Pinnacle View
Hubungan internasional sedang diam-diam mengarah pada satu lagi perubahan luar biasa. Pada 25 Juli lalu, Dewan Perwakilan Rakyat AS telah meloloskan “RUU Solidaritas Internasional bagi Taiwan” (Taiwan International Solidarity Act), dengan melakukan penafsiran ulang terhadap makna dari Resolusi 2758 Majelis Umum PBB, RUU tersebut secara jelas menyatakan “Resolusi 2758 Majelis Umum PBB mengakui perwakilan dari Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya perwakilan bagi Tiongkok di PBB, akan tetapi, dalam resolusi tersebut tidak menangani masalah hak representatif Taiwan dan warganya di PBB atau organisasi terkait lainnya dan juga tidak mengambil sikap terhadap hubungan antara Republik Rakyat Tiongkok dengan Taiwan, ataupun segala pernyataan terkait kedaulatan Taiwan”.
Maka, bagaimana kisah sejarah yang menjadi asal usul terbitnya Resolusi 2758 PBB tersebut? Bagaimana RUU baru DPR AS itu akan berdampak pada hubungan AS-RRT dan situasi di Selat Taiwan?
AS Akan Menafsir Ulang Resolusi 2758 dan Rebut Kembali Hak Bicara “Satu Tiongkok”
Editor senior sekaligus penulis utama surat kabar The Epoch Times yakni Shi Shan dalam acara Pinnacle View di stasiun televisi NTDTV menyatakan, yang terpenting dari “RUU Solidaritas Internasional Taiwan” DPR AS itu adalah mengemukakan permasalahan pada Resolusi 2758 PBB, dan resolusi tersebut menyangkut suatu masalah yang sangat sensitif, yaitu masalah “satu Tiongkok” yang selalu disebut-sebut oleh Beijing, dan pemerintah RRT (Republik Rakyat Tiongkok) acap kali mengungkap resolusi yang dikeluarkan PBB waktu itu berikut tiga komunike AS dan lain-lain.
Resolusi 2758 diloloskan oleh PBB melalui sidang Majelis Umum pada 25 Oktober 1971, versi Bahasa Mandarin dari resolusi ini berbunyi, berdasarkan prinsip dalam Piagam PBB, mempertimbangkan pentingnya restorasi hak Republik Rakyat Tiongkok yang sah secara hukum dalam melindungi Piagam PBB beserta kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan piagam tersebut. Apa maksudnya?
Begitu banyak orang di Tiongkok, yang tentu saja tidak bisa diwakili oleh Chiang Kai-shek, sementara di pihak PKT (Partai Komunis Tiongkok) dapat diwakili oleh Republik Rakyat Tiongkok, di bagian akhir disebutkan, mengakui perwakilan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya perwakilan yang sah bagi Tiongkok di dalam organisasi PBB.
Dengan kata lain, di PBB diwakili oleh Republik Rakyat Tiongkok, maka dari itu diputuskan merestorasi segala hak Republik Rakyat Tiongkok, dan segera mengeluarkan perwakilan Chiang Kai-shek dari kursi di PBB yang didudukinya secara ilegal. Inilah isi dari Resolusi 2758 PBB.
Shi Shan mengatakan, dalam hal ini disebutkan nama Chiang Kai-shek (juga dikenal sebagai Jiang Zhongzheng atau Jiang Jieshi, 31 Oktober 1887 – 5 April 1975, adalah seorang presiden dan pemimpin militer Tiongkok abad ke-20. ), hal ini secara hukum cukup menarik, disini tidak disebutkan Taiwan, tidak disebutkan Republik Tiongkok, dan yang disebut adalah Chiang Kai-shek.
Makna dasarnya adalah, tatkala itu Tiongkok sedang mengalami perang saudara, bagi PBB dan bagi pihak luar, Republik Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok, kami tidak tahu apa sebutan kalian, kalian semua disebut Tiongkok, tentu saja yang satu adalah Republik Tiongkok (Republic of China, ROC) dan yang satunya lagi adalah Republik Rakyat Tiongkok (People’s Republic of China, PRC), tapi kami tidak peduli, setelah kalian usai berperang, tadinya kami mengakui yang pertama (ROC), sekarang kami tidak mengakuinya lagi dan yang kami akui adalah anda (PRC/RRT), kira-kira begitulah maknanya.
Itulah mengapa di dalam resolusi ini tidak disebutkan sama sekali perihal Taiwan, juga tidak disinggung soal Republik Tiongkok (ROC), jadi apakah maksud AS sekarang? RUU yang diajukan AS ini maksudnya adalah dalam resolusi PBB tersebut tidak disebutkan bahwa Taiwan tidak boleh menjadi anggota PBB, hanya disebutkan Chiang Kai-shek tidak boleh mewakili Tiongkok, itulah maksudnya. Disini ini sangat canggih (excellent)
Komentator masalah Tiongkok bernama Heng He kepada Pinnacle View menyatakan, selama kurun waktu yang panjang pasca tiga bulletin gabungan AS-RRT, termasuk setelah dikeluarkannya Resolusi 2758, Beijing selalu menjelaskan dalam dokumen tersebut bahwa AS dan PBB telah mengakui “prinsip satu Tiongkok” versi RRT, prinsip satu Tiongkok ini sebenarnya agak berbeda dengan prinsip yang dikemukakan AS dalam komunike bersama yang pertama di Shanghai, AS hanya mengatakan mengakui (acknowledge) bahwa anda mengatakan hanya ada satu Tiongkok, anda mewakili Tiongkok, kami sudah tahu itu.
Namun pada kurun waktu yang sangat lama, AS telah meninggalkan hak penjelasan “satu Tiongkok”, PKT terus memegang hak berbicara tentang “satu Tiongkok” ini, dan yang dimaksud dengan “satu Tiongkok” hanyalah ketentuan PKT yang berlaku, siapapun yang melanggar pernyataan ini, maka mereka akan menudingnya telah melanggar prinsip satu Tiongkok, atau kebijakan satu Tiongkok.
Tetapi beberapa tahun terakhir ini AS mulai menyerang balik, dan beranggapan bahwa “satu Tiongkok” tidak bisa hanya berdasarkan penjelasan sepihak saja, AS pun punya hak penjelasan, setidaknya AS harus memberitahu semua orang bahwa bagaimana AS memahami prinsip “satu Tiongkok” ini.
Maka sekarang DPR AS telah meloloskan RUU ini, apa makna dari ‘RUU Solidaritas Internasional Taiwan’ ini? Tak hanya harus mengklarifikasi isi dari komunike yang telah ditandatangani oleh AS-RRT dalam hal permasalahan Taiwan, juga menyangkut isi dari Resolusi 2758 PBB, karena selama ini PKT mengatakan resolusi PBB adalah pengakuan PBB terhadap “prinsip satu Tiongkok”, sekarang AS mengklarifikasi bahwa Beijing tidak hanya telah mendistorsi pemahaman “satu Tiongkok” dalam hubungan AS-RRT, tetapi mereka juga telah menggunakan Resolusi 2758 PBB untuk mendistorsi pondasi “prinsip satu Tiongkok” tersebut, hal ini adalah salah, begitu pemahaman kami sekarang ini.
Dengan kata lain Republik Tiongkok (ROC) atau Taiwan tidak ada kaitannya dengan Resolusi 2758 PBB, dan resolusi PBB hanya menyatakan Republik Rakyat Tiongkok (PRC) merupakan perwakilan Tiongkok di PBB, dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah atribusi Taiwan, sama sekali tidak disebutkan ada kaitannya dengan “satu Tiongkok”. PKT menjadikan Resolusi 2758 PBB sebagai pengakuan organisasi yang paling berwibawa di dunia itu sebagai “prinsip satu Tiongkok”, RUU baru dari DPR AS itu telah menyangkalnya, justru kami tidak mengakui penafsiran anda tersebut.
AS Bawa Angin Segar Lawan Komunisme, Republik Tiongkok Alami Titik Balik
Dalam acara “Pinnacle View” itu Shi Shan menyatakan, di tahun 1971, yang memiliki posisi sah secara hukum adalah Republik Tiongkok (ROC), karena Republik Tiongkok adalah anggota pendiri PBB, pada dasarnya setelah PD-II berakhir, beberapa negara bersama-sama membentuk PBB, lima negara anggota tetap DK PBB waktu itu adalah negara terbesar di antara negara-negara pendiri lainnya. Jadi untuk resolusi dari DK PBB atau resolusi lainnya, AS bisa mengeluarkan hak veto, tetapi bagi resolusi dari Majelis Umum PBB, AS tidak bisa memvetonya, waktu itu PKT berhasil melakukannya (Resolusi 2578) lewat Majelis Umum PBB.
Shi Shan berkata, Majelis Umum PBB meloloskan Resolusi 2758 ini, tentu saja alasan di baliknya sangat jelas, yaitu sikap AS, terutama berkat sikap AS. Sebelum Sidang Majelis Umum PBB digelar pada Oktober 1971, sekitar Juli 1971, diam-diam Henry Kissinger (selaku Menlu AS kala itu) pergi ke Beijing, kemudian pada 1972 Presiden Nixon berkunjung ke Tiongkok, kedua belah pihak bertransaksi.
Jadi AS tidak menentang RRT menjadi anggota PBB, tetapi AS menentang PBB mengusir Taiwan, AS hendak memberikan sebuah kursi bagi Taiwan di PBB, di dalamnya terdapat banyak sekali tindakan. Sebenarnya semua organisasi paling penting di dunia waktu itu, pada dasarnya dioperasikan oleh AS di baliknya, dan dikendalikan oleh AS.
Pemimpin redaksi surat kabar The Epoch Times yakni Guo Jun, menyatakan kepada “Pinnacle View”, pada masa itu AS dan Republik Tiongkok (ROC) memiliki hubungan diplomatik, bahkan antara AS dengan Taiwan memiliki Perjanjian Pertahanan Bersama, jika waktu itu AS berupaya keras, AS bisa membuat RRT tidak bisa duduk di dalam PBB, waktu itu PKT mengajukan resolusi melalui negara-negara Afrika, dan setiap tahun selalu begitu, lalu meminta PBB melakukan voting, negara-negara itu setiap tahun selalu membuat resolusi tersebut, tetapi selalu ditolak, sampai 1970 pun ditolak dalam voting Majelis Umum PBB.
Hingga tibanya tahun 1971, sejumlah perubahan pun telah terjadi, sebenarnya waktu itu Kissinger berkunjung ke Tiongkok, dan kedua pihak AS dan RRT mencapai sejumlah kesepakatan rahasia, yang paling krusial adalah RRT bekerjasama dengan AS dalam strategi globalnya melawan Uni Soviet, dan di dalam perjanjian rahasia ini juga memiliki konten lain, misalnya AS berhenti mendukung pemberontakan bersenjata di dalam negeri Tiongkok, di saat yang sama PKT juga berhenti mendukung kelompok gerilyawan bersenjata dalam revolusi di Asia Tenggara, juga berkompromi dalam beberapa masalah Vietnam dan Taiwan, maka dalam sidang Majelis Umum PBB pada Oktober 1971, walaupun AS memberikan suara menentang, tetapi AS menentang klausa diusirnya Chiang Kai-shek untuk mewakili Tiongkok, dan bukannya RRT menggantikan posisi Republik Tiongkok (ROC) atau Taiwan.
Guo Jun mengatakan, kondisi iklim politik internasional selalu bisa berubah sewaktu-waktu, waktu itu AS sedang terjebak dalam kubangan Perang Vietnam, dan masalah di dalam negeri sangat banyak, dalam bidang ekonomi juga tidak baik, sedangkan Uni Soviet terus mendorong maju komunisme di seluruh dunia, AS hanya bisa bertahan, serta agak pasif, jadi pada waktu itu AS menggandeng PKT, di satu sisi untuk melawan Uni Soviet, di sisi lain membantu AS mengakhiri Perang Vietnam. Namun sekarang, justru ancaman terbesar AS adalah PKT, dan PKT telah mengancam kepentingan AS di seluruh dunia, itu sebabnya AS harus menghadapinya dengan segala cara, maka permasalahan Taiwan pun menjadi salah satu pegangan yang sangat penting bagi AS pada saat ini.
Guo Jun menyatakan, saya masih ingat pada saat meliput di PBB, pejabat banyak negara di saat berbicara soal HAM, mereka selalu mengatakan, kami mendukung HAM, tetapi kami adalah negara kecil, kami harus melihat tindakan AS. Masalah Taiwan ini sebenarnya dalam situasi dimana semua negara melihat sikap AS, mereka akan mengikuti arah angin, sekarang AS telah meloloskan RUU ini, maknanya ialah untuk mendesak pemerintah Biden mengambil tindakan konkret, terutama Dewan Negara (state department) untuk mengambil tindakan, jika AS benar-benar telah melakukan tindakan nyata, maka negara lain pun pasti akan ikut. Oleh karena itu saya percaya, dalam beberapa tahun mendatang, Taiwan akan mengalami terobosan yang sangat berarti dalam hal hubungan internasional.
Kepada “Pinnacle View” Heng He menyatakan, kita melihat beberapa tahun terakhir ini, berbagai kebijakan AS dalam menghadang PKT, lambat laut telah mendapat pengakuan dari negara Eropa lainnya, tidak bisa dikatakan mendukung penuh, namun secara bertahap telah semakin mengarah pada kebijakan ini.
Tentu saja dalam hal ini juga diakibatkan oleh ulah PKT sendiri, ini adalah yang paling utama, PKT sendiri terus menerus membuktikan bahwa mereka tidak bisa diandalkan, mereka adalah ancaman, mau tidak mau pihak lain harus mengakuinya, karena ketika pihak lain hendak menerapkan kebijakan meredakan, PKT langsung mengeluarkan kebijakan yang membuat pihak lain mengurungkan niatnya, satu tindakan membuat pihak lain membatalkan kebijakannya, jadi ketika situasi internasional berputar berbalik arah, RUU Amerika tersebut akan segera menimbulkan efek.
Jika RUU ini diloloskan sepuluh tahun lalu, kemungkinan tidak akan ada gunanya, karena pada waktu itu semua pihak melakukan kebijakan meredakan, tetapi sekarang setelah RUU ini diloloskan, walaupun tak bisa membatasi PBB, tapi setidaknya AS telah merebut kembali hak berbicara, situasi keseluruhan saat ini secara perlahan sebenarnya telah terbentuk kepungan terhadap Partai Komunis Tiongkok. (sud/whs)
