oleh Guan Yue
Para pejabat pemerintah AS dari tingkat federal hingga daerah telah menyatakan pendirian mereka untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap melandanya ancaman Partai Komunis Tiongkok (PKT) di Amerika Serikat.
Kepala Keuangan Negara Bagian Missouri Vivek Malek yang sedang mengupayakan agar dirinya terpilih kembali mengkampanyekan kepada para pendukungnya dengan mengklaim bahwa salah satu keberhasilannya adalah mendivestasi dana pensiun Missouri dari perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Setelah mengalami kegagalan dalam upayanya untuk membuat pengawas Sistem Pensiun Pegawai Negara Bagian Missouri melakukan divestasi dana pensiun dari perusahaan-perusahaan Tiongkok pada November tahun lalu. Vivek Malek mencoba lagi mengusulkan rencana tersebut pada Desember yang akhirnya mendapat persetujuan.
Dalam iklan kampanyenya untuk terpilih kembali, Vivek Malek menyoroti dorongannya untuk melakukan divestasi dana pensiun dari Tiongkok, mengklaim bahwa fentanyl dari Tiongkok “membius anak-anak kita” dan bersumpah bahwa “Selama saya menjabat Kepala Keuangan Negara Bagian ini, mereka jangan harap akan mengambil satu sen pun dana dari kita”.
Dua saingan utama Malek dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik, yakni Perwakilan negara bagian Cody Smith dan Senator negara bagian Andrew Koenig, juga bersekutu dengan Malek dalam isu anti-komunis, dengan suara bulat mendukung divestasi dana dari Tiongkok.
Andrew Koenig mengatakan, Tiongkok menjadi semakin tidak stabil dan menjadi tempat yang lebih berisiko untuk berinvestasi.
Selain Missouri, Florida juga mengambil tindakan. Gubernur Florida Ron DeSantis menandatangani rancangan undang-undang pada Mei tahun ini yang mewajibkan komisi investasi negara untuk berhenti berinvestasi di entitas mana pun yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok, atau militer Tiongkok.
RUU tersebut juga menyerukan divestasi kepemilikan saham apa pun yang ada di Tiongkok “untuk memastikan bahwa musuh asing seperti Tiongkok tidak mendapat tempat di negara kita”, tulis DeSantis di akun “X” usai menandatangani RUU tersebut.
Badai anti-komunis juga dirasakan di Negara Bagian Indiana. Negara bagian tersebut mengeluarkan undang-undang pada Mei lalu yang melarang untuk menginvestasikan dana pensiun pegawai negeri Indianan di entitas yang dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok atau Partai Komunis Tiongkok.
Senator Indiana Chris Garten mengatakan kepada Nikkei Asian Review : “Setiap hari rakyat Amerika Serikat berkonflik langsung dengan Partai Komunis Tiongkok, dan saya tidak dapat menerima kenyataan bahwa tahun lalu, lebih dari USD.1 miliar dana pensiun milik para pekerja keras warga Indianan diinvestasikan pada kepentingan Partai Komunis Tiongkok”.
Negara Bagian Oklahoma juga mengambil tindakan. Pada Juni tahun ini, Gubernur Kevin Stitt mengeluarkan perintah eksekutif yang mewajibkan lembaga-lembaga pemerintah untuk melakukan penilaian risiko tahunan terhadap kerentanan negara tersebut terhadap Tiongkok, termasuk keamanan siber, kelemahan ekonomi, rantai pasokan, dan lain sebagainya. Perintah tersebut juga memberi pengarahan kepada pejabat yang menangani sistem pensiun negara agar segera meninjau portofolio investasinya untuk menentukan apakah ada eksposur atau investasi di negara-negara yang dianggap sebagai mitra asing.
Badan legislatif di Negara Bagian Illinois, Kansas, Missouri, dan New Jersey saat ini sedang mempertimbangkan rancangan undang-undang yang akan memaksa negara bagian untuk melakukan divestasi dana pensiun dari Tiongkok.
Kepedulian gubernur lebih dari sekedar urusan dana pensiun
Kepedulian Gubernur dan Badan Legislatif negara bagian tidak cuma pada dana pensiun. Mereka juga berupaya mengambil tindakan terhadap Tiongkok dalam berbagai masalah, mulai dari melarang penggunaan TikTok, pembatasan terhadap kepemilikan tanah, hingga pelarangan terhadap universitas negeri mempekerjakan peneliti dari Tiongkok.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kyle Jaros, profesor urusan global di Universitas Notre Dame, dan Sara Newland dari Smith College, bahwa dalam 10 tahun sejak tahun 2012, jumlah undang-undang yang menargetkan Partai Komunis Tiongkok di 50 negara bagian di Amerika Serikat telah melonjak cukup drastis. Mereka menemukan bahwa antara tahun 2017 dan 2022, terdapat 128 undang-undang, resolusi, dan tindakan negatif yang menargetkan Partai Komunis Tiongkok. Dari tahun 2012 hingga 2016, negara-negara bagian AS hanya mengesahkan 24 resolusi yang menargetkan Partai Komunis Tiongkok.
“Seiring dengan berkembangnya ancaman Tiongkok, undang-undang kita juga harus beradaptasi. Karena kita tidak bisa membiarkan pemerintah asing melemahkan dominasi pertanian yang telah dibangun dengan susah payah oleh para petani kita”, kata Kim Reynolds, Gubernur Negara Bagian Iowa dalam pidatonya pada Januari tahun ini.
Kesadaran anti-komunis mengakar kuat di hati masyarakat
Partai Komunis Tiongkok merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. Pandangan ini menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut survei Pew Research Center pada April tahun ini, 81% masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap Tiongkok, dan 43% memiliki pandangan “sangat negatif” terhadap Tiongkok. 42% warga Amerika memandang Tiongkok sebagai musuh, sementara hanya 6% yang memandang Tiongkok sebagai mitra. Setengah dari responden menganggap Tiongkok sebagai pesaing.
Sekitar setengah dari responden mengatakan bahwa membatasi kekuasaan dan pengaruh Partai Komunis Tiongkok harus menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dan 42% lainnya percaya bahwa pertimbangan terhadap masalah ini harus lebih diprioritaskan.
Baik Trump maupun Biden bersikap keras terhadap Tiongkok
Dalam suasana opini publik Amerika Serikat yang demikian ini, kedua partai di Amerika Serikat telah mengambil sikap keras terhadap PKT. Baik pemerintahan Trump maupun pemerintahan Biden telah memperkenalkan banyak kebijakan yang menargetkan Partai Komunis Tiongkok.
Pada 2018, Presiden Trump melancarkan perang dagang dengan Tiongkok, mengenakan tarif hingga 25% pada berbagai barang produk Tiongkok berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974.
Selama kampanye pemilu tahun 2024, Trump mengusulkan lebih banyak kebijakan yang menargetkan Partai Komunis Tiongkok, termasuk secara resmi membatalkan status Tiongkok sebagai negara yang paling disukai. Trump juga menjanjikan sebuah rencana empat tahun untuk menghapuskan semua barang-barang penting yang diimpor dari Tiongkok, termasuk elektronik, baja, hingga obat-obatan.
Biden tidak mau kalah dalam upaya anti-komunisnya. Bedanya, Biden berusaha menyasar industri strategis tertentu, seperti energi terbarukan, material penting, semikonduktor, dan produk kesehatan. Pada Mei 2024, pemerintahan Biden menaikkan tarif terhadap 14 kategori barang impor asal Tiongkok, termasuk menaikkan tarif terhadap kendaraan listrik (EV) buatan Tiongkok sebesar 4 kali lipat hingga 100%, dan menggandakan tarif terhadap barang-barang seperti semikonduktor dan sel surya menjadi 50 %.
Sebelum mundur dari pencalonannya untuk terpilih kembali sebagai presiden, Joe Biden mengatakan tujuannya untuk masa jabatan kedua adalah untuk lebih menindak industri Tiongkok yang dianggap merusak manufaktur dalam negeri AS dan masalah keamanan nasional. Jika Kamala Harris menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, dirinya berharap bahwa platform kampanyenya bisa sejalan dengan Biden. (sin)
