pergi.”

Meski sudah tiba di lokasi, para wartawan tetap tidak diizinkan mengambil gambar. Setelah lama menahan diri, mereka akhirnya kehilangan kesabaran.

Seorang wartawan AS berteriak : “Kami harus keluar!”

Setelah seorang wartawan berteriak ingin keluar, rombongan pers Gedung Putih pun ikut marah dan bersama-sama menuntut agar diizinkan keluar. Tak lama kemudian, beberapa wartawan menerobos blokade pihak PKT, mendorong pintu terbuka, lalu pergi ke luar Aula Qinian untuk mengambil gambar.

Pemimpin rombongan pers AS berkata:“Media Amerika! Kita keluar sekarang!”

Sebelum bentrokan ini terjadi, dilaporkan bahwa konfrontasi yang lebih sengit lebih dulu pecah di Temple of Heaven.

Setelah Presiden Trump tiba, seorang agen Dinas Rahasia AS dihentikan oleh petugas keamanan PKT yang mengatakan bahwa ia tidak boleh masuk karena membawa senjata api. Mereka sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa agen Secret Service AS memang secara internasional diperbolehkan membawa senjata dalam tugas pengamanan.

Kedua pihak sempat bersitegang selama hampir 30 menit. Pada akhirnya, agen Secret Service tersebut dipaksa menyerahkan senjatanya sebelum diizinkan masuk ke Temple of Heaven. Akibatnya, kegiatan peliputan rombongan pers tertunda selama setengah jam.

Pada Kamis pagi, sebelum pertemuan Trump-Xi dimulai, media PKT juga sempat menghalangi wartawan Gedung Putih memasuki ruang pertemuan, sehingga staf AS terus berteriak:“Hanya rombongan pers Gedung Putih yang boleh masuk!”

Meski demikian, rombongan pers Gedung Putih tetap mengalami kesulitan untuk bergerak maju.

Setelah memasuki ruang pertemuan, petugas keamanan PKT kembali menghalangi wartawan AS agar tidak mengikuti langkah Presiden Trump. Hal itu membuat seorang fotografer Amerika akhirnya melontarkan umpatan kasar. Walaupun pihak PKT kemudian memberi jalan, momen ketika Presiden Trump duduk sudah terlewat dan gagal direkam.

Dilaporkan oleh reporter NTD, Ren Hao, dari Washington DC, AS

BKI Pertahankan Kategori “High Performance” Pada Tokyo MoU 2025

Etindonesia
-
0
BKI Pertahankan Kategori “High Performance” Pada Tokyo MoU 2025

Jakarta – PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI kembali mempertahankan kategori “High Performance” dalam daftar kinerja Recognized Organization (RO) berdasarkan Laporan Tahunan Tokyo MoU Tahun 2025. Pada periode yang sama, Bendera Indonesia juga berhasil mempertahankan predikat “High Performance” dalam daftar kinerja negara bendera (flag state). Capaian ini menunjukkan konsistensi berbagai pihak dalam mendukung peningkatan keselamatan pelayaran nasional dan penguatan kualitas armada Indonesia di tingkat internasional.

Tokyo Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region (Tokyo MoU) merupakan kerja sama regional antarnegara di kawasan Asia-Pasifik di bidang Port State Control (PSC) yang bertujuan meningkatkan keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, dan kondisi kerja awak kapal melalui pengawasan kapal asing yang berkunjung ke pelabuhan negara anggota.

Penilaian daftar kinerja negara bendera dan Recognized Organization tahun 2025 dilakukan berdasarkan akumulasi data inspeksi dan detensi kapal selama tiga tahun terakhir, yaitu periode 2022–2025. Dalam periode tersebut, jumlah pemeriksaan terhadap kapal berbendera Indonesia tercatat relatif stabil, sementara angka detensi menunjukkan tren penurunan secara konsisten sejak 2023 hingga 2025.

Keberhasilan mempertahankan predikat tersebut dinilai mencerminkan kolaborasi dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan maritim dalam meningkatkan kualitas keselamatan pelayaran nasional. Kontribusi Kementerian Perhubungan RI sebagai regulator, pemilik dan operator kapal, mitra industri, serta BKI sebagai Recognized Organization menjadi bagian penting dalam pencapaian ini.

Capaian “High Performance” bagi negara bendera Indonesia dan BKI sebagai Recognized Organization diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional armada berbendera Indonesia di tingkat internasional, sekaligus mendorong peningkatan standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan.

1...333435...2,458Page 34 of 2,458