Page 794 – EtIndonesia

Rusia Serang Ukraina, Trump Berencana Sanksi Rusia Hingga Putin Setuju Gencatan Senjata Bersyarat

EpochTimesId

-

10/03/2025

Rusia Serang Ukraina, Trump Berencana Sanksi Rusia Hingga Putin Setuju Gencatan Senjata Bersyarat

Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan rudal dan drone terhadap Ukraina pada Jumat (7 Maret) dini hari. Ini adalah serangan serius pertama terhadap infrastruktur energi Ukraina sejak AS menghentikan bantuan militer dan berbagi intelijen. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan sanksi dan tarif besar-besaran terhadap Rusia. Sementara itu, sumber dari Moskow mengungkapkan bahwa Presiden Vladimir Putin bersedia menyetujui gencatan senjata dengan syarat tertentu.

EtIndonesia. Angkatan Udara Ukraina mengonfirmasi bahwa Rusia menembakkan 67 rudal dan mengerahkan 194 drone ke berbagai wilayah Ukraina pada Jumat dini hari. Dari jumlah tersebut, 34 rudal dan 100 drone berhasil ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Infrastruktur energi dan fasilitas lainnya di wilayah timur (Kharkiv), selatan (Odesa), serta barat (Ternopil) mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan yang berbeda. Setidaknya 18 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini.

Seorang pengungsi dari garis depan Kupiansk, Lidovska, mengatakan: “Saya sudah berusia 81 tahun, saya melarikan diri dari medan perang, tapi kini perang kembali menghampiri saya.”

Pada hari yang sama, Presiden Trump menulis di Truth Social: “Melihat serangan besar-besaran Rusia terhadap Ukraina saat ini di medan perang, saya sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi perbankan besar-besaran dan tarif terhadap Rusia, sampai tercapai gencatan senjata dan kesepakatan damai yang final.”

Ia juga menyerukan kepada Rusia dan Ukraina: “Segera duduk di meja perundingan sekarang, sebelum semuanya menjadi terlalu terlambat.”

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga mengecam serangan Rusia dengan keras dan kembali mendesak adanya gencatan senjata di udara dan laut. Usulan ini pertama kali diajukan oleh Prancis, tetapi tidak mencakup pasukan darat.

Keputusan AS untuk menghentikan bantuan militer dan intelijen terhadap Ukraina memaksa Zelenskyy untuk semakin bergantung pada dukungan dari Eropa. Ia mengonfirmasi bahwa jet tempur F-16 dan Mirage yang disediakan oleh Prancis kini telah mulai beroperasi untuk melindungi langit Ukraina. Bahkan, jet Mirage dilaporkan berhasil mencegat rudal jelajah Rusia.

Selain itu, Ukraina menerima dana pertama sebesar 1 miliar dolar AS dari Inggris. Dana tersebut berasal dari keuntungan aset Rusia yang dibekukan.

Ketua Dewan Uni Eropa, António Costa, menyatakan: “Ke-26 negara Uni Eropa percaya bahwa cara mencapai perdamaian adalah dengan memperkuat kapasitas pertahanan Ukraina.”

Dalam KTT darurat Uni Eropa sehari sebelumnya, 26 negara Eropa (kecuali Hongaria) sepakat untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan terus memberikan dukungan bagi Ukraina. Uni Eropa juga mengaktifkan rencana rearmamentasi Eropa dengan alokasi dana sebesar 800 miliar euro.

Sebagai tanggapan, Kremlin pada hari Jumat menyatakan bahwa rencana militerisasi Uni Eropa jelas ditujukan terhadap Rusia, dan Moskow akan terus mengawasi situasi ini.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan: “Ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kami, dan mungkin memerlukan langkah-langkah yang tepat untuk meresponsnya.”

Menanggapi upaya Trump untuk menghidupkan kembali pembicaraan perlucutan senjata nuklir global, Moskow menyatakan kesiapan untuk berdialog dengan Washington mengenai pengendalian senjata nuklir. Namun, Rusia menegaskan bahwa nuklir di Eropa juga harus menjadi bagian dari pembahasan.

Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengindikasikan bahwa Prancis bersedia memperluas perlindungan nuklirnya bagi Eropa.

Pada Senin (10 Maret) mendatang, Zelenskyy dijadwalkan mengunjungi Arab Saudi untuk bertemu Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Delegasi tinggi AS dan Ukraina juga direncanakan bertemu di sana pada akhir pekan untuk membahas kerangka awal perjanjian damai dan gencatan senjata.

Menurut sumber dari Moskow yang dikutip oleh Bloomberg pada Jumat, Rusia bersedia membahas gencatan senjata sementara di Ukraina jika ada kemajuan dalam negosiasi perjanjian damai. Ini adalah pertama kalinya Putin memberikan respons positif setelah Trump mengeluarkan peringatan terkait gencatan senjata.

Namun, Rusia menetapkan beberapa syarat, termasuk pemahaman yang jelas tentang prinsip perjanjian damai dan kendali penuh Moskow atas negara-negara serta jumlah pasukan yang terlibat dalam misi penjaga perdamaian di Ukraina.

Sebelumnya, Rusia menolak kehadiran pasukan NATO di Ukraina, menolak usulan Eropa untuk membentuk aliansi sukarela guna mengawasi perjanjian damai, serta menolak rencana gencatan senjata udara dan laut selama sebulan yang diajukan oleh Inggris dan Prancis. (Hui)

Sumber : NTDTV

KPPU Mulai Penyelidikan Awal Dugaan Praktik Monopoli dalam Penjualan LPG Non Subsidi di Pasar Midstream

Etindonesia

-

10/03/2025

0

Jakarta, 9 Maret 2025 – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara resmi memulai penyelidikan awal atas dugaan praktik monopoli dalam penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Non Subsidi di pasar midstream yang diduga dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN). Keputusan ini diambil dalam Rapat Komisi yang dilaksanakan pada 5 Maret 2025 di Kantor KPPU, Jakarta. Penyelidikan ini akan berfokus pada pencarian alat bukti terkait dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Sejak tahun lalu, KPPU telah melakukan kajian mendalam terkait penjualan LPG Non Subsidi di Indonesia. Kajian ini mengindikasikan adanya praktik monopoli yang dilakukan oleh PT PPN, yang menguasai lebih dari 80% pasokan LPG dalam negeri dan impor. PT PPN tidak hanya menjual LPG Subsidi sebagai bagian dari Public Service Obligation (PSO), tetapi juga memasarkan LPG Non Subsidi dengan merek dagang BrightGas. Selain itu, PT PPN menjual LPG dalam bentuk bulk kepada perusahaan lain seperti BlueGas dan PrimeGas, yang merupakan produsen LPG tabung Non Subsidi.” Jelas Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU dalam siaran pers (9/3).

KPPU menemukan bahwa keuntungan yang diperoleh PT PPN dari penjualan LPG Non Subsidi mencapai 10 kali lipat dibandingkan dengan keuntungan dari penjualan LPG Subsidi. Pada tahun 2024, keuntungan tersebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Harga LPG Non Subsidi yang tinggi diduga membuat konsumen beralih ke LPG Subsidi, yang pada akhirnya membebani anggaran negara dan meningkatkan subsidi LPG yang tidak tepat sasaran.

KPPU menduga bahwa PT PPN melakukan praktik monopoli dengan menjual LPG Non Subsidi kepada konsumen downstream (pasar hilir) dengan harga yang lebih tinggi. Perilaku ini dianggap eksklusif dan eksploitatif, serta berpotensi melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999, yang melarang pelaku usaha untuk melakukan praktik monopoli yang dapat merugikan persaingan usaha.

Akibat dari praktik ini, harga LPG Non Subsidi menjadi sangat tinggi, sehingga konsumen enggan menggunakannya dan beralih ke LPG Subsidi. Hal ini tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga meningkatkan beban subsidi pemerintah dan ketergantungan pada impor LPG.

Dengan dimulainya penyelidikan awal ini, KPPU akan mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut untuk menentukan apakah PT PPN benar-benar melanggar ketentuan UU No. 5/1999. Jika ditemukan bukti yang cukup, KPPU dapat melanjutkan kasus ini ke tahap penyelidikan lanjutan dan pemberkasan, yang dapat berujung pada sidang di Majelis Komisi.

Bulan, Markas Rahasia? Bukti Baru Menggemparkan Buka Tabir Penjaga Langit Bumi

Video Terbaru

ET Indonesia

-

10/03/2025

0

Bulan, Markas Rahasia? Bukti Baru Menggemparkan Buka Tabir Penjaga Langit Bumi

KPPU Tingkatkan Status Penyelidikan Kasus Pinjol ke Tahap Pemberkasan

Etindonesia

-

10/03/2025

0

Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara resmi telah meningkatkan status penanganan kasus pinjaman online (pinjol) ke tahap Pemberkasan. Keputusan ini diambil setelah KPPU menemukan bukti yang cukup untuk menduga adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebelumnya, kasus ini berada dalam tahap Penyelidikan.

Kasus ini bermula dari temuan KPPU terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha penyedia layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (pinjol). KPPU mencurigai adanya praktik yang melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.” Jelas Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU dalam siaran pers (7/3).

Sejak tahun 2023, KPPU telah melakukan serangkaian tindakan penegakan hukum, termasuk penyelidikan awal dan penyelidikan lanjutan. Dalam proses ini, KPPU telah memanggil dan memeriksa berbagai pihak terkait, termasuk pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). KPPU juga meminta data dan keterangan dari lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan peningkatan status kasus ke tahap Pemberkasan, KPPU akan mempersiapkan kelengkapan alat bukti untuk diajukan dalam Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam sidang ini, KPPU akan menetapkan para pelaku usaha yang tergabung dalam AFPI sebagai Terlapor atas dugaan pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Peningkatan status kasus ini menandakan bahwa KPPU telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk melanjutkan proses hukum. Jika terbukti bersalah, pelaku usaha pinjol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999, termasuk denda atau pembatasan kegiatan usaha. Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain di industri fintech untuk mematuhi aturan persaingan usaha yang sehat.

### **Informasi Lebih Lanjut**

Siaran pers ini dipublikasikan oleh ** Untuk pertanyaan lebih lanjut, jurnalis dapat menghubungi KPPU melalui surat elektronik di **[email protected]** atau mengikuti forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.

Trump Marah dan Siap Lakukan Langkah Besar: Tarik Pasukan AS dari Jerman

ET Indonesia

-

10/03/2025

0

Trump Marah dan Siap Lakukan Langkah Besar: Tarik Pasukan AS dari Jerman

EtIndonesia. Menurut laporan media Inggris pada Jumat (7 Maret), Presiden AS, Donald Trump tengah mempertimbangkan untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari Jerman dan memindahkannya ke Hungaria. Sumber dari Gedung Putih menyebutkan bahwa Trump tidak puas dengan sikap Uni Eropa dalam konflik Ukraina, sehingga kemungkinan besar keputusan ini akan diambil. Saat ini, sekitar 35.000 personel militer AS ditempatkan di Jerman, tersebar di puluhan pangkalan militer, termasuk fasilitas penyimpanan senjata nuklir.

Trump Marah pada Eropa yang “Mendorong Perang”

Seiring dengan meningkatnya perbedaan pandangan antara pemerintahan Trump dan sekutu Eropa terkait kebijakan terhadap Rusia, Trump dikabarkan mempertimbangkan opsi penarikan atau penempatan ulang pasukan AS. Trump menegaskan pentingnya segera mencapai gencatan senjata dan menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy atas konflik yang terus berlanjut. Di sisi lain, Inggris dan sejumlah negara Uni Eropa tetap menyatakan dukungannya untuk Kyiv.

Seorang sumber dalam kepada Daily Mail mengungkapkan: “Trump merasa marah melihat Eropa seolah-olah terus mendorong terjadinya perang.”

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes, mengatakan: “Meski belum ada pengumuman resmi, militer AS selalu mempertimbangkan penyesuaian penempatan pasukan sesuai situasi global untuk menghadapi ancaman terkini.”

Kritik Trump terhadap Jerman Semakin Tajam

Trump sebelumnya sering mengkritik Jerman karena pengeluaran militernya yang dianggap tidak mencukupi. Baru-baru ini, penasihat Trump, Elon Musk, secara terbuka menyatakan dukungannya untuk partai oposisi sayap kanan Jerman, Alternative für Deutschland (AfD), yang memicu kontroversi. Selain itu, Wakil Presiden AS ,JD Vance pada bulan lalu juga mengkritik undang-undang kebebasan berbicara di Jerman saat menghadiri Konferensi Keamanan Munich, yang semakin memperkeruh hubungan kedua negara.

Jerman: “Tidak Bisa Lagi Bergantung pada AS”

Kanselir Jerman terpilih, Friedrich Merz, menuduh Trump sengaja memanaskan konflik dalam pertemuannya dengan Zelenskyy di Gedung Putih pada 28 Februari lalu.

Merz mengatakan: “Jerman tidak bisa lagi bergantung pada Amerika Serikat untuk menjamin keamanan. Kita harus menunjukkan kemampuan pertahanan mandiri Eropa.”

Hungaria Mendukung Trump dan Menolak Bantuan Militer untuk Ukraina

Sebelumnya dalam pekan ini, Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban memblokir pernyataan bersama Uni Eropa yang mendukung pemberian bantuan militer lebih lanjut untuk Ukraina. Orban secara terbuka berpihak kepada Trump dalam perselisihan dengan Zelensky.

Melalui platform X (sebelumnya Twitter), Orban menuliskan: “Hari ini, Presiden Trump dengan berani bersuara untuk perdamaian, meskipun ini sulit diterima oleh banyak pihak.”

Langkah ini menunjukkan perpecahan yang semakin jelas di antara negara-negara Eropa dalam menyikapi konflik Ukraina, serta memberikan indikasi nyata bahwa Trump mungkin akan mengambil langkah drastis dengan menarik pasukan AS dari Eropa, sebuah kebijakan yang berpotensi mengubah lanskap keamanan regional.(jhn/yn)

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga di Tengah Dinamika Ekonomi Global

Etindonesia

-

10/03/2025

0

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga di Tengah Dinamika Ekonomi Global

Jakarta, 4 Maret 2025 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan pada 26 Februari 2025 menegaskan bahwa stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang semakin kompleks. Pertumbuhan ekonomi global yang relatif stagnan dan volatilitas pasar yang tinggi akibat ketidakpastian kebijakan ekonomi dan geopolitik menjadi tantangan utama yang dihadapi.

“Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang semakin kompleks.” Jelas Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M. Ismail Riyadi.

Kondisi Ekonomi Global dan Domestik

Di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi tetap solid dengan inflasi yang mencapai 3% year-on-year (yoy) pada Januari 2025. Sementara itu, di Tiongkok, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dengan inflasi yang rendah sebesar 0,5% yoy. Di dalam negeri, inflasi Januari 2025 tercatat sebesar 0,76% yoy, menunjukkan permintaan domestik yang masih cukup baik. Namun, penurunan penjualan kendaraan, semen, dan perlambatan pertumbuhan harga rumah menjadi indikator yang perlu diwaspadai.

Perkembangan Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon

Pasar saham domestik ditutup melemah sebesar 11,80% month-to-date (mtd) pada 28 Februari 2025, dengan nilai kapitalisasi pasar turun menjadi Rp10.879,86 triliun. Di sisi lain, pasar obligasi menunjukkan kinerja positif dengan indeks ICBI menguat 1,14% mtd. Sementara itu, Bursa Karbon yang diluncurkan pada September 2023 telah mencatat total volume sebesar 1.578.443 ton CO2e dengan nilai akumulasi Rp77,25 miliar.

Kinerja Sektor Perbankan

Sektor perbankan menunjukkan kinerja intermediasi yang positif dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,27% yoy pada Januari 2025. Kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 13,22%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 10,37%. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh sebesar 5,51% yoy, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh 6,86%, 6,59%, dan 3,49% yoy. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,18% dan NPL net sebesar 0,79%.

Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

Aset industri asuransi pada Januari 2025 mencapai Rp1.146,47 triliun, naik 2,14% yoy. Pendapatan premi asuransi jiwa tumbuh 10,39% yoy, sementara premi asuransi umum dan reasuransi terkontraksi 17,40% yoy. Di sektor dana pensiun, total aset tumbuh 7,26% yoy menjadi Rp1.516,20 triliun.

Sektor Lembaga Pembiayaan dan Fintech

Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan (PP) tumbuh 6,04% yoy pada Januari 2025, didorong oleh peningkatan pembiayaan investasi sebesar 10,77% yoy. Sementara itu, industri fintech peer-to-peer (P2P) lending mencatat pertumbuhan outstanding pembiayaan sebesar 29,94% yoy dengan nominal Rp78,50 triliun.

Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Aset Kripto

OJK terus mendorong inovasi di sektor keuangan melalui program regulatory sandbox. Hingga Februari 2025, OJK telah menerima 218 permintaan konsultasi dari calon peserta sandbox. Selain itu, perdagangan aset kripto berjalan lancar dengan nilai transaksi mencapai Rp44,07 triliun pada Januari 2025, meningkat 104,31% yoy.

Pengawasan dan Pelindungan Konsumen

OJK terus memperkuat pengawasan dan pelindungan konsumen dengan memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan. Sejak Januari 2025, OJK telah menerima 55.780 permintaan layanan konsumen, termasuk 4.472 pengaduan. Selain itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan 796 entitas keuangan ilegal.

Arah Kebijakan OJK

OJK berkomitmen untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa langkah kebijakan yang diambil antara lain mendukung implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA), menunda implementasi short-sell saham, dan menyetujui kegiatan usaha bulion bagi PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

OJK juga terus memperkuat tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan melalui berbagai inisiatif, termasuk peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi dengan lembaga internasional.

Dengan berbagai langkah kebijakan dan pengawasan yang ketat, OJK optimis dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Serangan Besar-besaran Rusia: Zelenskyy “Tidak Akan Hadir” dalam Pembicaraan Gencatan Senjata AS-Ukraina

ET Indonesia

-

10/03/2025

0

Serangan Besar-besaran Rusia: Zelenskyy “Tidak Akan Hadir” dalam Pembicaraan Gencatan Senjata AS-Ukraina

EtIndonesia. Pada tanggal 8 Maret, militer Rusia mengumumkan bahwa pasukannya telah merebut kembali tiga desa di Oblast Kursk dari tangan pasukan Ukraina. Saat ini, lebih dari dua pertiga wilayah yang sebelumnya dikuasai Ukraina telah kembali ke kendali Rusia. Situasi ini menunjukkan bahwa Ukraina semakin kehilangan posisi tawar dalam negosiasi damai dengan Rusia.

Pada hari yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy secara langsung mengonfirmasi bahwa dia tidak akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Ukraina di Arab Saudi yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Serangan Besar-besaran di Kursk: Pasukan Rusia Terus Maju

Menurut laporan dari RIA Novosti pada 8 Maret, Wakil Direktur Biro Politik Militer Kementerian Pertahanan Rusia sekaligus Komandan Pasukan Khusus “Akhmat”, Mayor Jenderal Apti Alaudinov, mengumumkan melalui platform Telegram bahwa militer Rusia telah melancarkan serangan besar-besaran di seluruh garis depan Kursk.

“Di semua arah di garis depan Kursk, seluruh pasukan kami telah melancarkan serangan besar-besaran. Musuh sedang meninggalkan posisinya dan mundur dari wilayah yang mereka pertahankan. Prajurit kami maju dengan sangat lancar,” ujar Alaudinov.

Kementerian Pertahanan Rusia juga mengonfirmasi bahwa pasukannya telah merebut kembali tiga desa di Oblast Kursk, menandakan kemajuan baru dalam pertempuran melawan Ukraina di wilayah tersebut.

Menurut laporan AFP, desa-desa yang berhasil direbut kembali oleh militer Rusia meliputi Viktorovka, Nikolayevka, dan Staraya Sorochina.

Pada musim panas tahun lalu, pasukan Ukraina melancarkan serangan ke Oblast Kursk di Rusia dan berhasil merebut beberapa wilayah. Namun, kini pasukan Rusia telah menguasai kembali lebih dari 2/3 wilayah tersebut.

Ukraina Kehilangan Posisi Tawar dalam Negosiasi Perdamaian

Sumber militer yang diwawancarai oleh Ukrainska Pravda menyebutkan bahwa pasukan Ukraina sedang berusaha “menstabilkan situasi” di Kursk. Namun, pasokan logistik mereka telah “sepenuhnya terputus” oleh militer Rusia.

Militer Rusia terus memberikan tekanan pada Kota Sudzha di Kursk yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina. Saat ini, pasukan Ukraina hanya dapat mengandalkan satu jalan raya lintas batas utama untuk menjaga suplai logistik. Sayangnya, jalur ini terus-menerus dihantam oleh serangan drone dan artileri Rusia.

Dalam beberapa hari terakhir, situasi di Oblast Kursk memburuk dengan sangat cepat bagi pasukan Ukraina. Hal ini semakin memperjelas bahwa Ukraina tengah kehilangan satu-satunya kartu truf dalam perundingan damai dengan Rusia.

Zelenskyy Mengkonfirmasi: Tidak Akan Hadir dalam Pembicaraan Gencatan Senjata AS-Ukraina di Arab Saudi Minggu Depan

Meskipun hubungan antara Amerika Serikat dan Ukraina saat ini tidak begitu optimis, Ukraina pada akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan pembicaraan dengan Amerika Serikat. Menurut laporan dari The Daily Telegraph dan media internasional lainnya, pada tanggal 8 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengonfirmasi bahwa dia tidak akan hadir dalam putaran baru pembicaraan tingkat tinggi antara Ukraina dan Amerika Serikat di Arab Saudi pada Selasa depan (11 Maret). Namun, dia menegaskan bahwa Ukraina “sepenuhnya berkomitmen” dalam diskusi terkait perdamaian.

Zelenskyy menyebutkan bahwa dia akan mengunjungi Arab Saudi pada tanggal 10 Maret untuk bertemu dengan Putra Mahkota, tetapi dia tidak akan tinggal hingga keesokan harinya untuk bertemu dengan delegasi Amerika Serikat. Sebagai gantinya, dia akan mengirimkan para pembantunya untuk menghadiri negosiasi yang diharapkan dapat mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Dalam pernyataannya melalui platform X (sebelumnya Twitter), Zelenskyy menyampaikan: “Sejak detik pertama perang meletus, Ukraina selalu mencari perdamaian. Usulan konkret kini sudah berada di atas meja perundingan.”

Zelenskyy juga merinci anggota delegasi Ukraina yang akan hadir, di antaranya Kepala Staf Andriy Yermak, Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha, Menteri Pertahanan Rustem Umerov, serta pejabat militer senior Pavlo Palisa.

“Ukraina sepenuhnya terlibat dalam dialog konstruktif. Kami berharap dapat membahas dan mencapai keputusan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk perdamaian,” tulis Zelenskyy.

Rusia Menunggu Kekacauan di Barat

Menurut laporan dari BBC, meskipun Zelenskyy sempat berselisih dengan Donald Trump dan Wakil Presiden AS, JD Vance serta tidak mau meminta maaf, dia tetap menunjukkan sikap rendah hati. Setelah kunjungannya ke Amerika Serikat, dia melanjutkan lawatannya ke Eropa. Meski para pemimpin Eropa bersedia mendukung Ukraina, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengingatkan bahwa untuk mencapai perdamaian abadi, diperlukan dukungan dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, Ukraina pada akhirnya harus tetap bernegosiasi dengan Washington, meskipun prospek dari perundingan tersebut masih belum jelas.

Baru-baru ini, Trump secara tidak biasa mengecam Rusia. Dia mengatakan bahwa jika Presiden Rusia Vladimir Putin enggan duduk di meja perundingan, Amerika Serikat akan memperluas sanksi ekonomi terhadap Moskow.

Sementara itu, menurut laporan Associated Press, Presiden Prancis, Emmanuel Macron menganjurkan untuk memperluas “payung nuklir” Prancis ke Eropa Timur. Gagasan ini disambut baik oleh Polandia dan tiga negara Baltik. Namun, Prancis hanya memiliki sekitar 290 hulu ledak nuklir, sedangkan Rusia dan Amerika Serikat masing-masing memiliki lebih dari 5.000 hulu ledak nuklir. Bahkan jika ditambah dengan persenjataan nuklir Inggris yang belakangan ini semakin aktif dalam pertahanan Eropa, jumlah tersebut masih jauh dari cukup.

Kini, pembicaraan perdamaian dalam perang Rusia-Ukraina telah mencapai momen krusial, namun ketidakpastian yang tinggi membuat banyak negara merasa cemas.(jhn/yn)

AS Tawarkan Hadiah Uang Rp 228 Miliar untuk Memburu Peretas PKT, Komentator : PKT Sudah Kehabisan Akal

EpochTimesId

-

10/03/2025

0

AS Tawarkan Hadiah Uang Rp 228 Miliar untuk Memburu Peretas PKT, Komentator : PKT Sudah Kehabisan Akal

EtIndonesia. Pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini mengajukan tuntutan terhadap dua pejabat kepolisian PKT dan sepuluh peretas yang didukung Partai Komunis Tiongkok (PKT), serta menawarkan hadiah sebesar 14 juta dolar AS (Rp 228 miliar) untuk menangkap mereka. Para aktivis demokrasi di luar negeri mengungkapkan rasa terima kasih atas perlindungan yang diberikan AS dan menegaskan bahwa PKT sudah berada di ujung jalan.

Jieli Jian, seorang aktivis gerakan demokrasi senior, mengatakan bahwa dirinya sering menerima ancaman dari nomor-nomor tak dikenal.

“Sering kali ada nomor asing yang menghubungi saya dan mengatakan: ‘Ke mana pun kamu pergi, kami bisa memastikan kamu tidak bisa pulang.’ Saya juga menerima banyak email dari PKT yang berisi gambar senjata, peluru, serta ancaman dalam bentuk tulisan. Bahkan, ketika saya baru saja berbicara dengan seorang teman di luar negeri, sebelum saya menutup telepon, keluarga teman saya di dalam negeri sudah lebih dulu menerima ancaman dan gangguan dari PKT,” katanya.

Poster buronan FBI untuk Yin Kecheng dan Zhou Shuai, yang telah dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS karena meretas jaringan infrastruktur penting di Amerika Serikat. (FBI)

Jieli Jian telah mengalami pengawasan dan penganiayaan lintas negara oleh PKT selama bertahun-tahun, dan situasi ini bukanlah kasus yang terisolasi.

Pada Rabu (5 Maret), pemerintah AS mengumumkan hadiah sebesar 14 juta dolar AS untuk menangkap dua pejabat kepolisian dan sepuluh peretas Tiongkok. Mereka dituduh melakukan serangan siber untuk menekan kebebasan berbicara dan membungkam suara oposisi di luar negeri, serta mencuri data dari berbagai institusi internasional.

Jieli Jian mengungkapkan rasa syukurnya atas langkah AS ini.

Ki-ka: Foto delapan karyawan perusahaan teknologi Tiongkok i-Soon: Wu Haibo, Chen Cheng, Liang Guodong, Ma Li, Wang Yan, Wang Zhe, Zhou Weiwei, Xu Liang, dan dua petugas dari Kementerian Keamanan Publik PKT, Wang Liyu dan Sheng Jing. (FBI)

“Saya sangat terhibur dan sangat berterima kasih kepada pemerintah AS atas tindakan mereka. Ancaman siber dari PKT, agen-agen mereka di luar negeri, dan mata-mata PKT kini semakin terpojok. Dari pemerintah hingga masyarakat sipil, semua pihak sedang giat menindak kejahatan ini,” ujarnya.

Sementara itu, pengacara Liang Shaohua menyoroti bahwa serangan siber oleh PKT terhadap data luar negeri telah berlangsung lama dan dalam skala besar. Ia juga menekankan bahwa sanksi dari AS memiliki dampak yang sangat besar.

“Sebagai contoh, saya dulu bekerja di Bank of China. Ketika AS menjatuhkan sanksi terhadap Carrie Lam (mantan pemimpin Hong Kong) dan Kepala Departemen Keamanan Xinjiang, hal ini berdampak besar pada bank-bank Tiongkok. Bank-bank besar seperti Bank of China, China Construction Bank, dan Industrial and Commercial Bank of China memiliki cabang di luar negeri dan bergantung pada sistem SWIFT serta penyelesaian transaksi dalam dolar AS. Akibatnya, mereka tidak berani lagi memberikan layanan keuangan kepada individu yang terkena sanksi. Dampaknya sangat luas dan mendalam,” jelasnya.

Namun, ia juga memperingatkan bahwa AS harus tetap waspada, karena ancaman dari PKT bisa muncul kembali.

“Selama rezim PKT belum tumbang, segala bentuk pelonggaran atau pendekatan damai hanyalah sementara. PKT pada dasarnya bersifat jahat, otoriter, dan selalu berseberangan dengan negara-negara demokrasi di Barat,” tambahnya. (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Kebijakan Penangkapan Imigran Ilegal di AS Diperluas ke Keluarga dan Anak-anak

EpochTimesId

-

10/03/2025

0

Kebijakan Penangkapan Imigran Ilegal di AS Diperluas ke Keluarga dan Anak-anak

EtIndonesia. Kini perubahan kebijakan pemerintahan Trump terkait penangkapan dan deportasi imigran ilegal. Saat ini, pemerintah telah menghentikan penggunaan pesawat militer untuk mendeportasi imigran ilegal, tetapi memperluas cakupan penangkapan mereka.

Sebelumnya, di bawah kebijakan imigrasi yang ketat dari pemerintahan Trump, pemerintah menggunakan pesawat angkut militer seperti C-17 untuk mengirim kembali imigran ilegal yang dianggap “kriminal” ke negara asal mereka atau ke fasilitas seperti Teluk Guantánamo. Namun, penerbangan militer ini sangat mahal dan tidak efisien. Misalnya, tiga penerbangan deportasi ke India masing-masing menghabiskan sekitar 3 juta dolar AS, sementara beberapa penerbangan ke Guantánamo hanya membawa belasan orang, dengan biaya rata-rata 20.000 dolar AS per orang.

Sebagai perbandingan, pesawat khusus yang digunakan oleh US Immigration and Customs Enforcement (ICE) hanya memerlukan biaya sekitar 8.500 dolar AS per jam, sementara penerbangan internasional berbiaya sekitar 17.000 dolar AS per jam. Karena alasan biaya, pemerintah AS menghentikan program deportasi menggunakan pesawat militer setelah penerbangan terakhir pada 1 Maret 2025. Pejabat Pentagon menyatakan bahwa penghentian ini bisa diperpanjang atau bahkan berlaku permanen.

Di saat yang sama, pemerintah berencana memperluas cakupan penangkapan imigran ilegal. Menurut laporan NBC dan dokumen internal pemerintah yang diperoleh CBS, ICE mulai menangkap keluarga dan anak-anak yang telah menerima perintah deportasi di seluruh AS. Keluarga-keluarga ini akan ditahan di dua pusat penahanan yang baru diaktifkan kembali di Texas, yakni di Karnes City dan Dilley.

Selain itu, sumber lain mengungkapkan bahwa ada operasi lain yang sedang berlangsung, yaitu mencari anak-anak yang memasuki AS sendirian dan telah dibebaskan ke keluarga di AS sambil menunggu jadwal sidang pengadilan imigrasi.

Pemerintahan Trump juga telah mencabut kebijakan sebelumnya yang melarang penegakan hukum imigrasi di lokasi sensitif seperti sekolah, gereja, dan rumah sakit.

Hingga saat ini, krisis imigrasi ilegal di AS telah mengalami perubahan besar. Jumlah orang yang menyeberang secara ilegal menurun drastis, dan jumlah penangkapan pada Februari mencatatkan angka terendah dalam beberapa dekade terakhir. (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Mengejutkan! Trump vs Empat Negara Eropa, Rencana Rekonstruksi Gaza Memicu Kontroversi

ET Indonesia

-

10/03/2025

0

Mengejutkan! Trump vs Empat Negara Eropa, Rencana Rekonstruksi Gaza Memicu Kontroversi

EtIndonesia. Pada 8 Maret, para menteri luar negeri dari Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris mengeluarkan pernyataan bersama yang mendukung rencana rekonstruksi Gaza yang didukung oleh negara-negara Arab. Proyek ini diperkirakan akan menelan biaya hingga 53 miliar dolar AS, dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat Palestina yang selama ini dilanda bencana.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa rencana ini memberikan “jalan yang nyata dan praktis untuk membangun kembali Gaza” serta menegaskan bahwa Hamas tidak boleh lagi memerintah Gaza maupun mengancam Israel. Empat negara ini juga mendukung Otoritas Palestina (PA) untuk memegang peran utama dalam menerapkan reformasi di wilayah tersebut.

Pada 4 Maret, para pemimpin dunia Arab mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, dan sepakat mendukung rencana rekonstruksi Gaza versi Mesir. Rencana ini mengusulkan konsep “Orang Palestina tidak meninggalkan Gaza, Israel tidak mengontrolnya, dan Hamas tidak memerintahnya.” Hamas sendiri telah menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Konferensi rekonstruksi Gaza ini direncanakan akan digelar pada April mendatang di bawah arahan Mesir.

Namun, rencana ini menghadapi hambatan besar. Israel dan Presiden AS Donald Trump secara tegas menolak mendukungnya. Trump sebelumnya mempresentasikan visinya untuk menjadikan Jalur Gaza sebagai “Pantai Biru Mediterania” ala Timur Tengah, yang justru memicu kontroversi.

Lebih jauh lagi, banyak negara besar di dunia Arab menunjukkan sikap skeptis atau bahkan tidak terlibat dalam rencana ini. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar tidak menghadiri pertemuan puncak di Kairo. Secara diam-diam, mereka meragukan kemampuan eksekusi rencana tersebut, khawatir dana besar yang dialokasikan akan disalahgunakan oleh Hamas atau terjerat dalam korupsi.

Meskipun Yordania tidak secara terbuka menolak rencana ini, mereka menekankan bahwa rekonstruksi Gaza harus dimulai dengan menyelesaikan akar masalah konflik Israel-Palestina. Yordania menolak pendekatan yang hanya bersifat teknokrat tanpa mengatasi masalah mendasar.

Sementara itu, Suriah dan Irak tidak memberikan pernyataan resmi mengenai rencana ini karena sedang sibuk dengan masalah dalam negeri masing-masing, menunjukkan adanya perpecahan yang mendalam di dunia Arab.

Proyek Administratif yang Terhalang Hambatan Politik

Mesir mengusulkan pembentukan komite administratif independen dan profesional untuk mengelola Gaza pascakonflik. Komite ini akan terdiri dari teknokrat Palestina di bawah pengawasan Otoritas Palestina (PA), dengan tugas sementara untuk mengawasi bantuan kemanusiaan dan mengelola urusan di Gaza.

Namun, Israel khawatir Hamas akan menyusup ke dalam struktur komite ini, sedangkan Amerika Serikat tetap bersikeras dengan visi Trump yang berbeda. Akibatnya, pelaksanaan rencana ini mengalami hambatan yang serius.

Meskipun Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris menunjukkan dukungan penuh, pengaruh nyata mereka di lapangan masih terbatas. Dengan demikian, masa depan rekonstruksi Gaza masih penuh ketidakpastian dan berpotensi gagal mencapai tujuannya untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan.(jhn/yn)

Drama Serial “Cinta Mati” Cinta atau Ketakutan? Aleya Terjebak Kekasih yang Posesif

Keluarga

Etindonesia

-

10/03/2025

0

Drama Serial “Cinta Mati” Cinta atau Ketakutan? Aleya Terjebak Kekasih yang Posesif

Jakarta – Hubungan cinta antara Aleya (Aisyah Aqilah) dan Bara (Aliando Syarief) dalam serial terbaru WeTV kini memasuki babak yang mencemaskan. Apa yang awalnya dipenuhi cinta dan perhatian, berubah menjadi hubungan yang penuh tekanan dan toksik. Bara, yang dulu tampak sebagai sosok penyayang, kini menunjukkan sisi gelapnya yang posesif dan agresif, sementara Aleya masih belum sepenuhnya menyadari bahwa dirinya terjebak dalam lingkaran hubungan yang berbahaya.

Sejak awal episode enam, tekanan hidup semakin membebani Bara. Kehilangan sosok ayah dan penolakan dari keluarga Aleya membuat emosinya tidak stabil. Alih-alih mencari solusi yang sehat, Bara justru semakin tenggelam dalam amarah dan obsesi terhadap Aleya. Sikapnya yang dulu penuh perhatian berubah menjadi kasar dan mengintimidasi. Ia mulai mengontrol setiap aspek kehidupan Aleya, bahkan sampai mendikte pilihan busana yang harus ia kenakan di hari pernikahan mereka.

Ketika Aleya bersikeras ingin memakai kebaya, amarah Bara meledak. Tak hanya membentak, ia bahkan tega menampar Aleya. Adegan ini menjadi titik balik yang menegaskan bahwa hubungan mereka telah berubah menjadi beracun. Aleya, yang mulai menyadari bahwa tindakan Bara sudah melampaui batas, mencoba menjaga jarak darinya. Namun, Bara tidak mudah menyerah. Saat ia menyadari Aleya semakin menjauh, ia nekat mengancam akan melompat dari ketinggian jika Aleya benar-benar meninggalkannya.

Momen emosional ini membuat penonton bertanya-tanya: Apakah Aleya akan bertahan dengan Bara demi menyelamatkan nyawanya? Ataukah ia akan menemukan keberanian untuk melepaskan diri dari hubungan yang merugikan ini? Pertanyaan ini semakin menegangkan mengingat Bara terus menunjukkan sikap posesif dan manipulatif yang semakin membahayakan.

Serial ini tidak hanya menghadirkan drama yang memikat, tetapi juga mengangkat isu penting tentang hubungan toksik dan pentingnya mengenali tanda-tanda kekerasan dalam hubungan asmara. Penonton diajak untuk merenungkan batasan antara cinta dan ketakutan, serta bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang merugikan tanpa menyadarinya.

Jangan lewatkan episode selanjutnya yang penuh kejutan dan ketegangan, hanya di WeTV setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 18.00 WIB. Saksikan bagaimana Aleya menghadapi dilema hidupnya dan apakah ia akan berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Bara.

Kesalahan Fatal! Pesawat Terbang Kosong, 170 Penumpang Terlantar di Bandara Manila

EpochTimesId

-

10/03/2025

0

Kesalahan Fatal! Pesawat Terbang Kosong, 170 Penumpang Terlantar di Bandara Manila

EtIndonesia. Baru-baru ini, sekelompok turis Korea Selatan mengalami kejadian absurd saat pulang dari liburan di Filipina. Sebanyak 170 penumpang terpaksa tertahan selama dua hari, sementara pesawat mereka justru terbang kosong tanpa penumpang.

Menurut laporan Korea JoongAng Daily dan media Korea lainnya, penerbangan RW243 milik Royal Air Philippines seharusnya berangkat dari Manila ke Pulau Jeju pada 3 Maret pukul 16.30 waktu setempat. Namun, akibat miskomunikasi antara agen perjalanan yang mengatur penerbangan charter dan maskapai Royal Air, pesawat justru lepas landas tanpa membawa satu pun penumpang dan tiba di Bandara Internasional Jeju pada pukul 16.52 hari yang sama.

Menurut Jeju Tourism Organization, sebagian besar penumpang adalah warga Jeju yang mengikuti paket wisata 4 hari 3 malam ke Filipina. Mereka berangkat pada 28 Februari menggunakan pesawat charter Royal Air. Namun, saat sedang dalam perjalanan menuju bandara untuk kembali ke Korea, agen perjalanan tiba-tiba menerima kabar mengejutkan bahwa pesawat mereka sudah berangkat. Akibatnya, para penumpang harus kembali ke hotel dan tertahan di Manila selama dua hari.

Menanggapi insiden ini, pihak agen perjalanan bersikeras bahwa sejak awal, jadwal penerbangan pulang memang ditetapkan pada pukul 16.30 waktu setempat, sesuai dengan yang tertera di tiket. Sementara itu, Royal Air mengklaim bahwa mereka tidak mengubah jadwal penerbangan, melainkan agen perjalanan yang salah memahami waktu keberangkatan.

Insiden ini melibatkan agensi perjalanan di Jeju, agen perjalanan di Filipina, serta maskapai Royal Air, tetapi akibat buruk justru ditanggung oleh para penumpang. Sayangnya, tidak ada penerbangan pengganti yang segera disediakan, menyebabkan 170 penumpang terlantar di Filipina selama dua hari, mengganggu jadwal pribadi mereka.

Pada 5 Maret pukul 17.02, salah satu penumpang berusia 55 tahun bernama Kim mengungkapkan rasa frustrasinya. Ia terpaksa meninggalkan pekerjaannya selama dua hari, yang menyebabkan kerugian sebesar 5 juta won (sekitar 58 juta rupiah). Seorang anak sekolah dasar juga mengaku kecewa karena tidak bisa menghadiri upacara pembukaan tahun ajaran baru pada 4 Maret.

Terkait kompensasi, agen perjalanan menyatakan bahwa mereka akan menunggu kepulangan semua penumpang ke Korea, lalu menyelesaikan masalah ini sesuai kontrak perjalanan dan perjanjian dengan maskapai. (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Banyak Kaum Muda Meninggal Dunia, Bisa Jadi Penyebab Kemunduran Ekonomi Tiongkok

EpochTimesId

-

10/03/2025

0

Banyak Kaum Muda Meninggal Dunia, Bisa Jadi Penyebab Kemunduran Ekonomi Tiongkok

EtIndonesia. Wabah terbaru di Tiongkok semakin menyebar, menyebabkan banyak kaum muda dan usia produktif meninggal dunia. Seorang dokter di Tiongkok mengungkap bahwa sejak akhir 2022, setelah kebijakan lockdown dicabut, semakin banyak kasus kematian mendadak pada kaum muda. Ditambah dengan kondisi ekonomi yang terus merosot, kota-kota dan pedesaan menjadi sepi. Para analis menilai bahwa ini merupakan dampak langsung dari penurunan populasi besar-besaran akibat pandemi.

Baru-baru ini, banyak warga Tiongkok melaporkan bahwa orang-orang di sekitar mereka meninggal dalam jumlah besar, termasuk banyak anak muda. Rumah sakit dan krematorium di berbagai daerah seperti Anhui, Henan, dan Hebei juga penuh sesak.

Seorang dokter dari Jiangsu mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak anak muda mengalami serangan jantung dan stroke yang berujung pada kematian.

“Dalam surat keterangan kematian mereka, penyebab yang tercatat biasanya adalah henti jantung mendadak. Banyak dari mereka masih muda, berusia 30-40 tahun. Namun, karena populasi Tiongkok sangat besar, meskipun satu kota mengalami tambahan puluhan ribu kematian per tahun, hal ini tetap tidak menarik perhatian besar,” kata Dokter Zhang Liang (nama samaran) dari Jiangsu.

Data yang beredar di internet menunjukkan bahwa kelompok usia 80-an dan 90-an di Tiongkok kini mengalami tingkat kematian tertinggi dan ketiga tertinggi.

Karena populasi yang menyusut drastis, berbagai sektor bisnis di Tiongkok mengalami kemunduran besar. Beberapa streamer media sosial baru-baru ini mengunggah video yang menunjukkan bahwa tempat-tempat yang dulu ramai kini menjadi kosong. Mereka mempertanyakan, “Ke mana perginya 1,4 miliar orang Tiongkok?”

Mantan jurnalis Tiongkok, Zeng Jie Ming, mengatakan: “Orang-orang bertanya, ke mana perginya mereka? Di Tiongkok, informasi sangat terbatas. Mereka mungkin berpikir bahwa kota-kota besar menjadi sepi karena orang kembali ke kota-kota kecil atau desa. Namun, kenyataannya, kota-kota kecil dan desa juga semakin kosong. Jadi, ke mana perginya mereka? Jawabannya, mereka sudah meninggal.”

Pada Januari 2023, pendiri Falun Gong, Li Hongzhi, pernah memperingatkan bahwa rezim Tiongkok telah menutupi fakta pandemi selama lebih dari tiga tahun. Menurutnya, 400 juta orang telah meninggal akibat wabah di Tiongkok, dan saat pandemi ini berakhir, jumlah korban diperkirakan mencapai 500 juta orang.

Zeng Jie Ming menambahkan: “Sekarang, semua bukti semakin menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Li Hongzhi adalah benar. Jika kita lihat ekonomi dunia, setelah pandemi berakhir, negara-negara lain mulai pulih. Tapi hanya ekonomi Tiongkok yang terus merosot, bahkan semakin cepat, mengejutkan para ekonom. Jika bukan karena berkurangnya populasi secara besar-besaran, hal ini tidak mungkin terjadi. Jelas sekali, populasi Tiongkok telah berkurang beberapa ratusan juta orang.” (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Lima Tahun Setelah Letusan COVID-19, Ekonomi Dunia Masih Tersengal-sengal

ET Indonesia

-

10/03/2025

0

Lima Tahun Setelah Letusan COVID-19, Ekonomi Dunia Masih Tersengal-sengal

EtIndonesia. Sebagai pandemi terburuk sejak Perang Dunia II, COVID-19 pada 30 Januari 2020 dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai “Darurat Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional” (PHEIC). Kini, lima tahun telah berlalu, namun dampak negatif dan efek lanjutan COVID-19 masih terasa dalam perekonomian global.

Menurut laporan Reuters, pandemi COVID-19 dan langkah-langkah pencegahannya memicu lonjakan utang pemerintah di seluruh dunia, memecahkan rekor tertinggi, sekaligus mengguncang pasar tenaga kerja dan mengubah perilaku konsumen di berbagai negara. Ketimpangan global semakin parah, meskipun perubahan seperti kerja jarak jauh, pembayaran digital, dan pola perjalanan baru tetap bertahan.

Utang, Inflasi, dan Suku Bunga

Setelah banyak negara berutang untuk melindungi kesejahteraan dan mata pencaharian warganya, utang pemerintah global meningkat sebesar 12 poin persentase sejak 2020. Peningkatan utang di pasar negara berkembang bahkan lebih besar lagi.

Pandemi COVID-19 memicu tingkat inflasi yang tinggi, menjadikannya salah satu isu utama dalam pemilu Amerika Serikat 2024. Inflasi mencapai puncaknya di banyak negara pada tahun 2022, dipicu oleh lonjakan konsumsi setelah pembatasan dicabut, program stimulus pemerintah, serta kekurangan tenaga kerja dan bahan baku.

Akibat ekonomi yang stagnan, banyak pemerintah terpaksa menambah utang untuk menutupi defisit anggaran, sehingga peringkat kredit kedaulatan beberapa negara menurun, mencerminkan kemampuan membayar utang yang melemah.

Data dari Fitch Ratings menunjukkan bahwa peringkat kredit kedaulatan rata-rata dunia masih 25% lebih rendah dibandingkan saat pandemi dimulai. Hal ini mencerminkan bahwa pandemi, inflasi, dan kondisi pembiayaan yang lebih ketat telah memperparah krisis keuangan di banyak negara. Peringkat kredit yang lebih rendah umumnya berarti biaya pinjaman di pasar modal internasional menjadi lebih tinggi.

Pasar Tenaga Kerja dan Perjalanan Internasional

Menurut Bank Dunia, pandemi COVID-19 menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan, dengan keluarga miskin dan perempuan menjadi kelompok yang paling terpukul.

Seiring dengan pelonggaran pembatasan, pasar tenaga kerja mulai pulih. Namun, pertumbuhan pesat di sektor pengiriman ritel menggeser banyak peluang kerja ke sektor perhotelan dan logistik.

Pada tahun 2020, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan menurun tajam, terutama karena sektor-sektor yang paling terdampak, seperti akomodasi, layanan makanan, dan manufaktur, didominasi oleh pekerja perempuan. Selain itu, beban mengurus anak-anak yang harus belajar di rumah turut memperparah kondisi ini. Meski demikian, data menunjukkan bahwa kesenjangan pekerjaan berbasis gender sedikit menyempit setelahnya.

Kebiasaan perjalanan dan rekreasi masyarakat juga berubah. Meskipun frekuensi bepergian dan makan di luar telah kembali seperti tahun 2019, meningkatnya pekerjaan dari rumah mengurangi aktivitas komuter di kota-kota besar seperti London. Di sana, jumlah penumpang harian kereta bawah tanah dan bus sekitar 1 juta lebih sedikit dibandingkan sebelum pandemi.

Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) menyebutkan bahwa industri penerbangan adalah salah satu sektor yang paling terdampak oleh COVID-19, dengan kerugian global mencapai 175 miliar dolar AS pada tahun 2020.

Vaksinasi COVID-19 yang masif akhirnya memungkinkan negara-negara di dunia untuk mencabut pembatasan perjalanan, sehingga orang-orang bisa kembali menggunakan pesawat terbang. IATA memperkirakan bahwa pada tahun 2025, laba bersih industri penerbangan global akan mencapai 36,6 miliar dolar AS, dengan jumlah penumpang mencapai rekor 5,2 miliar orang.

Namun, para wisatawan masih harus menghadapi masalah harga hotel yang tinggi. Di banyak wilayah, kenaikan harga hotel telah melampaui tingkat inflasi, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019.

Menurut data dari Lighthouse Platform, pada paruh pertama tahun 2023, harga hotel di Oseania (termasuk Australia, Tonga, Fiji, dan negara-negara kecil di belahan bumi selatan) mencatat kenaikan tertinggi dibandingkan periode yang sama pada 2019, diikuti oleh Amerika Utara, Amerika Latin, dan Eropa.

Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, hampir tidak ada tanda-tanda bahwa harga hotel global akan kembali ke tingkat sebelum pandemi.

Karena meningkatnya tren kerja jarak jauh dan fleksibilitas kerja, tingkat kekosongan ruang kantor di banyak negara juga mencapai rekor tertinggi. Di Amerika Serikat, tingkat kekosongan di kawasan pusat bisnis (CBD) meningkat paling pesat, dan kondisi ini masih terlihat hingga kini.

Membuka Dunia Digital

Selama pandemi COVID-19, muncul tren konsumsi baru karena konsumen yang terkurung di rumah tidak memiliki pilihan lain selain berbelanja daring. Hal inilah yang menyebabkan lonjakan belanja online sejak 2020, meski kini telah mulai stabil.

Para analis menyebutkan bahwa di Eropa, pertumbuhan penjualan online terjadi seiring dengan peningkatan investasi pengecer di toko fisik untuk mendorong penjualan online maupun offline.

Menurut data dari perusahaan riset pasar Euromonitor International, luas area kantor (dalam meter persegi) akan meningkat hampir 1% dari 2022 hingga 2023, dan pada 2028, tingkat pertumbuhannya diperkirakan mencapai 2,7%.

Selama pandemi COVID-19, saham perusahaan digital, logistik, serta produsen vaksin mengalami kenaikan signifikan.

Lima tahun kemudian, sebagian saham yang melonjak selama pandemi telah kehilangan daya tariknya. Namun, seiring dengan pembukaan pasar baru yang didorong oleh transformasi digital, beberapa saham lainnya justru mencatatkan pertumbuhan yang berkelanjutan. (jhn/yn)

Misteri Aliansi: Rencana Rahasia dan Sanksi Mengguncang Panggung Internasional!

Video ET News

ET Indonesia

-

10/03/2025

0